PROGRAM PROMKES

1
RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH JAWA TENGAH

• KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
• Kemajuan Pembangunan Kesehatan
• Masalah yg dihadapi
• Kebijakan Pembangunan Keseheatan
• KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMB. KES.
• HIRARKHI PERENCANAAN
• ISU STRATEGIS
• GRAND STRATEGY
• KEBIJAKAN PERENCAAN DAN ANGGARAN

2
I. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

1. KEMAJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
2. MASALAH YANG DIHADAPI
3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

3
Perbandingan peringkat HDI dg beberapa negara
4
PROGRAM ASKESKIN

• Th. 2005 36,1 juta jiwa (semester 1)
• 60 juta jiwa (semester 2)
• Th. 2006 60 juta jiwa
• Th. 2007 76,4 juta jiwa

5
PEMANFAATAN PROGRAM ASKESKIN TAHUN 2005 DAN
2006(dalam ribuan)
2006
2006
2005
2005
2006
2006
2005
2005
6
PENURUNAN HARGA OBAT

• Harga 157 item/jenis obat generik telah dapat
  diturunkan sampai dengan 70
• Harga 1.418 item / jenis obat esensial generik
  bermerk dapat diturunkan antara 10 80
• Telah dilakukan labelisasi obat generik pada
  kemasan dan pencantuman Harga Eceran Tertinggi
  (HET)
• Nilai penggunaan obat generik terus meningkat
  dari Rp 604,5 Miliar pada tahun 2004 menjadi Rp
  2,6 Triliun pada tahun 2006.
• Obat murah/Obat paket seribu Apotek Rakyat.

7
HASIL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

• Tidak ada lagi kasus baru polio sejak Februari
  2006.
• Angka kematian (CFR) penyakit DBD dapat
  diturunkan dari 1,2 pada tahun 2004 menjadi
  1,04 pada tahun 2006.
• Angka kematian Flu Burung pada manusia dapat
  diturunkan dari 65 pada tahun 2005 menjadi 60
  pada tahun 2007.
• Dengan peningkatan active case finding, kasus
  AIDS yang diobati meningkat dari 2.682 pada tahun
  2004 menjadi 8.194 pada tahun 2006, melalui
  pelayanan komprehensif HIV/AIDS dari 25 RS pada
  tahun 2004 menjadi 153 RS pada tahun 2006.
• Menurunnya incidence rate penyakit TB dari
  110/100.000 penduduk pada tahun 2004 menjadi
  107/100.000 penduduk pada tahun 2005.
• Malaria di Jawa-Bali sejak tahun 2005 sudah tidak
  menjadi masalah kesehatan masyarakat.

8
HASIL PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DAN KRISIS
KESEHATAN AKIBAT BENCANA

• Prevalensi gizi kurang pada balita telah dapat
  diturunkan dari 25,8 pada tahun 2004 menjadi
  23,6 pada tahun 2006.
• Krisis kesehatan akibat bencana telah dapat
  ditanggulangi secara cepat dan tepat melalui
  sistem penanggulangan gawat darurat terpadu
  dengan pembangunan 9 Pusat Regional
  Penanggulangan Krisis Kesehatan.

9
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jenis UKBM Pencapaian Pencapaian Pencapaian Sasaran Sasaran Sasaran
Jenis UKBM 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Posyandu 206.971 228.659 248.358 260.000 270.000 280.000
Polindes 26.975 27.538 18.238 ) 0) 0 0
Poskesdes ) ) 12.942 42.000 58.000 70.000
Poskestren ) ) 200 600 1.000 1.400
Mushola Sehat ) ) 229 629 1.029 1.429
) Baru dibentuk pada tahun 2006 ) 9.300
Polindes di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi
Poskesdes ) Semua Polindes telah menjadi
Poskesdes
10
MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN

1. Sumberdaya kesehatan (SDM, Anggaran,
   Sarana/prasarana) yang terbatas, belum merata,
   dan belum efisien.
2. Disparitas status sosial-ekonomi, pendidikan,
   lingkungan pemukiman dan PHBS
3. Sistem Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP) belum
   terpadu
4. Meningkatnya beban penyakit Emerging epidemics
   and Persistent Problems. Berbagai penyakit
   menular seperti malaria, demam berdarah, TBC, dan
   HIV/AIDS masih belum dapat diatasi, sementara
   angka kesakitan penyakit tidak menular dan
   degeneratif seperti penyakit pembuluh darah dan
   jantung, kanker, dan diabetes mellitus telah
   meningkat, serta munculnya permasalahan mendesak
   serta akut dan mengakibatkan timbulnya masalah
   kesehatan masyarakat, seperti bencana alam dan
   masalah kesehatan akibat konflik sosial dan
   kecelakaan transportasi dan timbulnya penyakit2
   baru.
5. Status kesehatan masyarakat Indonesia masih
   rendah yang ditunjukkan oleh masih tingginya
   angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu
   maternal (AKI).

11
kebijakan nasional pembangunan KESEHATAN
RPJMN
SKN
RENBANGKES
RENSTRA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
12
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

• MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAUAN, DAN KEMAMPUAN
  HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG AGAR TERWUJUD
  DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG
  SETINGGI-TINGGINYA

13

PRIORITAS MASALAH DAN UPAYA KESEHATAN

• Kesehatan Ibu dan Anak
• Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin
• Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
• Penanggulangan penyakit menular dan masalah gizi
• Pemerataan sarana pelayanan kesehatan dan
  pendayagunaan tenaga kesehatan

14
PERPRES NO.7 TAHUN 2005
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
2004-2009
15
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2004-2009

NO INDIKATOR Pencapaian Pencapaian Pencapaian Sasaran Sasaran Sasaran
NO INDIKATOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 IMR (PER 1.000 LH) MMR (PER 100.000 LH) GIZI KURANG BALITA () UHH (TAHUN) 35 307 25,8 66,2 32 262 24,7 67,8 30,8 253 23,6 69,4 29,2 244 22,5 69,8 27,6 235 21,4 70,2 26 226 20 70,6
16
KEBIJAKAN

• PENINGKATAN JUMLAH JARINGAN DAN KUALITAS
  PUSKESMAS
• PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA MEDIS
• PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
  MISKIN
• PENINGKATAN SOSIALISASI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
  POLA HIDUP SEHAT
• PENINGKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT
  SEJAK USIA DINI
• PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
  DASAR

17
PERPRES No. 18 TAHUN 2007
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008
18
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2008

• Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan
  Kerja
• Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan
  Pembangunan Perdesaan
• Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan
  Peningkatan Pengelolaan Energi
• Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan
  Kesehatan
• Peningkatan Efektivitas Penanggulangan
  Kemiskinan
• Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan
  Reformasi Birokrasi
• Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan
  Keamanan Dalam Negeri
• Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana,
  dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

19
SASARAN PENINGKATAN AKSES KUALITAS KESEHATAN

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga
   miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas
   III rumah sakit mencakup 100 persen
2. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di 28.000
   desa
3. Meningkatnya persentase desa yang mencapai
   Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95
   persen
4. Meningkatnya case detection rate tuberkulosis
   (TBC) mencakup lebih dari 70 persen
5. Meningkatnya persentase penderita demam berdarah
   dengue (DBD) yang ditemukan dan ditangani
   mencakup 100 persen
6. Meningkatnya persentase penderita malaria yang
   ditemukan dan diobati mencakup 100 persen
7. Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS
   (ODHA) yang ditemukan dan mendapat pertolongan
   anti retroviral treatment (ART) mencakup 100
   persen
8. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat
   tablet zat besi (Fe) mencakup 80 persen
9. Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI
   Eksklusif mencakup 65 persen
10. Meningkatnya persentase balita yang mendapat
    Vitamin A mencapai 80 persen
11. Meningkatnya persentase peredaran produk pangan
    yang memenuhi syarat keamanan mencakup 70 persen
    
12. Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi
    dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB)
    mencakup 45 persen
13. Menurunnya TFR menjadi sekitar 2,17 per wanita

