SISTEM PENGGAJIAN PNS

1
SISTEM PENGGAJIAN PNS

• Dipersiapkan oleh
• Daly Erni
• (Sumber Materi dari Dr. Wukir Ragil, SH dan Tri
  Hayati )

2
DASAR HUKUM, PENGERTIAN

• Ps 7 UU 8/74 jo. Ps 7 43/99
• Setiap PN berhak memperoleh gaji yg layak
  sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
• Gaji adalah balas jasa atau pengharagaan atas
• prestasi kerja, yg hrs dpt memnuhi kebutuhan
  hdp bersama keluarganya secara layak, shg ia dpt
  memusatkan perhatiannya dan kegiatannya utk
  melaksanakan tugas yg dipercayakan kpdnya

3
Kondisi Existing

• Sistim penggajian di Indonesia saat ini adalah
  Pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang
  sama ditambah tunjangan kepada Pegawai yang
  melaksanakan pekerjaan tertentu yang sifatnya
  terus menerus.
• Komposisi gaji pokok tunjangan (-) potongan
  yang sah.
• UU 8 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap Pegawai
  berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan
  pekerjaan dan tanggung jawabnya.
• ?Kemampuan Negara Faktor Keuangan negara masih
  mendominasi dalam penentuan penghasilan Pegawai
  Negeri Sipil.
• Bagi PNS Pusat dibebankan pada APBN
• Bagi PNS Daerah dibebankan pada APBD

4
Pola Dasar Perhitungan Gaji PNS

• Pemerintah hingga saat ini belum memberikan gaji
  PNS berdasarkan hidup layak walaupun besarnya
  gaji PNS yang diberikan rata-rata sudah di atas
  UMR
• Sistem penggajian saat ini secara implisit
  menganut kriteria produktivitas, karena pada
  hakekatnya gaji adalah sebagai balas jasa atau
  penghargaan atas hasil kerja seseorang.
• Terlepas dari sistem penggajian yang dianut,
  faktor kemampuan anggaran masih sangat dominan
  dalam menentukan sistem penggajian di Indonesia.

5
Pola Dasar (continued)

• Pola dasar perhitungan gaji yang cukup fleksibel
  hendaknya mencerminkan 5 (lima) hal pokok, yaitu
• Upah/gaji harus mencerminkan nilai
  pekerjaan/tugas
• Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan
  peningkatan produktivitas kerja
• Peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan
  keuntungan negara dan penampilan individu PNS
• Peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang
  permanen
• Adanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja.

6
Sistem Penggajian

• Skala Tunggal gaji yg diberikan kpd setiap PN
  yg berpangkat sama doberikan gaji yg sama (jd
  didsrkan pada pangkat )
• Skala Ganda pemberian gaji kpd setiap PN yg
  didsrkan pd sifat pekerjaan yg dilakukan, presta
  si kerja yg dicapai dan beratnya tg jwb yg dipi
  kul dlm melaksanakan tugas.
• UU 43/99 jo PP 6/2000 menetapkan penggajian
  berdasarkan gabungan skala tunggal dan skala
  ganda, yaitu peg yg berpangkat sama diberi gaji
  pokok yg sama, disamping itu diberikan tunjang an
  kpd peg yg melakk pek ttt yg sifatnya memer lukan
  pemusatan perhatian pengerahan tenaga

7
Tunjangan( PP 29/1985 )

• Isteri ---------------- 5
• Anak ---------------- 2
• Jabatan
• Cacat ( PP 12/ 1981 ).
• Daerah Terpencil

8
Jabatan adalah kedudukan yg menunjukan tugas, tg
jwb, wewenang dan hak seorang PNS dlm rangka
susunan suatu organisasi (Jabatan Struktural dan
Fungsional)

• Jabatan Struktural kedudukan yang menunjukan
  tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hal seorang
  pns dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
  negara.
• Jabatan Fungsional kedudukan yang menunjukkan
  tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak
  seorang pns dalam suatu satuan organisasi yang
  dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
  keahlian/ketrampilan tertentu.

