SEKOLAH PASCASARJANA

1
Analis Jurisprudensi Positivisme dan Konsep Hukum
TUGAS TEORI ILMU HUKUM KELOMPOK 1 SUHAIMI ERWIN
HIDAYAH HASIBUAN MARTONO ANGGUSTI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA MEDAN - 2010
2
Alam Pikiran Kuno Anaximander Herakleitos Parm
enides Protagoras Filsafat Klasik Sokrates Plat
o Aristoteles Stoa Cicero Seneca
Thomas Aquinas (1225-1275) Hukum sebagai Wahyu
dan Akal Budi
3
William dari Occam (1290/1300 -1350) Nominalisme
(nomennama) (ide dari pengetahuan tidak pasti
kebenarannya)
Marsilius dari Padova (1270 -1340) Tentang negara
sebagai masyarakat yang lengkap
4
Desiderius Erasmus (1469-1536) Pendapatnya
tentang hidup bermasyarakat dan tentang gereja
Thomas More (1478 -1535) Satu untuk semua, semua
untuk satu
5
Marciavelli (1469-1536) Sang Raja
Jean Bodin (1530 -1596) Seorang Raja mempunyai
Kedaulatan Absolutisme negara
6
Hugo Grotius (1583-1645) Hukum bangsa-bangsa Ius
gentium
Thomas Hobbes (1588 -1679) Mendahulukan Pengetahua
n Empiris
7
Samuel Pufendorf (1632-1694) Moral merupakan
bentuk dari fisik
Christian Thomasius (1655 -1728) Hukum yang
sungguh-sungguh adalah tata hukum Thomasius
membedakan 3 macam norma Norma moral norma adat
istiadat norma hukum
8
Christian Wolff (1679-1754) Sikap keadilan
John Locke (1632 -1704) Perintis empirisme modern
9
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Kebebasan dan
perasaan moral manusia diancam oleh
situasi Masyarakat yang ditandai oleh
kebudayaan Dan ilmu pengetahuan
Immanuel Kant (1724 -1804) Kritiknya yang
mendalam atas pengetahuan dalam segala
bentuknya
10
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 -
11831) Idealisme Jerman Perwujudan dari Roh
Marx (1478 -1535) Penentang liberalisme maupun
kapitalisme Milik masyarakat, dibuat oleh
masyarakat dan bagi masyarakat
11
Engels (1820 - 1895) Capitalism
F. Von Savigny (1779 -1861) Tidak terdapat
manusia individu Keluarga bangsa negara
12
Puchta (1798-1846) Negara mengesahkan hukum
sebagai UU
Auguste Comte (1798 -1857) Perintis ilmu
sosiologi modern
13
Herbert Spencer (1820 - 1903) Hidup bermasyarakat
yang kompleks Itu terwujud dalam masyarakat
industri modern
Rudolf von Jhring (1818 -1892) Teknik hukum
(menguasai hukum positif secara rasional)
14
Adolf Merkl (1836 - 1896) Filsafat hukum harus
menjadi bagian Dari ilmu hukum sendiri,dengan
tugas Untuk menyelidiki dasar dan ide-ide Dasar
hukum positif
John Austin (1790 -1859) Ajaran hukum
analis Hukum dari Tuhan untuk manusia
15
Jeremy Bentham (1760 - 1826) Utilitarianism,
legal positivism, liberalism Greatest Happiness
principle
Herbert Lionel Adolphus Hart (19071992) was an
influential legal philosopher of the 20th
century. He was Professor of Jurisprudence at
Oxford University. He authored The Concept of
Law and made major contributions to political
philosophy.
John Stuart Mill and Helen Taylor.
16
Philosophy / Metaphysics Of David Hume (1711 -
76)
Ronald Dworkin (born 1931) 20th/21st-century
philosophy Law As Integrity
17
To be continued byMARTONO ANGGUSTI
Hans Kelsen
18
Abad Pertengahan 500 1400 (hukum
Agama) Peristiwa Roma Barat (476) Peristiwa
Codex Iustinianus (543) Agama Islam (622) Eropa
Kristiani (900) Peristiwa Akhir kekaisaran
Byzantium (1453)
Aliran Skolastik
Tokoh Thomas Aquinas
William dari Occam Marsilius dari Padova
Nominalisme
Zaman Modern 1500 1850 (hukum pribadi negara
ratio sejarah il. Pengetahuan) Zaman
Renaissance 1500 1600 (hukum
Pribadi) Peristiwa Humanisme (1500) Peristiwa
Reformasi (1517) Peristiwa Negara Nasional
Zaman Renaissance (hukum Negara) Peristiwa
Hukum Internasional (1600)
Erasmus, More Luther,Calvin Macchiavelli Jean
Bodin
Hugo Grotius Thomas Hobbes
19
Zaman Aufklaerung 1650 1750 (hukum
Ratio) Peristiwa Revolusi Perancis (1789)

