MATERI 01

1
MATERI 01 KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH
2
Tujuan Pelatihan
Melalui pemaparan materi dan diskusi peserta
pelatihan dapat menjelaskan dasar hukum, tujuan,
fungsi, dan manfaat akreditasi sekolah/madrasah.
3
RASIONAL
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan
yang bermutu. (UU Sisdiknas No 20/2003, Pasal 5
ayat 1)
Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang
bermutu, setiap satuan/program pendidikan harus
memenuhi atau melampaui standar. (PP 19/2005 psl
91)
Perlu dilakukan AKREDITASI terhadap kelayakan
setiap satuan/program pendidikan (PP 19/2005 psl
81)
4
DASAR HUKUM

• 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal
  60).
• 2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
  Pendidikan (Pasal 86 dan 87).
• 3. Permendiknas No.29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M.
• SK. Mendiknas No.064/P/2006 tentang Anggota
  BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF.
• Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
  421/Kep.289.Disdik/2007 tentang BAP-S/M.

4
5
Pengertian Akreditasi
UU N0. 20/2003 tentang SISDIKNAS

• Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan
  program dan/atau satuan pendidikan pada jalur
  pendidikan formal dan non-formal pada setiap
  jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 60 ayat (1)
• Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan
  dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga
  mandiri yang berwenang sebagai bentuk
  akuntabilitas publik.
• Pasal 60 ayat (2)

6
Akreditasi S/M Berdasarkan PP No. 19/2005
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan Pasal 1 ayat
21 Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap
jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
Pasal 86 ay at 1
Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik
dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan
komprehensif dengan menggunakan instrumen dan
kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional
Pendidikan Pasal 86 ayat 3
7
Akreditasi Sekolah/Madrasah Berdasarkan Permen
No.29/2005

• Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan
  penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah
  berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan
  dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan
  dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
• Pasal 1 ayat 5
• Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah
  Pemerintah membentuk BAN-S/M Pasal 2 ayat 1

8
Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan  

• Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).
• Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
• Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah
  Tsanawiyah (MTs).
• Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).
• Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah
  Kejuruan (MAK).
• Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman
  Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar
  Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
  Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar
  Biasa (SMLB).

8
9

• Memberikan informasi tentang kelayakan S/M atau
  program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar
  Nasional Pendidikan.
• Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
• Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu
  pendidikan kepada program dan/atau satuan
  pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

9
10
Manfaat Akreditasi S/M

• Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan
  rencana pengembangan S/M.
• Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu
  pendidikan secara bertahap, terencana, dan
  kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota,
  provinsi, nasional bahkan regional dan
  internasional.
• Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan
  pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka
  menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
  dan program S/M.

10
11
Manfaat Akreditasi S/M

• 4. Membantu mengidentifikasi S/M dan program
  dalam rangka pemberian bantuan pemerintah,
  investasi dana swasta dan donatur atau bentuk
  bantuan lainnya.
• 5. Bahan informasi bagi S/M sebagai masy. belajar
  untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah,
  masy, maupun sektor swasta dalam hal
  profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
• 6. Membantu S/M dalam menentukan dan mempermudah
  kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke
  sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang
  saling menguntungkan.

11
12
Fungsi Akreditasi S/M

• Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk
  pertanggung-jawaban S/M kepada publik, apakah
  layanan yang dilakukan dan diberikan oleh
  sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau
  keinginan masyarakat.
• Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua
  pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai
  unsur terkait yang mengacu pada standar minimal
  beserta indikator-indikatornya.
• Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar
  bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya
  peningkatan atau pengembangan mutu S/M.

12
13
Prinsip Akreditasi S/M

• Objektif
• Akreditasi S/M pada hakikatnya merupakan
  kegiatan penilaian tentang kelayakan
  penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh
  suatu S/M.
• Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek
  yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa
  dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi
  tentang kebera-daannya. Agar hasil penilaian itu
  dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk
  dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka
  dalam prosesnya digunakan indikator-indikator
  terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

13
14
Prinsip Akreditasi S/M

•  2. Komprehensif
• Dalam pelaksanaan akreditasi S/M, fokus
  penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek
  tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai
  komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.
  Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat
  menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan S/M
  tersebut.
• 3. Adil
• Dalam melaksanakan akreditasi, semua S/M harus
  diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M
  atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan
  tidak memandang status S/M baik negeri ataupun
  swasta. S/M harus dilayani sesuai dengan kriteria
  dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak
  diskriminatif.

