SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

1
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KEBIJAKAN TENTANG
PERAN PEKERJAAN SOSIAL

• MATA KULIAH PEKSOS MEDIS

2
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

• Menurut Dubois Miley (2005 317)
• Sistem pelayanan kesehatan merupakan jaringan
  pelayanan interdisipliner, komprehensif, dan
  kompleks, terdiri dari aktivitas diagnosis,
  treatmen, rehabilitasi, pemeliharaan kesehatan
  dan pencegahan untuk masyarakat pada seluruh
  kelompok umur dan dalam berbagai keadaan.
• Berbagai sistem pelayanan kesehatan meliputi
  pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit-rumah
  sakit, klinik-klinik medikal, organisasi-organisas
  i pemeliharaan kesehatan, lembaga kesehatan
  rumah, perawatan dalam rumah, klinik-klinik
  kesehatan mental, dan pelayanan-pelayanan
  rehabilitasi.
• Pekerja sosial bekerja dalam berbagai sistem
  pelayanan kesehatan.

3
LANJUTAN SITEM PELYANAN

• Menurut Zastrow (1982 319 322)
• Pelayanan kesehatan diorganisasi dalam komponen
• Praktek dokter sendiri, kurang disupervisi, hanya
  bertanggungjawab kepada pasien, relatif
  terisolasi.
• Setting pelayanan rawat jalan berkelompok,
  seperti balai-balai pengobatan atau klinik-klinik
  khusus (seperti klinik ginjal, balai pengobatan
  gigi) atau yang diselenggarakan di perguruan
  tinggi atau sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik, di
  perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja
  lain.
• Setting Rumah sakit
• Perawatan dalam rumah

4

• Pelayanan kesehatan masyarakat yang diorganisir
  dalam berbagai tingkatan lokal, regional, oleh
  pemerintah pusat atau nasional, dan
  internasional.
• Umumnya pelayanan kesehatan masyarakat
  disediakan melalui program-program kesehatan
  secara lokal, lebih fokus pada promotif dan
  pencegahan atau upaya perubahan masyarakat dalam
  mengatasi suatu masalah kesehatan, seperti
  memberantas penyakit menular.

5
LANJUTAN SITEM PELYANAN

• Menurut Johntson, M. (1988 7 - 18)
• Sistem kesehatan terbagi ke dalam subsitem
• Yang menitikberatkan pada pelayanan kuratif
• 2) Yang menitikberatkan pada pelayanan promotif
  dan
• preventif

6
Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia
7
Visi Pembangunan Kesehatan

• Gambaran keadaan masyarakat Indonesia di masa
  depan atau Visi yang ingin dicapai melalui
  pembangunan kesehatan dirumuskan dalam INDONESIA
  SEHAT 2010

8
Lanjutan

• Dalam Indonesia Sehat 2010, lingkungan yang
  diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya
  keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari
  polusi, tersedianya air bersih, sanitasi
  lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman
  yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan
  kesehatan serta terwujudnya kehidupan masyarakat
  yang saling tolong menolong dengan memelihara
  nilai-nilai budaya bangsa.

9
Lanjutan

• Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2010 yang
  diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk
  memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah
  resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari
  ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam
  gerakan kesehatan masyarakat

10
Lanjutan

• Kemampuan masyarakat yang diharapkan pada masa
  depan adalah yang mampu menjangkau pelayang
  kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan,
  baik yang bersifat ekonomi, maupun non ekonomi.
• Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksudkan
  disini adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan
  pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan
  sesuai dengan standar dan etika pelayanan
  profesi.

11
 Untuk mewujudkan INDONESIA SEHAT 2010, ada
empat misi pembangunan kesehatan

• Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan
  kesehatan
• Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup
  sehat
• Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan
  yang bermutu, merata dan terjangkau.
• Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu,
  keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya

12
Sistem Kesehatan Nasional

• Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan
  kesehatan, diperlukan dukungan Sistem Kesehatan
  Nasional yang tangguh.
• Di Indonesia, Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
  telah ditetapkan pada tahun 1982.
• SKN secara terus menerus mengalami perubahan
  sesuai dengan dinamika masyarakat

13
Pengertian SKN

• Suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya
  bangsa Indonesia secara terpadu dan saling
  mendukung guna menjami derajat kesehatan yang
  setinggi-tingginya sebagai perwujudan
  kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam
  Pembukaan UUD 1945.
• Dari rumusan pengertian di atas, jelaslah SKN
  tidak hanya menghimpun upaya sektor kesehatan
  saja melainkan juga upaya dari berbagai sector
  lainnya termasuk masyarakat dan swasta.
  Sesungguhnyalah keberhasilan pembangunan
  kesehatan tidak ditentukan hanya oleh sektor
  kesehatan saja.

