WAWASAN NUSANTARA

1
WAWASAN NUSANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 2006
2
RENCANA PEMBELAJARAN
MK.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI SE JAWA TIMUR
NO MATERI METODE PEMBELAJARAN ALOKASI WAKTU BOBOT NILAI
1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Ceramah interaktif dengan ilustrasi 1 kali pertemuan 5
2 Hak azasi manusia Ceramah singkat ,studi kasus dan pemaparan hasil studi lapang,dan diskusi. 2 kali pertemuan 10
3 Hak dan Kewajiban warga negara Ceramah singkat, PBL, dan studi lapang (kelompok / individu). 1 kali pertemuan 10
4 Bela negara Ceramah singkat,dikusi kelompok kecil dan simulasi. 1 kali pertemuan 5
5 Demokrasi Ceramah singkat, studi pustaka dan studi lapang. 2 kali pertemuan 15
6 Wawasan Nusantara Multimedia-LEMHANNAS, studi lapang. 3 kali pertemuan 20
7 Ketahanan Nasional Multimedia,studi lapang , diskusi, bedah kasus aktual. 3 kali pertemuan 20
8 Politik dan Strategi Nasional. Ceramah, bedah kasus, diskusi, PBL, 2 kali pertemuan 15
JUMLAH JUMLAH JUMLAH 15 kali pertemuan 100
3
KOMPETENSI

• SETELAH MENGIKUTI TOPIK INI PESERTA DIDIK
  DIHARAPKAN MAMPU
• MENGIMPLEMENTASIKAN PENGETAHUAN TENTANG KONSEPSI
  WAWASAN NUSANTARA DAN MEMILIKI POLA PIKIR, POLA
  SIKAP, DAN POLA PERILAKU YANG TERCERMIN DALAM
  KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

4
(No Transcript)
5
SISTEMATIKA

• PENDAHULUAN
• LANDASAN PEMIKIRAN
• PEMAHAMAN WAWASAN NUSANTARA
• FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN
  NUSANTARA
• UNSUR DASAR, ASAS DAN CARA PANDANG WAWASAN
  NUSANTARA
• PENGARUH PEMAHAMAN WASANTARA TERHADAP PERSATUAN
  KESATUAN
• KESIMPULAN

6
POKOK BAHASAN (6) WAWASAN NUSANTARA SUB POKOK
BAHASAN (pilih - klik kotak samping nomer)
6.1 LATAR BELAKANG DAN PROSES TERBENTUKNYA
WAWASAN NASIONAL DI SETIAP NEGARA
6.2 KONSEP WAWASAN NUSANTARA
6.3 WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
6.4 ASAS DAN CARA PANDANG WAWASAN NUSANTARA
6.5 IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM
OTONOMI DAERAH
6.6 TANTANGAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
WAWASAN NUSANTARA
Back
7
POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARASUB POKOK
BAHASAN (6.1)LATAR BELAKANG DAN PROSES
TERBENTUKNYA WAWASAN NASIONAL DI SETIAP NEGARA
8
PENDAHULUAN

• Tiap-tiap negara memiliki wawasan nasional.
• Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional
  Indonesia.
• Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai
• a. Paham kekuasaan berlandaskan Pancasila
  (Kemerdekaan Kedamaian, non ekspansional dan
  non involusi teritori).
• b. Geopolitik Indonesia berlandaskan pemikiran
  kewilayahan (Archipelagio State, negara
  kepulauan) dan kehidupan bangsa (bersifat
  majemuk).

9
(No Transcript)
10
WAWASAN NASIONAL

• ADALAH CARA PANDANG SUATU BANGSA YANG TELAH
  MENEGARA TENTANG DIRI DAN LINGKUNGANNYA DALAM
  EKSISTENSINYA YANG SERBA TERHUBUNG SERTA
  PEMBANGUNANNYA DI DALAM BERNEGARA DI
  TENGAH-TENGAH LINGKUNGANNYA BAIK NASIONAL,
  REGIONAL, MAUPUN GLOBAL.

