Hukum Acara Perdata

1
Hukum Acara Perdata

• Oleh
• Sanyoto

2
Silabus Hukum Acara Perdata

• Bab I Pendahuluan
• Pengertian
• Sejarah Hukum Acara Perdata
• Sumber Hukum
• Asas-asas Hukum Acara Perdata
• Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara
  Pidana
• Bab II Gugatan
• Pengertian dan Isi Gugatan
• Pencabutan dan Perubahan Gugatan
• Penggabungan Gugatan
• Kewenangan Mengadili atau kompetensi

3

• Bab III Penyitaan
• Pengertian dan dasar hukum
• Conservatoir Beslag
• Revindicatoir Beslag
• Bab IV Pemeriksaan Perkara
• Penetapan Hari Sidang
• Proses Pemeriksaan Perkara
• Peranan Hakim dalam Memeriksa Perkara
• Perdamaian
• Acara Verstek
• Jawaban tergugat
• Replik dan Duplik
• Intervensi

4

• Bab V Pembuktian
• Pengertian dan dasar Hukum
• Hal yang Dibuktikan dan Beban Pembuktian
• Teori Pembuktian dan Kekuatan Alat Bukti
• Macam-macam Alat Bukti
• Bab VI Putusan Hakim
• Pengertian
• Susunan dan Isi Putusan Hakim
• Macam-macam Putusan Hakim
• Kekuatan Putusan Hakim
• Putusan Uitvoorbaar Bij Voorraad ( UBV/Serta
  Merta/ Dpt dilaksanakan Terlebih dulu )

5

• Bab VII Upaya Hukum
• Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim
• Perlawanan
• Banding
• Kasasi
• Peninjauan Kembali
• Derdenverzet
• Bab VIII Eksekusi atau Pelaksaaan Putusan Hakim
• Pegertian
• Bentuk-bentuk Eksekusi

6
Literatur

• Sudikno Mertokusumo, 2000, Hukum Acara Perdata
  Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
• Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata menurut
  Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia,
  Jembatan, Jakarta.
• M.Yahya Harahap 2005 , Hukum Acara Perdata
  Tentang Gugatan,Persidangan, penyitaan,
  Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika
  , Jakarta,
• Sri Wardah Bambang Sutiyoso ,2007, Hukum Acara
  Perdata dan Perkembangannya di Indonesia,Gama
  Media, Yogyakarta.
• Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata
  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
• Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata Pada
  Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
• . Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata di
  Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini,
  Jakarta
• Izaac.S.LeinisuFatimah Ahmad, 1982, Intisari
  Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia
• K Wantjik Saleh, 1979, Hukum Acara Perdata di
  Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

7

• Abdul Manan,2001, Penerapan Hukum Acara Perdata
  di Lingkungan Peradilan Agama, yayasan Al Hikmah
  Jakarta.
• Andi Tahir Hamid,1986,Hukum Acara Perdata Serta
  Susunan Kekuasaan Pengadilan. PT Bina Ilmu,
  Surabaya
• R. Soepomo, 1993, Hukum Acara Perdata, Pradnya
  Paramita, Jakarta.
• R. Rubini, 1974 , Pengantar Hukum Acara Perdata,
  Alumni Bandung.
• R. Wiryono Prodjodikoro, 1982, Hukum Acara
  Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung.
• Retnowulan Sutantio Iskandar Oeripkartowinata,
  1972, Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan
  Teori, Alumni, Bandung.
• R. Tresna, 1979, Komentar HIR, Pradnya Paramita,
  Jakarta.
• R. Subekti, 1969, Hukum Pembuktian, Pradnya
  Paramita, Jakarta.
• --------------, Hukum Acara Perdata, 1977, Bina
  Cipta, Jakarta.

8
PENILAIAN ACUAN PATOKAN ( PAP )

1. Nilai mutu A untk nilai _gt 80
2. Nilai mutu B untuk nilai 66,00 ---79,90
3. Nilai mutu C untuk nilai 56.00---65,99
4. Nilai mutu D untuk nilai 46,00----56,99
5. Nilai mutu E untuk nilai lt_ 46

9
BAB I Pendahuluan
10
Apa yg dibutuhkan oleh subj hk dlm kehidupan
bermasyarakat

• Norma2-Kaidah2 hk sbg pedoman dalam mengatur
  kehidupan bersama.
• Bentuknya kaidah hk dpt berupa peraturan hk
  materiil ( materiil recht/substantive law )
  maupun hukum Formil ( Formil recht/adjective law
  ).
• Hk Mat ( Tertulis/tdk Tertulis ) mengatur ttg hak
  dan kewajiban subj.hk yaitu apa yg seharusnya
  dilakukan, yg dilarang, dan sanksinya.

11
Kalau kaedah hukum perdata materiil dilanggar
oleh salah satu pihak, tindakan apakah yg dpt
ditempuh oleh salah satu pihak ?

• Ia dapat menuntut haknya ke Suatu Badan peradilan
  ( Kekuasaan kehakiman ) yg tugasnya
  mempertahankan ketentuan hukum perdata materiil
  dengan cara memulihkan dalam keadaan semula(
  Rii) dalam hal ada pelanggaran dgn menggunakan
  perangkat ketentuan Hukum Perdata Formil atau
  Hukum Acara Perdata ( Burgerlijke
  Procesrecht/civil Law Prosedur )

12

• Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat
  para ahli,
• Prof.Dr.R.Soepomo dlm peradilan perdata tugas
  hakim ialah mempertahan tata hukum (Burgerlijke
  rechtorde ), menetapkan apa yg ditentukan oleh
  hukum dalam suatu perkara
• 2. Prof.Dr.Wirjono Projodikoro rangkaian
  peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana
  orang harus bertindak terhadap dan di muka
  pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus
  bertindak satu sama lain untuk melaksanakan
  berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
• Prof.Subekti HAP ad rangkaian peraturan hukum yg
  mengatur bgmn caranya menjamin ditaatinya
  hukum-hukum perdata materiil dengan perantaraan
  hakim?DKTL?mengatur bgmn caranya mengajukan
  tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan
  melaksanakan putusannya.

13

1. Prof.Dr. RMSudikno Mertokusumo ? peraturan hukum
   yang mengatur bagaimana caranya menjamin
   ditaatinya hukum perdata materiil dengan
   perantaraan hakim?hukum yang mengatur bagaimana
   caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta
   memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.
2. Prof. Abdul Kadir Muhammad? peraturan hukum yang
   mengatur proses penyelesaian perkara perdata
   melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan
   gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.
3. Lap.hasil Simposium Pembaharuan Hukum Perdata
   Nasional yg diselenggarakan BPHN Depkeh di
   Yogyakarta 21-23 Des 1981 , HAP ad Hk yg mengatur
   bgmn cara menjamin ditegakannya atau
   dipertahankannya hukum perdata materiil .

14
Tujuan dan sifat hukum acara perdata

• Tujuan
• Mencegah terjadinya Tindakan main hakim sendiri
  (eigenrichting)
• Mempertahankan hukum perdata materiil
• Memberikan kepastian hukum
• Sifat
• Memaksa ? mengikat para pihak yang berperkara dan
  ketentuan-ketentuan yang ada peraturan hukum
  acara perdata harus dipenuhi.
• contoh gugatan harus diajukan di tempat
  atau domisili tergugat
• Jangka waktu untuk mengajukan permohonan
  banding adalah 14 hari setelah putusan hakim
  diberitahukan kpd para pihak, dll
• Mengatur ? peraturan-peraturan dalam hukum acara
  perdata dapat dikesampingkan para pihak
• Contoh dalam hal pilihan domisili dan
  juga pembuktian.