14
Tujuan SKN

• Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua
  potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun
  pemerintah secara sinergis, berhasil-guna dan
  berdaya-guna, sehingga tercapai derajat kesehatan
  masyarakat yang setinggi-tingginya.

15
Maksud dan Kegunaan Sistem Kesehatan Nasional

• Penyusunan SKN dimaksudkan untuk dapat
  dipergunakan sebagai landasan, arah dan pedoman
  penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh
  masyarakat, swasta maupun oleh pemerintah (pusat,
  provinsi, kabupaten/kota) serta pihak pihak
  terkait lainnya.

16
Indikator pencapaian SKN ditentukan oleh dua
determinan

• Pertama, status kesehatan yakni yang menunjuk
  pada tingkat kesehatan yang berhasil dicapai oleh
  SKN yang dihitung dengan menggunakan disability
  adjusted life expectancy (DALE).
• Kedua, tingkat ketanggapan (responsiveness)
  system kesehatan yakni yang menunjuk pada
  kemampuan SKN dalam memenuhi harapan masyarakat
  tentang bagaimana mereka ingin diperlakukan dalam
  memperoleh pelayanan kesehatan. Hasil yang
  diperoleh untuk indikator ini menempatkan
  Indonesia pada urutan ke 106 dari 191 negara
  anggota WHO yang dinilai.

17
Indikator kinerja SKN ditentukan oleh tiga
determinan

• Pertama, distribusi tingkat kesehatan di suatu
  negara ditinjau dari kematian Balita.
• Kedua, distribusi ketanggapan (responsiveness)
  sistem kesehatan ditinjau dari harapan
  masyarakat.
• Ketiga, distribusi pembiayaan kesehatan ditinjau
  dari penghasilan keluarga. Hasil yang diperoleh
  untuk indikator ini menempatkan Indonesia pada
  urutan ke 92 dari 191 negara anggota WHO yang
  dinilai

18
Prinsip-Prinsip SKN

• Perikemanusiaan
• Hak Asasi Manusia
• Adil dan Merata
• Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
• Kemitraan
• Pengutamaan dan Manfaat
• Tata kepemerintahan yang baik

19
SKN terdiri dari enam subsistem, yakni

• Subsistem Upaya Kesehatan
• (kuratif/rehabilitatif, promotif dan pencegahan)
• Subsistem Pembiayaan Kesehatan
• Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan
• Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan
• Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
• Subsistem Manajemen Kesehatan

20
Subsistem Upaya Kesehatan

• Subsistem kuratif (di Indonesia) meliputi
• 1) Praktek partikelir seorang dokter dan
  praktek dokter- dokter dalam klinik spesialis
  yang memiliki laboratorium, alat-alat rotgen dan
  sebagainya serta melakukan konsultasi bersama.
• 2) Perawatan kesehatan kelompok, seperti
  yayasan kesehatan, perawatan kesehatan atau
  pengobatan yang disediakan perusahaan, pabrik,
  instansi pemerintah, sekolah atau persatuan
  perburuhan.
• 3) Rumah sakit, klinik termasuk balai
  pengobatan dalam puskesmas dan lembaga-lembaga
  kesehatan besar.
• 4) Ahli-ahli farmasi.
• Pelayanan kuratif diselenggarakan oleh
  pemerintah maupun swasta.

21
Subsistem Upaya Kesehatan

• Subsistem promotif dan preventif (di Indonesia)
  
• Upaya promotif dan preventif yang dilakukan
  pemerintah antara lain
• 1) Program Kesehatan Masyarakat Desa, seperti
  latihan kader kesehatan, pembentukan dana
  sehat, penyuluhan kesehatan, penyediaan air
  bersih, peningkatan kesehatan lingkungan, taman
  gizi, pemanfaatan pekarangan, pemugaran rumah.
• 2) Upaya perbaikan gizi keluarga
• 3) Posyandu yang memberikan pelayanan
  keluarga berencana, gizi, kesehatan ibu dan
  anak, immunisasi.

22
Subsistem Upaya Kesehatan

• 4) Usaha promotif dan preventif yang
  diselenggarakan dalam pusat kesehatan masyarakat
  meliputi pemeliharaan kesehatan ibu dan anak,
  Keluarga Berencana, pencegahan dan
  penanggulangan bencana penyakit menular,
  penyuluhan kesehatan, kebersihan dan kesehatan
  lingkungan, usaha kesehatan sekolah, perawatan
  kesehatan jiwa.
• Usaha promotif dan preventif yang dilakukan rumah
  sakit melalui program kesehatan masyarakat.
• Pelayanan promotif dan preventif juga dilakukan
• oleh badan-badan swasta/organisasi masyarakat.

