ASAS-ASAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA

1
ASAS-ASAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA

• FACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH ., MH

2
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

• ASAS YANG DIRUMUSKAN DALAM KUHP / PER-UU-AN
  LAIN
• ASAS YANG TIDAK DIRUMUSKAN MENJADI ASAS
  HUKUM PIDANA YANG TIDAK TERTULIS, DIANUT DALAM
  YURISPRUDENSI

3
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

• BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU
  (TIJDSGEBIED)
• BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT DAN
  ORANG (GRONDGEBIED/PERSONENGEBIED)

4
RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MENURUT WAKTUASAS
LEGALITAS

• ASAS CRIMINA EXTRA ORDINARIA (KEJAHATAN-KEJAHATAN
  YANG TIDAK DISEBUT DALAM UU)
• PRINCIPLE OF LEGALITY TERMAKTUB DALAM PASAL 8
  DECLARATION DES DROITS DE LHOMME ET DUCITOYEN
  (1779) SEMACAM UUD YANG DIBENTUK DI MASA
  PECAHNYA REVOLUSI PERANCIS
• VON FEUERBACH (1775-1833) NULLUMDELICTUM NULLA
  POENA SINA PRAEVIA LEGE TIDAK ADA TINDAK
  PIDANA, TIDAK ADA PIDANA TANPA PERATURAN TERLEBIH
  DULU

5
PASAL 1 AYAT (1) KUHP

• TIADA SUATU PERBUATAN DAPAT DIPIDANA DALAM
  PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH ADA SEBELUM
  PERBUATAN DILAKUKAN
• ARTINYA
• KETENTUAN HUKUM PIDANA HARUS TERTULIS
• TIDAK BOLEH DILAKUKAN ANALOGI
• TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT (RETRO AKTIF)

6

• KONSEKUENSI ASAS LEGALITAS
• PERBUATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN SEBAGAI TINDAK
  PIDANA DALAM UU, TIDAK DAPAT DIPIDANA
• HUKUM PIDANA TIDAK BOLEH ADA PENAFSIRAN ANALOGI
• ANALOGI PENAFSIRAN TIDAK BERPEGANG PADA BUNYI
  PERATURAN, TAPI PADA INTI / RASIO DARI PERATURAN
• BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DAN
  UNTUK MENCEGAH TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI
  PENGUASA

7

• DIPERBOLEHKAN PENAFSIRAN EKSTENSIF MEMPERLUAS
  ARTI KATA MENURUT MAKNA PADA WAKTU UU DIBENTUK,
  TAPI MASIH BERPEGANG PADA BUNYI PERATURAN.
• BEDA PENAFSIRAN ANALOGI DAN EKSTENSIF
• ANALOGI TIDAK BERPEGANG PADA BUNYI PERATURAN,
  MELAINKAN PADA INTI ATAU RASIO DARI PERATURAN
• EKSTENSIF TETAP BERPEGANG PADA BUNYI PERATURAN

8
ASAS RETRO AKTIF

• TIDAK SEORANG PUN YANG DAPAT DIHUKUM, KECUALI
  BERDASARKAN SUATU KETENTUAN PIDANA YANG TELAH ADA
  TERLEBIH DAHULU DARIPADA PERBUATANNYA (TIDAK
  BERLAKU SURUT)
• PENGECUALIAN (PASAL 1 AYAT (2) KUHP)
• HARUS ADA PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
  SUATU PERUBAHAN
• PERUBAHAN ITU TERJADI ADALAH SETELAH PERBUATAN
  DILAKUKAN
• PERATURAN YANG BARU ITU LEBIH MENGUNTUNGKAN ATAU
  MERINGANKAN PELAKU PERBUATAN

9
TENTANG ARTI PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN

• PAHAM FORMIL (PANDANGAN SEMPIT)
• TERBATAS PADA PERUBAHAN REDAKSI RUMUSAN SUATU
  KETENTUAN DALAM PERUNDANGAN HUKUM PIDANA SAJA
• PAHAM MATERIIL TERBATAS
• PERUBAHAN KEYAKINAN HUKUM PEMBENTUK UU DALAM
  SEGALA JENIS HUKUM AKIBAT PERUBAHAN KESADARAN
  HUKUM MASYARAKAT, EX. ARREST HR, MUCIKARI DARI
  VENLO YANG DIKENAI PASAL 295 KUHP, DILEPASKAN
  DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DENGAN PERTIMBANGAN
  BATAS KEDEWASAAN DALAM PASAL 330 BW BERUBAH PADA
  SAAT PERKARA INI DIPERIKSA DAN DIPUTUS YANG
  SEMULA SEBELUM 23 TAHUN MENJADI SEBELUM 21 TAHUN
• PAHAM MATERIIL TIDAK TERBATAS
• PERUBAHAN SEMUA UNDANG-UNDANG DALAM ARTI LUAS
  YANG MELIPUTI SEGALA MACAM PERUBAHAN, BAIK BERUPA
  PERUBAHAN PERASAAN HUKUM PEMBUAT UU MENURUTPAHAM
  MATERIIL TERBATAS, MAUPUN PERUBAHAN KEADAAN
  KARENA WAKTU, EX. TINDAK PIDANA PENERBITAN CEK
  KOSONG DALAM UU NO.17 TAHUN 1964, PADA SAAT
  KASASI, UU TERSEBUT DICABUT MELALUI PEPERPU NO. 1
  TAHUN 1971, MA MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI
  SEGALA TUNTUTAN HUKUM.
• MVT WvS TIDAK TERMASUK PERUBAHAN UU IALAH UU
  YANG DIBERLAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU
  YANG KEMUDIAN DICABUT

10
TENTANG ARTI LEBIH MENGUNTUNGKAN TERDAKWA

• LEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UU
• LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10
  KUHP)
• LEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGI
  PENUNTUTAN PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGAN
  TINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP)
• LEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUK PENUNTUTAN
  PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN)
• LEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA
  PERBUATAN (TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK
  PIDANA)
• LEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA
• LEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT
  PIDANA
• LEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYA
  MENJADI PIDANA DENGAN BERSYARAT (PASAL 14A KUHP)

11
RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MENURUT MENURUT TEMPAT
DAN ORANG

• DIKENAL ADA 4 (EMPAT) ASAS BERLAKUNYA HUKUM
  PIDANA MENURUT TEMPAT, YAITU
• ASAS TERITORIALITEIT (TERRITORIALITEITS-BEGINSEL)
  ATAU ASAS WILAYAH NEGARA
• ASAS PERSONALITEIT (PERSONALITEITS-BEGINSEL) ATAU
  ASAS KEBANGSAAN, ASAS NASIONAL AKTIF ATAU ASAS
  SUBYEKTIF
• ASAS PERLINDUNGAN (BESCERMINGS-BEGINSEL) ATAU
  ASAS NASIONAL PASIF
• ASAS UNIVERSAL (UNIVERSALITEITS-BEGINSEL) ATAU
  ASAS PERSAMAAN

12
a. ASAS TERITORIALITEIT

• DIRUMUSKAN SECARA TEGAS DALAM PASAL 2 KUHP
  KETENTUAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
  INDONESIA BERLAKU TERHADAP SETIAP ORANG YANG
  MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM WILAYAH
  INDONESIA
• DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADALAH TEMPAT ATAU
  WILAYAH NEGARA TANPA MEMPERSOALKAN KUALITAS ATAU
  KEWARGANEGARAAN SIAPAPUN YANG MELAKUKAN TINDAK
  PIDANA.

13

• WILAYAH INDONESIA
• KEPUTUSAN KONSTITUANTE NO. 47/K/1957 WILAYAH
  BEKAS HINDIA BELANDA DULU MENURUT KEADAAN PADA
  SAAT PERANG PASIFIK
• UU NO. 4/PRP TAHUN 1960 TENTANG PERAIRAN
  INDONESIA ---- BATAS-BATAS TERITORIAL INDONESIA
  LEBARNYA 12 MIL DARI TITIK-TITIK TERLUAR DARI
  PULAU INDONESIA
• WILAYAH UDARA ADALAH WILAYAH DI ATAS DARATAN DAN
  LAUT INDONESIA

14

• DIPERLUAS DALAM PASAL 3 KUHP
• KETENTUAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
  INDONESIA BERLAKU BAGI SETIAP ORANG YANG DI LUAR
  WILAYAH INDONESIA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI
  DALAM KENDARAAN AIR ATAU PESAWAT UDARA INDONESIA.
• PASAL 95 KUHP PENGERTIAN KENDARAAN AIR DAN PASAL
  95A KUHP TENTANG PESAWAT UDARA INDONESIA

15
b. ASAS PERSONALITEIT

• BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM ATAU
  ORANGNYA YAKNI WARGA NEGARA DI MANAPUN
  KEBERADAANNYA (NASIONAL AKTIF)
• ASAS INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN PADA SEMUA TINDAK
  PIDANA.
• DIATUR DALAM PASAL 5 KUHP DAN DIPERLUAS PASAL 5
  AYAT 2 DIPERLUNAK PASAL 6 DIATUR LEBIH LANJUT
  DALAM PASAL 7 DAN 8 KUHP
• ADA BEBERAPA PASAL DALAM KUHP TERKAIT DENGAN HAL
  INI YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
  KARENA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 134,
  136 BIS 137 MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP
  MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

