SUPERVISI MANAJERIAL

1
Dr. H. SYAMSUL HADI, M.Pd.,M.Ed KETUA Lembaga
Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
Universitas Negeri Malang (UM)

• Dosen pada
• S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Jurusan Teknik
  Mesin, FT UM
• S2 dan S3 Pendidikan Kejuruan, Pascasarjana UM.
• Alamat
• Kantor Gedung H7, Kampus UM, Jl. Semarang 5
  Malang
• Rumah RT 04/RW 06 Bunut Wetan, Pakis, Malang
• HP 08123394612
• Email syamsulhadi_at_um.ac.id hadisyamsul_at_yahoo.co
  m syamsulhadi.um_at_gmail.com

2
SUPERVISI MANAJERIAL
3
Kompetensi Supervisi Manajerial

• Mampu menerapkan teknik dan prinsip supervisi
  dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
  Madrasah
• Mampu menyusun program kepengawasan berdasarkan
  visi, misi, tujuan, dan program pendidikan
  Madrasah
• Mampu menyusun metode kerja dan instrumen yang
  diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan
  fungsi pengawasan Madrasah
• Mampu menyusun laporan hasil pengawasan dan
  menindaklanjutinya untuk perbaikan program
  pengawasan berikutnya
• Mampu membina Kepala Madrasah dalam pengelolaan
  dan administrasi madrasah berdasarkan manajemen
  peningkatan mutu
• Mampu membina Kepala dan guru Madrasah
• Mampu memotivasi Kepala dan Guru Madrasah dalam
  merefleksikan hasil yang telah dicapai untuk
  menemukan kelebihan dan kekurangan dalam
  melaksanakan tugas pokok dan
• Memahami standar nasional pendidikan dan
  memanfaatkannya untuk membantu Kepala Madrasah
  dalam mempersiapkan akreditasi.

4
Tujuan Supervisi Manajerial

• memampukan (enabling) kepala sekolah, guru, dan
  tenaga kependidikan meningkatkan kinerjanya dalam
  mengelola dan memimpin madrasah untuk
  meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di
  madrasah secara berkelanjutan ? pembelajaran

5
Prinsip Supervisi Manajerial

• Demokratis (democratic).
• Mengedepankan usaha kelompok (team effort) dan
  proses kelompok (group process).
• Kontekstual
• Berorientasi pada hubungan kemanusiaan yang
  harmonis.
• Berkesinambungan
• Terpadu dengan program pendidikan
• Komprehensif
• Konstruktif
• Obyektif

6
Ruang Lingkup Supervisi Manajerial

• Sistem Tatakelola dan Organisasi Madrasah
• Kepemimpinan dan Manajemen Pembelajaran
• Manajemen Peserta Didik
• Manajemen Sumber Daya
• Manusia
• Sarana dan Prasarana
• Keuangan
• Sistem Informasi Manajemen
• Manajemen kerjasama dengan masyarakat
• Manajemen layanan khusus

7
Teknik Supervisi Manajerial

• Monitoring dan Evaluasi
• Focus Group Discussion
• Metode Delphi 
• Workshop atau lokakarya 
• Training
• Mentoring
• Coaching

8
Manajemen dan Administrasi Peningkatan Mutu
Madrasah

• Pengertian Mutu
• Derajat dimana karakteristik yang dimiliki
  sekolah/madrasah memenuhi kebutuhan atau harapan
  yang ditetapkan.
• Manajemen Mutu
• Manajemen yang meliputi kegiatan-kegiatan
• Perencanaan Mutu (Quality Planning)
• Pengendalian Mutu (Quality Control)
• Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
• Peningkatan Mutu (Quality Improvement)

9
Manajemen Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Siklus
Demming)
10
Menyusun Program Kepengawasan

• Dasar Penyusunan Program
• Visi, misi, tujuan, dan program pengembangan
  madrasah yang dibuat oleh Kemenag (Pusat,
  Propinsi, Kab/Kota, dan madrasah).
• Ruang Lingkup Program
• Penilaian Kinerja
• Pemantauan
• Pembinaan
• Jangka Waktu Program
• Program Kepengawasan Tahunan
• Program Kepengawasan Semester

11
Instrumen Supervisi Manajerial

• Macam Instrumen
• Instrumen supervisi Pendidik dan tenaga
  kependidikan
• Instrumen supervisi Manajemen dan administrasi
  madrasah
• Instrumen supervisi 8 SNP
• Instrumen supervisi Persiapan akreditasi
• Instrumen supervisi Manajemen peningkatan mutu
• Bentuk Instrumen
• Kuesioner
• Inventori
• Pedoman pengamatan/observasi
• Pedoman wawancara
• Jurnal
• Log-book
• Tes

12
Tindakan Reflektif Guru dan Kamad

• Tujuan
• Memberi kesempatan kepada guru/tenaga
  kependidikan untuk menjadi reflective
  practitioners dalam rangka continuing
  professional development melalui
• Langkah-Langkah yang dapat ditempuh
• Memberi kesempatan kepada peserta untuk
  berefleksi terhadap pelaksanaan tugasnya
• Mendorong guru/tendik mengidentifikasi kendala
  dan masalah-masalah yang belum teratasi pada
  melaksanakan tugas
• Mendorong guru/tendik untuk mengidentifikasi
  good-practices dalam pelaksanaan tugas.
• Mengidentifikasi langkah-langkah yang akan
  dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja di masa
  yang akan datang.

