LEMBAGA EKSEKUTIF

1

• LEMBAGA EKSEKUTIF

2

• PENGERTIAN.
• Pengertian eksekutif, menurut Austin Ranney
  adalah para pejabat politik yang memegang peranan
  pelaksanaan kebijakan dimana mereka dipilih atau
  diangkat untuk waktu terbatas dengan tugas
  memprakarsai kebijakan serta mengggerakkan kerja
  Birokrasi. 
• Negara modern , memiliki pejabat eksekutif dengan
  sebutan bervariasi, diantaranya Presiden, Perdana
  Menteri, atau Konselor.
• Bentuk dari lembaga eksekutif bias secara
  individual atau kolektif, seperti cabinet,
  lembaga kementerian, politburo atau presidium.

3

• Sebagai sebuah lembaga yang memegang peranan
  penting dalam setiap pemerintahan (core of
  government), eksekutif memiliki 2 fungsi dasar,
  yaitu
• Kepala Negara, dalam hal eksekutif menjalankan
  fungsi formal kenegaraan.
• Kepala Pemerintahan, birokrasi sebagai pelaksana
  kebijakan.
• Sementara itu terdapat 4 type prinsipil kekuasaan
  eksekutif sebagai kepala negara yang dimiliki
  negara-negara modern.(Ranney 1993 270-271).
  Tipe-tipe tersebut adalah

4

• Monarki keturunan (Hereditary Monarch), dimana
  eksekutif menduduki kepala negara atas dasar
  keturunan.
• Termasuk dalam kategori ini, misalnya Ratu
  Inggris, Raja Belgia, Kaisar Jepang.
• Monarki yang dipilih.(Elected Monarch), dimana
  eksekutif biasanya dipilih dan diseleksi oleh
  parlemen atau komite pemilihan khusus.
• Tipe ini biasanya presiden yang tidak memiliki
  kekuasaan dalam pembuatan kebijakan.Contohnya,
  Presiden Austria, Italia, India dsb.

5

• Kepala Pemerintahan Yang di Pilih Langsung
  (Directly Elected Heads of Government) dimana
  eksekutif di pilih langsung oleh warga negara.
• Termasuk dalam kategori ini, Indonesia, Amerika
  Serikat, dsb.
• Swiss Collegial Executif, dimana eksekutif
  terdiri dari 7 anggota Federal Council yang
  diseleksi dan di pilih setiap 4 tahun oleh
  parlemen.
• Mereka di pimpin oleh seorang Presiden
  Konfederasi yang dirotasi setiap tahun yang juga
  berfungsi sebagai pimpinan seremonial.

6

• Dalam pandangan atau Doktrin trias Politika,
  lembaga eksekutif, merupakan lembaga yang
  melaksanakan kekuasaan eksekutif.
• Lembaga ini melaksanakan undang-undang yang telah
  di buat oleh lembaga legislative.
• Dalam sistem politik demokrasi yang dianut oleh
  negara-negara modern saat ini, terdapat 2 (dua)
  ciri dan praktek lembaga eksekutif
• Kedua macam lembaga eksekutif tersebut adalah
  Sistem Presidensial dan Sistem Parlementer.

7

• Dalam sistem Presidensial, lembaga eksekutif
  adalah Presiden dan Menteri-Menteri yang diangkat
  oleh Presden.Oleh karena itu, Menteri-menteri
  hanya bertanggung jawab kepada Presiden.
• Dalam sistem Presidensial , kelangsungan lembaga
  eksekutif tidak bertanggung jawab kepada lembaga
  legislative.dalam sistem ini, kedudukan lembaga
  eksekutif lebih dominan dibandingkan dengan
  parlementer.
• Sementara itu dalam sistem Parlementer, lembaga
  eksekutif terdiri dari pada Perdana Menteri dan
  Menteri-menteri.
• Perdana Menteri merupakan pimpinan cabinet dan
  mereka bertanggung jawab kepada
  Parlemen.Kelangsungan cabinet sangat tergantung
  kepada dukungan mayoritas parlemen.