9
Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan
Jabatan Struktural( SE DJA Nomor 32/A/2000 )

• Disamping TPP yg diberikan berdsrkan SE DJA No.34
  /1999 Nominal Rp.155.250, akan diberikan TPP
  secara bertahap
• a. April 2000 TPP Nominal Rp.64.750
• b. Okt2000 TPP Nominal Rp. 65.000
• Jadi jumlah seluruh TPP adalah Rp.285.000.
• Tunjangan Jabtn Struktural
• a. Eselon Ia Rp.500.000 (lama) - Rp.9 jt
  (baru)
• b. Eselon Ib Rp.400.000 (lama) - Rp.7 jt
  (baru)
• c. Eselon IIa Rp.250.000 (lama) - Rp.5 jt
  (baru)
• d. Eselon IIb Rp.200.000 (lama) - Rp.3 jt
  (baru)
• e. Eselon IIIa Rp.150.000 (lama) - Rp.1 jt
  (baru)
• f. Eselon IIIb Rp.125 rb (lama) - Rp.750 rb
  (baru)
• g. Eselon IVa Rp.100 rb (lama) - Rp.400 rb
  (baru)
• h. Eselon IVb Rp.75 rb (lama) - Rp.350 rb
  (baru)
• i. Eselon Va Rp.60 rb (lama) Rp.250.rb
  (baru)
• J. Eselon Vb Rp.50 rb (lama) Rp.200 rb
  (baru).

10
Revisi Tunjab SE DJA No.34/A/2000 dgSE DJA
No.67/A/2000

• Eselon Ia ---------------- Rp. 4.500.000
• Eselon Ib ---------------- Rp. 3.500.000
• Eselon IIa ---------------- Rp. 2.500.000
• Eselon IIb ---------------- Rp. 1.500.000
• Eselon IIIa ---------------- Rp. 600.000
• Eselon IIIb ---------------- Rp. 450.000
• Eselon IVa ---------------- Rp.240.000
• Eselon Va ---------------- Rp. 150.000
• Eselon Vb ---------------- Rp.120.00

11
Tunjangan Fungsional DosenSE DJA Nomor 33/A/2000

• Guru Besar Rp.600Rb (lama) - Rp.900rb
  (baru)
• GB Madya Rp.515rb (lama) Rp.772rb
  (baru)
• Lektor Kepala Rp.430rb (lama) Rp.645rb
  (baru)
• Lktr Kpl.madya Rp.400rb (lama) Rp.600rb
  (baru)
• Lektor Rp.375rb (lama) Rp.562rb
  (baru)
• Lektor madya Rp.335rb (lama) Rp.502rb
  (baru)
• Lektor Muda Rp.325rb (lama) Rp.487rb (
  baru)
• Asisten Ahli Rp.180rb (lama) Rp.270rb
  (baru)
• Ass. Ahli Madya Rp.125rb (lama) Rp.187rb
  (baru)
• Asisten Rp.100rb (lama) Rp.150rb
  (baru)
• Asisten madya Rp.80rb (lama ) - Rp.120rb
  (baru)
• Asisten Muda Rp.60rb (lama) - Rp.90rb
  (baru).
• Diperbaiki lagi dg Keppres 29/thn.2000 tentang
  Tunjangan Dosen

