Blue screen

1
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
Disampaikan dalam acara Rapat Kerja dan
Musrenbang Forum SKPD Disperindag Provinsi
Sumatera Utara
Medan, 12 Maret 2015
2
DAFTAR ISI
I Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035
II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
III Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah
IV Dukungan Kementerian Perindustrian Dalam Pengembangan Industri Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
3
(No Transcript)
4
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

• Pasal 9 Ayat 1 RIPIN paling sedikit
  memperhatikan
• potensi sumber daya Industri
• budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di
  masyarakat
• potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah
• perkembangan Industri dan bisnis baik nasional
  maupun internasional
• perkembangan lingkungan strategis, baik nasional
  maupun internasional
• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata
  Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata
  Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

UU 3 TAHUN 2014 TTG PERINDUSTRIAN
UU 17 TAHUN 2007
PP
RIPIN
RPJPN
20 Thn

• Arah Pembangunan Industri
• Industri yang berdaya saing
• Keterkaitan dengan pengembangan IKM
• Struktur Industri yang sehat dan berkeadilan
• Mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa

• Pasal 9 Ayat 2 RIPIN paling sedikit meliputi
• visi, misi, dan strategi pembangunan Industri
• sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri
• bangun Industri nasional
• pembangunan sumber daya Industri
• pembangunan sarana dan prasarana Industri
• pemberdayaan Industri dan
• perwilayahan Industri.

PERPRES
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROPINSI
PERDA
PERPRES
RPJMN
KIN
5 Thn
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KAB/KOTA
PERMEN
PERPRES
RENJA PEMBANGUNAN INDUSTRI
RKP
1 Thn
5
1. VISI PEMBANGUNAN INDUSTRI

• Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan
• Struktur industri nasional yang kuat, dalam,
  sehat dan berkeadilan
• Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat
  global
• Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

2. MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI

• meningkatkan peran industri nasional sebagai
  pilar dan penggerak perekonomian nasional
• memperkuat dan memperdalam struktur industri
  nasional
• meningkatkan industri yang mandiri, berdaya
  saing, dan maju, serta Industri Hijau
• menjamin kepastian berusaha, persaingan yang
  sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan
  industri oleh satu kelompok atau perseorangan
  yang merugikan masyarakat
• membuka kesempatan berusaha dan perluasan
  kesempatan kerja
• meningkatkan persebaran pembangunan industri ke
  seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan
  memperkukuh ketahanan nasional dan
• meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
  masyarakat secara berkeadilan.

6
3. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

• Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan
  misi pembangunan industri nasional adalah sebagai
  berikut
• mengembangkan industri hulu dan industri antara
  berbasis sumber daya alam
• pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber
  energi
• meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas
  sumber daya manusia (SDM) industri
• menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI)
• mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
  (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan
  Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah
• menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa
  perumusan kebijakan, penguatan kapasitas
  kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada
  industri kecil dan menengah
• pembangunan sarana dan prasarana Industri
• pembangunan industri hijau
• pembangunan industri strategis
• peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan
• kerjasama internasional bidang industri.

7
1. Sasaran Kualitatif Pembangunan Industri

1. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan
   dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada
   tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam
   Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30 (tiga
   puluh persen)
2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar
   negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap
   impor bahan baku, bahan penolong, dan barang
   modal, serta meningkatkan ekspor produk industri
3. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan
   industri ke seluruh wilayah Indonesia
4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap
   pertumbuhan industri nasional
5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan
   teknologi
6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang
   kompeten di sektor industri dan
7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya
   industri hulu dan industri antara yang berbasis
   sumber daya alam.