8

• Dalam sistem parlementer yang menganut asas
  monarki konstitusional, Raja merupakan lembaga
  eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat.
• Perdana Menteri dan Menteri dinamakan sebagai
  bagian eksekutif yang bertanggung jawab.
• Raja sering dinamakan sebagai Kepala negara
  sehingga peranannya sering bersifat serimonial,
• sementara Perdana Menteri disebut sebagai Kepala
  Pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintahan
  sehari-hari.

9

• Dalam negara-negara yang menganut sistem politik
  demokrasi, lembaga eksekutif biasanya
  menyelenggarakan dan melaksanakan undang-undang
  yang telah ditetapkan oleh legislative.
• Sesuai dengan asas Trias Politika, lembaga
  legislative merumuskan undang-undang dan
  eksekutif melaksanakan undang-undang.
• Berkembangnya kompleksitas maslah negara telah
  mendorong lahirnya konsep negara kesejahteraan
  (welfare state).Konsep negara kesejahteraan ini
  menghendaki peran yang lebih luas lagi dari
  negara untuk menjamin kesejahteraan warga
  negaranya.
• Hal ini berarti eksekutif sudah harus terjun
  dalam masalah permusan undang-undang tau
  pembuatan undang-undang bersama lembaga
  legislative.

10

• Perkembangan ini di dorong banyak factor, seperti
  perkembangan teknologi, proses modernisasi,terjali
  nnya hubungan politik dan ekonomi antar negara,
  krisis ekonomi dan revolusi social.
• Disamping itu eksekutif di tunjang oleh tenaga
  kerja yang terampil dan ahli, serta fasilitas
  yang memadai, sementara fasilitas yang dimiliki
  legislative sangat terbatas.

11

• WEWENANG BADAN EKSEKUTIF
• Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa
  bidang
• Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan
  undang-undang dan peraturan perundangan lainnya
  dan administrasi negara
• Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang
  dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat
  sampai menjadi undang-undang.

12

• Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur Polisi
  dan Angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang,
  pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri
• Yudikatif, member grasi, amnesty dan abolisi
• Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk
  menyelenggarakan hubungann diplomasi dengan
  negara lain.

13

• BENTUK PEMERINTAHAN dan PEMBAGIAN BADAN
  EKSEKUTIF.
• Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang
  berlaku yang menentukan bagaimana hubungan
  anatara alat kelengkapan negara, seperti
  lembaga-lembaga eksekutif, legislative dan
  yudikatif, dalam mekanisme pemerintahan yang
  diatur dalam konstitusinya.Itulah sebabnya bentuk
  pemerintahan sering kali disebut dengan sistem
  pemerintahan
• Secara teorits menurut Kranen Burg, mekanisme
  pemerintahan dapat dibedakan atas tiga pola,
  yaitu
• 1.Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan
  pemisahan kekuasaan (presdiensial)
• 2.Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan
  sistem parlemen
• 3.Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan
  disertai pengawasan langsung oleh rakyat.

14

• Tetapi dalam praktek pemerintahan modern, umumnya
  dikenal dua macam sistem pemerintahan, yaitu
  sistem pemerintahan presdensial dan sistem
  pemerintahan parlementer.
• Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu
  struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi
  legislative, eksekutif, yudikatif yang saling
  berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu
  sama lain.
• Dengan perkataan lain sistem pemerintahan adalah
  cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya
  satu sama lain.