15
Kesimpulan HAP ad Hk

1. Bgmn caranya subj hk mengajukan perkara ke
   pengadilan,
2. Bgmn caranya pihak yg terserang kepentingannya
   mempertahankan diri,
3. Bgmn Hakim bertindak thd para pihak yg berperkara
   sekaligus memutus perk dgn adil,
4. Bgmn cara melaksanakan put hakim.

16
Sejarah hukum acara perdata

• Sebelum tanggal 5 April 1848
• Hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan
  Gubernemen bagi golongan Bumiputera untuk
  kota-kota besar di Jawa adalah BrV (hukum acara
  bagi golongan Eropa)
• Untuk luar kota-kota besar Jawa digunakan
  beberapa pasal dalam Stb 1819-20
• Pada tahun 1846 Ketua Mahkamah Agung
  (Hooggrerechtshof) Mr H.L Wichers tidak setuju
  hukum acara perdata bagi golongan Eropa digunakan
  untuk golongan Bumiputera tanpa berdasarkan
  perintah Undang-undang.
• Gubenur Jendral J.J Rochussen menugaskan Wichers
  membuat rancangan Reglement tentang Administrasi
  Polisi dan Hukum Acara Perdata dan Pidana Bagi
  Bumiputera.

17

• Tahun 1847 rancangan selesai dibuat tetapi JJ
  Rochussen mengajukan keberatan yaitu
• Pasal 432 ayat (2) membolehkan pengadilan yang
  memeriksa perkara perdata untuk golongan
  Bumiputera menggunakan hukum acara perdata yang
  diperuntukkan untuk golongan Eropa.
• Rancangan itu terlalu sederhana karena tidak
  dimasukkannya lembag-lembaga intervensi, kumulasi
  gugatan, penjaminan dan rekes civil seperti yang
  termuat dalam BRv
• Tanggal 5 April 1848 setelah melakukan perubahan
  dan penambahan maka rancangan itu ditetapkan
  dengan nama Inlandsch Reglement (IR) yang
  ditetapak dengan Stb 1848-16 dan disahkan dengan
  firman Raja tanggal 29 September 1849 dengan Stb
  1849-63.

18

• Tahun 1927 diberlakukan RBg (Rechtsreglement
  voor de Buitengewesten) yaitu hukum acara perdata
  bagi golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura.
  Sebelumnya berlaku peraturan tentang susunan
  Kehakiman dan kebijaksanaan Pengadilan ?Stb 1847
  -23
• Tahun 1941 terjadi perubahan nama Ir menjadi HIR
  (Herzeine Indlansch Reglement)dengan Stb 1941-44
  yang berlaku untuk Jawa dan Madura.
• Pada saat ini dengan Pasal II Peraturan Peralihan
  UUD 1945 yang telah diamandemen yg ke 4 HIR dan
  RBg masih berlaku sampai saat ini.

19
Sumber hukum acara perdata

• Pada zaman Hindia Belanda
• RV (reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering)-?
  golongan Eropa
• HIR (Herzeine Indlandsch Reglement)-?golongan
  Bumiputera daerah Jawa dan Madura
• RBg (Reglement voor de Buitengewesten)-? golongan
  Bumiputera luar Jawa dan Madura.
• Saat Ini
• HIR dan RBg
• UU No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
  Jawa dan Madura.

20

• UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan
  PP.9/75 ,PP 45/90
• UU 14/1970 ? UU 35 /99 ?UU No 4 Tahun 2004 ? UU
  48/2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman
• UU 14/85 ?UU No 5 Tahun 2004 ? UU 3/2009 tentang
  Mahkamah Agung
• UU 2/1986 diganti UU 8/2004 diganti lagi dgn UU
  49/2009 ttg Peradilan Umum
• UU 7/1989 diganti UU 3/2006 diganti UU 50 /2009
  ttg Peradilan Agama
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke-IV
  tentang Pembuktian dan Daluarsa
• Yurisprudensi.
• PERMA
• Hukum Adat
• Doktrin ( Pendapat Sarjana )

21
Asas-asas Hukum Acara Perdata

1. Hakim bersifat menunggu ?inisiatif mengajukan
   tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang
   berkepentingan (Pasal 118 HIR/142 RBg ). Perk yg
   diajukan kpd hakim mk ia tdk buleh menolak utk
   memeriksa dan mengadilinya dgn alasan hknya tdk
   ada /krg jelas, hakim wajib menggali, mengikuti
   dan memahami nilai2 hk dan rasa keadilan yg hdp
   dlm masy.(Ps 5 UU 48/2009 KK
2. Hakim bersifat Pasif? ruang lingkup atau luas
   sempitnya pokok perkara ditentukan para pihak
   berperkara bukan oleh hakim.Pengad membantu para
   pencari keadilan dan berusaha mengatasi sgl
   hambatan rintangan utk tercapainya peradilan yg
   sederhana cepat dan biaya ringan Ps 4 ayat 2 UU
   48/2009. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan
   melebihi dari yang dituntut ( 178 ayat 2,3
   HIR/189 ayat 2,3 RBG )
3. Persidangan terbuka untuk umum?Ps 13 ayat 1 UU
   48/2009 setiap orang dibolehkan hadir dan
   mendengarkan pemeriksaan perkara, walaupun ada
   beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaannya
   secara tertutup. Contoh dalam perkara perceraian.

22

• Mendengar kedua belah pihak
• Putusan harus disertai dengan alasan-alasan(
  motievering Plicht ).
• Berperkara dikenai biaya
• Tdk ada keharusan utk mewakilkan
• Beracara tidak harus diwakilkan? bisa langsung
  pihak yang berperkara beracara di pengadilan atau
  dapat diwakilkan.
• Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan
  Ketuhanan YME

23

1. Asas objektivitas ?Pengad mengadili menurut hk
   dgn tdk membedakan-bedakan orang -gtps 4 ayat 1 UU
   49/2009
2. Asas Persidangan berbentuk Majelis ?ps 11 ayat 1
   Pengadilan memeriksa dgn susunan majelis
   sekurang-kurangnya 3 org hakim, kec UU menentukan
   lain.
3. Pemeriksaan dalam Dua Tingkat .Tk pertama ?
   Original Yurisdiction. Tk Banding? Apellate
   Jurisdiction )? Judex Fakctie.-? Mahkamah Agung ?
   judex Iuris

24
KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PS 28

• MA bertugas dan berwenang memeriksa perk dan
  memutus
• Permohonan Kasasi
• Sengketa kewenangan mengadili
• Permohonan PK put pengad yg MKHT

25
Berkaitan dgn ps 28 ayat 1 huruf a, pasal 29
berbunyi

• MA memutus permohonan Kasasi thd put pengad
  tingkat Banding atau tingkat terakhir dr semua
  lingkungan peradilan

26
Alasan Kasasi Ps.30 UU 3/2009

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yg berlaku,
3. Lalai memenuhi syarat2 yg diwajibkan oleh
   peraturan perundangan yg mengancam kelalaian itu
   dengan batalnya putusan yg bersangkutan

