PERLINDUNGAN KONSUMEN

1
PERLINDUNGAN KONSUMEN
2
KONSUMEN
KONSUMEN ADALAH SETIAP ORANG YANG MEMAKAI BARANG
DAN ATAU JASA YANG TERSEDIA DALAM MASYARAKAT,
BAIK BAGI KEPENTINGAN DIRI SENDIRI, KELUARGA,
ORANG LAIN, MAUPUN MAKLUK HIDUP LAIN DAN TIDAK
UNTUK DIPERDAGANGKAN.
3
PELAKU USAHA
SETIAP ORANG PERSEORANGAN ATAU BADAN HUKUM, BAIK
YANG BERBENTUK BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN
HUKUM YANG DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN ATAU
MELAKUKAN KEGIATAN DALAM WILAYAH HUKUM NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, BAIK SENDIRI MAUPUN
BERSAMA-SAMA MELALUI PERJANJIAN MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN USAHA DALAM BERBAGAI BIDANG EKONOMI.
4
BARANG
BARANG ADALAH SETIAP BENDA BAIK BERWUJUD MAUPUN
TIDAK BERWUJUD, BAIK BERGERAK MAUPUN TIDAK
BERGERAK, DAPAT DIHABISKAN MAUPUN TIDAK DAPAT
DIHABISKAN, YANG DAPAT UNTUK DIPERDAGANGKAN,
DIPAKAI, DIPERGUNAKAN, ATAU DIMANFAATKAN OLEH
KONSUMEN.
5
JASA
JASA ADALAH SETIAP LAYANAN YANG BERBENTUK
PEKERJAAN ATAU PRESTASI YANG DISEDIAKAN BAGI
MASYARAKAT UNTUK DIMANFAATKAN KONSUMEN.
6
PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEGALA UPAYA YANG MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM
UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN
7
DASAR HUKUM
UU NO. 8/1999
UUD 1945
8
TUJUAN ???

• Menyeimbangkan Serta Membangun Pemberdayaan
  Konsumen, Dengan Mengangkat Harkat Dan Martabat
  Konsumen Melalui Cara Meminimalisir Efek Dan
  Akses Negatif Pemakaian Barang Dan Jasa
• Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha Agar Bersikap
  Wajar, Jujur Serta Bertanggung Jawab Serta
  Menyediakan Barang Atau Jasa Yang Berkualitas
• Menciptakan Kerangka Dan Sistem Perlindungan
  Konsumen Yang Mengandung Unsur Kepastian Hukum,
  Kebebasan Informasi Serta Akses Memperoleh
  Informasi.
• Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
  Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaannya
  Didukung Oleh Seluruh Komponen Masyarakat
  Perlindungan Konsumen Termasuk Oleh Lembaga
  Perlinduingan Konsumen.

9
AZAS

• Asas Manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya
  dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
  memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
  kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
  keseluruhan,
• Asas Keadilan partisipasi seluruh rakyat dapat
  diwujudkan secara maksimal dan memberikan
  kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
  memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya
  secara adil,
• Asas Keseimbangan memberikan keseimbangan antara
  kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
  pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
  
• Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
  memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
  kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan
  pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
  atau digunakan
• Asas Kepastian Hukum baik pelaku usaha maupun
  konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan
  dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,
  serta negara menjamin kepastian hukum.

10
HAK-HAK KONSUMEN

• Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
  Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah
• Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
  dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
• Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
  mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai
  dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
  dijanjikan
• Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur
  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau
  jasa
• Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
  barang dan/atau jasa yang digunakan
• Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan
  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
  secara patut

11
HAK-HAK KONSUMEN LANJUTAN....

• Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
  konsumen
• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar
  dan jujur serta tidak diskriminatif
• Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti
  rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa
  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
  tidak sebagaimana mestinya
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
  perundang-undangan lainnya.

12
KEWAJIBAN KONSUMEN

• Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
  Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah
• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
  prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
  dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
• Beritikad baik dalam melakukan transaksi
  pembelian barang dan/atau jasa
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang
  disepakati
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
  perlindungan konsumen secara patut.