20
SASARAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

• Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada
  Pelayanan Dasar

21

• SASARAN PENANGANAN BENCANA, PENGURANGAN RISIKO
  BENCANA, DAN PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
  MENULAR

1. Meningkatnya kinerja penanganan pasca bencana,
   baik pada tahap tanggap darurat maupun
   pemulihan, khususnya dalam penyelesaian
   rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di
   wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan
   Kepulauan Nias, serta di Daerah Istimewa
   Yogyakarta dan Jawa Tengah
2. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi
   bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional
   Pengurangan Resiko Bencana, di antaranya
   dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah,
   koordinasi kelembagaan antardaerah, dan
   pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya
   pengurangan risiko bencana
3. Meningkatnya pemberantasan penyakit menular,
   khususnya flu burung.

22
II. KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN

1. HIRARKHI PERENCANAAN
2. ISU STRATEGIS
3. GRAND STRATEGY
4. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

23
A. HIRARKI PERENCANAAN
Nasional Kementerian
Daerah
RPJPNASIONAL
RPJPK
RPJPD
RPJMNASIONAL
RENSTRAKL (Depkes)
RENSTRA SKPD
RKP
RK-KL (Depkes)
RKPD RKSKPD
24
TENTATIVE AGENDA
PAGU INDIKATIF

• Pagu Indikatif (Maret - April)
• Pagu untuk RKP dan Renja-KL
• Exercise di tingkat pemerintah.
• SEB Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu.
• Pagu Sementara (Juli-Agustus)
• Pagu untuk penyusunan RAPBN (Nota Keuangan) dan
  RKA-KL.
• Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN
  dengan DPR.
• Disusun berpedoman pada RKP berikut Pagu
  Indikatif-nya.
• Ditetapkan dengan SE Menkeu.
• Pagu Definitif (Oktober)
• Pagu APBN dan RKA-KL untuk penyusunan DIPA.
• Hasil pembahasan RAPBN dengan DPR.
• Ditetapkan dengan SE Menkeu.

PAGU SEMENTARA
PAGU DEFINITIF
25
ISU STRATEGIS NASIONAL
B. ISU STRATEGIS
ISU STRATEGIS KES

• Banyak masalah kesehatan seharusnya dapat
  dideteksi dan diatasi secara dini pada tingkat
  paling bawah (GRASS ROOT)
• Jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan
• Aksessibilitas dan mutu sarana pelayanan
  kesehatan
• Pembiayaan kesehatan belum fokus dan belum
  sinkron.
• ASKESKIN TT kelas 3 RS kurang sistem
  pengelolaan (Planning Governance) belum optimal
• Kesadaran masarakat thd phbs masih sangat rendah

• KEMISKINAN
• KEADAAN DAN KEMAMPUAN ANTAR DAERAH YG SANGAT
  BERBEDA
• DESENTRALISASI KESEHATAN YG BELUM OPTIMAL
• PROSES PEMBELAJARAN DEMOKRATISASI
• BENCANA ALAM DAN KLB PENYAKIT

26
C. GRAND STRATEGY DEPKES
3
1
MENINGKATKAN SISTEM SURVEILANS, MONITORING
INFORMASI KES
MENGGERAKKAN MEMBERDAYAKAN MASY UTK HIDUP SEHAT
MASYARAKAT
2
4
MENINGKATKAN AKSES MASY THD YANKES
YANG BERKUALITAS
MENINGKATKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
BAMBANG H
27
GRAND STRATEGI DAN SASARAN DEPKES

1. Seluruh Desa Menjadi Desa Siaga
2. Seluruh Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih Dan
   Sehat
3. Seluruh Keluarga Sadar Gizi

Menggerakkan Dan Memberdayakan Masyarakat Untuk
Hidup Sehat

1. Setiap Orang Miskin Mendapat Pelayanan Kesehatan
   Yang Bermutu
2. Setiap Bayi, Anak, Ibu Hamil Dan Kelompok
   Masyarakat Risiko Tinggi Terlindungi Dari
   Penyakit.
3. Di Setiap Desa Tersedia Sdm Kesehatan Yang
   Kompeten
4. Di Setiap Desa Tersedia Cukup Obat Esensial Dan
   Alat Kesehatan Dasar
5. Setiap Puskesmas Dan Jaringannya Dapat Menjangkau
   Dan Dijangkau Seluruh Masyarakat Di Wilayah
   Kerjanya
6. Pelayanan Kesehatan Di Setiap Rumah Sakit,
   Puskesmas Dan Jaringannya Memenuhi Standar Mutu

Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan
Kesehatan Yang Berkualitas

1. Setiap Kejadian Penyakit Terlaporkan Secara Cepat
   Kepada Kepala Desa/Lurah Untuk Kemudian
   Diteruskan Ke Instansi Kesehatan Terdekat
2. Setiap Kejadian Luar Biasa (Klb) Dan Wabah
   Penyakit Tertanggulangi Secara Cepat Dan Tepat
   Sehingga Tidak Menimbulkan Dampak Kesehatan
   Masyarakat
3. Semua Sediaan Farmasi, Makanan Dan Perbekalan
   Kesehatan Memenuhi Syarat
4. Terkendalinya Pencemaran Lingkungan Sesuai Dengan
   Standar Kesehatan
5. Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan Yang
   Evidence Based Di Seluruh Indonesia

Meningkatkan Sistem Surveillance, Monitoring
Inf. Kesehatan

1. Pembangunan Kesehatan Memperoleh Prioritas
   Penganggaran Pemerintah Pusat Dan Daerah
2. Anggaran Kesehatan Pemerintah Diutamakan Untuk
   Upaya Pencegahan Dan Promosi Kesehatan.
3. Terciptanya Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan
   Terutama Bagi Rakyat Miskin.

Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan
28
V. SASARAN RPK 2008 (1)

1. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku
   hidup bersih dan sehat.
2. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah
   yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 50
   persentase keluarga menggunakan air bersih
   mencakup 61 dan persentase keluarga menggunakan
   jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencakup
   66,5.
3. Meningkanya persentase tempat-tempat umum yang
   memenuhi syarat kesehatan mencakup 80.
4. Meningkatnya cakupan rawat jalan mencakup 15.
5. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong
   oleh tenaga kesehatan mencakup 85.
6. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4)
   mencakup 87 cakupan kunjungan neonatus (KN2)
   87.
7. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga
   miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas
   III Rumah Sakit mencakup 100.

29
SASARAN RPK 2008 (2)

1. Meningkatnya persentase rumah sakit yang memiliki
   pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar
   mutu mencakup 50 persentase rumah sakit yang
   melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal
   emergensi komprehensif mencakup 70 meningkatnya
   persentase rumah sakit yang terakreditasi
   mencakup 70.
2. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di 28.000
   desa.
3. Meningkatnya persentase desa yang mencapai
   Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95.
4. Meningkatnya Case Detection Rate TB mencakup gt
   70.
5. Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis menjadi
   1 per 100 ribu anak usia kurang dari 15 tahun.
6. Meningkatnya persentase penderita demam berdarah
   (DBD) yang ditangani mencakup 100.
7. Meningkatnya persentase penderita malaria yang
   diobati mencakup 100.

30
SASARAN RPK 2008 (3)

1. Menurunnya Case Fatality Rate diare saat KLB
   mencakup lt 1,2.
2. Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS
   (ODHA) yang mendapat pertolongan Anti Retroviral
   Treatment (ART) mencakup 100.
3. Meningkatnya persentase penderita flu burung yang
   ditangani mencakup 100.
4. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat
   tablet Fe mencakup 80.
5. Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI
   Eksklusif mencakup 65.
6. Meningkatnya persentase balita yang mendapatkan
   Vitamin A mencapai 80.

31
SASARAN RPK 2008 (4)

1. Meningkatnya persentase guru, dosen dan
   instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan
   kemampuannya mencakup 12.
2. Meningkatnya persentase peredaran produk pangan
   yang memenuhi syarat mencakup 70.
3. Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi
   dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB)
   mencakup 45.