Aliran Rasionalisme Empirisme
Tokoh Decartes Locke Pufendorf, Thomasius,
Wolff Rousseau Kant
Zaman Abad XIX 1800 1850 (hukum sejarah Il.
Pengetahuan) Peristiwa Revolusi Industri
(1800)


Idealisme Materialisme Historis Mazhab Hukum
Historis Positivisme Sosiologis Positivisme
Yuridis Ajaran Hukum Umum
Hegel Marx, Engels Von Savigny, Puchta Comte,
Spencer Von Jhering Merkl, Austin dll
20
Summary from page 152 to page 175
21
Utilitarianisme secara utuh dirumuskan oleh
Jeremy Bentham dan dikembangkan secara lebih
luas oleh James Mill dan John Stuart Mill
Hart membedakan antara moral dan hukum, karena
sebagai seorang positivis ia tidak percaya bahwa
hukum berasal dari moral,
Hukum adalah PerintahSanksi KewajibanKedaulat
an ia memisahkan secara tegas antara hukum
dengan moral dan agama
Tugas Kelompok 1
Liberal kualitas kehidupan tergantung pada sifat
komunitas dimana mereka berintegrasi
Utilitarianisme adalah sebuah teori yang
diusulkan oleh David Hume untuk menjawab
moralitas
22

• RESUME
• POSITIVISME, STUDI HUKUM ANALITIS
• DAN KONSEP HUKUM
• KEDAULATAN (SOVEREIGNTY) DAN ASAL MULANYA
• Bahwa konsep kedaulatan satu negara merupakan
  sebuah doktrin modern yang mulai berkembang pada
  abad pertengahan.
• Pada awalnya terjadi dua pemahaman, disatu sisi
  pemahaman yang muncul adalah sebuah konsep
  kedaulatan total dan independen dengan
  mengaitkannya dengan unsur ekonomi dan melepaskan
  diri dari paham kuasa penuh feodal intervensi
  Paus.
• Sehingga pembuatan undang-undang hanya sebagai
  satu bentuk pendeklarasian eksistensi kebiasaan
  (custom) baru dimana satu Negara harus
  menempatkan beberapa kekuatan tertinggi yang
  mempunyai kapasitas yang tidak terbatas untuk
  membuat hukum baru dengan mengadopsi teori
  sebelumnya yaitu rex est imperator in regno suo.
• Sedangkan pemahaman yang lain masih mengaitkannya
  dengan unsur keuskupan dan feodal. Paham yang
  baru ini bersifat sekuler dan masuk dalam
  kategori hukum positif.