8
2. Sasaran kuantitatif Pembangunan Industri
NO Indikator Pembangunan Industri Satuan 2015 2020 2025 2035
1 Pertumbuhan sektor industri nonmigas 6,8 8,5 9,1 10,5
2 Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB 21,2 24,9 27,4 30,0
3 Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor 67,3 69,8 73,5 78,4
4 Jumlah tenaga kerja di sektor industri Juta orang 15,5 18,5 21,7 29,2
5 Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja 14,1 15,7 17,6 22,0
6 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas 43,1 26,9 23,0 20,0
7 Nilai Investasi sektor industri Rp Trilyun 270 618 1.000 4.150
8 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa 27,7 29,9 33,9 40,0
9
Catatan Pentahapan pembangunan industri
prioritas sejalan dengan tahapan pembangunan
industri dalam RPJPN 2005-2025.
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12
(No Transcript)
13
Jenis Industri yang menjadi prioritas untuk
dikembangkan pada tahun 2015 2035 meliputi
NO. INDUSTRI PRIORITAS JENIS INDUSTRI
1. Industri Pangan Industri Pengolahan Ikan Industri Pengolahan Susu Industri Bahan Penyegar Industri Pengolahan Minyak Nabati Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran Industri Tepung Industri Gula Berbasis Tebu
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan Industri Farmasi dan Kosmetik Industri Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka Industri Tekstil Industri Kulit dan Alas Kaki Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan barang dari karet
14
NO. INDUSTRI PRIORITAS JENIS INDUSTRI
4. Industri Alat Transportasi Industri Kendaraan Bermotor Industri Kereta Api Industri Perkapalan Industri Kedirgantaraan
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT Industri Elektronika Industri Komputer Industri Peralatan Komunikasi
6. Industri Pembangkit Energi Industri Alat Kelistrikan
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri Industri Mesin dan Perlengkapan Industri Komponen Industri Bahan Penolong Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro Industri Oleofood Industri Oleokimia Industri Kemurgi Industri Pakan Industri Barang dari Kayu Industri Pulp dan Kertas
15
NO. INDUSTRI PRIORITAS JENIS INDUSTRI
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar Industri pengolahan dan pemurnian Logam dasar bukan besi Industri logam mulia, tanah jarang (rare earth), dan bahan bakar nuklir Industri bahan galian non logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara Industri Petrokimia Hulu Industri Kimia Organik Industri Pupuk Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik Industri Karet Alam dan Sintetik Industri Barang Kimia Lainnya
16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
(No Transcript)
19
(No Transcript)
20
(No Transcript)
21
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
SESUAI RPJMN 2015 - 2019
22

• Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau
  Jawa, dengan strategi meliputi
• Fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI),
• Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah
  (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur
  Indonesia dan 11 di Kawasan Barat Indonesia, dan
• Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan
  dalam membangun infrastruktur utama (jalan,
  listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah
  limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung
  tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas
  kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja.

1
23

• Penumbuhan Populasi Industri, dengan menambah
  paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri
  berskala besar dan sedang dimana 50 tumbuh di
  luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar
  20 ribu unit usaha, dengan strategi meliputi
• Mendorong investasi untuk industri pengolah
  sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun
  hasil pertambangan (hilirisasi),
• Mendorong investasi untuk industri penghasil
  barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang
  utamanya industri padat tenaga kerja,
• Mendorong investasi untuk industri penghasil
  bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan
  sub-assembly (pendalaman struktur),
• Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi
  global, dan
• Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) agar
  dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri
  pemegang merek (Original Equipment Manufacturer,
  OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis
  penumbuhan populasi industri besar dan sedang.

2
24

• Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai
  Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) dengan
  strategi meliputi
• Peningkatan efisiensi teknis, melalui
• Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri
• Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga
  kerja
• Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri
  (economic of scope)
• Peningkatan penguasaan IPTEK / inovasi,
• Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan
  pengembangan produk baru (new product
  development) oleh industri domestik, Pembangunan
  faktor input (peningkatan kualitas SDM industri
  dan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau),
  dan
• Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan
  daya saing dan produktivitas diutamakan industri
  (1) strategis (2) maritim dan (3) padat tenaga
  kerja

3
25
(No Transcript)
26
UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 10

• Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan
  Industri Provinsi.
• Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu
  kepada Rencana Induk Pembangunan Industri
  Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
• Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun
  dengan paling sedikit memperhatikan
• potensi sumber daya Industri daerah
• Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau
  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan
• keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan
  pembangunan Industri di kabupaten/kota serta
  kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung
  lingkungan.
• Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan
  dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah
  dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan
  ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 11

• Setiap bupati/walikota menyusun Rencana
  Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
• Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  disusun dengan mengacu pada Rencana Induk
  Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan
  Industri Nasional.
• Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  disusun dengan paling sedikit memperhatikan
• potensi sumber daya Industri daerah
• Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana
  Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan
• keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan
  sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
• Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan
  ketentuan peraturan perundang-undangan.

27
Bagian Provinsi Kabupaten / Kota
I Pendahuluan Pendahuluan
II Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah
III Sasaran dan Rencana Strategis Pembangunan Industri di Daerah Potensi Pembangunan Industri Daerah
IV Program Aksi Pembangunan Industri di Daerah Kawasan Peruntukan Industri
V Sasaran dan Rencana Strategis Pembangunan Industri di Daerah
VI Program Aksi Pembangunan Industri di Daerah
28