32
Prioritas 2008

• Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan
  Kesehatan
• Arahan Presiden (dlm sidang kabinet)

• Bidang kesehatan murah/gratis dan berkualitas
  (World Class)

33
D. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
A. PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN KESEHATAN B.
PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS C. PENATAAN
ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH a)
Pemanfaatan SPM b) Pro-equity Basis Formula D.
PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERPADU E.
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBIAYAAN KESEHATAN F. PELAKSANAAN KAJIAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
34
PENGUATAN SIST. PERENCANAAN DALAM SISTEM
KESEHATAN

• INPUT

PROSES
OUTPUT
OUTCOME
PEMBERDAYAAN MASY
PEMBIAYAAN KES
DERAJAD KES MASY YG SETINGGI-TINGGINYA
PEMBANGUNAN KES YG BERMUTU BERKEADILAN
SEDIAAN FARMASI PERBEKALAN KES
UPAYA KESEHATAN
SDM KES
MANAJEMEN KES
35
PENGUKURAN KINERJA SKP

• Status Keseh
• DALE

Indikator Pencapaian
106/ 191
Upaya kesehatan Pbiayaan kesehatan Sumber daya
manusia kesehatan Obat dan perbekalan
kesehatan Pberdayaan masyarakat Manajemen
kesehatan
Tkt Ketanggpn (Respsvness)
SKP
Distribusi Tgkt Keseh
Indikator Kinerja
92/ 191
Distrbs Tgkt Ketanggapan
Distrbs Tgkt Pembiayaan
36

• KEJELASAN ARAH
• DAN TUJUAN
• SISTEM BERJALAN DG
• BAIK
• MOBIISASI SUMBER
• DAYA
• RESULT BASED
• LEADERSHIP

EFISIENSI EFEKTIVITAS PROGRAM
37
PENATAAN ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH
IMUNISASI
KOMPONEN APBN PHLN APBD PROP APBD KAB/ KOTA
Vaksin v
Cold chain v v
Pelatihan v v
Operasional V
Sos-mob v v
PEMAN- FAATAN SPM
MENJALIN KESEPAKATAN ANTARA MENKES DG GUBERNU DAN
BUPATI/WALIKOTA TTG COSTING PEMBIAYAAN KESEHATAN
38
PENATAAN ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH

• UMUM
• Fiscal Capacity daerah
• Alokasi APBD untu Kes
• Manajemen Kes Daerah
• KHUSUS
• Eppidemiological
• Burden of Disease

Pro-equity Basis Formula
MEMENUHI PRINSIP HOW TO ALLOCATE THE SCARCITY
OF RESOURCES
39
FISCAL CAPACITY
KAYA MISKIN
BESAR I. Capacity Building Pengendalian III. Peningkatan Alokasi APBN Cap. Build
KECIL II. ADVOKASI IV. Peningkatan Alokasi APBN Pendampingan
ALOKASI APBD UNT KES
40
(No Transcript)
41
PAGU APBN (DEFINITIF) TAHUN 2008
Program Pengelolaan SDM Aparatur 51.978.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 231.000.000
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1.000.848.567
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 61.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.264.608.996
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 539.605.372
Program Upaya Kesehatan Perorangan 9.037.126.236
Program Lingkungan Sehat 305.000.000
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 862.937.005
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.200.580.448
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 290.280.077
Program Sumber Daya Kesehatan 801.181.891
Program Pendidikan Kedinasan 85.000.000
Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 2.973.030.000

JUMLAH 19.704.176.592
42
MEKANISME RUJUKAN DESA SIAGA
DASA WISMA
POSYANDU
KASUS
PEMANTAUAN KESGA FORM DS 1
LAPOR PKD FORM DS 1
PELACAKAN KASUS FORM DS 2
FORUM DESA SIAGA
P K D
LAPOR HASIL PELACAKAN
BAHAS HSL PELACAKAN FORM DS 3 SUSUN RTL
PUSKESMAS
FORUM KEC
BAHAS LAP PENINJAUAN LAPANGAN
LAPOR HASIL PELACAKAN TINDAKAN YG SDH
DILAKSANAKAN
FORUM KAB/ KOTA SEHAT
D K K
43
TERIMA KASIH