23

• BENTHAM DAN PAHAM UTILITARIANISME
• Bentham yang dikenal sebagai pencipta negara
  persemakmuran modern (kolektifitas) atau federal
  menegaskan bahwa hukum adalah sebuah standard
  yang didasarkan pada kepentingan dan kepuasan
  manusia, dia menyediakan apa yang mungkin belum
  dipikirkan banyak orang. Sebagai penganut paham
  utilitarian, Bentham mengatakan bahwa tujuan
  hukum adalah memberikan kebahagian
  sebesar-besarnya bagi masyarakat.
• Bentham membedakan studi ilmu hukum
  (jurisprudence) menjadi dua kategori yaitu
  censorial jurisprudensi (studi hukum sensorial)
  atau ilmu pengetahuan pembentukan undang-undang,
  dan expository jurisprudence (studi hukum
  ekspositori), yang terakhir ini berhubungan
  dengan hukum apa adanya, tanpa mempertimbangkan
  karakter moral dan immoralnya.
• Ilmu Hukum Sensorial merupakan studi kritis
  tentang hukum (dikenal juga sebagai deontology)
  untuk meningkatkan efektifitas hukum dalam
  pengoperasiannya
• Ilmu Hukum Ekspositor ini tidak lebih dari
  studi hukum sebagaimana adanya. Objek studi ini
  adalah menemukan dasar-dasar dari asas-asas hukum
  melalui penganalisaan sistem hukum sebagaimana ia
  ada.

24

• HUKUM BENTHAM SECARA UMUM
• Untuk studi hukum analitis, Bentham memiliki
  kontribusi utama dan sangat berpengaruh.
  Pemikiran Bentham juga merupakan isolasi dari
  teori hukum sensorial (censorial jurisprudence).
• Bentham adalah pembuat hukum sepanjang masa, dia
  yakin (Austin juga penganutnya) bahwa tidak ada
  pembentukan hukum yang berdiri sendiri yang dapat
  disampaikan tanpa satu pembentukan bentuk dan
  strukturnya. Jadi, kerangka konsep ilmiah berlaku
  dalam pembentukan hukum itu sendiri.
• Disini Bentham menekankan arti penting censorial
  jurisprudence atau science of legislation (ilmu
  pengetahuan pembentukan undang-undang).
• Teori kekuasaan menurut Bentham sama dengan teori
  Austin yang menyatakan bahwa kekuasaaan itu
  adalah sebuah entitas yang tidak terbatas, tidak
  dapat terbagi. Akan tetapi Bentham lebih
  menekankan kepada keinginan sosial dan kebutuhan
  logis. Lebih jauh lagi dia membahas batas legal
  yang dapat dibebankan pada kekuatan kekuasaan.
  Bentham berfikir bahwa sebuah kekuasaan dapat
  mengikat penggantinya.

25

• Teori kedaulatan Austin disampaikan sebagai
  sebuah entitas yang tidak terbatas, tidak
  terlihat tidak demikian halnya dengan teori
  Bentham.
• Mungkin ada bunyi alasan-alasan praktis untuk
  mendapatkan satu kedaulatan dengan kekuatan penuh
  (dengan alat-alat negara/paksaan), tetapi Bentham
  melihat perbedaan antara kepentingan sosial dan
  kebutuhan logika.
• Bentham disini menekankan arti penting kedaulatan
  untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan
  mengedepankan cara berpikir yang realistis.
• Tetapi Austin tidak melihat perbedaan ini.
  Menurut Bentham, tidak ada kebutuhan untuk
  mempertahankan pendapat bahwa kedaulatan adalah
  sesuatu yang tidak terbatas.

26

• AUSTIN
• Austin dikenal sebagai seorang penganut paham
  positivisme. Dia menyatakan bahwa hukum
  bertentangan dan atau tidak bisa
  dihubung-hubungkan dengan konsep moral
  sebagaimana yang menjadi pemikiran mazhab hukum
  alam.
• Sedangkan pandangan Bentham terhadap hukum
  positif adalah bahwa kita secara logika bebas
  untuk memaksakan pemisahan hukum dari moral,
  selagi menolak teori perintah.
• Pandangan Bentham positivisme kelihatannya
  membutuhkan penjelasan empiris yang sederhana
  menghindari metafisik atau ilmu kebatinan.
• KECAMAN
• Banyak kecaman yang diarahkan pada Austin
  berhubungan dengan ketidak alamiahan cara
  berpikir deduksinya, dimana Austin membuat
  kesalahan fundamental dengan cara menyetujui
  konsep kedaulatan yang tidak terbatas dan
  tidak dapat dibagi , yang sangat ditentang oleh
  Bentham.

