ETIKA BISNIS

1
ETIKA BISNIS
2
Pengertian Etika

• Dua pengertian
• 1. Etika ? kata Yunani ethos,
• berarti
• adat istiadat atau kebiasaan.

3

• 2. Etika ? flsafat moral,
• ilmu yang membahas nilai dan norma yang
  diberikan oleh moralitas dan etika dalam
  pengertian pertama di atas.

4

• Nietzsche,
• etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk
  memiliki moralitas tuan dan bukan moralitas hamba.

5

• Kant,
• etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk
  bertindak secara otonom dan bukan secara
  heteronom.
• Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak
  secara bebas dan bertanggungjawab.
• Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok
  dari otonomi moral yang merupakan salah satu
  prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis.

6
Norma Khusus dan Norma Umum

• Norma Khusus
• aturan yang berlaku
• dalam bidang kegiatan khusus
• atau
• kehidupan khusus,
• mis. aturan olah raga, aturan pendidikan,
• lebih khusus aturan sebuah sekolah.

7

• Norma Umum
• bersifat umum dan universal.
• Norma umum ada tiga yaitu,
• norma sopan santun,
• norma hukum,
• norma moral.

8

• Teori Etika.
• Etika Deontologi
• EtikaTeleologi.

9

• Etika Deontologi
• kata Yunani deon ? kewajiban.
• penekanan pada kewajiban manusia
• untuk bertindak secara baik.

10

• Suatu tindakan itu baik
• dinilai berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai
  baik pada dirinya sendiri
• bukan
• pada akibat atau tujuan baik dari tindakan itu
• Tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu
  dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang
  harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau
  akibat tindakan itu.
• Menekankan motivasi, kemauan baik dari pelaku
  bisnis.

11

• Tiga prinsip supaya tindakan itu mempunyai nilai
  moral
• (1) tindakan itu harus dijalankan berdasarkan
  kewajiban
• (2) tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari
  tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan
  baik yang mendorong seseorang untuk melakukan
  tindakan itu
• (3) dilakukan berdasarkan sikap hormat pada
  hukum moral universal.

12

• Etika Teleologi
• mengukur baik buruknya suatu tindakan
  berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, atau
  berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh
  tindakan tersebut.

13
Etika Umum dan Etika Khusus.

• Etika Umum
• suatu etika mengenai norma dan nilai moral,
• kondisi-kondisi dasar bagi anusia untuk
  bertindak secara etis,
• bagaimana manusia mengambil keputusan etis.
• Etika Umum sebagai ilmu atau filsafat moral
• ? etika teoretis

14

• Etika Khusus
• penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral
  dasar dalam kehidupan khusus.
• Dalam hal ini Etika Khusus mengamati perilaku dan
  kehidupan manusia dalam bidang kehidupan dan
  kegiatan khusus tertentu.
• Etika Khusus memberi aturan sebagai pedoman bagi
  setiap orang dalam kehidupan dan kegiatan khusus.

15

• Etika Khusus dianggap sebagai
• Etika Terapan.
• karena
• aturan normatif yang bersifat umum
  diterapkan secara khusus
• dalam kegiatan tertentu.

16
Etika Terapan Etika Bisnis.

• Etika Bisnis merupakan salah satu bentuk dari
  Etika Terapan.
• Dalam Etika Bisnis diterapkan secara khusus
  prinsip-prinsip dan norma-norma moral di bidang
  bisnis.

17

• Beberapa prinsip Etika Bisnis
• 1. otonomi
• 2. kejujuran
• 3. keadilan
• 4. saling menguntungkan,
• 5. integritas moral.

18

• Prinsip Otonomi
• ? sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil
  keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya
  sendiri.

19

• Prinsip Kejujuran
• ? kejujuran dalam memenuhi syarat-syarat
  perjanjian,
• kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan
  mutu dan harga yang sebanding,
• kejujuran dalam hubungan kerja intern.

20

• Prinsip Keadilan
• ? memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya
  masing-masing,
• baik dalam relasi eksternal maupun internal
  perusahaan.

21

• Paham Tradisional ? Keadilan
• 1. Keadilan Legal
• Menyangkut hubungan antara individu/kelompok
  masyarakat dengan negara.
• ? Hubungan vertikal.

22

• Dasar moral
• 1. semua orang mempunyai harkat dan martabat yg
  sama.
• 2. semua warga negara ? status dan kedudukan yg
  sama

23

• Prinsip dasar ? konsekuensi legal dan moral
• 1. perlindungan hukum yang sama
• 2. tidak ada yang diperlakukan istimewa oleh
  hukum dan negara

24

• 3. produk hukum tidak boleh demi kepentingan
  orang atau kelompok tertentu
• 4. ketaatan yang sama dari semua warga.