• Pendahuluan berisi kondisi saat ini yang mencakup
  
• Gambaran umum (demografi ekonomi),
• Industri (jumlah, jenis, trend),
• Sentra dan kawasan,
• Infrastruktur pendukung
• Visi dan misi pembangunan industri merupakan
  bagian dari visi dan misi pembangunan daerah
  yang tidak bertentangan dengan Rencana
  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
  Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
  (RIPIN) Kebijakan Industri Nasional (KIN)
• Sasaran dan rencana strategis pembangunan
  industri mencakup pemetaan potensi industri
  berdasarkan sasaran industri KIN, RPJMN dan aspek
  lain (globalisasi). Untuk Rencana provinsi,
  rencana pembangunan industri atau kawasan
  industri yang bersifat lintas kabupaten/kota.
• Program aksi pembangunan industri mencakup
  penumbuhan, penguatan dan fasilitasi serta
  penyiapan infrastruktur industri (hard dan soft)
• Potensi pembangunan industri daerah mencakup
• Potensi Sumber Daya Alam data eksisting, yang
  telah dimanfaatkan dan yang belum dimanfaatkan
• Potensi Sumber Daya Manusia kondisi saat ini dan
  proyeksi di masa depan (5 tahun)
• Kawasan Peruntukan Industri mencakup penetapan
  daerah dalam konteks perwilayahan industri RTRW,
  penugasan RIPIN KIN, dan aspek lain (frontier,
  kemaritiman)

29
(No Transcript)
30
Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

• Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Agro
  sebesar Rp 500 juta melalui Fasilitasi dan
  Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan di
  Provinsi Sumatera Utara
• Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil
  dan Menengah sebesar Rp 4,1 Milyar
• Fasilitasi Pengembangan Produk IKM melalui
• Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan
  Untuk Makanan Ringan di Kab. Asahan
• Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Produk
  Alsintan Bagi IKM Pande Besi di Kab.Labura
• Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Produk
  Pengolahan Rotan di Kabupaten Tapanuli Selatan
• Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Sulaman
  dan Bordir di Kota Binjai
• Pelatihan Teknis Produksi Nugget dan Abon Ikan di
  Kota Sibolga

31
(Lanjutan)

• Fasilitasi Pengembangan Kemampuan Sentra melalui
  
• Pelatihan Peningkatan Desain Dan Diversifikasi
  Produk Fashion dari Tenun Ulos di Kab. Samosir
• Pelatihan Teknis Desain dan Diversifikasi Produk
  Tenun dan Songket di Kab. Langka
• Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Industri
  melalui
• Penumbuhan WUB Melalui Pelatihan Teknis Pembuatan
  Selai dan Jelly dari Bahan Baku Jeruk di Kab.
  Karo
• Penumbuhan WUB Melalui Pelatihan Teknis Produksi
  Gula Semut di Kab. Tapanuli Tengah
• Penumbuhan WUB Melalui Pelatihan Teknis Produksi
  Nugget dan Abon IKan di Kota Tanjung Balai

32
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri di
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

1. Fasilitasi Penambahan Sarana dan Prasarana Pusat
   Inovasi KEK Sei Mangkei sebesar Rp.
   2.000.000.000,-
2. Operasional Pusat Inovasi KEK Sei Mangke Dalam
   Rangka Pengembangan Inovasi Industri Berbasis
   Kelapa Sawit dan Turunannya sebesar Rp.
   2.500.000.000,-
3. Pelatihan ISO 14001 ke Industri karet di Sumatera
   Utara sebesar Rp. 221.692.000 ,-
4. Promosi investasi produk hilir kelapa sawit
   (IHKS) untuk pengembangan klaster oleochemical
   di Sumatera Utara, Riau, Kalimatan Timur,
   Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua
   sebesar Rp. 1.141.300.000,-
5. Penguatan Kelembagaan Klaster IKM Fashion di
   (Sumatera Utara, Kalimantan Barat) sebesar Rp.
   233.160.000,-
6. Pelatihan Teknis Produksi Produk Spa berbasis
   Minyak Atsiri di Medan sebesar Rp. 215.214.000 ,-
7. Fasilitasi Sarana Produksi IKM Pakan Ternak di
   Tanah Karo sebesar Rp. 215.214.000,-

33
Terima Kasih
34
PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA
KAWASAN INDUSTRI
35
RENCANA PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR
PULAU JAWA
36
SENTRA IKM (SIKIM)

• Dalam periode 2015-2019, pemerintah
  memprioritaskan pembangunan 22 Sentra IKM baru di
  luar Pulau Jawa (Papua 3 sentra, Maluku 2 Sentra,
  Nusa Tenggara 4 Sentra, Sulawesi 2 Sentra,
  Kalimantan 5 Sentra dan Sumatera 6 Sentra).
• Dari 22 SIKIM yang akan dibangun telah ditetapkan
  lokasinya sebanyak 4 SIKIM yaitu
• Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan)
• Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)
• Kota Pontianak (Kalimantan Barat)
• Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara)