PENGELUARAN NEGARA

1
PENGELUARAN NEGARA

• ENDRI SANOPAKA, S.Sos
• STISIPOL RAJA HAJI

2
TEORI PENGELUARAN NEGARA

• Musgrave dan Rostow
• Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan
  tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara
• Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan
  pengeluaran negara yang besar untuk investasi
  pemerintah, utamanya untuk menyediakan
  infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan,
  pendidikan, dll
• Pada tahap menengah pembangunan ekonomi,
  investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan
  ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta
  sudah mulai berkembang
• Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi,
  pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya
  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
  misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan,
  jaminan sosial dsb.

3
TEORI PENGELUARAN NEGARA

• Wagner
• Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju,
  disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu
  negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat
  sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita
  negara tersebut.
• Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja
  terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari
  negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri
  dapat saja merembet ke industri lain yang saling
  terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah
  untuk mengatur hubungan antara masyarakat,
  industri, hukum, pendidikan, dll

4
TEORI PENGELUARAN NEGARA

• Peacock dan Wiseman
• Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran
  negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal
  itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih
  besar
• Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar
  pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila
  pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas
  toleransi masyarakat, ada kecenderungan
  masyarakat untuk menghindar dari kewajiban
  membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan
  pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak
  yang harus dibayar masyarakat
• Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya
  perekonomian suatu negara akan semakin berkembang
  pula penerimaan negara tersebut, walaupun
  pemerintah tidak menaikkan tarif pajak.
  Peningkatan penerimaan negara akan memicu
  peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

5
TEORI PENGELUARAN NEGARA

• Peacock dan Wiseman
• Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam
  keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran
  negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat
  pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak
  kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak
  dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang,
  dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala.
• Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja.
  Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya
  perang. Setelah perang selesai pemerintah harus
  membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh
  karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat
  semula walaupun perang sudah selesai.
• Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan
  turun dari tingkat pengeluaran negara saat
  perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat
  pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu
  pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih
  masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum
  perang

6
KEWAJIBAN NEGARA DAN KAITANNYA DENGAN
PENGELUARAN NEGARA

• Kewajiban negara dalam rangka menjaga
  kelangsungan kedaulatan negara (pemerintah) dan
  meningkatkan kemakmuran masyarakat, mencakup
• mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan
  keamanan negara
• menyediakan dan memelihara fasilitas untuk
  kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial,
  termasuk
• fakir miskin
• jompo
• yatim piatu
• masyarakat miskin
• pengangguran
• menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan
• menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan
• Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya,
  pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan
  melalui APBN/APBD, dan pada saatnya harus
  dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah

7
MACAM-MACAM PENGELUARAN NEGARA

• Menurut Organisasi
• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Propinsi
• Pemerintah Kabupaten/Kota
• Menurut Sifat
• Pengeluaran Investasi
• Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja
• Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat
• Pengeluaran Penghematan Masa Depat
• Pengeluaran Yang Tidak Produktif

8
PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT

• Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat
  dibedakan menjadi
• Pengeluaran untuk Belanja
• Belanja Pemerintah Pusat
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Pembayaran Bunga Utang
• Subsidi
• Belanja Hibah
• Bantuan Sosial
• Belanja Lain-lain
• Dana yang dialokasikan ke Daerah
• Dana Perimbangan
• Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

9
PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT

• Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat
  dibedakan menjadi
• Pengeluaran untuk Pembiayaan
• Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah
• Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
• Pembiayaan lain-lain

10
PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI

• Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan
  menjadi
• Pengeluaran untuk Belanja
• Belanja Operasi, yang terdiri dari
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan jasa
• Belanja Pemeliharaan
• Belanja perjalanan Dinas
• Belanja Pinjaman
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Operasi Lainnya
• Belanja Modal, terdiri dari
• Belanja Aset Tetap
• Belanja aset lain-lain
• Belanja tak tersangka

11
PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI

• Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan
  menjadi
• Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa,
  terdiri dari
• Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
• Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota
• Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
• Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
• Pembayaran Pokok Pinjaman
• Penyertaan modal pemerintah
• Belanja investasi Permanen
• Pemberian pinjaman jangka panjang

12
PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

• Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara
  dibedakan menjadi
• Pengeluaran untuk Belanja
• Belanja Operasi, yang terdiri dari
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan jasa
• Belanja Pemeliharaan
• Belanja perjalanan Dinas
• Belanja Pinjaman
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Operasi Lainnya
• Belanja Modal, terdiri dari
• Belanja Aset Tetap
• Belanja aset lain-lain
• Belanja tak tersangka