15

• Sementara itu , di negara demokratis kita
  melihat ada dua macam badan eksekutif, yaitu
  Sistem pemerintahan Presidensial dan sistem
  pemerintahan parlementer.
•  
• Suatu sistem pemerintahan dinamakan Parlementer
  apabila badan eksekutif (pemegang kekuasaan
  eksekutif) secara langsung bertanggung jawab
  kepada badan legiislatif (pemegang kekuasaan
  legislative).
• Atau menurut Strong yang menyatakan,
  kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat
  bergantung pada kepercayaan dan dukungan politis
  mayoritas suara di badan legislative.
• Setiap eksekutif kehilangan kepercayaan dan
  dukungan dari badan legislative, seperti mosi
  tidak percaya, eksekutif akan jatuh dengan cara
  mengembalikan mandate kepada kepala negara.

16

• Sementara sistem pemerintahan Presidensial adalah
  sistem pemerintahan yang pemegang kekuasaan
  eksekutif tidak harus bertanggung jawab kepada
  badan legislative.
• Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat
  dijatuhkan oleh atau badan legislative meskipun
  kebijaksanaan yang dijalankan tidak diseutjui
  atau bahkan ditentang oleh legislative..Pemegang
  kekuasaan eksekutif terpisah dari badan
  legislative.
•  
• Menurut C.F. Strong, dalam negara-negara di dunia
  ini terdapat dua macam sistem pemerintahan, yakni
  sistem pemerintahan Presidensial dan sistem
  pemerintahan Parlementer.

17

• Dalam sistem pemerintahan Presidensial terapat
  ciri-ciri
• Di samping mempunyai kekuasaan nominal (sebagai
  kepala negara) Presiden juga sebagai Kepala
  Pemerintahan.Sebagai Kepala Pemerintahan dia
  mempunyai kekuasaan yang besar.
• Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan
  legislative akan tetapi dipilih langsung oleh
  rakyat atau oleh dewan pemilih seperti berlaku di
  Amerika serikat.
• Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan
  legislative
• Presiden tidak dapat membubarkan legislaltif dan
  tidak dapat memrintahkan diadakan pemilu.

18

• Di lain pihak sistem pemerintahan Parlementer
  memiliki ciri-ciri
• Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri
  dibentuk oleh atau berdasarkan kekuatan-kekuatan
  yang menguasai parlemen
• Para anggota cabinet mungkin sebagian atau
  seluruhnya anggota Parlemen
• Perdana Menteri bersama cabinet bertanggung jawab
  kepada Parlemen
• Kepala Negara dengan saran atau nasehat Perdana
  Menteri dapat membubarkan Parlemen dan
  memerintahkan diadakannya Pemilu

19

• Contoh dari Negara Keatuan dan Ferasi tersebut
  adalah
• I.Negara Kesatuan
• Negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan
  siatem pemerintahan Presdiensial Indonesia,
  Filipina, Korea selatan
• Negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan
  siatem pemerintahan Parklementer Singapura,
  Iran, Pakistan, Israel, Vietnam
• Negara kesatuan yang berbentuk monarki absolute
  Arab Saudi, Yordania
• Negara kesatuan yang berbentuk monarki dengan
  sistem pemerintahan parlementer Inggris dan
  Thailand.

20

• 2. Negara Serikat/Federasi.
• Negara serikat yang berbentuk republic dengan
  siatem pemerintahan Presidensial Amerika Serikat
• Negara serikat yang berbentuk republic dengan
• sistem pemerintahan Parlementer Jerman dan
  Italia
• Negara serikat yang berbentuk monarki absolute
  Uni Emirat Arab
• Negara serikat yang berbentuk monarki dengan
  sistem pemerintahan Parlementer Malaysia.

21

• SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT DI INDONESIA
• SETELAH PERUBAHAN UUD 1945.
• Salah satu yang mendorong dilakukannya perubahan
  terhadap UUD 1945 dikarenakan krisis di Indonesia
  saat ini bermuara pada ketidakjelasan konsep
  penyelenggaraan negara yang ada dalam UUD 1945.
• Ketidakjelasan tersebut disebabkan, sifat
  kesementaraan UUD 1945 dan juga dibuktikan dengan
  tidak adanya cheks and balance antar alat
  kelengkapan lembaga negara

22

• Alhasil, pada era reformasi ini UUD 1945 telah
  mengalami perubahan sebanyak empat kali (tahun
  1999-2002).Ditengah proses perubahan UUD 1945 PAH
  menyusun kesepatan dasar berkaitan dengan
  perubahan UUD 1945, yaitu
• Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI
• Memepertegas sistem Pemerintahan Presidensial
• Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal yang
  normative dalam penjelasan dimasukkan ke dalam
  pasal-pasal
• Perubahan dilakukan dengan addendum.