27
Bgmnkah isi putusan MA yg mengabulkan permohonan
Kasasi atas dsr alasan ps 30 huruf a,bC

• MA menyerahkan perkara tsb ke Pengadilan lain yg
  berwenang memeriksa dan memutusnya ( ps 51 ayat
  1)
• MA membatalkan put kmd memutus sendiri perkara yg
  dimohonkan kasasi itu yg isinya berbeda dgn isi
  putusan yg dimohonkan kasasi (ps 51 ayat 2 )

28
Macam Putusan MA dlm TK Kasasi

• Bukan Putusan Akhir

• Putusan Akhir

• Menguatkan PT/PN
• Menyatakan permoh Kasasi Tdk dpt Diterima ( N.O).
• Membatalkan Put/Pen PN/PT krn
• Melanggar UU ( Scanding )
• Salah Menerapkan UU ( Verkerde toepasing )
• Melampaui wewenang
• Menunjuk PN /PA yg berwenang

• Mengembalikan berkas pd PN/PA utk dilakukan
  Pemeriksaan Tambahan krn Fakta blm jelas sdh
  ditentukan hknya tdk menurut hk

29
Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara
Pidana

• Dasar timbulnya Perkara
• Perdata timbulnya perkara krn terjadi
  pelanggaran hak yang diatur dalam hukum perdata.
• Pidana timbulnya perkara krn terjadi
  pelanggaran terhadap perintah atau larangan yang
  diatur dlm hkm pidana
• Inisiatif berperkara
• Perdata datang dari salah satu pihak
  yang merasa dirugikan
• Pidana datang dr penguasa
  negara/pemerintah melalui aparat penegak hukum
  seperti polisi dan jaksa?Kepentingan Publik /Umum
  ( Nyawa, harta benda ,Martabat )

30

• 3. Istilah yang digunakan
• Perdata yang mengajukan gugatan? Penggugat
  
• pihak lawannya/digugat ?
  Tergugat
• Pidana yang mengajukan perkara ke
  pengadilan ? jaksa/penuntut umum
• pihak yang disangka ? tersangka?
  terdakwa?terpidana
• 4. Tugas hakim dalam pembuktian
• Perdata Tujuan Pembuktian adalah mencari
  kebenaran formil ?mencari kebenaran sesungguhnya
  yang didasarkan apa yang dikemukakan oleh para
  pihak dan tidak boleh melebihi dari itu.
• Pidana mencari kebenaran materiil ? tidak
  terbatas apa saja yang telah dilakukan terdakwa
  melainkan lebih dari itu. Harus diselidiki sampai
  latar belakang perbuatan terdakwa. Hakim mencari
  kebenaran materiil secara mutlak dan tuntas.

31

• 5. Perdamaian
• Perdata dikenal adanya perdamaian ( Ps 130
  HIR/154 RBG ?Perma 2/2003?Perma 1/2008 ttg
  Mediasi
• Pidana tidak dikenal perdamaian
• 6. Alat bukti Sumpah decissoire
• Perdata ada sumpah decissoire yaitu sumpah
  yang dimintakan oleh satu pihak kepada pihak
  lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa.
• Pidana tidak dikenal sumpah decissoire.
• 7. Hukuman
• Perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi?
  (menyerahkan benda ,mengosongkan, melakukan
  perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan,
  pembayaran sejumlah uang )? Restitue In
  Integrum (RII ).
• Pidana hukuman badan (Mati, penjara ,
  kurungan, denda dan Pencabutan hak.

32
Bab II

• Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi
  2
• Perkara contentiosa ? perkara yang di dalamnya
  terdapat sengketa atau perselisihan.
• Perkara voluntaria ? perkara yang di dalamnya
  tidak terdapat sengketa atau perselisihan?Kepentin
  gan yg bersifat sepihak semata ( For the benefit
  of one party only ), tdk ada org lain atau pihak
  ketiga yg ditarik sbg lawan ,ttp bersifat Ex
  parte ?Petitum Permohonan hrs murni ttg
  permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dgn
  acuan sbb
• a.Isi petitum brp permintaan yg bersifat
  Deklaratif.
• b. Petitum Tdk boleh melibatkan pihak lain yg tdk
  ikut sbg pemohon.
• c.Petitum Tdk bersifat Comdemnatoir.
• d.Harus terinci ttg hal-hal yg dikehendaki
  pemohon
• e.Petitum tdk boleh bersifat Compositur atau ex
  Aeque et bono

33
Ciri Khas Permohonan

1. Bersifat Reflektif hanya demi kepentingan
   pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak
   lain.Contoh Permohonan Adopsi,Perwalian,
   pengampuan,Konsinyasi, ganti nama, ganti kelamin,
   kewarganegaraan,permohonan Dispensasi Kawin, Ijin
   Poligami, ijin Kawin dlm masa idah,pencegahan
   perkawinan,pengesahan nikah ( Itsbat Nikah ),Wali
   adhol ( enggan /tdk diketahui ( gaib ) ,
   pembatalan perkawinan, cerai talak( ijin
   penjatuhan Ikrar Talak)
2. Perbuatan hakim dlm peradilan mrpk perbuatan
   administratif? Penetapan?Syarat2 adm dipenuhi mk
   kemungkinan dikabulkan .

34

• Beda contentiosa dengan voluntaria
• Pihak yang berperkara
• Contentiosa penggugat dan tergugat
• Voluntaria pemohon
• Aktifitas hakim yang memeriksa perkara
• Contentiosa terbatas yang dikemukakan dan
  diminta oleh pihak-pihak
• Voluntaria hakim dapat melebihi apa yang
  dimohonkan krn tugas hakim bercorak
  administratif.

35

• Kebebasan hakim
• Contentiosa hakim hanya memperhatikan dan
  menerapkan apa yang telah ditentukan UU
• Voluntaria hakim memiliki kebebasan
  menggunakan kebijaksanaannya.
• Kekuatan mengikat putusan hakim
• Contentiosa hanya mengikat pihak-pihak
  yang bersengketa serta orang-orang yang telah
  didengar sebagai saksi.
• Voluntaria mengikat terhadap semua pihak.

36
Pengertian gugatan

• Sudikno Mertokusumo tuntutan hak adalah
  tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan
  yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah
  main Hakim sendiri (eigenrichting)
• Darwan Prinst suatu permohonan yang disampaikan
  kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang
  mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya
  dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu
  oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan
  terhadap gugatan tersebut.
• Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka
  2 ? tuntutan hak yang mengandung sengketa dan
  diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

37

• Gugatan pada prinsipnya didefinisikan merupakan
  tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban
  tertentu, yang diajukan oleh seseorang atau lebih
  (sebagai Penggugat) terhadap seseorang/suatu
  badan hukum atau lebih (sebagai Tergugat).
• Gugatan dapat diajukan, baik itu secara secara
  lisan (Pasal 120 HIR) ataupun tertulis (Pasal 118
  HIR), oleh seseorang/pihak yang dirugikan.