13
FUNGSI DAN TUJUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

• Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai
  dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
  pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan
  pendidikan nasional yang bermutu.
• Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin
  mutu pendidikan nasional dalam rangka
  mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak
  serta peradaban bangsa yang bermartabat.
• Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara
  terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai
  dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
  nasional, dan global.

14
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005)
Standar Proses
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pembiayaan
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian Pendidikan
15
Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No.
23/2006)
Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai
pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan
peserta didik dari satuan pendidikan
16
Standar Isi Permendiknas No. 22/2007

• Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
• Beban belajar
• Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
• Kalender Pendidikan/Akademik

17
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendi
knas No. 12,13, 16,18 Tahun 2007)
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
18
Standar Proses ( Permendiknas No. 41 Tahun 2007)
Proses pembelajaran interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik
19
Standar Sarana dan Prasarana (Permendiknas No. 24
Tahun 2007)
Persyaratan minimal tentang Sarana perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan
sumber belajar lainnya, BHP Prasarana R.kelas,
R.pimpinan satuan pendidikan, R.pendidik, R.tata
usaha, R.perpustakaan, R.laboratorium, R.bengkel
kerja, R.unit produksi, R.kantin, instalasi daya
dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah,
tempat bermain, tempat berkreasi
20
Standar Pembiayaan

• Persyaratan minimal tentang
• Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana
  dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia,
  dan modal kerja tetap
• Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang
  harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
  mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan
  berkelanjutan
• Biaya Operasi meliputi(1) gaji pendidik dan
  tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang
  melekat pada gaji (2) bahan atau peralatan
  pendidikan habis pakai, dan (3) biaya operasi
  pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
  telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan
  prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi,
  pajak, asuransi, dan lain sebagainya

21
Standar Pengelolaan (Permendiknas No. 19 Tahun
2007)
Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan,
pemerintah daerah, dan pemerintah DIKDASMEN
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang
ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas DIKTI
menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam
batas-batas yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan yang berlaku memberikan
kebebasan dan mendorong kemandirian
22
Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas No.
20 Tahun 2007)
Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar
nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme,
prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar
peserta didik
23
Peraturan Menteri Terkait SNP
Nomor Permen Standar
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006
Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 Perubahan Permendiknas No. 24/2006
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Guru
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana Dan Prasarana
Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Standar Kepala Sekolah
24
Peraturan Menteri Terkait SNP
NOMOR PERMEN STANDAR
Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Standar Penilaian Pendidikan
Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
Permendiknas Nomor 43 Tahun 2009 Standar Tenaga Administrasi Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, Dan Paket C
Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor
25
Peraturan Menteri Terkait SNP
NOMOR PERMEN STANDAR
PMA NOMOR 2 TAHUN 2008 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI PAI Dan B. Arab di Madrasah
PMA NOMOR 2 TAHUN 2012 PENGAWAS MADRASAH DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
26
Akreditasi Madrasah

• Tujuan Akreditasi
• Memberikan informasi tentang kelayakan S/M atau
  program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar
  Nasional Pendidikan.
• Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
• Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu
  pendidikan kepada program dan/atau satuan
  pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

27
Fungsi Akreditasi S/M

• Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk
  pertanggung-jawaban S/M kepada publik, apakah
  layanan yang dilakukan dan diberikan oleh
  sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau
  keinginan masyarakat.
• Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua
  pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai
  unsur terkait yang mengacu pada standar minimal
  beserta indikator-indikatornya.
• Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar
  bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya
  peningkatan atau pengembangan mutu S/M.

27
28
KOMPONEN AKREDITASI

• Akreditasi mencakup semua (8) komponen dalam
  Standar Nasional Pendidikan
• Standar Isi, Permen 22/2006
• Standar Proses, Permen 41/2007
• Standar Kompetensi Lulusan, Permen 23/2006
• Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Permen
  13/2007 Ttg Kasek, Permen 16/2007 Ttg Guru,
  Permen 24/2008 Ttg Tenaga Adm
• Standar Sarana Dan Prasarana Permen 24/2007
• Standar Pengelolaan, Permen 19/2007
• Standar Pembiayaan, PP. 48/2008
• Standar Penilaian Pendidikan. Permen 20/2007

28
29
Syukron Katsiro