11
Konsepsi Dasar Wawasan Nasional
12
WAWASAN NUSANTARA

• Tujuan nasionalisme yang kuat demi lestarinya
  Indonesia.

• Fungsi pedoman, motivasi dan
  rambu-rambu penentuan kebijakan nasional.

• Kedudukan landasan visional bangsa.

13
LATAR BELAKANG FILOSOFISWAWASAN NUSANTARA

• PEMIKIRAN BERLANDASKAN FALSAFAH PANCASILA
• 5 sila (Pancasila) sebagai aspirasi bangsa
  semenjak Proklamasi 1945.
• Landasan Idiil yang menjiwai kehidupan
  berbangsadan bernegara Indonesia.
• Kesadaran dengan segenap cipta, rasa dan karsa
  untuk mempertahankan eksistensi dan
  kelangsungan hidup dari generasi ke generasi.
• Sila I (toleransi umat beragama), Sila II
  (menjunjung tinggi HAM), Sila III (Kepentingan
  Nasional diatas kepentingan golongan /
  kelompok), Sila IV (Demokrasi Indonesia), Sila V
  (Keadilan dan kesejahteraan bersama seluruh
  rakyat Indonesia).

14

Lanjutan LATAR BELAKANG FILOSOFIS

• PEMIKIRAN ASPEK KEWILAYAHAN
• Kondisi objektif geografis sebagai modal dan
  ruang gerak hidup suatu bangsa oleh karena itu
  harus dijaga dan dipertahankan.
• Pada saat Proklamasi 17-8-1945 Wilayah negara
  mengikuti Territoriale Zee En Maritieme
  Kringen Ordonantie tahun 1939 dimana hanya
  berupa daratan dan 3 mil laut dari garis pantai
  masing-masing pulau.
• Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang menyatakan
  bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12
  mil laut diukur dari garis-garis pangkal yang
  menghubungkan titik-titik pangkal yang
  mengelilingi daerah Indonesia, titik pangkal
  adalah titik terluar dari pulau-pulau
  terluar/daratan di wilayah Indonesia dan
  ditetapkan dengan Perpu no 4 / Prp tahun 1960
  tentang Perairan Indonesia UU no 17 tahun 1985
  tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 n UU no 6
  tahun1999 mempertegas kesatuan wilayah yang
  terdiri atas 17.508 pulau, dengan luas
  5.193.250 km2 2.027.087 km2 daratan, 3.166.163
  km2 lautan
• Terletak pada 06.08 LU, 11.15 LS, 94.45
  141.05 BT, Jarak utara-selatan 1.888 km,
  timur-barat 5.110 km

15
Lanjutan LATAR BELAKANG FILOSOFIS..

• PEMIKIRAN DARI ASPEK SOSIAL BUDAYA
• Masyarakat Indonesia sejak awal merupakan
  masyarakat beragam.
• Paling heterogen di dunia300 etnis,50 bahasa.
• Majemuk dalam sistem ekonomi, politik, budaya,
• tradisional sampai yang sangat maju
• Saat merdeka 60 juta, saat ini 210 juta penduduk
• Bisa disebut sebagai bangsa baru yang terdiri
  atas masyarakat lama, sehingga diperlukan
  kesepahaman dan Ikatan nasional yang kuat untuk
  mencegah konflik dan potensi disintegrasi.

16
Lanjutan LATAR BELAKANG FILOSOFIS

• PEMIKIRAN DARI ASPEK KESEJARAHAN
• Indonesia berciri khas sendiri walau ada kesamaan
  sebagai (mayoritas) rumpun Melayu.
• Dijadikan satu propinsi Hindia Belanda /
  Nederlandch Indie oleh Belanda sejak 1816 M.
• 20 Mei 1908 awal semangat kebangsaan Indonesia /
  Kebangkitan nasional.
• 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda / pencetusan
  Wawasan Kebangsaan Indonesia.
• 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia me-negara.
• 13 Desember 1957 Deklarasi Juanda / tekad
  politik Republik Indonesia mempersatukan wilayah
  tanah (darat) dan air (laut)nya, dan istilah
  Nusantara resmi sebagai konsep nasional.