14
15
Prinsip Akreditasi S/M

•  4. Transparan
• Data dan informasi yang berkaitan dengan
  pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria,
  mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian
  akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara
  terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang
  memerlukannya.
• Akuntabel
• Pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat
  dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian
  maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur
  yang telah ditetapkan.

15
16
KOMPONEN AKREDITASI

• Akreditasi mencakup semua (8) komponen dalam
  Standar Nasional Pendidikan
• Standar Isi, Permen 22/2006
• Standar Proses, Permen 41/2007
• Standar Kompetensi Lulusan, Permen 23/2006
• Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Permen
  13/2007 Ttg Kasek, Permen 16/2007 Ttg Guru,
  Permen 24/2008 Ttg Tenaga Adm
• Standar Sarana Dan Prasarana Permen 24/2007
• Standar Pengelolaan, Permen 19/2007
• Standar Pembiayaan, PP. 48/2008
• Standar Penilaian Pendidikan. Permen 20/2007

16
17
Sifat dan Kedudukan BAN-S/M

• BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang
  menetapkan kelayakan program dan/ atau satuan
  pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
  jalur formal dengan mengacu pada standar
  nasional.
• Permen No.29/2005, Pasal 1

• BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang
  bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung
  jawab kepada Mendiknas.
• Permen No.29/2005, Pasal 2

18
Tugas BAN-S/M

• merumuskan kebijakan operasional,
• melakukan sosialisasi kebijakan,
• melaksanakan akreditasi S/M.
  Permen 29/2005, pasal 7.

19
Fungsi BAN-S/M

• Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
  BAN-S/M mempunyai fungsi untuk
• merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi
  S/M
• merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi S/M
• untuk diusulkan kepada Menteri
• melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan
  perangkat akreditasi S/M
• melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan
  akreditasi S/M
• memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut
  hasil akreditasi
• mengumumkan hasil akreditasi S/M secara
  nasional
• melaporkan hasil akreditasi S/M kepada Menteri
• melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M .
• Permen No.29/2005, Pasal 7 ayat (2).

19
20
Badan Akreditasi Provinsi S/M
(BAP-S/M)

• Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu
  oleh BAP-S/M yang dibentuk oleh Gubernur
• PP No. 19/2005, Pasal 87
• BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi
  yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan
  akreditasi. Permen No. 29/2005, Pasal 1
• Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu
  oleh BAP-S/M. Permen No. 29/2005, Pasal 7)

21
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM SISDIKNAS

• PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL dilakukan oleh
  berbagai pihak /institusi di luar satuan
  pendidikan yang secara fomal memiliki tugas dan
  fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu
  pendidikan baik secara langsung/tidak langsung.
• PENJAMINAN MUTU INTERNAL dilakukan oleh
  masing-masing satuan pendidikan.
• Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun
  dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu
  sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi
  eksternal dimaksud.

22
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

• ADA 4 PILAR POKOK DLM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
• Penetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan
  oleh Menteri, pengembangan, pemantauan, dan
  pengendalian SNP oleh BSNP) PP 19/2005 psl.76 dan
  77.
• Pemenuhan SNP pada setiap satuan pend (oleh Pem
  Provinsi, Pem Kab /Kota, LPMP, dan institusi
  pembina pend Pusat), PP19/2005 psl 92.
• Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan
  derajat-pemenuhan SNP yang dicapai satuan/program
  pend) melalui penilaian kelayakan satuan/program
  pend mengacu pada kriteria SNP, sbg bentuk
  akuntabilitas publik), UU 20/2003 psl 60, Permen
  29/2005 psl 1? AKREDITASI oleh BAN S/M , PP
  19/2005 psl 86 dan 87.
• Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi
  Pendidikan Ujian Nasional, USBN, Sertifikasi
  Lulusan, berbagai bentuk ujian lainnya, dan
  evaluasi kinerja pend oleh Pusat, Pem Provinsi,
  Pem Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri. (PP
  19/2005)

23
PENJAMINAN MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKAN

• Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang
  dikdas-men menerapkan manajemen berbasis sekolah
  kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan,
  dan akuntabilitas. (PP 19/2005 psl 49)
• Satuan pendidikan mengembangkan Visi dan Misi
  (Std Pengelolaan),KTSP (Std Isi), melakukan
  penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah,
  dan evaluasi kinerja masing-masing. (PP19/2005
  psl 65).
• Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu
  pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP.
  (PP 19/2005 psl 91)

