GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

• Kelompok Manuella Suliman dan Riswono

2
Corporate Governance

• Tata kelola perusahaan
• adalah rangkaian proses, kebiasaan,
  kebijakan, aturan, dan institusi yang
  mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta
  pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.
  Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan
  antara para pemangku kepentingan (stakeholder)
  yang terlibat serta tujuan pengelolaan
  perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola
  perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan
  dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya
  termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan
  kreditor lain, regulator, lingkungan, serta
  masyarakat luas.

3

• Salah satu topik utama dalam tata kelola
  perusahaan adalah menyangkut masalah
  akuntabilitas dan tanggung jawab mandat,
  khususnya implementasi pedoman dan mekanisme
  untuk memastikan perilaku yang baik dan
  melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus
  utama lain adalah efisiensi ekonomi yang
  menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan
  harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil
  ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan
  para pemegang saham, pemangku kepentingan
  menuntuk perhatian dan akuntabilitas lebih
  terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham,
  misalnya karyawan atau lingkungan.

4

• Perhatian terhadap praktik tata kelola
  perusahaan di perusahaan modern telah meningkat
  akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan
  perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron
  Corporation dan Worldcom.
• Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap
  masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite
  Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir
  tahun 2004.

5
Membangun Tatakelola Perusahaan Menurut
Prinsip-Prinsip GCG

• Sistem tatakelola organisasi perusahaan yang
  baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya
  prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG)
  dalam proses manajerial perusahaan. Dengan
  mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara
  universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup
  secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi
  para stakeholdernya.

6
Prinsip-Prinsip GCG

• Akuntabilitas (Accountability)
• Pertanggungan Jawab (Responsibility)
• Keterbukaan (Transparancy)
• Kewajaran (Fairness)
• Kemandirian (Independency)

7
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP-RI)

• Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft
  definition yang mudah dicerna, sekalipun orang
  awam, yaitu
• "KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK
  PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA"

8
PERAN BPKP DALAM PENGEMBANGAN GCG

• Sesuai surat Nomor S-359/MK.05/2001 tanggal 21
  Juni 2001 tentang Pengkajian Sistem Manajemen
  BUMN dengan prinsip-prinsip good corporate
  governance, Menteri Keuangan meminta Badan
  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk
  melakukan kajian dan pengembangan sistem
  manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
  mengacu pada prinsip Good Corporate Governance
  (GCG). Selanjutnya, BPKP telah membentuk Tim Good
  Corporate Governance dengan Surat Keputusan
  Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000 yang
  diperbaharui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001.
• Tim GCG tersebut mempunyai tugas
• "MERUMUSKAN PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN EVALUASI,
  IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI PENERAPAN GCG, SERTA
  MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM
  MENGEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DALAM
  RANGKA PENERAPAN GCG PADA BUMN/BUMD DAN BADAN
  USAHA LAINNYA (BUL)"

9
PRODUK BPKP DALAM PENGUKURAN DAN PENGEMBANGAN CGG

• Modul Pengenalan GCG
• Pedoman Evaluasi GCG
• Pedoman Asistensi GCG
• Pedoman/Referensi Lain
• 1. Kamus Scorecard GCG BPKP
• 2. Frequently Asked Question Good Corporate
  Governance

10
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)

• Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar
  yang saling berhubungan, yaitu negara dan
  perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha
  sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai
  pengguna produk dan jasa dunia usaha.

11
Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh
masing-masing pilar adalah

• Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan
  perundang-undangan yang menunjang iklim usaha
  yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan
  peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum
  secara konsisten (consistent law enforcement)
• Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG
  sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
• Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia
  usaha serta pihak yang terkena dampak dari
  keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan
  melakukan kontrol sosial (social control) secara
  obyektif dan bertanggung jawab.

