IT Governance Nasional: Urgensi

1
IT Governance NasionalUrgensi Kerangka
Konstruksi
Pertemuan Dewan TIK Nasional, 8 Januari 2007
Dr. Suhono Harso Supangkat, Dr, Jaka Sembiring,
Basuki Rahmad, MT, CISA, CISM Sekolah Teknik
Elektro dan Informatika Institut Teknologi
Bandung
2
Outline

• Beberapa studi kasus yang memperlihatkan lemahnya
  tata kelola TI
• Beberapa pengertian dasar tentang IT Governance
• Beberapa Framework Standar yang ada saat ini
• Mengapa kita membutuhkan model IT Governance
  tersendiri?
• Kerangka model IT Governance nasional

3
Studi kasus yang memperlihatkan lemahnya IT
Governance, terutama pada sektor pengembangan dan
operasional E-Government

• Kota A pada tahun 2001 akhir mengembangkan Master
  Plan E-Government yang mencakup identifikasi
  arsitektur TI, organisasi dan portofolio proyek
  TI sampai dengan 2005
• Master Plan yang disusun tidak pernah
  diratifikasi oleh semua unit kerja yang ada,
  sehingga setiap tahun masih ada proyek
  pengembangan sistem TI di banyak unit kerja
  dengan nama yang disamarkan sedemikian rupa
• Tahun 2002 2005 dieksekusi proyek-proyek TI
  yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Master Plan,
  karena komitmen anggaran yang tidak pasti atas
  portofolio yang direncanakan
• Di lain pihak, KPDE melaksanakan beberapa proyek
  seperti multimedia room dan dokomuntasi
  multimedia yang nilai berlipat kali dibandingkan
  anggaran E-Government
• Akhir 2004 diadakan review yang memperlihatkan
  investasi selama 3 tahun terakhir tidak
  memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan
  kualitas layanan publik dan bisnis

• Analisa ketidakoptimalan E-Government
• Master Plan tidak mempunyai kekuatan formal,
  sekedar kajian yang pernah disusun oleh KPDE,
  sehingga posisi strategis E-Government tidak
  pernah terealisasi secara optimal tidak merasa
  wajib diikuti oleh unit-unit kerja seluruhnya
• Organisasi pengambilan keputusan tidak cukup kuat
  memastikan integrasi arsitektur, pengelolaan
  portofolio proyek TI dan eksekusi proyek-proyek
  TI tahunan
• Lemahnya koordinasi KPDE dan unit-unit kerja lain
  dalam perencanaan tahunan proyek TI

4
Studi kasus yang memperlihatkan lemahnya IT
Governance, terutama pada sektor pengembangan dan
operasional E-Government
Pengembangan Implementasi SIN (Single Identity
Number)
2
Analisa Singkat

• Sebagai salah satu flagship utama nasional, pola
  perencanaan yang masih belum terintegrasi
  sepenuhnya sangat berpotensi menciptakan
  inefisiensi investasi dan ketidakoptimalan desain
  sistem solusi
• Kehadiran Dewan TIK Nasional di akhir tahun 2006
  idealnya bisa jadi clearing house bagi semua
  instansi yang berkepentingan, untuk menjamin
  output akhir yang paling optimal bagi kepentingan
  publik

5
Beberapa pengertian dasar IT Governance

• IT Governance is the responsibility of the Board
  of Directors and executive management, it is an
  integral part of enterprise governance and
  consist of the leadership and organizational
  structures and processes that ensure that the
  organizations IT sustains and extends the
  organizations strategy and objectives. (IT
  Governance Institute, 2001)
• Specifying the decision rights and accountability
  framework to encourage desirable behaviour in
  using IT. (Peter Weill Jeanne W Ross MIT,
  2004)
• The system by which the current and future use of
  ICT is directed and controlled. It involves
  evaluating and directing the plans for the use of
  ICT to support the organization and monitoring
  this use to achieve plans. It includes the
  strategy and policies for using ICT within an
  organization. (Australian Standard on Corporate
  Governance of ICT, 2005)

6
Pengertian dasar IT Governance
IT Governance memberikan kerangka hubungan kepada
semua pihak, menjawab ketujuh pertanyaan utama
berikut ini
7
Framework Standar Saat Ini
8
Mengapa Indonesia membutuhkan model IT Governance
tersendiri?
Tetap Berbasis Best Practices
Sesuai Konteks Bisnis Resiko
IT Governance Indonesia
9
Kerangka Konseptual Model IT Governance Indonesia
Model konseptual IT Governance ini berbasis pada
struktur, kultur dan strategi organisasi. Model
ini mencakup 3 hal struktur tata kelola (the WHO
of IT Governance), proses tata kelola (the HOW of
IT Governance), dan pengukuran kinerja tata
kelola.
10
Kerangka Model Struktur Tata Kelola
Struktur tata kelola terkait dengan mekanisme
organisasi untuk memastikan proses tata kelola
dapat berjalan. Struktur tata kelola mencakup
model organisasi dan model dinamika pengambilan
keputusan.
Model organisasi ini mengatur bagaimana hubungan
organisasi Dewan TIK Nasional, pengelola TI di
unit-unit pemerintahan tingkat pusat, propinsi
dan kabupaten/kota termasuk juga komite-komite
lain yang perlu dibentuk jika diperlukan. Model
seperti apa yang dipilih centralized, federated,
distributed?
11
Kerangka Model Struktur Tata Kelola
2
Model DInamika Pengambilan Keputusan
Model dinamika pengambilan keputusan
mengilustrasikan bagaimana peran-peran dalam
organisasi berperan serta mengambil
keputusan-keputusan utama TI.
(Model ini mengadopsi hasil riset Weill Ross
CISR MIT)
12
Kerangka Model Struktur Tata Kelola
2
Model DInamika Pengambilan Keputusan Domain
Keputusan Utama TI
IT services management (services definition,
pricing and control)
IT architecture Review Approval
Business sector IT requirements
IT project portfolio management
IT principles management
IT architecture Exceptions
Business IT harmonization needs
Budget / investment release
Service Delivery Management
IT architecture Vitality
IT architecture Communication
Technology portfolio management
IT architecture EvaluationSelection
13
Kerangka Model Proses Tata Kelola
Proses tata kelola ditetapkan untuk memastikan
1 kesahihan informasi dalam persiapan dan
pengambilan keputusan 2 integritas pelaksanaan
keputusan.
Penentuan proses-proses tata kelola utama
dilakukan melalui kajian analisa kebutuhan dan
resiko sesuai dengan konteks bisnis organisasi
14
Kerangka Model Proses Tata Kelola
Contoh proses tata kelola berikut ini memberikan
ilustrasi hubungan antara proses manajemen
portofolio dengan proses perencanaan tahunan
sebagai bagian dari proses penganggaran dan
investasi.
15
Kerangka Model Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja akan memberikan feedback
mengenai profil kontribusi TI atas bisnis dan
tingkat keberhasilan-kegagalan proyek.
Implementasi IT BSC sebagai mekanisme pengukuran
kinerja akan memberikan perspektif konteks bisnis
yang kuat atas implementasi TI. Ukuran-ukuran
untuk konteks pemerintahan perlu didefinisikan
secara khusus, karena orientasi utamanya kepada
public service.
16
Kerangka Model Pengukuran Kinerja
Setiap pelaksanaan proyek harus selalu dinilai
kinerjanya melalui ketiga fokus analisa di atas,
untuk memastikan bahwa proyek-proyek TI
memberikan kontribusi positif atas bisnis
organisasi.
17
Terima Kasih