Sistem Pemerintahan

1
Sistem Pemerintahan

• Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua
  klasifikasi besar, yaitu
• 1. sistem pemerintahan presidensial2. sistem
  pemerintahan parlementer.

2

• Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan
  parlementer didasarkan pada hubungan antara
  kekuasaan eksekutif dan legislatif.
• Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila
  badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan
  eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan
  legislatif. (Contoh Negara Kerajaan Inggris,
  Belanda, India, Australia, Malaysia)
• Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila
  badan eksekutif berada di luar pengawasan
  langsung badan legislatif. (Contoh Negara AS,
  Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia)

3
Sistem Pemerintahan di Indonesia

• Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD
  1945 sebelum Diamandemen.
• Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD
  1945 sesudah Diamandemen

4
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD
1945 sebelum Diamandemen.

• Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan
  UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem
  pemerintahan. Yaitu

5

1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum
   (rechtsstaat)
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara
   yang tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan
   tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

6

• Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem
  pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut
  sistem pemerintahan presidensial.
• Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde
  Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto.

7

• Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini
  adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada
  lembaga kepresidenan.

8
Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan
presiden berdasar UUD 1945 adalah sebagai berikut

1. Pemegang kekuasaan eksekutif.
2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.
3. Pemegang kekuasaan sebagai kepala Negara.
4. Panglima tertinggi dalam kemiliteran.
5. Berhak mengangkat melantik para anggota MPR
   dari utusan daerah atau golongan.
6. Berhak mengangkat para menteri dan pejabat
   Negara.
7. Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan
   perjanjian dengan Negara lain.
8. Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari
   Negara lain.
9. Berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain
   lain tanda kehormatan.
10. Berhak memberi grasi, amnesty, abolisi, dan
    rehabilitasi

9

• Grasi pengurangan pidana (stafverminderend)
• Amnesti tindakan hukum yang mengembalikan status
  tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan
  bersalah secara hukum sebelumnya.
• Abolisi keputusan menghentikan pengusutan dan
  pemeriksaan perkara
• Rehabilitasi memulihkan nama baik warganegara
  yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukuman
  yang kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut
  ternyata oleh satu dan lain hal terbukti keliru.

10
Dampak negative yang terjadi dari sistem
pemerintahan yang bersifat presidensial

1. Terjadi pemusatan kekuasaan Negara pada satu
   lembaga, yaitu presiden.
2. Peran pengawasan perwakilan DPR semakin lemah.
3. Pejabat pejabat Negara yang diangkat cenderung
   dimanfaat untuk loyal dan mendukung kelangsungan
   kekuasaan presiden.
4. Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan
   orang orang yang dekat presiden.
5. Menciptakan perilaku KKN.
6. Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap
   Negara.
7. Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk
   pada presiden

11
Dampak positif yang terjadi dari sistem
pemerintahan yang bersifat presidensial

1. Presiden dapat mengendalikan seluruh
   penyelenggaraan pemerintahan.
2. Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang
   kompak dan solid.
3. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah
   jatuh atau berganti.
4. Konflik dan pertentangan antar pejabat Negara
   dapat dihindari.

12
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD
1945 setelah Diamandemen (1999 2002)

• Pokok pokok sistem pemerintahan ini adalah
  sebagai berikut
• Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi
  yang luas
• Bentuk pemerintahan adalah Republik.
• MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
• Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala
  pemerintahan.
• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan
  bertanggung jawab kepada presiden.
• Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR
  dan DPD.
• Kekuasaan Legislatif lebih dominan
• Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh
  rakyat
• Presiden tidak dapat membubarkan DPR

13

• Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih
  menganut sitem presidensial Tapi dalam praktiknya
  banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan
  Parlementer.
• terbukti dengan presiden sebagai kepala Negara
  dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di
  luar pengawasan langsung DPR dan tidak
  bertanggung jawab terhadap parlemen.

14
Beberapa variasi dari sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia

1. Presiden sewaktu waktu dapat diberhentikan MPR
   atas usul dan pertimbangan dari DPR.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu
   pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu
   perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam
   hal membentuk undang undang dan hak budget
   (anggaran).

15
perubahan perubahan baru dalam sistem
pemerintahan Indonesia

• Pemilihan presiden secara langsung
• sistem bikameral
• MPR bukan lembaga tertinggi lagi
• pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada
  parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi
  anggaran.

16
Sistem Pemerintahan Parlementer

• ciri- ciri
• Badan legislative atau parlemen adalah satu
  satunya badan yang anggotanya dipilih oleh rakyat
  melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki
  kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan
  lembaga legislatif.
• Anggota parlemen terdiri atas orang- orang dari
  partai politik aygn memenangkan pemilihan umum.
  Partai politik yang menang dalam pemilihan umum
  memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan
  memiliki kekuasaan besar di parlemen.
• Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri
  dan perdana meteri sebagai pemimpin kabinet.
  Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk
  melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam system
  ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana
  meteri sebagai kepala pemerintahan.

17

• 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan
  dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan
  mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa
  sewaktu- waktu perlemen dapat menjatuhkan cabinet
  jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi
  tidak percaya kepada kabinet.
• 5. Kepala Negara tidak sekaligus sebagai kepala
  pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana
  menteri, sedangkan kepala negara adalah
  presiden/sultan/raja
• 6. Sebagai imbangan, parlemen dapat menjatuhkan
  kabinet. Kepala Negara dapat membubarkan
  parlemen. Dengan demikian, presiden/ raja atas
  saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen.
  Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk
  memebentuk parlemen baru.

18
kelebihan dan kelemahan

• Kelebihan
• Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat
  karena terjadi menyesuaian pendapat antara
  eksekutif dan legislative. Hal ini disebabkan
  kekuasaan eksekutif dn legislative berada pada
  satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan
  pelaksanaan kebijakan public jelas.
• Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen
  terhadap cabinet sehingga cabinet menjadi berhati
  hati dalam menjalankan pemerintahan.

19
Kekurangan

• Kedudukan badan eksekutif/ cabinet sangat
  tergantung pada mayoritas dukunga parlemen
  sehingga sewaktu- waktu cabinet dapat dijatuhkan
  oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau
  cabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai
  dengn masa jabatannya karena sewaktu- waktu
  cabinet dapat bubar.
• Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu
  terjadi apabila para anggota cabinet adalah
  anggota parlemen dan berasal dari partai
  mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di
  parlemen dan partai, anggota cabinet dapat
  menguasai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-
  jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi
  anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal
  penting untuk menjadi menteri atau jabatan
  eksekutif lainnya.

20
Tugas

• 1. Sebut dan jelaskan Bentuk-bentuk pemerintahan
• 2. Sebut dan jelaskan Sistem-sistem Pemerintahan
• 3. Jelaskan keterkaitan antara bentuk-bentuk
  pemerintahan dan sistem pemerintahan
• 4. Berikan pendapat anda mengenai masalah Monarki
  di jogjakarta yang dianggap tidak sesuai dengan
  sistem demokrasi indonesia (menurut presiden SBY)