AGRIBISNIS BERBASIS SAPI POTONG DAN PERAH DI INDONESIA

1
AGRIBISNIS BERBASIS SAPI POTONG DAN PERAH DI
INDONESIA
2
AGRIBISNIS SAPI POTONG
3
Pokok bahasan

• Latar belakang agribisnis sapi potong
• Bisnis sapi potong sebagai suatu sistem
  agribisnis
• Kinerja agribisnis sapi potong di Indonesia
• Strategi pengembangan agribisnis sapi potong
• Bisnis sapi potong menghadapi globalisasi dan
  perubahan pasar

4
Latar belakang agribisnis sapi potong

• Pengembangan agribisnis sapi potong di Indonesia
  masih sangat minim
• Penyediaan daging sapi di Indonesia masih
  dipenuhi oleh peternak rakyat skala kecil, hanya
  sebagai usaha sambilan.
• Investasi swasta baru muncul pada tahun 1990 pada
  usaha penggemukan (fattening) dan perdagangan
  sapi
• Rendahnya efisiensi reproduksi, menyebabkan
  pertumbuhan populasi sapi potong di Indonesia
  rendah.

5
Sistem agribisnis sapi potong
6
Sistem agribisnis sapi potong
7
Subsistem agribisnis hulu (Input)

• Pasokan pakan
• Berkembangnya kawasan peternakan sapi potong ?
  pola pemeliharaan semakin intensif
• Peningkatan kebutuhan pakan, kuantitas, kualitas
  dan kontinuitas
• Peningkatan lahan pangonan, penggembalaan, daerah
  aliran sungai, perkebunan, kehutanan
• Teknologi pengawetan hijauan, hay, silage,
  fermentasi dll.
• Diseminasi inovasi melalui pendekatan
  tekno-sosio-ekonomi ? rekayasa social
• Pasokan Sapi
• Ketergantungan impor sapi dan daging
• Perlu upaya pembibitan di Indonesia
• Pertumbuhan pembibitan harus lbh besar dr
  pertumbuhan pemotongan
• Pencegahan penjualan betina keturunan IB
• Pasokan bibit hasil IB

8
Subsistem agribisnis hulu (Input)

• Straw semen
• Penyebaran melalui dinas peternakan
• Untuk lokasi terpencil/terisolir, kelancaran
  terhambat, pengaturan pengadaan tidak efektif
• Berkurangnya kemampuan pemerintah untuk, subsidi
  straw semen
•  
• Penyediaan obat-obatan
• Kebutuhan obat cacing dan vitamin
• Vaksin disediakan pemerintah

9
Subsistem agribisnis budidaya

• Peternak rakyat skala 2-5 ekor
• Semi intensif 5 10 ekor, Intensif gt 10 ekor
• Ekstensif /digembalakan ? perkawinan IB dan alam
  ? S/C rendah ? perlu pejantan unggul
• Program IB terprogam untuk mencegah inbreeding
• Pendapatan peternak rakyat rendah, tidak
  berorientasi komersil
• Masalah
• Produktivitas rendah CI tinggi, pubertas lambat,
  angka kematian pedet tinggi
• PBB relative rendah (0,2-0,4 kg/ekor/hari) ?
  bibit, pakan, penyakit, manajemen
• Insentif ekonomi rendah (negative) ? minat
  pembibitan jadi rendah
• Sumberdaya yang tersedia belum dimanfaatkan
  secara optimal

10
Subsistem agribisnis hilir (Pengolahan dan
Pemasaran)

• Tergantung preferensi konsumen
• Hampir 60 prod daging diserap industri
  pengalengan dan pengusaha baso
• Kulit diserap oleh industri tas dan sepatu
• Kelembagaan peternak ? produsen, bandar, pemotong
  (konsumen jagal)
• Pasar cenderung monopsoni atau oligopsoni
• Subsistem Pendukung
• Infrastruktur jalan
• Infrastruktur komunikasi
• Kapasitas kelembagaan (teknologi, modal posisi
  tawar di pasar)
• Kelembagaan kelompok ? inovasi teknologi
• Tingkat penerapan teknologi ? IB, pakan

11
Kinerja Agribisnis sapi potong di Indonesia

• Penyediaan daging sapi di sebagian besar
  disediakan oleh peternakan rakyat.
• Sampai saat ini masih sedikit sektor swasta yang
  investasi di bisnis ini, kecuali impor daging dan
  bakalan.
• Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan
  masih disediakan pemerintah (Pembibitan oleh BIB,
  RPH), belum ada swasta yang bergerak disini.
• Pemerintah dihadapkan dilematis antara
  kepentingan produsen dan konsumen (kalo
  membebaskan impor akan menguntungkan konsumen
  namun merugikan produsen/peternak, kalo membatasi
  impor maka akan menguntungkan peternak namun
  merugikan konsumen karena harga tidak bebas).