13
PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

• Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara
  dibedakan menjadi
• Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri
  dari
• Bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan
• Bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan
• Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan
• Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
• Pembayaran Pokok Pinjaman
• Penyertaan modal pemerintah
• Pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah
  Pusat/Kepala Daerah otonom Lainnya

14
JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARAMENURUT SIFATNYA

• PENGELUARAN INVESTASI
• Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah
  kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang
• Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan
  tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan
  kapasitas SDM, dll
• PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
• Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja,
  serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian
  masyarakat
• PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
• Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung
  terhadap kesejahteraan masyarakat, atau
  pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi
  bergembira
• Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat
  rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai,
  bantuan korban bencana, dll

15
JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARAMENURUT SIFATNYA

• PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN
• Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat
  langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat
  ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang
  lebih besar di masa yang akan datang
• Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan
  masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim,
  dll
• PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF
• Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara
  langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh
  pemerintah
• Misalnya pengeluaran untuk biaya perang

16
PENGELUARAN NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN

• Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya
  terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran
  negara, antara lain
• Sektor produksi
• Sektor distribusi
• Sektor konsumsi masyarakat
• Sektor keseimbangan perekonomian

17
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR
PRODUKSI

• Pengeluaran negara secara langsung atau tidak
  langsung berpengaruh terhadap sektor produksi
  barang dan jasa
• Dilihat secara agregat pengeluaran negara
  merupakan faktor produksi (money), melengkapi
  faktor-faktor produksi yang lain (man, machine,
  material, method, management)
• Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan
  jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap
  produksi barang dan jasa yang dibutuhkan
  pemerintah.
• Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan
  akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap
  perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan
  SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang
  berkualitas produksi akan meningkat.

18
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR
DISTRIBUSI

• Pengeluaran negara secara langsung atau tidak
  langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi
  barang dan jasa
• Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat
  menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat
  menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya
  subsidi listrik, pupuk, BBM, dll
• Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan
  SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat
  menikmati pendidikan yang lebih baik (paling
  tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan
  yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut
  dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang
  akan datang
• Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk
  keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan,
  barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat
  mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan
  yang lebih baik, sementara masyarakat kurang
  mampu tidak memperoleh kesempatan untuk
  meningkatkan tara hidupnya.

19
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR
KONSUMSI MASYARAKAT

• Pengeluaran negara secara langsung atau tidak
  langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi
  masyarakat atas barang dan jasa
• Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk
  subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang
  kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa,
  namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah
  mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak
  lagi
• Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan
  menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga
  BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap
  BBM turun

20
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN

• Untuk mencapai target-target peningkatan PDB,
  pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat
  pengeluaran negara.
• Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran
  negara yang tinggi (untuk sektor-sektor
  tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat
  employment (menuju full employment)
• Apabila target penerimaan tidak memadai untuk
  membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat
  membiayainya dengan pola defisit anggaran

21
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA

• Analisis kebijakan program pengeluaran negara
  diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan
  equity dari suatu kebijakan pengeluaran negara.
• Analisis kebijakan pengeluaran negara dapat
  dilakukan melalui 10 tahap kegiatan, mencakup
• perlunya program pengeluaran negara
• kegagalan pasar yang terjadi pada program
  pengeluaran negara
• alternatif-alternatif intervensi pemerintah
  melalui program pengeluaran negara
• rancangan feature khusus dari program pengeluaran
  negara
• respon sektor swasta
• konsekuensi efisiensi
• trade-off efisiensi-ekuiti
• sasaran kebijakan publik
• proses politik

22
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARAPERLUNYA
PROGRAM PENGELUARAN NEGARA

• Analisis kebijakan program pengeluaran negara
  dapat diawali dengan melakukan investigasi
  terhadap
• riwayat dari program tersebut, apa yang
  melatarbelakangi program tersebut
• lingkungan sekitar atau kondisi yang membentuk
  dan mempengaruhi program tersebut
• Siapa yang menjadi target dari program tersebut
• Kebutuhan apa yang ingin dicapai dari program
  tersebut

23
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARAPERLUNYA
PROGRAM PENGELUARAN NEGARA

• Sebagai contoh, program pengeluaran pemerintah
  dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pada
  tahun 2005
• Program tersebut dipicu kenaikan harga BBM di
  pasar internasional yang jauh melampaui prakiraan
  harga BBM yang ditetapkan pemerintah dalam APBN
  2005
• Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan subsidi BBM
  yang dikeluarkan pemerintah menjadi membengkak,
  sementara pengguna BBM, terutama premium ke atas,
  adalah masyarakat kelas menengah ke atas. Hanya
  sedikit masyarakat kelas bawah yang menikmati
  subsidi BBM
• Untuk mengurangi biaya subsidi BBM, pada 1
  Oktober 2005 pemerintah menaikkan harga BBM.
  Kenaikan BBM telah diprediksi akan memicu
  kenaikan harga barang-barang lain, termasuk
  barang kebutuhan pokok masyarakat.
• BLT dirancang untuk membantu masyarakat kelas
  bawah untuk memperkecil kesulitan hidup,
  berkaitan dengan kenaikan harga-harga barang

24
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA ANALISIS
KEGAGALAN PASAR

• Pada tahap ini perlu dicari jawaban atas
  pertanyaan apakah terjadi kegagalan pasar
  sehingga pemerintah perlu turun tangan dengan
  program pengeluaran tersebut?
• Dalam contoh kasus program BLT, telah terjadi
  kegagalan pasar di mana pasar tidak dapat
  mengendalikan harga BBM di pasar internasional.
• Kenaikan harga BBM di pasar internasional
  mengakibatkan perbedaan harga BBM dalam negeri
  dengan harga BBM di pasar internasional semakin
  besar, yang selanjutnya berdampak subsidi BBM
  yang harus dikeluarkan pemerintah semakin besar

25
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA ALTERNATIF
INTERVENSI PEMERINTAH

• Pemerintah perlu mencari alternatif-alternatif
  kebijakan untuk mengatasi kegagalan pasar yang
  ada, dengan memperhatikan dampak dari
  masing-masing alternatif
• Alternatif intervensi pemerintah dapat berupa
• Apabila diproduksi oleh pemerintah, alternatif
  kebijakan antara lain
• distribusi gratis
• distribusi dengan harga di bawah harga produksi
• distribusi dengan harga sama dengan harga
  produksi
• Apabila Produksi oleh swasta/private, alternatif
  kebijakan antara lain
• Subsidi pemerintah untuk produsen
• Subsidi pemerintah untuk konsumen
• Distribusi langsung dari pemerintah
• Aturan pemerintah

26
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA ALTERNATIF
INTERVENSI PEMERINTAH

• Dalam kasus program BLT, beberapa alternatif
  dapat ditempuh pemerintah
• Pemerintah tidak melakukan kebijakan apa-apa,
  harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan
• kenaikan harga BBM di pasar internasional akan
  menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk subsidi
  BBM membengkak
• tidak ada kenaikan harga BBM, serta harga
  barang-barang lainnya
• Kenaikan subsidi dinikmati masyarakat kelas
  menengah ke atas, sementara hanya sedikit dari
  masyarakat kelas bawah yang ikut menikmati
  subsidi BBM
• Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri,
  tanpa memberikan BLT kepada masyarakat miskin
• Pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM dapat
  ditekan
• Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga
  barang-barang lain
• Daya beli masyarakat akan berkurang, terutama
  masyarakat kelas bawah paling menderita dengan
  adanya kebijakan ini

27
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA ALTERNATIF
INTERVENSI PEMERINTAH

• Dalam kasus program BLT, beberapa alternatif
  dapat ditempuh pemerintah
• Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri,
  tanpa memberikan BLT kepada masyarakat miskin
• Pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM dapat
  ditekan
• Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga
  barang-barang lain
• Daya beli masyarakat akan berkurang, terutama
  masyarakat kelas bawah.
• Untuk mengurangi penderitaan masyarakat kelas
  bawah/miskin, pemerintah memberikan bantuan
  langsung tunai (BLT)

28
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA RANCANGAN
DENGAN FITURE KHUSUS

• Setelah dipilih satu alternatif intervensi
  pemerintah melalu program pengeluaran negara,
  perlu dilihat bagaimana rancangan rinci dari
  program yang dipilih
• Perlu ada keterbukaan dan efisiensi dalam
  rancangan program, tentang
• siapa yang menjadi target program?
• apa bentuk programnya?
• bagaimana program tersebut akan dilaksanakan?
• siapa yang bertanggungjawab melaksanakan program
  tersebut?
• dimana program tersebut akan dilaksanakan?
• kapan program tersebut akan dilaksanakan?