23


UNDANG-UNDANG DASAR 1945

SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945
NO BAB PASAL AYAT ATURAN PERALIHAN ATURAN TEMBAHAN
1. SEBELUM PERUBAHAN 16 37 49 4 PASAL 2 AYAT
2. SESUDAH PERUBAHAN 21 73 170 3 PASAL 2 PASAL
24

• Di dalam demokrasi Parlemter, kedudukan lembaga
  eksekutif sangat dipengaruhi oleh lembaga
  legislative.Hal ini terjadi karena lembaga
  eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga
  legislative.
• Dengan demikian, lembaga legislative memiliiki
  peranan yang dominan dalam mengontrol dan
  mengawasi fungsi dan peran lembaga eksekutif.
•  
• Dimasa demokrasi terpimpin, peran lembaga
  eksekutif jauh lebih kuat bila dibandingkan
  dengan peranannya di masa sebelumnya.
• Peranan dominan lembaga eksekutif tersentralisasi
  di tangan Presiden Soekarno.Lembaga eksekutif
  mendominasi sistem politik, dalam arti
  mendominasi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya
  maupun melakukan pembatasan atas kehidupan
  politik.

25

•  
• Dimasa dcemokrasi Pancasila atau Orde Baru,
  kedudukan lembaga eksekutif, tetap
  dominan.Kedudukan eksekutif oada awalnya di
  tujukan untuk kelancaran proses pembangunan
  ekonomi.Untuk berhasilnya program pembangunan
  tersebut diperluas stabilitas politik.
• Kedudukan eksekutif memiliki posisi yang kuat
  dibandingkan dengan legislative maupun
  yudikatif.Pembatasan jumlah partai politik maupun
  partisipasi masyarakat ditujukan untuk menopang
  stabilitas politik untuk menopang pembangunan di
  bawah Presiden Soeharto.

26

• Di masa Pasca Orde Baru atau Reformasi terjadi
  perubahan penting atas kedudukan lembaga
  eksekutif di Indonesia.Dimasa Pemerintahan Gusdur
  (Abdurrahman Wahid), terlihat perimbangan
  kekuasaan, dimana lembaga legislative mulai
  menunjukkan dominasinya.
• Jatuhnya posisi Presdien Gusdur sebagai Presiden
  adalah disebabkan tekana lembaga legislative atas
  kebijakan-kebijakan Presiden.
• Di masa ini muncul pemikiran untuk membatasi
  kekuasaan Presiden sekaligus memperkuat kekuasaan
  Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

27

• Dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 maka
  keinginan tersebut secara konstitusional dapat
  berlangsung.
• Masa jabatan Presiden dibatasi maksimal 2 periode
  dengan ketentuan dapat diberhentikannya Presiden
  di tengah masa jabatannya (impeach).
•  
• Prosedur pemberhentian tersebut dapat dilakukan
  setelah DPR mengajukan pertimbangan hukum kepada
  Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan
  penyimpangan Presiden atau wakil presiden dalam
  kekuasaannya.
• Setelah MK memberikan pertimbangan hukum, MPR
  dapat menetapkan pemberhentian Presiden.
• Untuk memperkuat kedudukan Presiden, amandemen
  UUD 1945 juga menegaskan dilangsungkannya
  pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara
  langsung, mulai tahun 2004 sampai sekarang.

28

• TERIMAKASIH
• DAN WASSALAMM