16
c. ASAS PERLINDUNGAN

• BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DIDASARKAN ATAS
  KEPENTINGAN HUKUM SUATU NEGARA YANG DILANGGAR DI
  LUAR WILAYAH INDONESIA
• KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAPAT
  DIBERLAKUKAN TERHADAP WNI MAUPUN WNA BAIK DI
  DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA UNTUK
  MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM INDONESIA SEPERTI
  YANG DI SEBUT PASAL 4 KUHP.
• PASAL 4 KUHP ADALAH JENIS KEJAHATAN YANG
  MENGANCAM KEPENTINGAN HUKUM INDONESIA YANG
  MENDASAR, BERUPA KEAMANAN DAN KESELAMATAN NEGARA,
  PEREKONOMIAN INDONESIA, SERTA SARANA DAN
  PRASARANA ANGKUTAN INDONESIA

17
d. ASAS UNIVERSALITET

• ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA YANG DIDASARKAN ATAS
  KEPENTINGAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILANGGAR
  OLEH SUATU PERBUATAN.
• BERDASARKAN KETENTUAN INI, MAKA KETENTUAN HUKUM
  PIDANA INDONESIA DAPAT BERLAKU TERHADAP SETIAP
  WNI ATAUPUN WNA, BAIK DI DALAM WILAYAH MAUPUN DI
  LUAR WILAYAH INDONESIA.
• TERUTAMA PASAL 4 (2), 4 (3) DAN 4 (4) KUHP.

18
PERKECUALIAN TERHADAP ASAS ASAS BERLAKUNYA HUKUM
PIDANA

• DISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  MENURUT TEMPAT, TERDAPAT SUATU KESEPAKATAN DALAM
  HUKUM INTERNASIONAL YG MEMBERIKAN PERKECUALIAN
  TERHADAP ASAS-ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
  MENURUT TEMPAT.
• PENGECUALIAN TERSEBUT DINAMAKAN HAK
  EXTERITORIALITET.

19
GOLONGAN / ORANG YG MEMPUNYAI HAK
EXTERITORIALITET

1. DIPLOMAT NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA
   DUTA, UTUSAN, STAF KEDUTAAN, SERTA KELUARGA
   MEREKA.
2. KEPALA NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA
   DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.
3. ANAK BUAH KAPAL PERANG ASING YANG SEDANG BERADA
   DI INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.
4. ANGKATAN PERANG ASING YANG SEDANG BERADA DI
   INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.
5. PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL

20
EKSTRADISI ( PENYERAHAN )

• PENYERAHAN SESEORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
  OLEH SUATU NEGARA PD NEGARA LAIN.
• UU NO 1 TAHUN 1979 PENYERAHAN OLEH SUATU
  NEGARA KEPADA NEGARA YANG MEMINTA PENYERAHAN
  SESEORANG YANG DISANGKA / DIPIDANA KARENA
  MELAKUKAN KEJAHATAN DI LUAR WILAYAH NEGARA YANG
  MENYERAHKAN DAN DI DALAM YURISDIKSI NEGARA YANG
  MEMINTA PENYERAHAN TERSEBUT KARENA BERWENANG
  UNTUK MENGADILI DAN MEMIDANANYA

21
MAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISI

• UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU KEJAHATAN TIDAK DAPAT
  MENGHINDARKAN DIRI DARI PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN
  AKIBAT DARI PERBUATANNYA.
• SERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN TEMPAT
  PERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK KEJAHATAN TIDAK DAPAT
  MENUNTUT DAN MENJATUHKAN PIDANA KEPADANYA KARENA
  ADANYA BEBERAPA KEKOSONGAN HUKUM.

22
ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI

1. ASAS KEJAHATAN RANGKAP (DOUBLE CRIMINALITY)
   PERBUATAN YANG DILAKUKAN PELAKU DIANGGAP SUATU
   KEJAHATAN BAGI NEGARA YANG MEMINTA MAUPUN NEGARA
   YANG DIMINTA.
2. ASAS PENOLAKAN BILA PERBUATAN YANG DILAKUKAN
   OLEH PELAKU MERUPAKAN AKTIVITAS POLITIK, MAKA
   NEGARA YG DIMINTA BERHAK UNTUK MENOLAK
3. ASAS PERLINDUNGAN NEGARA YANG DIMINTA MEMPUNYAI
   HAK UNTUK TIDAK MENYERAHKAN WARGA NEGARANYA
   SENDIRI.