38
Syarat dan isi gugatan

• Syarat gugatan
• Gugatan dalam bentuk tertulis( ps 118 ayat 1
  HIR/142 ayat 1 RBG )G.Lisan ps 120 HIR/144 RBG )
• Diajukan oleh orang yang berkepentingan hk.(
  Point dinteres point d action ??asas Legitima
  persona standi in judicio .
• Diajukan ke pengadilan yang berwenang memeriksa
  dan memutus
• Isi gugatan
• Menurut Pasal 8 ayat 3 Rv gugatan memuat
• Identitas para pihak
• Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum
  petendi berisi tentang 1).kejadian2/peristiwanya
  ( feitelijke gronden )menjelaskan ddknya perk
  dan 2) menguraikan ttg hukumnya ( recht s gronden
  ) yi uraian ttg adanya hak atau hub.hk yg menjadi
  dasar yuridis gugatan.
• Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan
  tuntutan subsider/tambahan

39
Teori pembuatan gugatan

• Ada 2 teori tentang bagaimana menyusun sebuah
  surat gugatan yaitu
• Substantieserings theorie yaitu membuat surat
  gugatan dengan menguraikan rentetan kejadian
  nyata yang mendahului peristiwa yang menjadi
  dasar gugatan.
• Individualiserings theorie yaitu hanya memuat
  kejadian-kejadian yang cukup menunjukkan adanya
  hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan

40
SYARAT MATERIIL HIR RBG hanya mengatur cara
mengajukan 118 120 , Isinya tdk, Bgmn menurut
Yurisprudensi MA ?

• Menurut Yurisprudensi MA No.547K/SIP/1972 pd
  dsrnya org bebas menyusun dan merumuskan SG, asal
  cukup memberikan gambaran tentang kejadian
  materiil yg menjadi dsr tuntutan ( gugatan )

41
Syarat Formil yi syarat utk memenuhi ketentuan
Tatib beracara yg ditentukan UU

• Bgmn kalau sy formil G tdk dipenuhi ?
• Syarat Formil tdk dipenuhi maka akan
  Mengakibatkan gugatan tdk sah ? Gugatan
  dinyatakan tdk dpt diterima ( Niet onvankelijke
  Verklaard ) atau Pengad tdk berwenang mengadili

42
Syarat Formil yg harus dipenuhi

1. Tdk melanggar Kompetensi Absolut Relatif,
2. Gugatan tdk Error in Persona .Contohnya P tdk
   cakap / tdk punya kepentingan hk yg cukup, yg
   ditarik sbg Pihak2 nya tdk lengkap ?Plurium litis
   consortium
3. Gugatan harus jelas dan tegas ( ps 8 RV )? tdk
   obscuur Libel , Misalnya 1.Posita tdk
   menjelaskan kejadian serta dasar hukum tuntutan
   dlm gugatan,2.Tdk jelas obj G,3. posita
   bertentangan dgn petitum,4.petitum tdk terinci tp
   hanya Kompositur ( Ex aequo et bono )

43

1. Tdk melanggar azas nebis in idem ( ps 1917 BW
   yurisprudensi MA ( S,O,Pokok Perkaranya sama
   dimana perk Pertama sdh ada put yg MKHT yg
   bersifat positif /negatif ( Mengabulkan/menolak
   G).
2. G tdk Prematur/ blm waktunya diajukan G,
3. Tdk menggugat sesuatu yg telah dihapuskan/dikesamp
   ingkan oleh P? P telah menghapuskan sendiri
   haknya dgn cara penolakan, ataupun krn Verjaring
   ( daluwarsa )? T.H yg bersifat perdata
   Verjaringnya 30 th
4. Aanhanging geding /Rei Judicata deductae? apa yg
   digugat sekarang masih tergantung pemeriksaannya
   dlm proses peradilan banding, Kasasi, PK

44
Syarat Formil G menurut Ridwan halim

• Diajukan scr tertulis dlm bentuk SG,
• Ditujukan Ke pengad yg berwenang
• Memuat identifikasi yg lengkap P T
• Memuat dsr/alasan tuntutan ( Posita/FP) dan
  Petitum yg memenuhi syarat sbb
• a.Jelas Terang maksudnya,
• b.Rasional,
• c.dgn fakta bukti2 yg autentik/asli
• d.kejadian materiil yg lengkap inheren shg
  kebenarannya dpt dibuktikan dr seluruh bag G

45

• e). tdk memuat unsur penipuan/pemalsuan
  bukti/pemutar balikan fakta,
• F).Dilandasi dgn dsr-dsr hk yg rasional dan bukan
  dibuat-buat atau dicari-cari sekenanya,
• G).Tuntutan yg Layak/Wajar berdsrk bukti 2 yg tdk
  mengandung unsur pemerasan,kesewenang-wenangan.

46
Penggugat dlm Petitum selain mengajukan Petitum
Pokok ( Primer ) dpt pula disertai dgn Petitum
Tambahan/pelengkap ( acessoir ) dan Tunt
Pengganti/subsider

1. Pet.Pok( Tunt.Pok ?tunt utama yg diminta oleh P
   utk diputuskan oleh Pengad yg berkaitan langsung
   dgn pokok perk yg disengketakan. Misal T hutang
   pd P belum mengembalikanmeski sdh ditagih dan sdh
   jatuh tempo ( WP ). Pet.Pok P adalah Pemenuhan
   perjanjian. Perkara Waris ?Membagi HW
2. Tunt Tambahan ( Acessoir ) ad Tunt yg sifatnya
   melengkapi atau sbg tambahan dr Tunt Pok.

47
Contoh yg Tunt Termasuk tuntutan Tambahan

1. Menghukum T membayar biaya perkara,
2. Menyatakan Put dpt dilaksanakan terlebih dulu (
   serta Merta )? Uit Voerbaar bij voorraad
3. Menghukum T membayar bunga ( moratoir ) sebesar 2
   perbulan, ( costen Schaden,en interesten )
4. Menghukum T membayar Dwangsom/Astreinte tiap
   hari sebesar Rp.100.000,- sejak put berkekuatan
   hk tetap.
5. Menghukum T membayar uang Nafkah idah sebesar
   600 Jt dan Mutah sebesar 400 Jt Kpd Termohon yg
   dibayar setelah pemohon mengucapkan ikrar talak
   di muka persidangan.
6. Menghukum T untuk menyerahkan 1/2 Harta bersama

48
Pengertian Tuntutan Pengganti

• Ad Tunt yg fungsinya utk menggantikan tunt pokok,
  apabila Tun Pok ditolak oleh pengad ?sbg Tun
  Cadangan/alternatif
• Tunt Sub ? apbl majelis hakim berpendpt lain,
  mohon putusan yg seadil-adilnya ( Ex aequo et
  bono )

49
Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan

• Kumulasi gugatan ada 2 yaitu
• Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari
  satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg)
• Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa
  tuntutan.
• Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan
  dalam hal
• satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan
  khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa
  menurut acara biasa.
• Hakim tidak wenang secara relatif untuk memeriksa
  satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama
  dalam gugatan
• Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan
  bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom
  dalam satu gugatan.

50
Bagaimana yurisprudensi MA tentang Tunt Sub
saat ini

• Tunt Subsider dpt dikabulkan Asal masih dalam
  kerangka yg serasi dengan petitum primer .
• Contoh T pok Pemutusan/Pembatalan Perjanjian
  dgn Tuntutan GR, Tunt subs Menghukum T
  melaksanakan Perjanjian dgn dihukum uang paksa
  setiap kali keterlambatan dlm melaksanakan
  perjanjian.