12
Gaji Pokok Pejabat Negara( SE DJA No.34/A/2000 )

• Presiden ------------- 15 jt (lama ) ---
  30,24 jt ( baru )
• WaPres ------------- 10 jt (lama) --- 20,24
  jt (baru)
• Ketua MPR ------------- ---
  5 jt (baru)
• Ketua DPR ------------- 2,5 jt ---
  5 jt (baru)
• Ketua DPA,MA,BPK ---- 2,5 jt (lama) --- 5 jt
  (baru)
• Wkl Ketua MPR -------- 2,29 jt (lama) --- 4,62
  jt (baru)
• Wkl Ketua DPR -------- 2,29 jt (lama) --- 4,62
  jt (baru)
• Wkl ketua MA,DPA,BPK2,29jt (lama) --- 4,62 jt
  (baru)
• Menteri,Panglima TNI --- 2,5 jt (lama) --- 5 jt
  (baru )
• Duber Luar Biasa -------- 2,25 jt (lama) --- 4,5
  jt (baru)
• Ketua Muda MA --------- 2,19 jt (lama) --- 4,41
  jt (baru)
• Anggota DPR ------------ 2,1 jt (lama) ---- 4,2
  jt (baru)
• Ang DPA,MA,BPK -------- 2,1 jt (lama) --- 4,2
  jt (baru)
• Gubernur/KDH I -------- 1 jt (lama) ----- 3 jt
  (baru)
• Wagub KDH I ----------- 0,8 jt (lama) ---- 2,4
  jt (baru)
• Bupati/wlkt KDH II ------ 700rb (lama) --- 2,1
  jt (baru)
• Wkl Buapti/Wlkt -------- 600rb (lama) --- 1,8
  jt (baru)

13
Gaji Pokok PNS

• PP No.7/ Tahun 1977
• Gaji Pokok antara Rp.12rb Rp.120rb (110)
• PP No.15/ Tahun 1985
• Gaji Pokok antara Rp.33.200-Rp.265.600 (18)
• PP PP No.15/ Tahun 1993
• Gaji Pokok antara Rp.78rb Rp.537.600 (17)
• PP No.6/ Tahun 1997 ( Perbandingan gaji pokok
  terendah dan tertinggi adalah 1 6 )
• PP No.6/ Tahun 2000 ( Perbandingan Gaji pokok
  terendah dan tertinggi adalah 1 4 )

14
Tunjangan Cacat( PP No.12/ Tahun 1981 )

• Setiap PN yg menderita cacat jasmani atau rohani
  dalam dan krn menjlnkan tugas kewajibannya yg
  mengakibatkan tdk dapt bekerja lagi dlm jabatan
  apapun, berhak memper oleh tunjangan cacat (
  Pasal 9 UU No.8/74 jo. UU 43/99 ).
• Besarnya Tunjangan Cacat ( PP 12/1981 boleh
  kumulatif )
• a. 70 x GP kehilangan fungsi penglihatan
  keduanya,
• atau pendengaran kedua
  telinga atau kedua
• kaki mulai pangkal
  paha.
• b. 50 x GP Kehilangan fungsi lengan dr
  sendi bahu atau
• kedua kaki dari mata
  kaki.
• c. 40 x GP kehilangan fungsi penglihatan
  sebelah atau
• pendengaran sebelah,
  atau tangan dari per
• gelangan atau sebelah
  kaki dr mata kaki.
• Bantuan kematian 3 x GP ( minimum Rp.100.000
  )
• Uang Duka 6 x GP ( minimum
  Rp.500.000 ) ditambah
• biaya pemakaman.

15
Penetapan Gaji Pokok

• Bagi Capeg diberikan gaji pokok sebesar 80 dari
  GP
• Bagi PNS penuh diberikan 100 dari GP, berda
  sarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk
  pangkat tertentu sesuai dengan masa kerja yang
  dimiliki PNS.
• Kenaikan Gaji pokok
• Berkala diberikan kepada PNS yg memenuhi
  syarat tertentu, yaitu memenuhi masa kerja
  golongan yg ditentukan utk kenaikan gaji berkala
  dan penilaian DP3 rata-rata cukup.
• Istimewa diberikan kepada PNS yg DP3 nya
  ber nilai amat baik, sehingga ia perlu
  dijadikan tela dan, dengan memajukan saat
  kenaikan gaji berkala.
• TH/kepeg/fhui/sept/2007

16
Masa kerja yang Diperhitungkan untuk Penetapan
gaji Pokok

• Masa selama menjadi PN baik sipil maupun ABRI
• Masa selama menjadi Pejabat Negara
• Masa selama menjalankan tugas Pemerintahan
• Masa slm menjlnkan kewajiban membela negara
• Masa selama menjalankan wajib kerja
• Masa selama menjadi Pegawai Perusahaan milik
  negara
• Masa selama menjadi pegawai diluar Badan-2
  pemerintah ( 2/3 dari masa kerja ).