23
KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL

• Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No.
  YM 00.03.2.4.603 tentang Penerapan buku Pedoman
  Pelayanan Rehabilitasi Medik di
• Rumah Sakit
• tim rehabilitasi medik terdiri atas dokter,
  psikolog, fisioterapi, ortotik prostetik,
  okupasi terapis, terapis wicara, pekerja sosial
  medik dan perawat masing-masing dipimpin oleh
  seseorang kepala pelayanan sesuai dengan
  profesinya

24
KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL

• Kebutuhan tenaga pekerja sosial medik
• Klasifikasi RS
  
  Ideal Minimal
• Rumah Sakit Umum Kelas A 12
  3
• Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan 8
  4
• Rumah Sakit Umum Kelas B
• Non Pendidikan
  6 3
• Rumah Sakit Umum Kelas C
  3 1

25
KEBIJAKAN TENTANG PERAN PEKERJAAN SOSIAL

• Tugas pekerja sosial medik
• 1) Memantau keadaan sosial ekonomi pasien
  dengan cara wawancara dengan pasien, keluarga
  pasien, atau atasan pasien.
• 2) Memberikan bimbingan sosial kepada pasien
  dan keluarganya memberikan motivasi/dorongan
  moril, memberikan alternatif pemecahan masalah,
  mengurangi tekanan mental.
• 3) Mengadakan kunjungan rumah.
• 4) Membuat studi kasus bila diperlukan.

26
Lanjutan

• 5) Membuat laporan berkala.
• 6) Menyiapakan kelengkapan administrasi untuk
  klaim asuransi/bantuan jaminan kesehatan.
• 7) Bekerjasama dengan badan-badan sosial untuk
  memecahkan masalah yang dihadapi pasien dan
  keluarganya.
• 8) Menyiapkan rencana pemulangan pasien baik bagi
  pasien maupun lingkungan.
• 9) Menyiapkan tempat untuk latihan
  kerja/keterampilan bagi penderita yang disiapkan
  pulang.

27
PEKERJAAN SOSIAL DI RS JIWA

• Tenaga-tenaga pokok (baku) yang seharusnya ada di
  setiap unit Rehabilitasi Pasien mental adalah
  Psikiater/dokter, Psikolog, Perawat Psikiatri,
  Social Worker, Occupational Therapist
  (Okupasiterapis), Instruktur kerja, Pembantu
  Instruktur (Tukang), serta ahli lain yang dapat
  membantu kelancaran upaya rehabilitasi.
• Kebutuhan tenaga Social Worker
• minimal 1/unit
• optimal 1 50

28
PEKERJAAN SOSIAL DI RS JIWA

• Peran Social Worker
• Pekerja sosial berperan dalam melaksanakan
  resosialisasi dan memecahkan masalah-masalah
  sosial pada diri rehabilitan, keluarga dan
  masyarakat. Disamping itu hendaknya menjadi
  penghubung dan pelaksana dalam kerjasama lintas
  sektoral.

29
Kebijakan Kesehatan Level Internasional
30
Kebijakan Kesehatan Level Internasional

• Kesehatan bagi semua orang (health for all)
• Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia

31
Prinsip-Prinsip Deklarasi Kesehatan Dunia

• Kesempatan untuk mencapai taraf kesehatan dan
  kesejahteraan yang setinggi-tingginya merupakan
  hak asazi manusia yang mendasar, tanpa
  membeda-bedakan menurut ras, latar belakang
  etnis, agama, jenis kelamin, usia, kemampuan,
  orientasi seksual maupun golongan.
• Prinsip Pelayanan Kesehatan Primer yang terpadu
  dan universal, seperti yang digambarkan dalam
  Deklarasi Alma Ata tahun 1978, seharusnya menjadi
  dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan
  dengan kesehatan. Kini, kebutuhan akan pendekatan
  yang menyetarakan, partisipatif, dan lintas
  sektoral terhadap masalah kesehatan semakin
  meningkat.
• Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penting
  dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan,
  pendidikan dan pelayanan sosial lainnya dapat
  terjangkau oleh semua orang dan sesuai dengan
  kebutuhan mereka, bukan berdasarkan kemampuan
  mereka untuk membayar.

32
Lanjutan

• Partisipasi rakyat dan organisasi kemasyarakatan
  sangat penting dalam penyusunan, penerapan dan
  pengkajian ulang semua kebijakan dan program
  kesehatan dan sosial.
• Kesehatan terutama ditentukan oleh lingkungan
  sosial, ekonomi dan politik, dan seharusnya,
  bersama-sama dengan pembangunan yang
  berkesinambungan dan merata, menjadi prioritas
  utama dalam pengambilan kebijakan daerah, negara,
  maupun internasional.
• Untuk mengatasi krisis kesehatan dunia, kita
  perlu mengambil langkah-langkah pada setiap
  tingkatan perorangan, wilayah, nasional,
  regional dan global dan di setiap sektor.