27

• HUKUM SEBAGAI Satu PERINTAH
• Austin memiliki pemahaman bahwa hukum adalah
  perintah yang memaksa orang atau badan untuk
  patuh, dan Austin menganggap bahwa perintah
  adalah sebuah bentuk latihan keinginan
  orang-orang tertentu.
• Tetapi justifikasi untuk penyebutan hukum sebagai
  satu perintah benar-benar cukup berbeda yang
  menunjukkan bahwa klasifikasi dalil logika yang
  benar sebagai perintah adalah pernyataan
  normatif yang meletakkan peraturan sebagai
  pedoman tingkah laku manusia yang dibedakan dari
  pernyataan fakta.
• Teori Austin menyampaikan bahwa ada satu perintah
  dimana beberapa organ kedaulatan (negara)
  diperintahkan.
• Namun harus diakui bahwa seluruh dalil negara
  atau kedaulatan tidak mampu untuk memerintah
  sendiri (tanpa organ-organnya) adalah satu hal
  yang tidak realistis kacamata hukum publik
  modern.

28

• kedaulatan
• Kecaman yang paling tajam lebih diarahkan melawan
  teori Austin daripada pandangan yang kaku tentang
  kedaulatan alami. Jadi dalilnya bahwa kedaulatan
  tidak dapat dibagi atau tidak terbatas.
• Kesalahannya adalah bahwa kedaulatan mempunyai
  satu kealamian yang melekat yang tidak dapat
  dihindari. Kedaulatan yang tidak terbatas hanya
  dapat ditujukan pada satu badan yang menjadi
  superior dalam struktur negara.
• Austin gagal membedakan antara kedaulatan de jure
  (wewenang untuk membuat hukum ) dan kedaulatan
  de fakto (kekuatan untuk memaksakan kepatuhan).
• Usaha Austin untuk mendasarkan kedaulatan pada
  kepatuhan alamiah telah dikritisasi, sebagai
  penolakan yang sah atas kedaulatan de facto atau
  kekuasaan politik.
• Austin dikenal seperti Kelsen bahwa hukum tidak
  dapat dengan sendirinya didasarkan pada hukum
  tetapi harus didasarkan pada sesuatu diluar
  hukum.
• Oleh karena itu dia mendasarkannya pada fakta,
  kepatuhan alamiah masyarakat. Austin dalam hal
  ini tidak pernah membayangkan bahwa badan pemilih
  (lembaga pemilihan umum, penulis) sendiri adalah
  kedaulatan de facto negara.

29

• HUKUM DAN MORAL
• Aspek positivisme Austin yang terpenting adalah
  pada pemisahan hukum dan moral yang kaku.
• Pendekatan lain adalah klaim bahwa hukum adalah
  sejenis perintah yang memiliki struktur moral
  internal yang harus menyesuaikan diri pada
  perintah untuk menjadi hukum.
• Banyak pemikiran jenis ini dihidupkan oleh versi
  yang kuat pada pengenalan beberapa hasil dari
  sistem hukum sebagai hukum.
• Hal ini untuk mendirikan jenis hukum moral
  objektif sebagai bagian yang natural dan
  melibatkan penolakan pembedaan teori Hume
  diantara keberadaan proposisi objektif (is) dan
  penafsiran (ought to) dan menyatakan bahwa
  kebenaran nilai keputusan pada moral dapat
  ditetapkan sebagai kebenaran fakta fisik.
•  