12
Peraturan INTERNATIONAL tentang GCG

• UNCAC pasal 12, 21, 22,
• SOX Act
• POBO (Prevention of Bribery Ordinance)

13
Peraturan Nasional Negara Indonesia tentang GCG
terangkum dalam

• KUMPULAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
  PIDANA KORUPSI, EDISI PERTAMA 2006
• UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION,
  2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSAMENENTANG
  KORUPSI, 2003)
• UU RI NOMOR 7 TAHUN 2006, TENTANG PENGESAHAN
  UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003.
• UU RI NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG KOMISI
  PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
• PENJELASAN UU RI NOMOR 30 TAHUN 2002, TENTANG
  KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999, TENTANG PEMBERANTASAN
  TINDAK PIDANA KORUPSI
• UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001, TENTANG PERUBAHAN ATAS
  UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
  PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999, TENTANG PENYELENGGARA
  NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI
  DAN NEPOTISME
• PENJELASAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999, TENTANG
  PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
  KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
• Yang Diterbitkan oleh
• DIREKTORAT PEMBINAAN KERJA ANTAR KOMISI
  DAN INSTANSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

14
ETIKA BISNIS PEDOMAN PERILAKU

• Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka
  panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh
  integritas yang tinggi. Oleh karena itu,
  diperlukan pedoman perilaku (code of conduct)
  yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan
  dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai
  (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian
  dari budaya perusahaan.

15
Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan
adalah

• Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai
  perusahaan (corporate values) yang menggambarkan
  sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan
  usahanya.
• Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam
  pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki
  rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ
  perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika
  bisnis yang berkesinambungan akan membentuk
  budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari
  nilai-nilai perusahaan.
• Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan
  perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut
  dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan
  diterapkan.

16
Pedoman Pokok Pelaksanaan

• A. Nilai-nilai Perusahaan
• 1. Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan
  moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan.
  Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai
  perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi
  perusahaan.
• 2. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya
  universal, namun dalam merumuskannya perlu
  disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter
  dan letak geografis dari masing-masing
  perusahaan.
• 3. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara
  lain adalah terpercaya, adil dan jujur.

17

• B. Etika Bisnis
• 1. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan
  dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam
  berinteraksi dengan pemangku kepentingan
  (stakeholders) .
• 2. Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika
  bisnis secara berkesinambungan mendukung
  terciptanya budaya perusahaan.
• 3. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan
  etika bisnis yang disepakati bersama dan
  dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku.

18

• C. Pedoman Perilaku
• Fungsi Pedoman Perilaku
• 1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran
  nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam
  melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi
  organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan
• 2. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang
  benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan
  hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan,
  kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap
  perilaku yang tidak etis.

19
KODE ETIK

• I. PERNYATAAN ETIKA BISNIS
• A. Pernyataan Kebijakan
• B. Tujuan Pernyataan etika Bisnis
• C. Ruang Lingkup dan Penerapan
• II. DASAR KEBIJAKAN ETIKA BISNIS
• Kebijakan Etika
• Kebijakan Konflik Kepentingan
• Kebijakan Pemberian dan Hiburan
• Kebijakan Keamanan
• Kebijakan Lingkungan
• Kebijakan Hubungan Pengguna dan Kualitas Produk
• Kebijakan Persamaan Kesempatan Pegawai
• III. KEPATUHAN
• IV. LAPORAN KOMUNIKASI TERBUKA

20
Implementasi Good Corporate Governance di Sektor
Swasta, BUMN dan BUMD

• -- KPK --

21

• Corporate governance adalah seperangkat tata
  hubungan diantara manajemen, direksi, dewan
  komisaris, pemegang saham dan para pemangku
  kepentingan/stakeholders lainnya yang mengatur
  dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004)

22

• Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk
  menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui
  pengelolaan yang didasarkan pada asas
  transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
  independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

23

• Analisis implementasi GCG dilakukan dengan
  mengukur implementasi berdasarkan prinsip-prinsip
  GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,
  responsibilitas, independensi, dan fairness,
  serta berdasarkan kerangka kerja GCG yaitu
  compliance, conformance, dan performance. Selain
  itu, secara khusus dilihat aspek code of conduct,
  pencegahan korupsi dan disclosure.

24

• Sebuah perusahaan wajib memiliki Komite Audit,
  Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen
  Resiko, Komite Asuransi, Komite Kepatuhan, Komite
  Eksekutif, dan Komite GCG.