51

• Tujuan penggabungan gugatan
• Menghindari kemungkinan putusan yang berbeda atau
  berlawan
• Untuk kepentingan beracara yang bersifat
  sederhana, cepat dan biaya ringan.? Efisien

52
KOMPETENSI

• Kompetensi adalah kewenangan mengadili dari badan
  peradilan.
• Kompetensi ada 2 yaitu
• Kompetensi Mutlak/Absolut Pembagian kewenangan
  mengadili antar Peradilan dgn melihat jenis
  perkara dgn mendasarkan Ps 18 UU 48/2009 Kek
  Kehakiman (?UU 14/70?UU 35/99?UU 4/2004 )?
  dilihat dari beban tugas masing-masing peradilan
  sbg pelaksana kekuasaan kehakiman ad MA Bdn
  perad yg berada dibawahnya
• 1.Peradilan Umum UU 2/1986-gtUU 8/2004-gtUU
  49/2006
• 2.Peradilan Agama, ( UU 7/89 -gtUU 3/2006-gtUU
  50/2009
• 3.Peradilan Militer,
• 4.Peradilan Tata Usaha Negara( UU 5/2006-gtUU
  9/20064-gtUU 51/2009.
• Dan sebuah Mahkamah Konstitusi

53

• Kompetensi relatif yaitu pembagian kewenangan
  mengadili dari masing2 pengadilan atas dasar
  wilayah hukum tertentu .? menjawab pertanyaan
  pengadilan Kabupaten/ Kodya / Kota apa yg
  berwenang memeriksa perkara
• Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur kompetensi
  relatif Pengadilan
• Gugatan pdt, yg pd tingk pertama masuk kekuasaan
  pengadilan negeri, hrs dimasukan dgn surat
  permintaan yg ditdtgni oleh P /Wakilnya menurut
  ps 123, kpd KPN di daerah hukum siapa T bertempat
  diam/jika tdk diketahui tempat diamnya, tempat
  tinggal sebetulnya . ( asas Actor Sequitor Forum
  Rei).
• Jika T lebih dari seorang sdg mereka tdk tinggal
  di dlm itu, diajukan ke KPN yg dipilih oleh P.

54

• Jika antara bbrp T hubungannya satu sama lain sbg
  Hoofdschuldenaar dan Borg ? Kpd KPN tempat
  tinggal berutang utama.
• Blmn tempat diam dr T tdk dikenal tempat tgl
  tdk diketahui atau T tdk dikenal, mk SG dimasukan
  kpd KPN drpd P , atau jika SG ttg Brg Tetap , mk
  SG dimasukan kpd KPN dmn brg terletak.
• Bila dgn Surat yg sah dipilih dan ditentukan
  suatu tempat berkedudukan, mk P, jika ia suka dpt
  memasukan SG kpd KPN dlm daerah hk siapa terletak
  tempat kedudukan yg dipilih itu.

55

• Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur juga
  pengecualiannya yaitu
• Diajukan di tempat kediaman tergugat apabila
  tidak diketahui tempat tinggalnya.
• Apabila tergugat lebih dari satu orang diajukan
  di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan P.
• Satu tergugat sebagai yang berhutang dan satu
  lagi penjamin diajukan di tempat tinggal yang
  berhutang.
• Jika tidak diketahui tempat tinggal dan kediaman
  tergugat diajukan di tempat tinggal penggugat.
• Jika objeknya benda tetap diajukan di tempat
  benda tetap itu berada.
• Jika ada tempat tinggal yang dipilih diajukan di
  tempat tinggal yang dipilih tersebut.

56
Para Pihak Berperkara

• Ada 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat.
• Pihak ini dapat secara langsung berperkara di
  pengadilan dan dapat juga diwakilkan.
• Untuk ini dapat dibedakan atas
• Pihak materiil pihak yang mempunyai kepentingan
  langsung
• yaitu penggugat dan tergugat.
• Pihak formil mereka yang beracara di
  pengadilan sbg penggugat,tergugat mewakili anak
  yg blm dewasa, sbg wali, curator, Direktur Utama
  krn penunjukan oleh hk
• Turut tergugat pihak yang tidak menguasai objek
  perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim

57
Hukum Acara Perdata Positif mengenal Gugat
perwakilan krn 2 Hal yakni

1. Penunjukan oleh yg berkepentingan .
2. Perwakilan krn Penunjukan oleh Hukum

58
Perwakilan dalam Perkara Perdata

• Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan
  dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat
  dengan surat kuasa Khusus
• Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat ,
  kuasa hukum itu diberikan kepada advokat.
• Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk
  melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa
  yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan
  pada acara persidangan di pengadilan atau
  beracara di pengadilan.

59

• Surat kuasa suatu dokumen di mana isinya
  seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada
  orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk
  dan atas namanya.
• Macam-macam surat kuasa
• Surat kuasa umum surat yang menerangkan bahwa
  pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang
  bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau
  segala perbuatan dengan titik berat pengurusan.
• Surat kuasa khusus kuasa yang menerangkan bahwa
  pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal
  tertentu saja.
• Dalam beracara perdata digunakan surat
  kuasa khusus.

60
Isi Surat Kuasa Khusus

1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa.
2. Apa yang menjadi pokok perkara.
3. Pertelaan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan
   tentang kekhususan isi kuasa.
4. Hak subsitusi /pengganti

61
DASAR HUKUM CLASS ACTIONS DI INDONESIA

• Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang
  Pengelolaan Lingkungan Hidup,Pasal 37.
• Undangan Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
  Perlindungan Konsumen, Pasal 46
• Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, tentang
  Kehutanan, Pasal 71
• PERMA NO. 1 tahun 2002

62

• Walaupun telah ada dasar hukum mengajukan
  gugatan perwakilan ke pengadilan tetapi belum ada
  hukum acara yang mengatur.

63
LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERMA NO.1 TAHUN 2002

• A. Asas Peradilan sederhana,cepat dan biaya
  ringan.
• B. Pelanggaran Hukum yang merugikan secara
  serentak terhadap orang banyak.
• C. Tidak efektif penyelesaian pelanggaran hukum
  tersebut huruf b diselesaikan sendiri-sendiri.
• D. Pelanggaran hukum pada huruf c dapat diajukan
  dengan gugatan perwakilan kelompok.
• E. Undang-undang yang mengatur gugatan perwakilan
  kelompok, spt UU No.23 Tahun 1997 tentang
  Lingkungan hidup,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
  tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi
  belum ada hukum acaranya.
• F. Mengisi kekosongan hukum.

64
TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN (Pasal 3
PERMA No.1 Tahun 2002).

• Harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal
  surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum
  Acara Perdata yang berlaku,surat gugatan
  perwakilan kelompok harus memuat
• A. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok
• B. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik
  walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok
  satu persatu
• C. Keterangan tentang anggota kelompok yang
  diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban
  melakukan pemberitahuan.

65

1. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok
   maupun anggota kelompok yang terindikasi maupun
   tidak terindikasi dikemukakan secara jelas dan
   terinci.
2. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokan
   beberapa bagian atau sub kelompok jika tuntutan
   tidak sama karena karena sifat dan kerugian yang
   berbeda.
3. Petitum ganti rugi harus jelas

66
SURAT KUASA WAKIL KELOMPOK (PASAL 4 PERMA
No.I/2002)

• Untuk kepentingan hukum anggota kelompok, wakil
  kelompok tidak disyaratkan memperoleh surat kuasa
  khusus dari anggota kelompok

67
BAGAIMANA PADA SIDANG PERTAMA ADA PENARIKAN
DARI WAKIL KELOMPOK?

• Tidak mengugurkan hak procedural maupun hak
  subjektif dari anggota kelompok yang pada saat
  gugatan didaftarkan tidak disebutkan.
• Pasal 3 PERMA tidak disyaratkan penyebutan nama
  anggota kelompok satu persatu.
• Pasal 7 PERMA didata ulang pada saat proses
  pemberitahuan (notification) pada tahan
  sertifikasi, kedudukan wakil kelompok tidaklah
  harus permanen karena Pengadilan sewaktu-waktu
  dapat memerintahkan untuk mengganti anggota
  kelompoknya apabila wakil kelompok dinilai
• Tidak memperlihatkan kejujuran serta
  mengabaikan anggota kelompoknya, contohnya wakil
  kelompok telah mendapat uang kadeudeuh(pemberian
  atas dasar alasan kemanusiaan. dari tergugat.
• Dalam Praktek
• Anggota Kelompok dapat memberi kuasa dan
  menunjuk anggota perwakilan baru dimuka
  persidangan.