17
SISTIM PENGGAJIAN

• Sistim skala tunggal Sistim penggajian dimana
  Pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang
  sama. dengan tidak memperhatikan sifat dan
  tanggung jawabpekerjaan itu
• Sistim skala ganda Sistim penggajian dimana gaji
  diberikan berdasarkan pada sifat pekerjaan,
  prestasi yang dicapai, berat dan tanggung jawab
  pekerjaan yang dipikul.

18
No. Keuntungan Kerugian
1. Tunggal - Sederhana - Cukup dengan satu peraturan - Dirasa tidak adil karena faktor resiko bahaya, kesibukan dan lain-lain tidak menjadikan pertimbangan
2. Ganda - Memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang memikul tanggung jawab yang berat, resiko dan lain-lain - Menimbulkan ketidakadilan pada saat pensiun bagi pegawai yang memiliki pangkat pendidikan yang sama tetapi berbeda dengan sifat pekerjaan.
19
Solusinya skala gabungan

• Pegawai yang memiliki pangkat sama mendapatkan
  gaji yang sama.
• Perbedaanya adalah tunjangan yang diberikan.

20
Kenaikan Gaji (PP Nomor 7 Tahun 1977)

• A. Kenaikan gaji berkala (setiap 2 (dua) tahun
  sekali dengan syarat)
• Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk
  kenaikan gaji.
• Menunjukkan penilaian pelaksanaan pekerjaan
  dengan nilai rata-rata minimal cukup
• B. Kenaikan gaji Istimewa
• Diberikan kepada PNS yang sesuai penilaian
  prestasi kerjanya amat baik sehingga ia patut
  dijadikan teladan, sehingga perlu ditetapkan
  dengan keputusan Menteri dan sangat selektif.

21
Gaji Meliputi (PP 7/77 disempurnakan terakhir
dengan PP 26/2001), ?PP 11/2003 ? PP 66/20058
?Per Pres 1/2006.

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan Pangan
4. Tunjangan Jabatan (struktural dan fungsional)
5. Tunjangan khusus Irian Jaya/Papua
6. Tunjangan pengabdian daerah terpencil

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2006 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPILMENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANGPERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN
KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN
1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
22
Standar minimal penghasilah yang harus diterima
PNS

• Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan
  pangan.
• Tunjangan jabatan diberikan bagi PNS yang
  memangku jabatan
• Tunjangan jabatan struktural merupakan jabatan
  berdasarkan span of control terhadap lingkungan
  tugas pekerjaan, sedangkan jabatan fungsional
  merupakan jabatan atas keahlian seorang PNS.

23
Tabel Perbandingan Gaji Pokok
No Peraturan TMT Gaji Pokok Gaji Pokok Gaji Pokok
No Peraturan TMT Terendah Tertinggi Ratio
1. PGP 1948 1-5-1948 45 750 116
2. PGPN 1955 1-10-1955 135 2700 120
3. PGPN 1961 1-1-1961 200 4000 120
4 PGPS 1968 1-1-1968 400 10000 125
5. PGPS 1977 1-4-1977 12.000 120.000 110
6. PP 15/1985 1-4-1985 33.200 265.600 18
7. PP 51/1992 1-4-1992 51.000 399.200 17,8
8. PP 15/1993 1-4-1993 78.000 537.600 16,9
9. PP 6/1997 1-4-1997 135.000 722.000 15,3
10. PP 26/2001 1-1-2001 500.000 1.500.000 1.3
24
TUNJANGAN

• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan Jabatan
• Tunjangan Kemahalan
• Tunjangan Cacat
• Bantuan Kematian
• Uang duka dan biaya kematian

25
Tunjangan Keluarga

• PNS yang telah beristeri/suami dierikan tunjangan
  suami/isteri 5 dari gaji pokok
• PNS yang mempunyai anak sampai usia 18 tahu
  diberikan tunjangan anak 2 dari gaji pokok.
• Diberikan haknya untuk 2 anak

26
Tunjangan Jabatan

• Diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan
• Tunjangan Jabatan Struktural PNS yang menduduki
  jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan
  struktural
• Tunjangan Jabatan Fungsional Diberikan kepada
  PNS yang menduduki jabatan fungsional
• Tunjangan Kependidikan diberikan kepada Guru,
  Pengawas Sekolah

27
Tunjangan Kemahalan

• PNS yang bertugas di Irian Jaya/Papua diberikan
  tunjangan kemahalan

28
Perawatan, Tunjangan Cacad, Uang Duka PNS (PP
12/1981)

• PNS yang sakit karena Dinas mengalami kecelakaan
  sehingga sakit dan cacad ybs mendapatkan
  pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi
  dengan biaya negara
• PNS yang cacad karena dinas dan tidak bisa
  bekerja lagi pada semua jabatan diberikan
  tunjangan cacad sehingga ia dapat hidup layak.
• Kecelakaan karena Dinas (suatu peristiwa mendadak
  yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan PNS
  sakit, cacad
• Dalam dan karena menjalankan tugas
• Dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas
• Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung
  jawab.

29
Tunjangan Cacatkepada PNS yang menderita cacat
karena menjalankan tugas yang menyebabkan tidak
menjalankan tugas kewajibannya (PP 12/1981)
dibuktikan oleh Tim Penguji Kesehatan

• 70 gaji pokok jika kehilangan fungsi penglihatan
  pada kedua mata, atau pendengaran pada kedua
  telinga, atau kedua kaki dari pangkal paha/lutut
  ke bawah
• 50 jika kehilangan fungsi lengan dari sendi bahu
  ke bawah, kedua mata kaki ke bawah
• 30 jika kehilangan fungsi penglihatan dari
  sebelah mata, atau pendengaran dari sebelah
  telinga atau tanda dari atas pergelangan tangan
  ke bawah atau sebelah mata kaki ke bawah
• 100 jika cacat seluruh badan atau ingatan

30
Bantuan Kematian

• PNS yang meninggal dunia keluarganya berhak atas
  bantuan keuangan sebesar 3x penghasilan perbulan.
  Jika tidak memiliki suami/isteri maka diberikan
  kepada anaknya.
• Jika tidak ada orang tua diberikan kepada ahli
  warisnya.

31
Uang Duka dan Biaya Kematian

• PNS yang tewas keluarganya berhak atas uang duka.
  
• Tewas
• Meninggal dalam dan karena menjalankan tugas
• Meninggal dalam keadaan lain yang ada hubungannya
  dengan dinas
• Meninggal yang langsung diaikbatkan oleh
  luka/cacat rohani karena menjalankan tugas
• Meninggal karena perbuatan anasir
• Kepada suami/isteri diberikan uang duka sebanyak
  6x penghasilan perbulan.

32
Biaya Pemakaman (bagi yang tewas)

• Diberikan biaya pemakaman
• Peti jenazah dan perlengkapannya
• Tanah pemakaman dan biayanya
• Biaya ambulans dari-ke tempat tinggal/pemakaman
• Angkutan, penginapan bagi isteri/suami sah, anak
  10 hari
• Uang Duka Kepada suami/isteri PNS yang wafat
  diberikan uang duka sebesar 3x penghasilan
  sebulan.

33
Uang Duka

• PNS yang tewas diberikan uang duka sebesar 6
  (enam) kali penghasilan yang terdiri dari
• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan jabatan (kalau ada)
• Tunjangan perbaikan penghasilan
• Tunjangan lain yang diterima
• Serendah-rendahnya Rp. 500.000lt-

34

• Apabila meninggalkan leibh dari 1 isteri yang
  sah, maka uang anak tersebut diberikan kepada
  isteri pertama
• Jika tidak meninggalkan isteri maka diberikan
  kepada anaknya
• Jika tidak meninggalkan isteri dan anak maka
  diberikan kepada orang tuanya/oleh walinya.