25

• Lembaga-lembaga yang berfungsi mengawasi dan
  membina seperti Bank Indonesia, Menneg BUMN dan
  Bapepam LK agar lebih proaktif dalam mengawasi
  implementasi GCG terutama berkaitan dengan
  potensi terjadinya benturan kepentingan. Selain
  itu, perlu diterbitkan peraturan yang dapat
  memaksa perusahaan swasta yang belum terbuka dan
  BUMD untuk menerapkan GCG.

26

• Implementasi Good Goverment dan Clean Goverment
  pada institusi pemerintah terutama yang berkaitan
  dengan pelayanan publik seperti Ditjen Pajak, Bea
  Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang mengeluarkan
  perizinan, dan institusi penegak hukum.

27

• Perlu adanya sosialisasi yang intensif tentang
  pedoman umum GCG, penyusunan code of conduct,
  kaitan GCG dengan pencegahan korupsi, dan best
  practices dalam penerapan GCG melalui berbagai
  media

28
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance
(KNKCG)

• Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance
  (KNKCG) dibentuk berdasarkan Keputusan Menko
  Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/08/1999

29
KNKG pengganti KNKCG

• Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang
  Perekonomian Nomor KEP/49/M.EKON/11/2004 telah
  menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan
  Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite
  Publik dan Sub-Komite Korporasi.

30
Pedoman Sektoral (pedoman pokok pelaksanaan GCG)
yang diterbitkan oleh KNKG

• Bab I - PENCIPTAAN SITUASI KONDUSIF UNTUK
  MELAKSANAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
• Bab II - ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
• Bab III - ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU
• BAB IV - ORGAN PERUSAHAAN
• BAB V - PEMEGANG SAHAM
• BAB VI - PEMANGKU KEPENTINGAN
• BAB VII - PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN PEDOMAN
  GCG
• BAB VIII - PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG

31
PERKEMBANGAN GCG DI INDONESIA

• Peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau
  Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Diantara
  Negara-negara ASEAN tahun 2008

32
Corruption Perceptions Index 2009
33

• Indonesia (CPI 2009 Score 2,8 / Convidence
  Range 2,4-3,2) still has a long way to go to
  eradicate corruption but the recent tough
  approach by the Corruption Eradication Commission
  (KPK) is encouraging. The KPK has reported a 100
  per cent conviction rate for corruption cases
  involving some of the country's highest-ranking
  officials. A crucial task for the new
  administration is to continue support of the KPK.
  Local anti-corruption advocate must ensure that
  this agency is not weakened. Source transparency
  international 2009, http//www.transparency.org

34
Parameter Implementasi GCG

• Compliance (kepatuhan) yaitu sejauh mana
  perusahaan telah mematuhi aturan-aturan yang ada
  dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG
• Conformance (kesesuaian dan kelengkapan) yaitu
  sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai
  dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG
  dan kelengkapan perangkat dalam memenuhi
  kebutuhan implementasi GCG
• Performance (unjuk kerja) yaitu sejauh mana
  perusahaan telah menampilkan bukti (evidence)
  yang menunjukkan bahwa perusahaan telah
  mendapatkan manfaat yang nyata dari perapan
  prinsip GCG di dalam perusahaan.

35
Tentang Transparency International

• Transparency International (TI), merupakan
  sebuah organisasi kemasyarakatan yang memfokuskan
  diri melawan korupsi dengan menyertakan seluruh
  masyarakat ke dalam sebuah koalisi internasional
  yang kuat dalam rangka membasmi efek buruk dari
  korupsi yang berimbas kepada kaum lelaki,
  perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Misi
  utama dari TI adalah untuk menciptakan sebuah
  lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
• Transparency International berpusat di
  Berlin, Jerman dan mempunyai cabang di 99 negara.

36
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT

• OECD Principles of Corporate Governance
• THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS
• THE EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS
• THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN CORPORATE GOVERNANCE
• DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
• THE RESPONSIBILITIES OF THE BOARD

37
Implementasi GCG pada Perusahaan Manufaktur /Jasa
berdasarkan prinsip moral dan etika pada struktur
organisasi (hardware) dan berdasarkan moral,
etika visi dan misi (software).

• Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di
  PT Petrokimia Gresik tercermin dalam Wujud
  Komitmen, sbb
• Anggaran Dasar Perusahaan
• Board Policy Manual (BPM)
• Corporate Policy Manual (CPM)
• Pedoman Perilaku Bisnis (PPB)
• Pedoman Manajemen Risiko (PMR)
• Sistem Manajemen
• State of Corporate Intent (SCI)
• Contract Management (KPI)
• Internal Audit Charter (IAC)
• Coommittee Audit Charter (CAC)
• Risk Based Audit
• RJP, RKAP, SK. M. BUMN No. 100/MBU/2002
• Hubungan Anak Perusahaan, Anggota Holding
• Corporate Social Responsibility (CSR)
• Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan
  dengan penerapan GCG

38
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 9/12/DPNP PERIHAL
PELAKSANAANGOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK
UMUM

• Pokok-pokok penjelasan dalam SE-BI ini
• Memperjelas difinisi independen atau independensi
  bagi Komisaris Independen dan Pihak Independen
  termasuk Presiden Direktur.
• Memperjelas tata cara melakukan self assessment
  pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
• Memperjelas aspek-aspek yang perlu diungkap dalam
  Laporan Pelaksanaan GCG.

39
cara Bank melakukan self assessmnet pelaksanaan
Good Corporate Governance (GCG)

• Self assessment GCG dilakukan dengan mengisi
  Kertas Kerja Self Assessment GCG yang telah
  ditetapkan, yang meliputi 11 (sebelas) Faktor
  Penilaian, dengan cara
• a. Menetapkan Nilai Peringkat per Faktor, dengan
  melakukan Analisis Self Assessment dengan cara
  membandingkan Tujuan dan Kriteria/Indikator yang
  telah ditetapkan dengan kondisi Bank yang
  sebenarnya.
• b. Menetapkan Nilai Komposit hasil self
  assessment , dengan cara membobot seluruh Faktor,
  menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan
  Predikat Kompositnya.

40
penulisan Laporan Pelaksanaan Good Corporate
Governance dalam Laporan Tahunan Bank

• Laporan Pelaksanaan GCG dapat menjadi Bab
  tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau
  disajikan terpisah dari Laporan Tahunan Bank yang
  disampaikan bersamasama dengan Laporan Tahunan
  Bank

41
Bagaimana perlakuan terhadap hasil pelaksanaan
self assessment GCG Bank yang berbeda dengan
hasil pemeriksaan/pengawasan Bank Indonesia

• Apabila hasil pelaksanaan self assessment GCG
  Bank menunjukkan perbedaan yang material yakni
  mengakibatkan hasil Predikat Komposit yang
  berbeda, maka Bank wajib menyampaikan revisi
  hasil pelaksanaan self assessment GCG Bank
  tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia.
• Revisi hasil self assessment pelaksanaan GCG Bank
  tersebut, harus dipublikasikan dalam Laporan
  Keuangan Publikasi Bank pada periode terdekat,
  meliputi Nilai 5 Komposit dan Predikatnya.

42
Beberapa Contoh Software aplikasi untuk penerapan
Good Corporate Governance

• Microsoft SAM (Software Asset Management)
• Corporate Governance Software/Board Management
  Software
• Boardvantage corporate governance software
• Compliance360 web-based corporate governance
  software
• Protiviti's Governance Portal, etc

43
Catatan

• Corporate Politics
• Politik organisasional Adalah penggunaan
  kekuasaan untuk mempengaruhi pengambil keputusan
  dalam organisasi atau pada perilaku
  anggota-anggotanya yang bersifat mementingkan
  diri sendiri dan secara organisasional tidak
  bersangsi.
• Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap
  perilaku politik yakni
• A. Faktor indifidu
• B. Faktor organisasi
• Realokasi sumber daya
• Keputusan promosi
• Tingkat kepercayaan rendah
• Ambiguitas peran
• Sistem evaluasi kinerja tidak jelas
• Praktik-praktik imbalan zero-sum
• Pengambilan keputusan yang demokratis
• Tekanan kinerja tinggi
• Para manajer yang egois

44
STRUKTUR ORGANISASI

• Pengertian
• Robbins (2003 176). Struktur organisasi
  menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi,
  dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.
• Gibson et al. (2006 7). Struktur organisasi
  adalah cetak biru yang mengindikasikan bagaimana
  orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama dalam
  suatu organisasi. Struktur digambarkan oleh
  suatu bagan organisasi.
• Robbins dan Judge (2007 478)
• Struktur organisasi didefinisikan bagaimana
  tugas pekerjaan dipisahkan secara formal.
• McShane dan Glinow (2006 233)
• Struktur organisasi merujuk pada pembagian
  karyawan dan pola koordinasi, komunikasi,
  aliran kerja, dan kekuasan formal yang langsung
  pada aktivitas organisasi.

45

• Elemen struktur organisasi
• Robbins (2003)
• Rentang kendali
• Sentralisasi dan desentralisasi
• Formalisasi
• Departementalisasi
• Spesialisasi pekerjaan
• Rantai komando
• McShane Glinow (2006)
• Rentang kendali
• Sentralisasi dan desentralisasi
• Formalisasi
• Departementalisasi

46

• TIPE/DESAIN ORGANISASI
• Robbins (2003)
• Desain org yg lazim
• Sederhana
• Birokrasi
• Matrik
• Pilihan desain baru
• Struktur tim
• Organisasi virtual
• Org tanpa tapal batas
• McShane Glinow (2006), Tipe departementalisasi
  murni
• Struktur sederhana
• Struktur fungsional
• Struktur divisional
• Struktur matrik
• Struktur tim

47

• Power
• Power merupakan sesuatu yang penting di lingkup
  manajerial. Power adalah kemampuan menyuruh orang
  lain melakukan apa yang kita ingin untuk mereka
  lakukan. Power berbeda dengan pengaruh
  (influence). Pengaruh adalah suatu respon yang
  berupa tindakan atas digunakannya power.

48

• Perbedaan antara kepemimpinan dengan kekuasaan
  yakni terkait dengan kesesuaian tujuan. Kekuasaan
  tidak mensyaratkan kesesuaian tujuan hanya
  ketergantugan, sebaliknya kepemimpinan
  mensyaratkan keserasian antara tujuan pemimpin
  dan mereka yang dipimpin. Perbedaan kedua
  berkaitan dengan arah pengaruh. Kepemimpinan
  berfokus pada pengaruh kebawah kepada para
  pengikut. Kepemimpinan meminimalkan pola-pola
  pengaruh kesamping dan keatas kekuasaan tidak
  demikian.

49

• Empowerment adalah proses melalui mana para
  manajer membantu pihak lain mendapatkan dan
  menggunakan power yang diperlukan untuk membuat
  keputusan yang mempengaruhi mereka sendiri dan
  kerja mereka.

50

• Struktur organisasi adalah bagaimana organisasi
  membagi tugas dan pekerjaan serta bagaimana
  mengkoordinasikannya. Ada enam elemen struktur
  organisasi yaitu spesialisasi pekerjaan,
  departementalisasi, rantai komando, rentang
  kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta
  formalisasi. Tipe struktur atau desain
  organisasi yang dikenal adalah struktur
  sederhana, fungsional, divisional, matrik, tim,
  birokrasi, organissi virtual, dan organisasi
  tanpa tapal batas. Perbedaan struktur/desain
  organisasi antara organisasi yang satu dengan
  yang lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan,
  ukuran organisasi, teknologi, dan strategi
  organisasi.
• Budaya organisasi merupakan serangkaian praktik
  organisasi yang dapat dilihat sebagai
  karakteristik yang sifatnya spesifik dan relatif
  konstan jika dibandingkan dengan sifat organisasi
  lain. Ada tujuh karakteristik primer dari budaya
  organisasi inovasi dan pengambilan risiko,
  perhatian terhadap detail, orientasi hasil,
  orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan
  kemantapan.