68
BAGAIMANA MENGUJI SYARAT YURIDIS DARI GUGATAN
PERWAKILAN

• Bahwa apabila terjadi peristiwa-peristiwa
  kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan dapat
  menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan
  secara serentak atau sekaligus dan massal
  terhadap orang banyak, sementara sangatlah tidak
  efektif dan efisien apabila penyelesaian
  pelanggaran hukum tersebut diselesaikan
  sendiri-sendiri dalam satu surat gugatan
• Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan
  kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat
  substansial,serta kesamaan jenis tuntutan
  diantara wakil kelompok dengan anggota
  kelompoknya.

69
CONTOH KASUS LONGSOR DI HUTAN MANDALAWANGI

• Peristiwa yang telah diketahui umum maka sifatnya
  notoir feiten (tidak perlu pembuktian) yang
  perlu pembuktian apakah peristiwa tersebut dapat
  menimbulkan kerugian bagi orang banyak dan siapa
  yang paling bertanggung jawab, maka sarana hukum
  yang paling effektif untuk menampung tuntutan
  kelompok masyarakat korban adalah melalui
  prosedur gugatan secara class-action.

70

• Tentang adanya kesamaan fakta dan kesamaan hukum,
  dapat dilihat dari hasil sertifikasi wakil
  kelompok diserahkan daftar mengenai fakta (adanya
  jumlah orang banyak yang menderita kerugian yang
  sejenis.
• - Kelompok kerugian luka berat dan ringan
• - Kelompok kerugian harta benda rumah dan tanah
• - Kelompok kerugian alat-alat rumah tangga
• - Kelompok kerugian peternakan dan pertanian
• - Kelompok kerugian harta benda rumah dan tanah
  desa
• - Kelompok kerugian hilangnya fasilitas umum
• - Kelompok pembiayaan penghidupan dan pengajaran
  selama para anggota kelompok dalam pengungsian

71
LEGAL STANDING

• Istilah legal standing disebut juga standing,
  ius standi, persona standi atau hak gugat, yaitu
  akses orang perorangan ataupun kelompok/organisasi
  di Pengadilan sebagai pihak penggugat..

72
URGENSI LEGAL STANDING

• I. Faktor kepentingan masyarakat luas
• Banyaknya kasus-kasus publik telah tumbuhnya
  organisasi advokasi antara lain
• Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia ( YLBHI)
• Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
• Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
• II. Faktor penguasaan sumber daya alam oleh
  negara
• Objek sumber daya alam ( sungai, hutan dan
  mineral atau tambang) , karena dalam praktek
  sering pemerintah mengabaikan kewajibannya untk
  berlanjutnya sumber daya alam.

73
Persamaan prinsip Actio Pop CA Sama2 mrpk
Gugatan yg melibatkan kepentingan sejumlah besar
orang scr perwakilan oleh seorang /lebih.

• AP yg berhak mengajukan adalah setiap orang atas
  dsr Ia adalah anggota masyarakat (WN )?Tanpa hrs
  mrpk phk yg mengalami kerugian,
• Yg dituntut/petitumnya adalah utk Kepentingan
  Umum yg mrpk kepentingan WN

• Hanya satu/Bbrp yg mrpk anggota kelompok yg
  mengalami kerugian scr langsung.
• Yg dituntut/Petitumnya adalah kepentingan yg sama
  dlm satu permasalahan yg menimpa kelompok.

74
Di Belanda dikenal terminologi lain Group
Acties yg pengertiannya ad

• Sbg hak yg diberikan oleh suatu Badan Hukum utk
  mengajukan gugatan mewakili kepentingan orang
  banyak ( Other persons interes ), apa bila dlm
  ADnya mencantumkan kepentingan orang banyak (
  Kepentingan Umum )yg serupa dgn yg diperjuangkan
  di Pengadilan, namun tdk boleh menuntut ganti
  rugi misal kepentingan perlindungan konsumen.

75
Apakah terdapat Perbedaan antara Group Acties dgn
Class Action .

• G A ad mrpk perkembangan baru dlm hk terutama
  berkaitan dgn pemberian hak gugat ( LS ) bagi BH
  utk mewakili kepentingan orang banyak.BH tdk
  perlu satu tempat tinggal dlm satu daerah dgn
  masy yg diwakili, cukup AD mencantumnya
  perlindungan kepentingan masy yg diwakili
• Yg dituntut kepentingan orang banyak tdk boleh
  menuntut GR
• BH tdk hrs mengalami kerugian scr nyata,tdk hrs
  bertempat tinggal satu daerah dgn masy yg
  diwakilinya.

• Ad berkaitan dgn prosedur pengajuan perkara yg
  melibatkan sekelompok orang yg mempunyai
  kepentingan serta permasalahan yg sama .
• YG DITUNTUT ad kepentingan yg sama dr sekelompok
  orang yg bersifat individual brp tuntutan GR

76
Apakah Indonesia mengadopsi hal tsb

1. UU No.23/ 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
   Hidup
2. UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. UU 41/1999 Tentang Kehutanan ,
4. PERMA 2/1999 Tentang Pengawasan MA thd Parpol .

77
Sistem hukum Kita Sekarang menjadi mengenal
Gugatan dgn 2 model yakni

• Model Class Action,
• Legal Standing ( ius Standing ).
• Ini semula tdk dikenal dlm HIR maupun RBG

78
Bab IIIBESLAAG/PENYITAAN/SITA

• Pengertian
• Tindakan hukum
• Tindakan hakim
• Bersifat eksepsional
• Adanya permohonan dr pihak bersengketa
• Mengamankan barang-barang sengketa
• Tujuan akhir menjamin pelaksanaan putusan hakim

79
MAKNA SITA/PENYITAAN

1. Tindakan menempatkan HK T scr paksa berada dlm
   Penjagaan ( to take into costudy the property of
   defendant )
2. Tindakan Paksa Penjagaan( costudy ) dilakukan scr
   resmi berdsrk perintah Hakim
3. Benda yg ditempatkan dlm penjagaan mrpk benda yg
   disengketakan, ttp boleh juga benda yg akan
   dijadikan pembayaran uang sbg pelunasan utang dgn
   jalan penjualan scr Lelang

80

• Penetapan dan penjagaan benda yg disita
  berlangsung slm proses pemeriksaan sd put
  pengadilan BKHT ( In Kracht van Gewijde) ?
  Menyatakan Sah dan berharga atas tindakan
  penyitaan yg sdh dilakukan.
• 3 Essensi Fundamental dr penerapan penyitaan
• Sita mrpk Tindakan Eksepsional ( ps 226,227 jo
  195 HIR?1.penyitaan memaksakan kebenaran
  gugatan.2.Penyitaan membenarkan put yg belum
  dijatuhkan.
• Sita mrpk Tindakan Perampasan
• Penyitaan berdampak psikologis

81
Bentuk-bentuk/Macam penyitaan

• Ada 2 yaitu
• Conservatoir beslaag/sita jaminan yaitu penyitaan
  terhadap barang milik tergugat.
• Dasar hukum Pasal 227 HIR/261 RBg
• Tujuan untuk menjamin terlaksananya
  putusan pengadilan
• Sita ini dapat dilakukan jika ada
  permintaan dr penggugat dgn mengemukakan alasan
  ada dugaan/sangkaan bahwa tergugat akan berusaha
  menghilangkan, merusak, memindahtangankan
  benda-benda HK milik nya.
• Benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah
  benda bergerak dan benda tidak bergerak milik T

82

• Revindicatoir beslaag yaitu sita terhadap barang
  milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain.
• Dasar hukumnya Pasal 226 HIR/260 RBG
• Tujuan menjamin suatu hak kebendaan dari
  pemohon dan berakhir dengan penyerahan barang
  yang disita.
• Objeknya benda bergerak
• Sita ini hanya terbatas atas sengketa hak milik.