13
KEWAJIBAN KONSUMEN

• Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
  Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah
• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
  prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
  dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
• Beritikad baik dalam melakukan transaksi
  pembelian barang dan/atau jasa
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang
  disepakati
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
  perlindungan konsumen secara patut.

14
KONSUMEN MANDIRI

• Ciri Konsumen Mandiri adalah
• Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu
  untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya
• Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai
  kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan
  yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan
  konsumen sendiri
• Jujur dan bertanggungjawab
• Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta
  berani memperjuangkan dan mempertahankan
  hak-haknya
• Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen

15
WASPADA KONSUMEN

• Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan
  mudah terbujuk
• Teliti sebelum membeli
• Biasakan belanja sesuai rencana
• Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang
  memenuhi aspek keamanan, keselamatan,kenyamanan
  dan kesehatan
• Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
• Perhatikan label, keterangan barang dan masa
  kadaluarsa

16
PELAKU USAHA
SETIAP ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA
BERBENTUK BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM
YANG DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN ATAU MELAKUKAN
KEGIATAN DALAM WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA
MELALUI PERJANJIAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
USAHA DALAM BERBAGAI BIDANG EKONOMI.
17
HAK PELAKU USAHA

• Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
  kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar
  barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
• Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari
  tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya
  didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
• Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti
  secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak
  diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
  diperdagangkan.

18
KEWAJIBAN PELAKU USAHA

• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  
• Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
  serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan
  dan pemeliharaan
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar
  dan jujur serta tidak diskriminatif
• Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang
  diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
  ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
  berlaku
• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,
  dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu
  serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
  barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau
  penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
  pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
  yang diperdagangkan
• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau
  penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
  diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
  perjanjian.

19
KLAUSA BAKU
Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan
dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen
dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib
dipenuhi oleh konsumen. Klausula Baku aturan
sepihak yang dicantumkan dalam kwitansi, faktur /
bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam
transaksi jual beli yang sangat merugikan
konsumen. Dengan pencantuman Klausula Baku
posisi konsumen sangat lemah / tidak seimbang
dalam menghadapi pelaku usaha.
20

• Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan
  bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu
  dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku
  usaha, apabila dalam pencantumannya mengadung
  unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut
• Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada
  konsumen
• Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
  barang yang dibeli konsumen
• Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang
  dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh
  konsumen
• Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
  melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan
  dengan barang yang dibeli secara angsuran
• Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya
  kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli
  konsumen
• Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi
  manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan
  konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
• Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
  aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau
  pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak
  oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
  memanfaatkan jasa yang dibelinya
• Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
  pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan
  terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara
  angsuran

21

• Contoh Klusula Baku yang dilarang Undang-Undang
  Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut
  
• Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah
  satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui
  oleh nasabahnya menyatakan bahwa Bank tidak
  bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan,
  tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau
  pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya,
  atau pegawai mereka
• Kwitansi atau / faktur pembelian barang, yang
  menyatakan
• "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar
  atau dikembalikan"
• "Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam
  nota penjualan kami batalkan"

22
PROMOSI DAN IKLAN
Promosi adalah kegiatan pengenalan atau
penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau
jasa, untuk menarik minat beli konsumen terhadap
barang dan/atau jasa yang akan atau sedang
diperdagangkan. Iklan adalah salah satu bentuk
promosi yang dipublikasikan melalui media cetak,
elektronik dan media luar ruang untuk
menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan
tujuan memperkenalkan atau memperbesar volume
penjualan barang dan/atau jasa milik pemasang
iklan
23
AZAS PROMOSI DAN IKLAN

• Lengkap, benar, jujur dan tidak menyesatkan
• Tidak merendahkan martabat bangsa, negara, agama,
  susila, adat, budaya, suku dan golongan
• Dijiwai azas persaingan sehat.

