SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA

1
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
FASE III 2005-sekarang
AKUNTANSI MODERN
FASE II 2003/2004 Lahirnya UU KN DAN UU PN
TONGGAK REFORMASI AKUNTANSI
BASIS KAS MENUJU AKRUAL
FASE I Sebelum 2003
AKUNTANSI TRADISIONAL
SINGLE ENTRY DAN BASIS KAS
1
2
Pra Reformasi Keuangan Negara (sebelum 2003)

• Laporan Keuangan hanya Perhitungan Anggaran
  Negara (PAN)
• Sistem pencatatan akuntansi single entry
• Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas
• Standar Akuntansi Pemerintahan belum ditetapkan
• Pengolahan data belum terintegrasi secara
  memadai, penyusunan laporan keuangan bersifat
  sentralisasi
• Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan
  data-data yang telah direkonsiliasi
• Adanya time lag yang panjang antara pengelolaan
  dan pertanggungjawaban keuangan negara.

3
Reformasi Keuangan Negara

• UU 17/2003 ? Keuangan Negara
• UU 1/2004 ? Perbendaharaan Negara
• UU 15/2004 ? Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
  Jawab Keuangan Negara

4

• Reformasi Pengelolaan Keuangan
• Menteri Keuangan selaku BUN - Chief Financial
  Officer (CFO) menyelenggarakan akuntansi dan
  pelaporan keuangan (SA-BUN)
• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran
  - Chief Operational Officer (COO)
  menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan
  (SAI)
• Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun
  LKPP untuk disampaikan kepada Presiden (selaku
  CEO) dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
  pelaksanaan APBN.

5
REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH

• 5. Kementerian Keuangan mengembangkan sistem
  akuntansi pemerintah pusat
• 6. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem
  akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala
  Daerah
• 7. Sistem akuntansi yang dibangun setidaknya
  harus menghasilkan (1) Laporan Realisasi
  Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan
  (4) Catatan atas Laporan Keuangan

5
6
ISU-ISU DALAM PENGEMBANGAN AWAL STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

• Mandat UU KN dan UUPN untuk menyusun laporan
  keuangan berbasis akrual
• Adanya IPSAS yang berbasis akrual
• PSAK berbasis akrual
• Anggaran berbasis kas
• Adanya kewajiban untuk menyusun neraca
• Belum dikenalnya sistem pembukuan berpasangan di
  lingkungan pemerintah
• Terbatasnya SDM di bidang akuntansi
• Bersamaan dengan reformasi manajemen keuangan
  negara yang menuntut adanya penyempurnaan
  peraturan per-UU-an, penataan kembali
  kelembagaan, dan penyempurnaan sisdur.

6
7
Dasar Hukum Akuntansi PemerintahanUU Nomor
1/2004, psl 51

• (1) Menteri Keuangan/PPPKD selaku BUN/BUD
  menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
  keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk
  transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
• (2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD selaku
  Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas
  transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas
  dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja,
  yang berada dalam tanggung jawabnya.
• (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan
  keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan
  standar akuntansi pemerintahan.

8
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

• ?Lingkungan operasional organisasi pemerintah
  berpengaruh terhadap karakteristik tujuan
  akuntansi dan pelaporan keuangannya
• Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
• Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan
• Sistem pemerintahan otonomi dan transfer
  pendapatan antar pemerintahan
• adanya pengaruh proses poltik
• Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.
• Ciri keuangan pemerintah
• Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan
  sebagai alat pengendalian
• Investasi aset tidak langsung menghasilkan
  pendapatan
• Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

9
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

• Masyarakat
• Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga
  pemeriksa
• Pihak yang memberi atau berperan dalam proses
  donasi, investasi, dan pinjaman, dan
• Pemerintah.

10
Dasar Hukum LKPP

• a. UU 17/2003 ? Psl 30
• (1) Presiden menyampaikan RUU ttg
  pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kpd DPR
  berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
  BPK...
• (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya
  meliputi LRA, Neraca, LAK, dan CaLK, yang
  dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan
  negara dan badan lainnya
• b. UU 1/2004 ? Psl 55
• (1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal
  menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden
  dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
  pelaksanaan APBN

11
DASAR HUKUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

• UU No.17/2003 pasal 32
• Bentuk dan isi LPJ pelaksanaan APBN/APBD disusun
  dan disajikan sesuai dg Standar Akuntansi
  Pemerintahan (SAP)
• Standar Akuntansi disusun oleh suatu Komite
  Independen dan ditetapkan dgn PP

11
12
PP 24/2005 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

• Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
• Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
  (PSAP)
• No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
• No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
• No 03 tentang Laporan Arus Kas
• No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
• No 05 tentang Akuntansi Persediaan
• No 06 tentang Akuntansi Investasi
• No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
• No 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam
  Pengerjaan
• No 09 tentang Akuntansi Kewajiban
• No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
  KebijakanAkuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
  dan
• No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

13
BULETIN TEKNIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

• No. 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat
• No. 02 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah
• No.03 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
  Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
  Dengan Konversi
• No.04 Penyajian dan Pengungkapan Belanja
  Pemerintah
• No.05 Akuntansi Penyusutan
• No.06 Akuntansi Piutang
• No.07 Akuntansi Dana Bergulir
• No.08 Akuntansi Utang
• Interpretasi SAP 01 Transaksi dalam Mata Uang
  Asing

14
BASIS AKUNTANSI

• BASIS KAS untuk pengakuan pendapatan, belanja,
  dan pembiayaan
• BASIS AKRUAL untuk pengakuan aset, kewajiban,
  dan ekuitas
• Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual
  sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan
  Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.
• Menciptakan JURNAL KOROLARI yang dapat
  menghasilkan nilai kapitalisasi aset atau utang
• Cash towards Accrual

15
KEUNIKAN KAS MENUJU AKRUAL
Modified Cash Basis
Modified Accrual Basis
BASIS AKRUAL
BASIS KAS
Basis kas menuju akrual (CTA)
Neraca Current assets FA
TEROBOSAN BARU
15
16
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL VS
AKRUAL
NO KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL
1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca Neraca
3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan
5. - Laporan Operasional
6. - Laporan Perubahan SAL
7. - Laporan Perubahan Ekuitas
16