HUKUM PERORANGAN

1
HUKUM PERORANGAN
2
Peristilahan Hukum Perorangan

• Hukum Perorangan R.Soerojo Wignyodipoero, SH
• Hukum Perseorangan Ter Haar
• Pribadi Hukum Prof. Soekanto
• Hukum Keorangan Prof. Djoyodiguno
• Hukum Pribadi Dr. Suryono
• Status Badan Pribadi Iman Sudiyat

3
Ruang Lingkup

• Hukum perorangan pada PRINSIP nya mengatur hak
  dan kewajiban dari subyek hukum.
• Subyektum Yuris
• Subyek hukum dalam hukum Adat manusia dan
  badan hukum (badan hukum yang ada antara lain,
  desa, suku nagari, wakaf, yayasan, dll)

4
Manusia Sebagai Subyektum Yuris

• Wenang hukum (kecakapan berhak) semua orang
  baik pria maupun wanita dalam hukum adat diakui
  mempunyai wenang hukum (kecakapan berhak) yang
  sama.
• Cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan
  hukum (kecakapan bertindak) orang-orang baik
  pria maupun wanita yang sudah dewasa.

5
Pengertian Dewasa

• Ter Haar seseorang yang telah tidak menjadi
  tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi
  dengan orang tua.
• Prof. Djoyodiguno kedewasaan datang secara
  berangsur. Dewasa penuh jika sudah mentas dan
  mencar (hidup mandiri dan berkeluarga sendiri)

6

• Prof. Soepomo, dianggap dewasa apabila,
• kuwat gawe (dapat/mampu bekerja sendiri).
• cakap mengurus harta benda serta keperluannya
  sendiri
• Bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

7
Kriteria Dewasa Dalam Hukum Adat

• Dalam hukum adat kriterianya bukan umur, tetapi
  kenyataan-kenyataan ciri-ciri tertentu
• kuwat gawe (dapat/mampu bekerja sendiri)
• Cakap mengurus harta bendanya serta lain
  keperluan sendiri.
• Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam
  kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawab
  kan sendiri segala-galanya itu.

8

• Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta
  dalam keputusannya tertanggal 16 Oktober 1908
  menetapkan khusus bagi kaum wanita untuk dapat
  dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri
  sebagai berikut
• 1. Umur 15 tahun
• 2. Masak untuk hidup sebagai isteri
• 3. Cakap untuk melakukan perbuatan-
• perbuatan sendiri
• Keputusan Raad van Justitie tersebut di atas
  menunjukkan adanya pemakaian dua macam kriteria
  yang tergabung menjadi satu, yakni kriteria barat
  yaitu umur dan kriteria adat yaitu kenyataan
  ciri-ciri tertentu.

9
Badan Hukum sbg Subyektum Yuris

• Persekutuan (desa, nagari, famili, marga, dll)
• Wakaf
• Yayasan
• Koperasi

10
WAKAF

• Menurut hukum adat
• Mencadangkan suatu pekarangan / tanah utk
  masjid/langgar. Termasuk tanah pekarangan/pertania
  n untuk memungut hasil.
• Menentukan sebagian dari harta benda sbg benda yg
  tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya.

11

• Syarat-syarat Wakaf
• Pembuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut
  hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan.
• Benda yang akan diwakafkan harus ditunjuk terang
  dan maksud serta tujuannya yang tidak
  bertentangan dengan agama.
• Pihak yang memberikan wakaf harus disebut dengan
  terang.
• Maksudnya harus tetap.
• Yang menerima wakaf harus menerimanya (kabul)

12
YAYASAN

• Badan hukum yang bergerak di bidang sosial
• Harus berbadan hukum dilakukan pendaftaran
  mengenai pendiriannya.

KOPERASI

• UUD 1945 Pasal. 33
• Dasar Hukum UU No. 25 tahun 1992
• Bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.