24

• DALAM BERPROMOSI DAN BERIKLAN DILARANG
  MEMBERIKAN INFORMASI YANG
• Menyesatkan, membingungkan, mengelabui konsumen
  mengenai
• Harga atau tarif, kegunaan suatu barang dan/atau
  jasa, kondisi, tanggungan jaminan atau hak ganti
  rugi, bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
• Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang
  ditawarkan.
• Mengandung janji yang belum pasti, menggunakan
  kata yang berlebihan, seperti aman, tidak
  berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek
  samping tanpa keterangan yang lengkap.
• Mengeksploitasi kejadian, keahlian seseorang
  tanpa ijin.
• Menawarkan dengan cara memaksa atau cara lain
  yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun
  psikis terhadap konsumen.
• Memberikan hadiah barang dan/atau jasa tidak
  sesuai dengan janji, mengganti hadiah tidak
  setara dengan yang dijanjikan.

25

• Cara jual obral, lelang dilarang
  mengelabui/menyesatkan konsumen
• Menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut
  seolah-olah telah memenuhi standar mutu
  tertentu, tidak mengandung cacat tersembunyi.
• Tidak berminat menjual barang yang ditawarkan,
  tidak menyediakan barang dan/atau jasa jumlah
  tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan
  maksud menjual barang yang lain
• Menaikkan harga barang dan/atau jasa sebelum
  melakukan obral.

26
LABEL
Apa yang dimaksud dengan Label ? label adalah
setiap keterangan mengenai barang yang dapat
berupa gambar, tulisan atau kombinasi keduanya
atau bentuk lain yang memuat informasi tentang
barang dan keterangan pelaku usaha serta
informasi lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang disertakan
pada produk, dimasukkan kedalam, ditempelkan
pada, atau merupakan bagian kemasan Kegunaan
Label adalah memberikan infomasi yang benar,jelas
danlengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas
maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai
barang yang diperdagangkan Label Bagi Konsumen
adalah Konsumen akan memperoleh informasi yang
benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi,
kualitas mengenai barang / jasa beredar dan dapat
menentukan pilihan sebelum membeli atau
mengkonsumsi barang dan jasa Bagaimana Kewajiban
Pelaku Usaha mencantumkan Label? Pelaku Usaha
yang memproduksi atau memperdagangkan dan atau
memasukkan barang di atau ke pasar dalam negeri
wajib mencantumkan label dalam dan atau luar
kemasan. Pencantuman label di kemasan dilakukan
sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak
mudah luntur atau rusak, letaknya mudah untuk
dilihat dan dibaca
27

• Isi Label
• Nama barang
• Ukuran
• Berat, isi bersih, netto
• Komposisi
• Aturan pakai
• Tanggal kadaluarsa
• Akibat sampingan
• Nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan
  untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus
  dipasang/dibuat

28

• Apa yang harus tercantum pada Label Makanan
• Nama makanan/nama produk
• Komposisi/daftar ingredien
• Berat, isi bersih, netto
• Nama dan Alamat Pabrik/Importir
• Nomor Pendaftaran
• Kode Produksi
• Tanggal Kadaluarsa
• Petunjuk atau Cara Penyimpanan
• Petunjuk atau Cara Pengunaan

29

• Wajib Label Untuk Setiap orang yang memproduksi
  atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam
  wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib
  mencantumkan label, di luar atau di dalam kemasan
  pangan dan menggunakan Bahasa Indonesia
• Wajib Mencamtumkan Nama dan Alamat untuk Pelaku
  usaha yaitu produsen pangan, importir, pengedar
  produk pangan. Hal ini bertujuan agar konsumen
  dapat memperoleh informasi yang lengkap, yaitu
  baik importir pangan yang bersangkutan
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Label dapat
  dilihat pada
• Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
  Perlindungan Konsumen
• Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
  Pasal 30 s/d 33
• Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
  Legal
• Peraturan Pemerintah No. 69 tentang Label dan
  Iklan Pangan