25

• Keadilan Legal
• dalam bisnis ? negara bersikap netral
  dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi.
• dalam perusahaan ? pimpinan perusahaan
  memperlakukan semua karyawan yang sama sesuai
  peraturan hukum yang berlaku.

26

• 2. Keadilan Komutatif
• ? mengatur hubungan yang adil antara orang yang
  satu dengan orang yg lain.
• Hubungan horisontal

27

• interaksi sosial sosial antara warga yg satu
  dengan lainnya, tidak boleh ada yang dirugikan.
• Relasi bisnis harus setara.

28

• 3. Keadilan Distributif (keadilan ekonomi)
• ? distribusi ekonomi yg merata dan yang dianggap
  adil oleh semua warga negara.

29

• Keadilan Distributif ? tidak mengakui prinsip
  sama rata dlm pembagian kekayaan ekonomi.
• Pembagian kekayaan ekonomi sesuai dengan haknya
  masing-masing.

30

• Prinsip Saling Menguntungkan ?
• bisnis dijalankan sedemikian rupa agar semua
  pihak menikmati keuntungan.

31

• Integritas Moral ?
• tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis

32

• Etika Bisnis
• dalam
• Hubungan Kerja

33

• Hubungan kerja sebagai suatu relasi internal
  dalam suatu perusahaan harus diberlakukan prinsip
  Etika Bisnis yang ketiga yaitu prinsip keadilan.

34

• Adam Smith
• menganggap prinsip keadilan sebagai prinsip yang
  paling pokok.
• prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip
  no harm (tidak merugikan hak dan kepentingan
  orang lain).

35

• Prinsip no harm,
• merupakan rumusan lain dari
• The Golden Rules (Kaidah Emas) yaitu
• Perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin
  diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain
  apa yang anda sendiri tidak ingin diperlakukan

36
HUBUNGAN KERJA

• PERJANJIAN KERJA
• PERATURAN PERUSAHAAN
• PERJANJIAN KERJA BERSAMA
• PERATURAN PER-UU-AN

37
PERJANJIAN KERJA

• Pasal 1.14 UU no. 13/2003
• Perjanjian kerja adalah perjanjian antara
  pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
  yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
  kewajiban para pihak.

38

• KUHPerdata psl. 1601a
• Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana
  pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk
  bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama
  suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

39
PERJANJIAN KERJA

• Pasal 1601a KUHPerdt.
• Unsur-unsur
• Pekerja melakukan pekerjaan,
• Pengusaha membayar upah,
• Bekerja pada pihak lain,
• Suatu waktu tertentu

40
Pengusaha membayar upah

• Imbalan jasa bagi pekerja
• Upah sebagai unsur utama perjanjian kerja,
• Prinsip no work no pay

41
Bekerja pada pihak lain

• Di bawah perintah pengusaha
• unsur kewenangan

42
PERJANJIAN KERJA

• WAKTU TERTENTU
• WAKTU TIDAK TERTENTU

43
Perjanjian Kerja Waktu Tertentupasal 56 ayat 2,
UU no. 13/2003

• diadakan
• Jangka waktu
• Selesainya suatu pekerjaan tertentu

44
PKWT

• Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan, yang
• Sekali selesai/bersifat sementara
• Selesai paling lama 3 tahun
• Bersifat musiman
• Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
  produk tambahan dalam percobaan.

45
PKWTperpanjangan - pembaruan

• Perpanjangan
• Dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu
  paling lama 1 tahun. Perpanjangan didahului
  pemberitahuan 7 hari sebelumnya.
• Pembaruan
• Setelah berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan
  hanya 1 kali paling lama 2 tahun. Pembaruan
  dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT.

46
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

• dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan
• dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar
  upah di bawah upah minimum.

47

• Perjanjian kerja berakhir jika
• Pekerja meninggal dunia
• Berakhirnya jangka waktu perj. Kerja
• Putusan pengadilan/putusan atau penetapan lembaga
  penyelesaian perselisihan hubungan industrial
• Adanya keadaan/kejadian tertentu yang tercantum
  dlm Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
  Perjanjian Kerja Bersama.