30

• SANKSI
• Teori Austin tentang sanksi sebagai satu tanda
  hukum sering ditolak sebagai penyembunyian atau
  penyimpangan karakter yang sebenarnya dan fungsi
  hukum dalam masyarakat.
• Sanksi tidak dapat menjelaskan mengapa hukum
  dirubah dan menempatkan satu penekanan yang tak
  pantas pada ketakutan pada ketakutan. Inti sebuah
  sistem yang sah adalah fakta yang melekat
  berdasarkan pada berbagai faktor psikologi bahwa
  hukum diterima oleh masyarakat sebagai
  keseluruhan sebagai ikatan, dan dasar sanksi
  bukanlah satu inti atau barangkali satu elemen
  penting dalam fungsi sistem.
• Karena satu aturan dianggap sebagai kewajiban
  karena ukuran paksaan yang dilekatkan padanya
  bukan kewajiban karena ada paksaan.
• Terdapat dua kesalahan pada konsepsi teori sanksi
  Austin.
• Pertama, pertanyaan yang sarat psikologi yang
  menjelaskan mengapa orang mematuhi hukum. Ini
  adalah masalah psikologi sosial bukan hukum.
• Kedua, walaupun individu tertentu dapat mematuhi
  hukum tanpa memikirkan sanksi, pada prakteknya
  pasti hukum berhenti untuk mengaplikasikan sanksi
  (masyarakat patuh pada hukum karena sanksi),
  bukan karena akibat adanya kepatuhan alamiah.

31

• KONSEP HUKUM TEORI HART DAN AUSTIN
• Kecaman yang paling dicari pada posisi Austin di
  tahun-tahun belakangan ini berasal dari Profesor
  Hart, yang menghubungkan kecamannya pada konsep
  hukum asli dilihat dari sudut pandang positivis.
• Hart menolak satu model hukum yang hanya berbasis
  pada perintah paksa, yang hanya berasal dari pola
  hukum kriminal dan tidak dapat diterapkan pada
  sebagian besar sistem hukum moderen yang
  melahirkan kekuasaan hukum pribadi dan publik,
  misalnya, dalam kasus hukum yang berkenaan dengan
  keinginan, kontrak, mandat kuasa pengadilan atau
  kekuatan badan pembuat undang-undang.

32

• Hart mendukung keberadaan dua tipe peraturan. Ini
  dia gambarkan dengan sebutan primary dan
  secondary rules.
• Primary rules lebih menekankan kepada kewajiban
  manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Hal
  ini akan ditemukan dalam seluruh bentuk dari
  hukum (forms of law).
• Primery rules akan eksis bila dipenuhi
  syarat-syarat yaitu (1) adanya suatu
  keteraturan perilaku di dalam kelompok sosial
  dan (2) aturan itu harus dirasakan sebagai suatu
  kewajiban oleh sebagian anggota kelompok sosial.
• Hart melihat aturan diatas sebagai satu kesatuan
  seperti dua muka dalam satu mata uang, dimana
  setiap aturan memiliki aspek internal dan aspek
  eksternal.
• Bagi Hart kedua-duanya penting. Kewajiban sebagai
  sesuatu jelmaan dari hal yang bersifat internal
  dan perilaku yang sesuai merupakan jelmaan dari
  aspek eksternal. Sedangkan
• Secondary rules, atau yang sering juga disebut
  dengan rules about rules (aturan tentang aturan).
  Secondary rules ini meliputi rules of recognition
  (aturan yang menetapkan aturan yang dapat
  dianggap sah), rules of change (bagaimana dan
  oleh siapa dapat diubah), dan rules of
  adjudication (bagaimana dan oleh siapa dapat
  ditegakkan/dipaksakan).

33

• ASPEK INTERNAL HUKUM
• Pada tahap ini referensi perlu dibuat pada
  penghapusan pembahasan teori professor Hart
  dengan apa yang disebut aspek internal atau
  sudut pandang dalam bahwa manusia dibawa menuju
  aturan satu sistem hukum.
• Hukum Hart menunjukkan tidak hanya tergantung
  pada tekanan sosial eksternal yang dibawa untuk
  memikul umat manusia pada pencegahan penyimpangan
  dari peraturan, tetapi juga pada sudut pandang
  internal bahwa manusia dibawa menuju satu aturan
  yang dikandung sebagai penetapan sebuah
  kewajiban.
• Dalam hal satu masyarakat yang tidak memiliki
  lebih dari sekumpulan peraturan pokok perlu untuk
  warga negara pada umumnya untuk mematuhi aturan
  pokok tetapi juga dengan sadar melihat peraturan
  tersebut sebagai standart umum tingkah laku.