83

• 3. Marital beslaag yaitu sita yang diletakkan
  atas harta perkawinan.
• Sita dapat dimohonkan dalam sengketa perceraian,
  pembagian harta perkawinan, pengamanan harta
  perkawinan.
• 4. Eksecutoir beslaag yaitu eksekusi dalam
  rangka pelaksanaan putusan hakim utk Eksekusi
  Verhaal

84
TUJUAN PENYITAAN

1. Agar Gugatan tdk Illusoir ? HK T tdk dialihkan
   atau dibebani dgn hak kebendaan
2. Mrpk upaya bagi P untuk menjamin dan melindungi
   kepentingannya atas keutuhan HK T sd put BKHT(
   IVG ).
3. Utk menghindari itikad bruk T dgn berusaha
   melepaskan TGJWB( Civil Liability ) yg mesti
   dipikulnya atas PMH /WP yg dilakukannya.
4. Objek eksekusi sdh pasti ada.

85
PERMOHONAN SITA JAMINAN

• Sita jaminan (beslag) dapat dimohonkan oleh
  Penggugat dalam gugatannya atau secara terpisah
  dengan suatu permohonan tersendiri yang diajukan
  kepada Majelis Hakim yang memerika dan mengadili
  perkara.
• Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakan baik
  itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak
  guna menjamin pelaksanaan putusan.

86
JENIS SITA JAMINAN
Conservatoir Ps. 227 HIR Revindicatoir Ps. 226 HIR Marital Pandbeslag
Sita yang diletakan, baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau berada dalam penguasaan Tergugat. Sita yang diletakan terhadap benda bergerak milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat. Sita yang dimohonkan oleh istri, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau berada dalam penguasaan suami. Sita yang diletakan, baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak milik Tergugat guna pemenuhan suatu kewajiban tertentu, misal dalam kasus wanprestasi sewa menyewa tanah atau bangunan.
87

1. Jelaskan pengertian,tujuan dan akibat penyitaan ?
2. Sebutkan Macam Penyitaan dan tunjukan
   perbedaannya masing 2
3. Sebutkan syarat agar permohonan penyitaan agar
   dikabulkan ooleh hakim dan sebutkan 3 Essensi dr
   Penyitaan

88
Pengajuan gugatan

1. Diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang
   berwenang.
2. Diajukan secara tertulis atau lisan
3. Bayar perskot biaya perkara
4. Panitera mendaftarkan dalam buku register perkara
   dan memberi nomor perkara
5. Gugatan akan disampaikan kepada ketua pengadilan
   negeri.
6. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim

89
Penetapan hari sidang dan Pemanggilan para pihak

• Majelis hakim menentukan hari sidang
• Pemanggilan para pihak
• Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari
  sidang tidak boleh kurang dari 3 hari
• Tata cara melakukan pemaggilan
• Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti
• Pemangilan dengan surat panggilan dan salinan
  surat gugatan
• Bertemu langsung dengan orang yang dipanggil di
  tempat tinggal/kediamanan

90
Persidangan pertama

• 1. Penggugat tidak hadir, tergugat hadir.
• Pasal 124 HIR/148 RBg majelis dapat
  memanggil sekali pihak yang tidak hadir agar
  hadir pada sidang berikutnya ( Ps.126 HIR/.
• Akibatnya gugatan dinyatakan gugur
• Penggugat hadir, tergugat tidak hadir.
• Berlaku Pasal 125 HIR/150 RBG
• Akibatnya verstek
• 3. Mediasi ( Ps 130 HIR/154 RBG jo Perma
  1/2008 ttg Mediasi

91

• Perubahan surat gugatan dapat dilakukan dengan
  syarat
• Tidak boleh mengubah kejadian materil yang
  menjadi dasar gugatan.
• Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan.
• Kesempatan atau waktu melakukan perubahan gugatan
  dapat dibagi menjadi 2 tahap
• Sebelum tergugat mengajukan jawaban dapat
  dilakukan tanpa perlu izin tergugat.
• Sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengan
  izin tergugat jika tidak disetujui perubahan
  tetap dapat dilakukan dengan ketentuan
• Tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak
  dirugikan terutama tergugat.
• Tidak menyimpang dari kejadian materil sebagai
  penyebab timbulnya perkara.
• Tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam
  positanya.

92

• Pencabutan Gugatan
• Pencabutan gugatan dapat terjadi
• Sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim
• Dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara dengan
  syarat disetujui oleh pihak tergugat.

93
Pasal 125 ayat 1 Memuat syarat-syarat utk
menjatuhkan Put.Verstek

1. T/Para T semuanya tdk datang pada hari sidang yg
   ditentukan,
2. Ia/ Mereka tdk mengirimkan Kuasanya yg sah utk
   datang,
3. Ia/ Mereka kesemuanya telah dipanggil scr Patut,
4. Petitum tidak melawan hukum,
5. Petitum Beralasan.,

94
Ke 5 syarat tersebut adalah bersifat komulatif
Berkaitan dgn Isi dr Amar/diktum yg akan
dijatuhkan hakim yakni

1. Menyatakan Gugatan P ditolak,
2. Menyatakan Gugatan P tidak dapat diterima ( Niet
   Onvankelijke Verklaard / N.O ),
3. Mengabulkan Gugatan P.

95
KAPAN HAKIM DPT MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK ?

1. Pada Sidang Pertama ( Ps 125 ayat 1 HIR, Ps 149
   ayat 1 RBG ),
2. Pada Sidang Kedua ( Ps 126 HIR, Ps.150 RBG).
3. Setelah Acara Sidang Pembuktian

96
APAKAH DIPERLUKAN PEMBUKTIAN DLM HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK

1. Perlu Pembuktian argumentasinya Ps 163 HIR/Ps 283
   RBG Brg siapa yg mengaku mempunyai hak atau yg
   mendasarkan pd suatu peristiwa utk menguatkan
   haknya atau menyangkal hak org lain, hrs
   membuktikan adanya hak atau peristiwa itu
   Ketentuan ini dihubungkan dgn ketentuan Ps 125
   ayat 1 /Ps 149 ayat 1 RBg maka Gugatan hrs
   dibuktikan kebenarannya oleh P dipersidangan
   meskipun T tdk Hadlir -