48
PEKERJA ANAK

• Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
• Pengecualian
• Anak berusia 13 15 tahun

49

• Syarat mempekerjakan pekerja anak
• Izin tertulis orang tua
• Perjanjian kerja antara pengusaha orang
  tua/wali
• Waktu kerja maksimum 3 jam
• Bekerja pada siang hari
• Tidak mengganggu waktu sekolah
• Memperhatikan keselamatan - kesehatan kerja
• Hubungan kerja yang jelas
• Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

50
Pekerja Perempuan

• Persyaratan untuk bekerja
• pukul 23.00 07.00
• Pekerja perempuan di bawah 18 th dilarang
  bekerja,
• Dilarang mempekerjakan perempuan hamil,
  membahayakan kesehatan, keselamatan, kandungan
  dan dirinya,
• Menyediakan makanan dan minuman bergizi,
• Menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja,
• Angkutan antar jemput.

51

• Ketentuan mengenai waktu istirahat pekerja
  perempuan.
• Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa
  sakit dan memberitahukan pada pengusaha, tidak
  wajib bekerja pada hari pertama dan kedua masa
  haid.
• Berhak memperoleh istirahat 1,5 bln sebelum dan
  1,5 setelah melahirkan
• Perempuan yang mengalami keguguran 1,5 bln
  setelah keguguran.
• Berhak menyusui anaknya selama jam kerja.

52
OUTSOURCING
perjanjian pemborongan pekerjaan atau pe
nyediaan jasa pekerja/buruh
53
Perjanjian pemborongan pekerjaan

• Syarat-syarat
• Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
• Perintah langsung atau tidak langsung dari
  pemberi kerja
• Merupakan kegiatan penunjang
• Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

54
Perjanjian pemborongan pekerjaan

• Syarat-syarat
• Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
• Perintah langsung atau tidak langsung dari
  pemberi kerja
• Merupakan kegiatan penunjang
• Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

55
Syarat-syarat lain

• Perusahaan penerima pekerjaan harus berbentuk
  badan hukum,
• Perlindungan kerja/syarat-syarat kerja perusahaan
  penerima dan pemberi pekerjaan sekurang-kurangnya
  sama atau sesuai dengan perat.per-uu-an

56

• Hubungan kerja perusahaan penerima pekerjaan
  dengan pekerja dapat dlm bentuk PKWTT atau PKWT.
• Jika tidak memenuhi ayat 2 dan 3 psl. 65 UU no
  13/2003 maka demi hukum status hubungan kerja
  dengan prsh penerima beralih ke persh. Pemberi
  pekerjaan.

57
Penyediaan Jasa Pekerja

• Bentuk usaha
• - Badan Hukum
• - Izin instansi Ketenagakerjaan

58

• Pekerjaan
• Tidak melaksanakan kegiatan pokok
• Melaksanakan kegiatan jasa penunjang

59

• Syarat-syarat
• Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan
  peyedia jasa,
• PKWT atau PKWTT
• Perlindungan upah, kesejahteraan, syarat kerja,
  perselisihan menjadi tanggung jawab penyedia
  jasa,
• Perjanjian antara persh pengguna jasa dan persh
  penyedia jasa.

60
PERATURAN PERUSAHAAN

• Disusun oleh pengusaha sendiri.
• Para pekerja tidak terlibat dalam pembuatan
  peraturan perusahaan.
• Wajib dibuat dalam perusahaan yang mempekerjakan
  10 pekerja atau lebih.
• Masa berlaku 2 tahun
• Isi hak dan kewajiban pengusaha-pekerja
• syarat-syarat kerja
• tata tertib perusahaan
• jangka waktu berlaku

61
PERJANJIAN KERJA BERSAMA

• Para pihak
• Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Pengusaha
• Beberapa Pengusaha
• Perkumpulan Pengusaha

62

• Hak Pekerja.
• 1. Hak atas pekerjaan,
• 2. Hak atas Upah yang adil,
• 3. Hak untuk beserikat dan berkumpulan,
• 4. Hak atas perlindungan Keamanan dan Kesehatan,
• 5. Hak untuk diproses Hukum secara adil,
• 6. Hak untuk diperlakukan secara sama,

63

• Hak atas Pekerjaan.
• ? 1. kerja melekat pada tubuh manusia.
• kerja adalah aktivitas tubuh,
• kerja merupakan hak asasi manusia

64

• 2. kerja merupakan perwujudan diri manusia,
• melalui kerja, manusia merealisasi dirinya sbg
  manusia,
• berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

65

• 3. Hak atas kerja
• merupakan salah satu hak asasi manusia.
• HAM ? setiap warga negara, sesuai dengan bakat,
  kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan
  yang layak.

66

• HAM.
• Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat
  pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi
  anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan
  kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan
  perat.per-uu-an.

67
SERIKAT PEKERJA

• Syarat-syarat mewakili para pekerja dalam
  pembuatan PKB
• Terdaftar di Dep. Tenaga Kerja
• Memiliki anggota lebih dari 50 o/o dari jumlah
  pekerja
• Jika ada beberapa serikat pekerja dalam
  perusahaan tetapi tidak memenuhi jumlah 50 o/o
  tsb maka diadakan koalisi antara beberapa serikat
  pekerja.