12
Strategi pengembangan agribisnis sapi potong di
Indonesia

• Untuk mempercepat pengembangan agribisnis sapi
  potong, tidak dapat mengandalkan peternak rakyat.
  Peran serta pengusaha swasta sangat diperlukan.
• Pengusaha dengan pola kemitraan dengan peternak
  rakyat
• Pada pola ini, usaha peternak rakyat diperbesar
  skala pemeliharaannya sehingga menjadi usaha
  pokok penghasil bakalan bahkan sampai
  penggemukan.
• Sementara usaha pemotongan, perdagangan daging
  sapi dan industri makanan ditangani oleh
  pengusaha.
• Pengusahaan dengan pola integrasi vertikal
• Pada pola ini, pengusaha mengembangkan suatu
  pembibitan (ranch) sebagai sumber bakalan, usaha
  penggemukan, pemotongan, perdagangan yang
  terintegrasi secara vertikal.

13
Bisnis sapi potong menghadapi globalisasi dan
perubahan pasar

• Berbagai kebijakan proteksi perdagangan seperti
  tarif, subsidi, kuota dan berbagai bentuk
  hambatan non tarif lainnya yang popular membatasi
  perdagangan internasional di masa lalu akan
  dihapus atau diminimumkan.
• Penghapusan bentuk-bentuk proteksi tersebut akan
  membawa perubahan pada pasar daging sapi
  internasional.
• Perubahan pasar daging sapi juga terjadi akibat
  perubahan fundamental dalam preferensi konsumen.
• Adanya perubahan gaya hidup serta makin
  terbatasnya waktu yang tersedia bagi ibu rumah
  tangga telah menyebabkan pergeseran permintaan
  bahan makanan dari yang siap untuk dimasak (ready
  to cook) kepada yang siap untuk dikonsumsi (ready
  to eat).
• AKibatnya makin marak konsumen industri makanan
  cepat saji seperti Pizza hut, McDonalds,
  Hoka-hoka Bento, Wendys

14
Bisnis sapi potong menghadapi globalisasi dan
perubahan pasar

• Perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam
  jangka pendek
• Pasar daging sapi dan produknya akan terbuka di
  setiap negara dan dapat dimasuki dengan mudah
  oleh setiap negara tanpa hambatan berarti.
• Konsumsi daging sapi negara importir akan
  meningkat, karena konsumsi daging yang masih
  rendah perkapita/tahun. Hal ini karena
  peningkatan daya belinya. Diperkirakan negara
  Asia Timur dan Tenggara.
• Dalam jangka panjang
• Peningkatan permintaan daging sapi menyebabkan
  peningkatan harga.
• Peningkatan ini akan menyebabkan peluang bisnis
  baru bagi negara-negara yang memiliki potensi
  untuk pengembangan sapi potong seperti
  Indonesia, China.

15
AGRIBISNIS SAPI PERAH
16
Pokok Bahasan

• Latar belakang agribisnis sapi perah
• Agribisnis sapi perah di Indonesia
• Sistem agribisnis sapi perah
• Pola pengembangan agribisnis sapi perah
• Potensi dan lokasi pengembangan agribisnis sapi
  perah
• Bisnis sapi perah menghadapi globalisasi dan
  perubahan pasar

17
Latar belakang agribisnis sapi perah

• Peternakan sapi perah di Indonesia sejak abad ke
  19 oleh Belanda
• Pada jaman penjajahan Jepang terbengkalai dan
  akhirnya dipelihara oleh rakyat
• Pada tahun 1949 tumbuh organisasi yang membina
  peternak yaitu Gabungan Petani Peternak Sapi
  Perah Pengalengan (GAPPSIP).
• Sekarang dalam wadah Gabungan Koperasi Susu
  Indonesia (GKSI)
• Kondisi persusuan 2009 terjdi penurunan harga
  susu mulai awal 2009 (Rp.500 -600/lt)

18
Agribisnis sapi perah di Indonesia

• Produksi susu segar (90) dihasilkan oleh usaha
  rakyat (2 3 ekor/peternak) dan umumnya menjalin
  kerjasama kemitraan dalam bentuk koperasi susu
• Bahan baku susu 70 lebih masih mengandalkan
  impor
• Jumlah 90.000 peternak dan menyerap tenaga kerja
  cukup besar di atas 250.000 jiwa, sewajarnya
  bila pemerintah melindungi peternak sapi perah.
• Dukungan pemerintah dalam agribisnis persusuan
• (1) gerakan minum susu mulai tahun 1970-an
• (2) gerakan Koperasi Susu dalam wadah GKSI th
  1979
• (3) memberi kesempatan investasi industri
  pengolahan susu dan tahun 1979 tercatat 7 pabrik
  besar yang mengolah susu segar.