34

• HART TENTANG KEDAULATAN
• Hart juga mempunyai beberapa kecaman yang tepat
  terhadap pandangan kedaulatan Austin.
• Jadi dia menunjukkan bahwa kepatuhan
  alamiah/kebiasaan atau kepatuhan yang terbentuk
  karena kebiasaan tidak dapat menjelaskan
  keberlanjutan hukum untuk menyatakan fakta bahwa
  kepatuhan tidak hanya ada pada saat pengaturan
  awal tetapi kepatuhan itu sudah terbentuk dan
  berlangsung pada pendahulunya (nenek moyang) yang
  merupakan mewariskan aturan tersebut.
• Ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan istilah
  kebiasaan tetapi berkaitan dengan penerimaan
  (masyarakat) terhadap sebuah aturan, sebagaimana
  yang telah kita lihat pada teori analisa Hart
  bahwa sebuah peraturan (rules) adalah peraturan,
  sebagaimana telah kita lihat pada teori analisa
  Hart yang menyebut peraturan sebagai
  undang-undang.
•  

35

• BEBERAPA KOMENTAR PADA PENDEKATAN TEORI HART
• Uraian teori Hart pada pengembangan sistem hukum
  dalam hal perjanjian utama dan aturan tambahan
  yang benar-benar bernilai, sebagaimana Hart
  sendiri, sebagai alat untuk analisa banyak
  teka-teki hukum dan teori politik.
• Professor Hart sendiri mengakui sistem ini bukan
  kebutuhan komprehensif, dia menunjukkan ini
  karena dia menyarankan bahwa ada elemen lain
  dalam satu sistem hukum, dan khususnya textur
  terbuka (sifat terbuka) dari peraturan hukum
  yang dibedakan dengan moralitas dan keadilan.

36

• Lebih mendasar dari ini adalah pertanyaan apakah
  mungkin untuk mengurangi semua aturan sistem
  hukum - pada peraturan yang menyatakan tugas
  peraturan yang bersifat menaklukkan kekuasaan.
• Ini kelihatan sebagai sesuatu yang sangat
  disederhanakan. Contohnya dapat dikatakan bahwa
  banyak yang disebut peraturan yang diakui yang
  tidak banyak menaklukkan kekuasaan tetapi
  kriteria khusus yang diterapkan dalam hal-hal
  tertentu sebagaimana aturan prosedur (acara) dan
  pembuktian.
• Juga sangat diragukan apakah semua peraturan
  tambahan (secondary rules) dapat benar-benar
  diberlakukan sebagai satu kesatuan, kelihatannya
  ada sedikit perbedaan antara satu peraturan
  dengan peraturan lain mengenai validitas formal.
• Satu aturan menginginkan adanya batasan
  konstitusional dari sebuah undang-undang.
• Professor Hart sendiri kelihatannya mengakui ini
  ketika dia menyampaikan bahwa taksonomi rinci
  yang penuh berbagai hukum masih tetap
  dilaksanakan.

37

• Prof. Dworkin telah menolak usaha untuk membawa
  prinsip-prinsip atau kebijakan tersebut dibawah
  kategori yang sama sebagai aturan hukum yang
  mengikat pengadilan yang menciptakan kesulitan
  logis untuk hukum model positivis.
• Untuk prinsip dan kebijakan yang dengan jelas
  sesuai kebijaksanaan luar negeri untuk sebuah
  keputusan dan tidak dapat mengikat satu
  keputusan, dalam hal peraturan sama (bahwa dia
  harus mengikuti aturan jika diterapkan).

38

• Prof. Dworkin menyatakan beberapa test pengesahan
  seperti teori kedaulatan Austin atau teori
  pengakuan aturan Hart yang menyimpan status hukum
  prinsip dan kebijakan.
• Untuk keasliannya sebagai sisa prinsip legal
  bukan diatas keputusan tertentu atau
  pengundangan, tetapi dalam hal kecocokan
  perkembangan pada profesi dan publik lebih dari
  masa waktu tertentu.
• Poin argumen tersebut kurang tidak hanya dari
  analisa hukum secara murni dalam istilah aturan
  tetapi satu usaha untuk memperluas analisa
  tersebut dalam istilah peraturan yang dipasangkan
  dengan prinsip bebas menentukan dan kebijakan.
• Dworkin berhenti menawarkan satu solusi segar dan
  kandungan dirinya dengan sebutan satu
  pertimbangan kembali, beberapa asumsi dasar tesis
  positifis.

39

• Dalam pembelaan Hart bahwa dapat dikatakan
  kecaman teori Dworkin berdasarkan pada model
  positivisme yang membayar kekurangan dengan
  mempertimbangkan kecanggihan pemikiran teori
  Hart.
• Model adalah konstruksi yang berbahaya untuk
  penyampaian penyederhanaan yang perlu sebanyak
  kemauan penemu.
• Akan lebih mudah untuk mengurangi pemikiran teori
  Dworkin pada model sederhana yang akan melihat
  gambarnya pada proses yudisial sebagai satu
  prosedur dua tingkat , dimana peranan aturan
  dominan masih belum eksklusif dan aplikasi
  prinsip-prinsip ditambah pada meniadakan masalah
  yang sulit.
• Jelasnya proses yudisial bekerja dengan cara ini
  maupun dengan cara dalil Dworkin yang dipikirkan
  posistifis. Dworkin belum menghancurkan
  penjelasan konsep teori Hart.
• Apa yang telah dia lakukan menghidupkan kembali
  minat kita dalam melihat konsep hukum dari sudut
  proses yudisial.

40

• Observasi lain yang dapat dibuat pada pendekatan
  umum teori Hart adalah sesuatu yang berhubungan
  dengan banyak usaha untuk mengungkapkan sistem
  hukum dan hubungannya dengan istilah analisis,
  tetapi satu kecaman pada Hart khususnya kepekaan
  sebagaimana dia mengklaim analisanya menjadi
  sebuah essay dalam sosiologi deskriptif.
• Usaha untuk mengurangi sistem hukum tidak lebih
  dari sebuah timbunan peraturan yang dihubungkan
  pada masyarakat yang mengoperasikannya dengan
  fakta bahwa primary rules diapatuhi atas dasar
  kebiasaan dan secondary rules diakui sebagai
  aturan oleh pegawai telihat untuk mengabaikan
  pondasi sosiologi sistem hukum tertentu tanpa
  konsep hukum sendiri mampu sepenuhnya dicapai.
• Jadi telah ditunjukkan dengan beberapa paksaan
  bahwa satu ciri sistem hukum yang nampak
  tertinggal dari analisa teori Hart adalah konsep
  sebuah institusi.
• Seorang pemimpin Amerika Liewellyn telah
  menekankan bahwa satu ciri yang paling penting
  dari sebuah sistem hukum adalah cara bekerjanya
  hukum.
• Tidak sekedar menyampaikan aturan tetapi
  kerangka institusional dalam mengoperasikan
  aturan sangat penting dikedepankan. Jadi satu
  sistem hukum mengandung tidak hanya aturan
  (substansi) tetapi juga satu institusi
  (kelembagaan) diperlukan seperti profesi hukum,
  lembaga peradilan, hirarki yudisial, berbagai
  jenis badan pembuat hukum, administrasi resmi
  yang dibagi antara kementerian dan seterusnya dan
  struktur aturan hukum yang terdiri dari sistem
  tidak dapat dicapai dengan aman berhubungan
  dengan kerangka institusional.