68
PENGUSAHA

• Pengusaha
• Beberapa pengusaha dari perusahaan sejenis.
• Organisasi pengusaha

69
ISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA

• Syarat-syarat kerja
• Tata tertib perusahaan

70
FUNGSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA

• Menciptakan
• Ketenangan kerja bagi pekerja
• Ketenangan usaha bagi pengusaha

71
PERJANJIAN KERJA BERSAMASUMBER HUKUM

• Ketentuan dalam Perjanjian Kerja
• tidak boleh betentangan
• dengan
• ketentuan dalam PKB

72

• Akibat Hukum
• Jika ketentuan perjanjian kerja bertentangan
  
• dengan ketentuan PKB maka
• ketentuan Perjanjian Kerja batal demi hukum
• dan ketentuan PKB berlaku bagi Perjanjian
  Kerja tersebut.

73

• Jika hal-hal yang diatur dalam PKB
• tidak diatur dalam Perjanjian Kerja
• maka,
• ketentuan PKB berlaku otomatis bagi
  perjanjian kerja tsb.

74
KLASIFIKASI SIFAT KETENTUAN PERJANJIAN KERJA
BERSAMA

• Sifat obligatoire
• sifat normatif
• sifat diagonal

75
MOGOK KERJA
Salah satu hak asasi manusia adalah setiap orang
berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,
termasuk hak untuk mogok sesuai dengan
perat.per-uu-an. Mogok kerja adalah hak dasar
Pekerja dan Serikat Pekerja Hak mogok kerja baru
dapat digunakan jika perundingan gagal.
76
Mogok kerja sah, jika

• 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja memberitahukan
  pada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan,
• Pemberitahuan menyangkut (minimal)
• - waktu mulai dan berakhirnya pemogokan,
• - tempat mogok kerja
• - alasan pemogokan
• - tanda tangan ketua dan sekretaris SP sebagai
  penanggung jawab.

77
Larangan bagi pengusaha dalam pemogokan yang sah

• mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja
  dari luar perusahaan.
• memberikan sanksi atau tindakan balasan pada
  pekerja atau pengurus serikat pekerja selama atau
  sesudah mogok kerja

78
Upaya instansi ketenagakerjaan

• Mempertemukan dan merundingkan penyelesaian
  permasalahan dengan para pihak yang berselisih.
• Jika tercapai kesepakatan maka dibuat Perjanjian
  Bersama.
• Jika tidak tercapai kesepakatan maka diserahkan
  pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
  Industrial

79
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

• PHK demi hukum
• PHK atas dasar kesepakatan pekerja pengusaha
• PHK sepihak
• PHK karena keputusan pengadilan

80
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

• Perselisihan Hubungan Industrial
• karena
• perbedaan pendapat
• menimbulkan
• Pertentangan
• Pengusaha Pekerja
• Pengusaha Serikat Pekrja
• Serikat Pekerja Serikat Pekerja

81

• Jenis perselisihan
• Perselisihan hak
• Perselisihan kepentingan
• Perselisihan pemutusan hubungan kerja
• Perselisihan antar serikat pekerja dalam
• satu perusahaan.

82
Mogok kerja tidak sah

• Tidak memenuhi ketentuan psl. 140 ayat 1-2 UU no.
  13/2003
• Dikualifikasi sebagai mangkir
• Pemanggilan untuk kembali bekerja dilakukan 2
  kali berturut-turut secara patut dan tertulis
  dalam tenggang waktu 7 hari
• Pekerja yang tidak memenuhi panggilan dianggap
  mengundurkan diri

83
ProsesPenyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

• Pekerja
  Pengusaha
• Serikat
  Pekerja Pengusaha
  
  Serikat Pekerja
  Serikat Pekerja
• 
  Bipartit
• 
  Disnaker
• 
  Konsiliasi Arbitrase
• 
  Mediasi
• Pengadilan Hubungan Industrial

84

• Konsiliasi
• Perselisihan kepentingan
• Perselisihan PHK
• Perselisihan antar Serikat Pekerja
• Arbitrase
• Perselisihan Kepentingan
• Perselisihan antar Serikat Pekerja
• Mediasi
• Perselisihan Hak
• Perselisihan Kepentingan
• Perselisihan PHK
• Perselisihan antar Serikat Pekerja

85
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

• Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan
  berwenang memeriksa dan memutus
• Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
• Di tingkat pertama dan terakhir mengenai
  perselisihan kepentingan
• Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK
• Di tingkat pertama dan terakhir mengenai
  perselisihan antara SP