24
Hubungan antar pilar dalam penjaminan mutu
eksternal
SNP
Pemenuhan
Mutu pada Satuan Pend
PHB PEM Evaluasi Eksternal
SNP
Akreditasi
25
PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTU

• BAN-S/M, memberikan rekomendasi penjaminan mutu
  pendidikan kpd program dan/atau satuan pendidikan
  yang diakreditasi, kpd Pemerintah, dan Pemerintah
  Daerah.
• PP 19/2005 Bab XV psl 91 (5)

26
STRUKTUR HUBUNGAN KERJA AKREDITASI S/M
MENAG
MENDIKNAS
DITJEN PENDAIS
DITJEN MANDIKDASMEN
DITJEN PMPTK
BAN-S/M
BSNP
BALITBANG
GUBERNUR
KANWIL DEPAG
DISDIK PROV
BAP-S/M
LPMP
BUPATI/ WALIKOTA
Asesor
KANDEP
DISDIK KAB/KOT
Unit Pelaksana Akreditasi BAP-S/M KAB/KOTA
MADRASAH
SEKOLAH
27
KOORDINASI PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI S/M
ANTAR LEMBAGA TERKAIT
BAN-BAP-S/M (HSL AKRED)
Unit-unit Pusat
BSNP
LPMP
Dis Prov/ Kanwil Depag
Diskab/ Kadepag
Sekolah/ Madrasah
Laporan dan rekomendasi TL
Penjaminan Mutu
Konsultasi
28
Hubungan Kerja BAN-S/M dengan BSNP

• BAN-S/M mengembangkan instrumen akreditasi yang
  komprehensif dan berdasarkan standar yang mengacu
  pada standar nasional pendidikan.

• Menteri menetapkan kriteria dan perangkat
  akreditasi S/M setelah memperhatikan pertimbangan
  dari BSNP
• Permen No. 29/2005, pasal 7 ayat (3)

29
Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan
para Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

• BAP-S/M melakukan paparan hasil akreditasi dan
  rekomendasi tindak lanjut akreditasi sekolah/
  madrasah yang dihadiri unsur
• 1. Dinas Pendidikan Provinsi dan
  Kab/Kota.
• 2. Kanwil Departemen Agama dan Kandepag
  Kab/Kota.
• 3. LPMP dan
• 4. Dewan Pendidikan Provinsi.

• BAP-S/M menyampaikan hasil pelaksanaan akreditasi
  sekolah/ madrasah dan rekomendasi tindak lanjut
  kepada
• 1. S/M.
• 2. BAN-S/M.
• 3. Pemda Provinsi melalui Disdik
  Provinsi dan Kanwil Depag.
• 4. Pemda Kab/Kota melalui Disdik
  Kab/Kota dan Kandepag
• Kab/Kota, dan
• 5. LPMP

30
Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan
para Stake Holder dalam Penjaminan Mutu
Pendidikan (lanjutan)

• BAN S/M menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
  akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada
• Menteri Pendidikan Nasional, selaku penanggung
  jawab Sisdiknas, sebagai masukan kebijakan dan
  pertanggungan-jawab BAN S/M.
• Menteri Agama, sebagai tembusan dan masukan
  kebijakan.
• Unit Utama Pusat terkait dan Direktorat yang
  bersangkutan, sebagai tembusan dan masukan
  kebijakan.
• BSNP sebagai masukan

31
11 Norma Pelaksanaan Akreditasi
1.   Kejujuran 2.   Independensi 3.  
Profesionalisme 4.   Keadilan 5.  
Kesejajaran 6.   Keterbukaan 7. 
Akuntabilitas 8.   Bertanggung jawab
9.   Bebas intimidasi 10. Menjaga
kerahasiaan 11. Keunggulan mutu
31
32
Penutup

1. Hasil akreditasi S/M, diwujudkan dalam bentuk
   peringkat kelayakan yg merupakan salah satu wujud
   akuntabilitas kepada publik.
2. Dengan akreditasi yang kredibel, hasilnya dapat
   memotivasi S/M untuk memperbaiki diri sehingga
   hasil akreditasi yang akan datang peringkat yang
   dicapai akan lebih baik.
3. Peran akreditasi juga terletak pada langkah
   tindak lanjut yang diambil berbagai stake-holder
   secara berkelanjutan. Oleh karena itu rekomendasi
   tindak lanjut menjadi bagian penting.