97

• ?Tujuannya utk mengetahui melawan hk atau tidak,
  beralasan atau tidak gugatan P adalah dari hasil
  pembuktian dari Penggugat dgn mengajukan
  alat-alat bukti menurut Hukum .
• Tidak Perlu pembuktian, argumentasi dsrnya ad
  Lembaga Verstek mrpk acara istimewa dlm
  pemeriksaanperkara perdata krn mengesampingkan
  acara biasa /Contradictoir dan Azas Audi at
  alteram partem, mk sifat istimewanya ini tetap
  perlu diperhatikan dgn mengingat kepentingan P
  T scr Seimbang Proporsional

98
JAWABAN TERGUGAT DAPAT BRP

• PENGAKUAN UTK SELURUHNYA / SEBAGIAN,
• MEMBANTAH/MENYANGKAL
• EKSEPSI,
• POKOK PERKARA ( VERWEER TEN PRINCIPALE ),
• REKONVENSI
• REFERTE,

99
EKSEPSI menurut Doktrin dibedakan menjadi 2

• Eksepsi Prosessuil yg diajukan T/Kuasanya yg
  hanya menyangkut dr segi acara macamnya ada 7
  yaitu
• Eksepsi Materiil
• Eks.Prosessuil
• Eksepsi Deklinatoir / sifatnya mengelak mendsrk
  pd ketentuan hk formal /acara K.A KR,
• Eksepsi Litis dependensi Perkara msh dlm proses
  .
• Eksepsi Inkracht Van Gewijde zaak Eksepsi Nebis
  in Idem
• EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM Kurang
  Lengkapnya pr pihak / gugatan error in
  subjekto/objekto

100
Eksepsi Diskualifikatoir , P tdk mempunyai
kualifikasi utk mengajukan Gugatan /Tdk mempunyai
Lsa).Eksepsi Koneksitasb).Eksepsi Van Beraad
/perk blm waktunya diajukan/prematur
101
Ekspesi Materiil ada 2 Macam

1. Eksepsi Dilatoir Sifatnya menunda agar perkara
   jangan diteruskan,blm Jattemp,Penund.pembayaran/ad
   a proses accord
2. Eksepsi Paremptoir utk menggagalkan gugatan thd
   pokok perkara Verjaring, Kwijtschelding
   (dihapuskan ).

102
REKONVENSI

• Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat
  sebagai gugat balasan (gugat balik) terhadap
  gugatan yang diajukan penggugat kepadanya Pasal
  132a ayat (1) HIR.
• Pada dasarnya gugatan rekonvensi harus diajukan
  bersama-sama dengan jawaban tergugat (Pasal 132b
  HIR jo 158 RBg).
• Tujuan rekonvensi antara lain
• 1. Menegakkan Asas Peradilan Sedehana
• 2. Menghemat biaya perkara
• 3. Mempercepat penyelesaian sengketa
• 4. mempermudah pemeriksaan
• 5. menghindari putusan yang saling bertentangan

103

• Komposisi para pihak dihubungkan dengan Gugatan
  Rekonvensi
• a. Komposisi Gugatan
• Gugatan Penggugat disebut gugatan konvensi
  (gugatan asal), sedangkan Gugatan tergugat
  disebut gugatan rekonvensi (gugatan balik)
• b. Komposisi para Pihak
• Penggugat asal sebagai Penggugat Konvensi pada
  saat yang bersamaan berkedudukan menjadi Tergugat
  Rekonvensi. Sedangkan Tergugat Asal sebagai
  Penggugat Rekonvensi pada saat yang bersamaan
  berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi.
• Baik gugatan konvensi (gugat asal) maupun gugatan
  rekonvensi (gugat balasan) pada umumnya diperiksa
  bersama-sama dan diputus dalam satu putusan
  hakim. Pertimbangan hukumnya memuat dua hal,
  yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan
  pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

104
Tahap Persidangan Perk Pdt

1. Gugatan
2. Jawaban Tergugat Mengakui,Membantah,G.rekonvensi
   ,Referte.
3. Replik Penggugat
4. Duplik Tergugat
5. Pembuktian P
6. Pembuktian T
7. Kesimpulan Akhir P
8. Kesimpulan Akhir T
9. PUTUSAN

105
Perdamaian

• Jika pihak penggugat dan tergugat hadir
• Dasar hukum Pasal 130 HIR/154 RBg
• Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim
• Dilakukan selama sebelum hakim menjatuhkan
  putusan
• Dapat menyelesaikan perkara
• Tujuannya
• Mencegahnya timbulnya perselisihan di kemudian
  hari di antara para pihak.
• Menghindari biaya mahal
• Menghindari proses perkara dalam jangka waktu
  lama.
• Perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian (acte
  van vergelijk) di mana mempunyai kekuatan yang
  sama dengan putusan hakim.
• Tidak dapat dibanding kesepakatan
  para pihak/menurut kehendak para pihak.

106
Rekonvensi

• Dasar hukum Pasal 132a dan Pasal 132b HIR disisip
  dgn Stb 1927-300, Pasal 157-158 RBg.
• Pengertian gugatan yang diajukan oleh tergugat
  terhadap penggugat karena dianggap juga melakukan
  wanprestasi kepada tergugat.
• Dapat berupa jawaban tergugat tapi dapt juga
  dilakukan dalam dupliek.
• Batas waktunya sebelum proses pembuktian.
• Rekonvensi dapat diajukan baik yang ada
  koneksitas maupun tidak.
• Jika ada koneksitas dapat diperiksa
  sekaligus/bersama-sama.
• Jika tidak ada koneksitas dapat
  diperiksa satu-satu/dipisah.
• Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam hal
• Jika kedudukkan penggugat tidak dalam kualitas
  yang sama antara gugatan konvensi dengan
  rekonvensi.
• Rekonvensi tidak dalam kompentensi yang sama.
• Rekonvensi tentang pelaksanaan putusan hakim

107
Intervensi

• Dasar hukum Pasal 279-282 BRv
• Pengertian masuknya pihak ketiga dalam suatu
  perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia
  juga mempunyai kepentingan (interest).
• Bentuknya
• Voeging (menyertai) dengan cara
  menggabungkan diri kepada salah satu pihak.
• Tussenkomst (menengahi) berdiri sendiri
  (tidak memihak salah satu pihak.

108

• Vrijwaring (penanggungan)
• - mirip tapi tidak sama dengan intervensi
  karena insiatifnya tidak dari pihak ketiga yang
  bersangkutan.
• - ikutsertanya karena diminta sebagai
  penjamin/pembebas oleh salah satu pihak yang
  berperkara.
• Exceptio Plurium Litis Consortium
• - masuknya pihak ketiga karena ditarik
  oleh salah satu pihak yang berperkara.
• - dilakukan karena pihak tersebut
  tidak lengkap.
• - contoh dalam perkara warisan.

109
BENTUK-BENTUK PENGIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA
Vrijwaring Ps. 70-76 RV Voeging Ps. 297 282 RV Tussenkomst Ps. 297 282 RV
Seseorang/suatu badan hukum ditarik masuk ke dalam perkara oleh salah satu pihak, ia ditarik sebagai penjamin bagi pihak itu. Bersifat pasif. Seseorang/suatu badan hukum masuk kedalam suatu perkara atas inisiatifnya sendiri dan bergabung dengan salah satu pihak guna membela kepentingan pihak tersebut. Bersifat aktif. seseorang masuk kedalam suatu perkara untuk membela kepentingan dirinya sendiri, tanpa bergabung dengan salah satu pihak yang berperkara. Bersifat aktif
110
... TERIMA KASIH ...

• ... AND THE SHOW MUST GO ON ...