Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1
Dasar Hukum
Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2
MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UU KESELAMATAN KERJA
No. 1 Tahun 1970

• PENGAWASAN
• Bab IV Pasal 5

3
Sistem Pengawasan K3

• Organisasi
• Peraturan
• Standar
• Pedoman
• Peralatan inspeksi
• Laboratorium uji

Kelembagaan

• Pem. Pertama
• Pem. Berkala
• Pem. Khusus
• Pem. Ulang

PENGAWASAN
Personil
Mekanisme/ Prosedur

• Pemberitahuan pem.
• Pem. Lapangan
• Konfirmasi temuan
• Nota pemeriksaan
• Tindakan hukum
• Laporan pem.

• Kebutuhan
• Rekruitmen
• Diklat
• Penempatan

Tata laksana

• Rencana kerja
• Laporan pengawasan
• Administrasi pengawasan

4
Sistem Pengawasan K3 Dalam Siklus Kebijakan
Kebijakan pengawasan Makro / Mikro
Objek Pengawasan
Norma/ Standar/ Pedoman
PENGAWASAN
Temuan
Tidak Sesuai
Norma Tdk Sesuai
Sesuai
Norma Baru
NOTA
Tindakan hukum
Biro Hukum
Laporan
Tripartitnas
Menteri / Dirjen
Pimpinan unit pengawasan
5
PARADIGMA PENGAWASAN K3
1996
SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU
No.13/2003
1994
Fihak III PJK3 PerMen.04/1995
1992
AHLI K3 PerMen. 02/1992
1988
PJIT Uap KepMen. 1261/1988
1987
P2K3 PerMen. 04/1987
1970
Era VR 1910 Direct Inspection
Proses transformasi dari rawing ke steering
Privatisasi inspeksi K3
Stakeholder
6
K3
UU No.14/1969 P. 3, 9, 10
UU No.13 /2003
p. 87
p. 86
UU No.1/1970
PP - SMK3
UU No.1/1970
Tempat Kerja
Perusahaan
Tempat Kerja
Per.Men. 05/1996 SMK3
a.l.
7
Pasal 27 (2) UUD1945
Undang-undang Ketenagkerjaan
Pasal 86
Pasal 87

• UU No.1/1970
• Per. Menaker No. 05/Men/1996
• Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997

PP Penerapan SMK3
Sangsi pelanggaran
8

• UU No.13 tahun 2003
• Pasal 86
• Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk
  memperoleh perlindungan atas a.
  keselamatan dan kesehatan kerja
  
  b. moral dan kesusilaan dan
  
  c. perlakuan yang sama
  yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia
  serta nilai-nilai agama
• (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh
  guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
  diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan
  kerja
• (3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat
  (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
  perundang-undangan yang berlaku
• Pasal 87
• Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem
  manajemen keselamatan dan
• kesehatan kerja yang terintegrasi dengan
  sistem manajemen perusahaan
• (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
  keselamatan dan kesehatan
• kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
  diatur dengan Peraturan Pemerintah

9
Per.Menaker No.05/Men/1996 Tentang SMK3

• 10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran
• Bab I - Ketentuan Umum
• Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3
• Bab III - Penerapan SMK3
• Bab IV - Audit SMK3
• Bab V - Kewenangan Direktur
• Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit
• Bab VII - Sertifikat K3
• Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan
• Bab IX - Pembiayaan
• Bab X - Ketentuan Penutup
• Lampiran I Pedoman Penerapan SMK3
• Lampiran II Pedoman Teknis Audit SMK3
• Lampiran III Formulir Laporan Audit
• Lampiran IV Ketentuan Hasil Penilaian Hasil
  Audit SMK3

10
Terima kasih atas perhatiannya .