23
NEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILI

• DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG PALING LAYAK
  MENGADILI ADALAH NEGARA YANG MENJADI TEMPAT
  DILAKUKANNYA KEJAHATAN.
• SELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT MEMPUNYAI
  KEPENTINGAN TERBESAR, JUGA DISEBABKAN PENUNTUTAN
  DAN PEMIDANAAN OLEH NEGARA TEMPAT TERJADINYA
  KEJAHATAN AKAN PALING MEMUNGKINKAN, SEBAB
  DIDUKUNG OLEH HUKUM YANG MAMPU MENJANGKAU
  PERBUATAN PELAKU

24
PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA

• INDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIAN EKSTRADISI
  DENGAN BEBERAPA NEGARA ASEAN
• MALAYSIA UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1974
• PHILIPINA UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 1976
• THAILAND UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 1978

25
LOCUS DELICTIE

• LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYA TINDAK
  PIDANA.
• MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM PIDANA
  INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN KOMPETENSI
  PENGADILAN GUNA MENGADILI PELAKU (KOMPETENSI
  RELATIF/PASAL 84 (1) KUHAP)
• UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI DIKENAL TIGA
  TEORI, YAITU
• 1. TEORI PERBUATAN MATERIIL
• 2. TEORI INSTRUMEN
• 3. TEORI AKIBAT

26
1. TEORI PERBUATAN MATERIIL

• MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA
  BERDASARKAN PERBUATAN JASMANIAH YANG DIWUJUDKAN
  OLEH PELAKU TINDAK PIDANA.
• MISALNYA KASUS PENCURIAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
  PASAL 362 KUHP DIMANA WAKTU DAN TEMPAT PENCURIAN
  ADALAH WAKTU DAN TEMPAT DIMANA PETINDAK MELAKUKAN
  DAN MENYELESAIKAN PERBUATAN MENGAMBIL

27
2. TEORI INSTRUMEN

• MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA
  BERDASARKAN TEMPAT DIMANA ALAT DIGUNAKAN DAN
  BEKERJA EFEKTIF DALAM HAL TERWUJUDNYA TINDAK
  PIDANA.
• ARREST HR 1915 TERJADI TINDAK PIDANA
  PENYELUNDUPAN KUDA DARI BELANDA MENUJU JERMAN
  KARENA BEKERJANYA ALAT UNTUK MENARIK KUDA
  TERSEBUT DI WILAYAH BELANDA

28
3. TEORI AKIBAT

• MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA
  BERDASARKAN TEMPAT TERJADINYA AKIBAT DARI TINDAK
  PIDANA YANG DILAKUKAN.
• EX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DI KOTA MALANG,
  KEMUDIAN ANAK YANG DICULIK DISEKAP DI PASURUAN,
  KARENA TIDAK KUAT MENAHAN PENDERITAAN, ANAK
  TERSEBUT AKHIRNYA MATI DI PASURUAN

29
TEMPUS DELICTIE

• YAITU WAKTU SAAT TERJADINYA TINDAK PIDANA.
• TEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI ARTI PENTING KARENA
  TERKAIT DENGAN MASA DALUWARSA BERLAKUNYA TINDAK
  PIDANA, DAN MENENTUKAN BATAS USIA DALAM
  PENUNTUTAN.

30
ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

• ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD (TIADA PIDANA TANPA
  KESALAHAN)
• PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004 TENTANG
  KEKUASAAN KEHAKIMAN
• TIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA, KECUALI
  APABILA PENGADILAN, KARENA ALAT
  PEMBUKTIAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG, MENDAPA
  T KEYAKINAN BAHWA SESEORANG YANG DIANGGAP DAPAT
  BERTANGGUNG JAWAB, TELAH BERSALAH ATAS PERBUATAN
  YANG DIDAKWAKAN ATAS DIRINYA.
•  

31

• Tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
  schuld)
• Alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden)
  menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan,
  sehingga menjadi perbuatan yg benar

32

• Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden)
  menghapus sifat kesalahan terdakwa meski
  perbuatannya bersifat melawan hukum tapi tidak
  pidana
• Alasan penghapus tuntutan (onvervolgbaarheid)
  pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat
  diterima oleh badan penuntut umum, karena konflik
  kepentingan dengan lebih mengutamakan
  kemanfaatannya untuk tidak menuntut