29
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA RANCANGAN
DENGAN FITURE KHUSUS

• Dalam kasus program BLT,
• yang menjadi target program adalah masyarakat
  miskin. Di sini perlu ada kejelasan
  kriteria-kriteria masyarakat miskin itu seperti
  apa
• bentuk programnya berupa pemberian uang tunai
  secara langsung
• program tersebut akan dilaksanakan dengan membuat
  kriteria tentang keluarga miskin,
  mengidentifikasi keluarga miskin, menghitung
  kebutuhan pengeluaran program, mendistribusikan
  uang tunai kepada keluarga miskin
• yang bertanggungjawab melaksanakan program
• penentuan kriteria keluarga miskin oleh Menko
  Ekuin, Bapenas, dan BPS
• identifikasi keluarga miskin oleh BPS
• pendistribusian keluarga miskin oleh kantor pos
• pendistribusian bantuan langsung tunai oleh
  kantor pos
• program BLT dilaksanakan segera setelah kenaikan
  BBM

30
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA RESPON
SEKTOR SWASTA

• Menilai respon sektor swasta terhadap kebijakan
  program pemerintah merupakan bagian yang sulit
  untuk dikerjakan
• Dalam sistem perekonomian campuran, pemerintah
  tidak dapat sepenuhnya mengatur perilaku
  masyarakat atas suatu kebijakan pemerintah
• Pihak swasta dapat saja merespon negatif terhadap
  kebijakan pemerintah. Dalam kasus BLT, banyak
  masyarakat yang berpendapat bahwa kebijakan
  pemerintah tidak mendidik masyarakat. Banyak
  masyarakat yang mengaku miskin dengan
  memanipulasi kondisi mereka sehingga sesuai
  dengan kriteria yang ditetapkan sebagai keluarga
  miskin
• Dalam menilai konsekuensi dari suatu program,
  perlu dilihat konsekuensi jangka pendek dan
  jangka panjang. Seberapa jauh BLT dapat membantu
  masyarakat miskin? Berapa lama BLT harus
  diberikan? Bagaimana dampak BLT terhadap kondisi
  keuangan negara?

31
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA
KONSEKUENSI EFISIENSI

• Hal yang perlu dikaji dari suatu kebijakan
  pengeluaran pemerintah, apakah terjadi
  peningkatan efisiensi atau inefisiensi setelah
  kebijakan tersebut diimplementasikan?
• Efisiensi bisa terjadi pada sektor produksi, bisa
  pula pada sektor konsumsi
• Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM
  dibarengi dengan BLT diharapkan
• penggunaan BBM akan menurun, yang berdampak
  pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM juga
  akan turun
• penerimaan masyarakat miskin akan meningkat,
  pengeluaran masyarakat akan meningkat

32
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA TRADE-OFF
EFISIENSI-EKUITI

• Adakalanya, suatu program pengeluaran pemerintah
  dapat membuat semua pihak bahagia, dalam arti
  terjadi efisiensi dalam perekonomian, tidak ada
  pihak yang dirugikan
• Namun dalam banyak hal, kebijakan pengeluaran
  pemerintah harus mengorbankan efisiensi untuk
  membuat semua pihak bahagia, atau mengorbankan
  pihak-pihak tertentu agar terjadi efisiensi
• Sebagai contoh, pungutan atas pengguna jalan tol
  merupakan kebijakan yang mengorbankan efisiensi,
  karena penggunanya tidak sebanyak kalau pungutan
  ditiadakan. Namun pungutan tersebut dinilai adil,
  karena pengguna harus membayar pungutan, yang
  tidak menggunakan tidak dikenai biaya.
• Contoh lain, kenaikan TDL membuat pengguna
  listrik akan berhemat sehingga terjadi efisiensi
  penggunaan listrik, namun kurang adil, karena ada
  sebagian masyarakat yang tidak dapat menikmati
  listrik karena adanya kenaikan tersebut.

33
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA SASARAN
KEBIJAKAN PUBLIK

• Adakalanya, kebijakan publik dibuat bukan hanya
  didasarkan pertimbangan efisiensi ekonomi dan
  keadilan/distribusi saja, tetapi ada
  tujuan-tujuan khusus yang lain, misalnya untuk
  meningkatkan kesejahteraan pribumi, membantu
  sektor informal, dsb.
• Dalam hal demikian, analisis kebijakan
  pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk
  mengukur seberapa jauh keberhasilan program untuk
  mencapai tujuan yang telah ditetapkan

34
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA PROSES
POLITIK

• Dalam negara yang demokratis, perancangan program
  kebijakan pengeluaran pemerintah akan melibatkan
  banyak kelompok, dengan kepentingan yang berbeda
• Program yang dibuat (merupakan hasil kompromi)
  biasanya dipengaruhi oleh pihak-pihak yang
  terlibat, terutama pihak-pihak yang memiliki
  mayoritas suara
• Analisis proses politik dari suatu kebijakan akan
  memberikan pemahaman yang lebih baik, kenapa
  program tersebut ada, kenapa program dibuat
  seperti itu, dsb.