19
Agribisnis sapi perah di Indonesia

• Titik awal perkembangan pemasaran susu dimulai
  dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama tiga
  menteri tahun 1982 yang sekaligus menjadi entry
  point dalam pengembangan koperasi persusuan di
  Indonesia. (mewajibkan semua Industri Pengolah
  Susu (IPS) untuk menyerap susu dari peternak
  rakyat).
• Perkembangan persusuan hanya 5/tahun.
• Lambatnya perkembangan ini akibat kurang
  mendukungnya kebijakan pemerintah yang berpihak
  pada petani. Yaitu dengan dicabutnya kebijakan
  wajib serap susu lokal oleh IPS membuat
  terjadinya kehancuran persusuan nasional akibat
  pemerintah menandatangi LOI dengan IMF,
  sehingga IPS bebas menggunakan bahan baku melalui
  impor susu (bea masuk bahan susu 0).

20
Agribisnis sapi perah di Indonesia

• Jika asumsi tahun 2010 populasi penduduk
  Indonesia mencapai 240 juta orang, laju
  pertumbuhan penduduk 1,5 per tahun serta laju
  pertumbuhan sapi perah 10 per tahun akan
  dihasilkan susu 750.000800.000 ton per tahun
• total konsumsi susu tahun 2010 akan mencapai
  2.400.000 ton per tahun
• untuk mencapai Indonesia Kolam Susu harus
  diproduksi bibit sapi perah sebanyak 100 ribu
  ekor, sehingga diperoleh angka ideal populasi
  susu sapi perah sebanyak 500.000 600.000.
• Orang Indonesia, rata-rata mengkonsumsi susu
  hanya 4 kilogram/ perkapita/ tahun
• Target tingkat konsumsi susu mencapai 12,5
  kg/tahun, atau setara konsumsi gizi 1,0 gram per
  kapita/tahun.

21
Sistem agribisnis sapi perah
22
Pola pengembangan agribisnis sapi perah
23
Potensi pengembangan agribisnis perah di
Indonesia

• Produksi susu dalam negeri hanya mampu memasok
  30 dari kebutuhan susu nasional (masyarakat dan
  Industri Pengolahan Susu), sedangkan sisanya 70
  diimpor dari luar negeri (net importir).
• Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan
  peningkatan pendapatan masyarakat, perkembangan
  konsumsi susu pada periode yang sama mengalami
  peningkatan sebesar 48,09
• Dilaksanakan kesepakatan bersama antara IPS
  dengan Gabungan Kopersi Susu Indonesia (GKSI)
  tahun 1988 tentang Pengembangan Usaha Persusuan
  Nasional yang intinya pihak IPS dan pihak GKSI

24
Lokasi potensial pengembangan sapi perah

• Lokasi yang potensial untuk pengembangan usaha
  sapi perah yaitu
• Provinsi Sumatera Utara (Tapanuli Utara dan
  Karo), Sumatera Barat (Padang Panjang), Bengkulu
  (Rejang Lebong), Jambi (kodya Jambi), Sumatera
  Selatan (Muara Enim), Lampung (Tanggamus, Lampung
  Barat),
• Jawa Barat (Bandung, Garut, Kuningan, Bogor,
  Sumedang, Majalengka, Cianjur, Sukabumi), Jawa
  Tengah (Boyolali, Semarang, Salatiga, Klaten,
  Ungaran, Banyumas, Wonosobo, Surakarta),
  Yogyakarta (Sleman).
• Kalimantan Selatan (Banjar), Kalimantan Timur (
  Kutai)
• Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat).

25
Agribisnis sapi perah menghadapi globalisasi dan
perubahan pasar

• Adanya pengesahan Agreement Establishment The
  World Trade Organization (WTO), maka Indonesia
  harus mengikuti semua bentuk perdagangan dunia
  menuju pasar global, sesuai dengan tahapan waktu
  yang telah ditentukan.
• Dengan terbentuknya WTO, maka di satu sisi segala
  bentuk hambatan dalam perdagangan internasional
  dihapuskan, sedangkan di sisi lain muncul
  upaya-upaya proteksionisme oleh negara-negara
  anggota WTO yang masih menginginkan perlindungan
  tertentu bagi ekonomi nasionalnya dengan
  menerapkan pengaturan yang ketat terhadap
  perdagangannya.
• Persetujuan di bidang pertanian-WTO meliputi
  empat aspek pokok, yaitu
• 1) ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah
  akses pasar, 2) subsidi ekspor, dan 3) subsidi
  domestik serta 4) ketentuan masalah kebijaksanaan
  Sanitary and Phytosanitary (Perlindungan Terhadap
  Kesehatan atau Kehidupan Manusia, Hewan, dan
  Tumbuh-tumbuhan menurut Hukum WTO) .