17
GAMBAR 1 TENTANG PENEGAKAN HUKUM
BUDAYA INDONESIA DI MASA LALU TIDAK ASING LAGI
DENGAN SISTEM PENGADILAN GUNA PENEGAKAN HUKUM
Back
18
POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARASUB POKOK
BAHASAN (6.2)KONSEP WAWASAN NUSANTARA
19
WAWASAN NUSANTARA

• Adalah Wawasan nasional yang bersumber pada
  Pancasila dan berdasar UUD 1945, yaitu cara
  pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
  dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan
  dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam
  menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,
  berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan
  nasional.

20
SKEMA WAWASAN NUSANTARA
Tujuan ke dalam Mewujudkan kesatuan segenap
aspek kehidupan alamiah Trigatra
Geografi, Sumber daya alam,
Penduduk Sosial Pancagatra
Ipoleksosbudhankam
Sejarah Perjuangan Bangsa
Cita-cita nasional
Aspirasi Bangsa
Lingkungan Geopolitik Geostrategi
Tujuan Keluar Ikut serta
mewujudkan kebaha-giaan, ketertiban perdamaian
seluruh umat manusia
21
LANDASANWAWASAN NUSANTARA

• Landasan Idiil Wawasan Nusantara PANCASILA.
• Landasan Konstitusional Wawasan Nusantara
  UUD 1945
  (dan Perubahannya).

22
HAKIKAT WAWASAN NUSANTARA

• KEUTUHAN NUSANTARA
• CARA PANDANG YANG SELALU UTUH MENYELURUH DEMI
  KEPENTINGAN NASIONAL

23
GAMBAR 2
DEMI KEPENTINGAN NASIONAL, SEMUA WARGANEGARA
BERHAK MENYALURKAN ASPIRASINYA, MESKI HARUS BABAK
BELUR
24
SUMPAH PALAPAPATIH GADJAH MADA

• HAKIKAT WASANTARA SALAHSATUNYA ADALAH KEUTUHAN
  NUSANTARA

25
UNSUR-UNSUR DASAR
WAWASAN NUSANTARA
A. UNSUR WADAH (CONTOUR)

• Wilayah dan letak geografis
• Terakhir sesuai dasar hukum Pengumuman
  Pemerintah RI Tahun 1969, UU No 1 Tahun 1973, UU
  No 17 Tahun 1985 dan UU No 6 Tahun 1999.
• - Indonesia belum memiliki UU tentang Batas
  Wilayah Negara, dan sedang dalam proses perumusan
  oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif.

• b. Tata pemerintahan, tata organisasi kenegaraan
  dan kelengkapannya
• Berdasarkan UUD 1945 dan Perubahan pada
  pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintahan,
  baik pusat maupun daerah.
• Dilengkapi dengan berbagai UU yang mendukung
  seperti UU tentang Pemilu, Pemerintahan Daerah,
  dan seterusnya.

26
PETA WILAYAH N.K.R.I
STATUS 17 FEBRUARI 1969 - SEKARANG DASAR HUKUM
TAP MPR NO. V/1999 TANGGAL.19 OKTOBER 1999
U
Km
0 250 500
DARATAN NUSANTARA
PERAIRAN NUSANTARA
LAUTAN TERITORIAL
LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL
SOMIARNO, 2005
27
B. UNSUR ISI (CONTENT)

• a. Menuju cita-cita dan tujuan nasional
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
  tumpah darah Indonesia.
• Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
  kehidupan bangsa.
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
  berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

• b. Keterpaduan semua aspek kehidupan nasional
• Aspek Trigatra Geografi, Kependudukan, Kekayaan
  Alam.
• Aspek Pancagatra Ideologi, Politik, Ekonomi,
  Sosial budaya, Pertahanan Keamanan.

28
C. UNSUR TATA LAKU (CONDUCT)

• a. Tata laku Batiniah
• Kesadaran masyarakat untuk berbangsa dan
  bernegara Indonesia.
• b. Tata laku Lahiriah
• Kemanunggalan karya dan tindakan melalui
  perencanaan pelaksanaan pengawasan dan
  pengendalian Pembangunan.

Back
29
POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARASUB POKOK
BAHASAN (6.3)WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
30
WAWASAN NUSANTARA HUKUM KEWILAYAHAN
Wilayah Udara Nasional
Ruang Udara Bebas
NATIONAL AIRSPACE
INTERNATIONAL AIRSPACE
(KEDAULATAN)
(YURISDIKSI)
Zona Tambahan 24 Mil
Landas Kontinen 350 Mil
ZEE 200 Mil
Laut Teritorial 12 MIL
Teritorial Darat
SOMIARNO, 2005
31
PETA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
U
0 250 500
Km
SOMIARNO, 2005
32
RUANG UDARA DAN ANTARIKSA
RUANG ANTARIKSA ( WILAYAH KEPENTINGAN )
RUANG UDARA WILAYAH KEDAULATAN
RUANG UDARA BEBAS
RUANG UDARA BEBAS
LAUT TERITORIAL
LAUT TERITORIAL
ZT
ZEE
DARATAN
DARATAN
12 NM
12 NM
24 NM
24 NM
200 NM
200 NM
SOMIARNO, 2005
33
Hukum Udara DEKLARASI BOGOTA 1976
12,82
33.979,07KM
GSO Indonesia
35.871KM
A A
Ket A Ruang Udara Nasional Indonesia B Ruang
Udara Bebas/ Negara lain A,B,C, Atmosfir
Bumi D, E Ruang Angkasa (Bebas untuk
kemanusiaan dan milik bersama) Y Orbit
Geostarioner (GSO)
5.140KM
BUMI
E Y D C B
Y
Y
SOMIARNO, 2005
34
PETA WILAYAH KEDAULATAN RI
PETA WILAYAH KEDAULATAN RI
STATUS 17 AGUSTUS 1945 - 13 DESEMBER 1957 DASAR
HUKUM TZMKO 1939. NO.442
STATUS 17 AGUSTUS 1945 - 13 DESEMBER 1957 DASAR
HUKUM TZMKO 1939. NO.442
U
U
Km
Km
0 250 500
0 250 500
3 MIL
3 MIL
35
PETA WILAYAH KEDAULATAN RI
STATUS 13 DESEMBER 1957 - 17 FEBRUARI 1969 DASAR
HUKUM DEKLARASI JUANDA 1957, UU NO. 4 PRP 1960

U
Km
0 250 500
12 MIL
DARATAN NUSANTARA
PERAIRAN NUSANTARA
LAUTAN TERITORIAL
36
PETA WILAYAH KEDAULATAN RI
STATUS 17 FEBRUARI 1969 - 19 DESEMBER
1999 DASAR HUKUM UU.NO.1 TH,1973 UU NO.17 TH
1985 UU NO.6/1996. UNCLOS 1982
U
Km
0 250 500
DARATAN NUSANTARA
PERAIRAN NUSANTARA
LAUTAN TERITORIAL
LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL
37
12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA JIRAN
38
(No Transcript)
39
12 PULAU TERLUAR RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA
NO NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN
7 P. MARAMPIT Kab. Talaud Sulawesi Utara Penduduk 1436 jiwa Luas 12 km² Filipina Belum ada sarana Illegal Fishing Effective Occupation
8 P. FANI Kab. Raja Ampat Papua Ada penduduk Luas 9km² Palau 220 km² dari Sorong 35 jam pelayaran Illegal Fishing Effective Occupation
9 P. FANILDO Kab. Biak Numfar Papua Tak ada penduduk Luas 9 km² Palau 280 km dari Kabupaten Illegal Fishing Effective Occupation
10 P. BRAS Kab. Biak Numfor Papua Penduduk 50 jiwa Luas 3.375 km Republik Palau Jarak dari Kab 280 km dari P. Supriori 240 km Illegal Fishing Effective Occupation
11 P. DANA Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak Ada Penduduk Dari P. Rote 4 km Dari Kupang 120 km Australia Pintu masuk ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation
12 P. BATEK Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak ada Penduduk Luas 25 ha Tempat Penyu bertelur Migrasi Lumba-lumba Timor Leste Sebelah Utara ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation
Back
40
POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARASUB POKOK
BAHASAN (6.4) ASAS DAN CARA PANDANG WAWASAN
NUSANTARA
41
ASAS WAWASAN NUSANTARA

• KEPENTINGAN YANG SAMA
• KEADILAN
• KEJUJURAN
• SETIA KAWAN / SOLIDARITAS
• KERJASAMA / KOORDINASI
• SETIA PADA NEGARA

42
ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA

• Ke dalam
  mewujudkan kesatuan dan persatuan baik
  aspek-aspek alamiah maupun aspek-aspek sosial.
• Ke luar
  menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam
  dunia Internasional.

Back
43
POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARASUB POKOK
BAHASAN (6.5) IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
DALAM OTONOMI DAERAH
44
WAWASAN NUSANTARADAN OTONOMI DAERAH

• UU No.32/2004 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah
• Istilah tingkatan daerah otonom lebih bersifat
  netral yakni Provinsi, Kabupaten, Kota dimana
  daerah Provinsi tidak mempunyai hubungan komando
  dengan daerah Kabupaten dan Kota.
• Terdapat keterpisahan secara tegas antara badan
  eksekutif dengan badan legislatif daerah ( DPRD )
  dimana DPRD juga melakukan fungsi kontrol.
• Pemerintahan di tingkat Provinsi hampir tidak
  berubah.
• Pemerintahan Kabupaten dan Kota, Bupati dan
  Walikota adalah sebagai Kepala Daerah Otonom
  saja.

45

• PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
  DAERAH
• UU No. 35 / 2004

Pajak Bumi Bangunan PEMERINTAH Pajak Bumi dan Bangunan 10 Perrolehan hak atas tanah Bangunan 20 PROVINSI Pajak Bumi Bangunan 90 Perolehan hak atas Tanak atas tanah Bangunan 80 KAB/ KOTA Hak Pemerintah atas PBB dan perolehan Hak atas Tanah Bangunan oleh Pemerintah Pusat dibangikan kepada Kab/ Kota
SOMIARNO, 2005
46
Lanjutan
Kehutanan Pertambang-an umum Perikanan PEMERINTAH Kehutanan iuran HPH 20 Provisi Hasil H 20 PROVISI Kehutanan iuran HPH 16 Provisi Hasil H 16 KAB/ KOTA Kehutanan iuran HPH 64 Provisi Hasil H 32 Untuk kab/kota lain dalam Provinsi 32
Kehutanan Pertambang-an umum Perikanan Pertambangan Umum Land rent 20 Explor Exploi 20 Pertambangan Umum Land Rent 16 Explor Exploi 16 Pertambangan Umum Land Rent 64 Explor Exploi 32
Kehutanan Pertambang-an umum Perikanan Perikanan Pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan Perikanan Pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan Perikanan Jatah daerah dibagikan merata pada setiap Kab/ kota
47
Lanjutan
TAMBANG MINYAK GAS ALAM PEMERINTAH Minyak Bumi 85 PROVINSI Minyak Bumi 3 KAB/ KOTA Minyak Bumi 6 Untuk kab/ kota lain dalam Provinsi 6
TAMBANG MINYAK GAS ALAM Gas alam 70 Gas alam 6 Gas alam 12 Untuk kab/ kota lain dalam Provinsi 12
Back
48
POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARASUB POKOK
BAHASAN (6.6)TANTANGAN DAN INDIKATOR
KEBERHASILAN WAWASAN NUSANTARA
49
Implementasi Wawasan Nusantara
Sebagai Pancaran Falsafah Negara Sebagai Wawasan
Pembangunan Kesatuan Ideologi, Politik
Nasional, Ekonomi, Sosial dan Budaya Pertahanan
dan Keamanan
50
TANTANGAN IMPLEMENTASI

• Pemberdayaan Masyarakat
  Pembangunan yang kurang adil dan merata
  dapat mengubah pola pikir, sikap dan tindakan
  sebagai warganegara yang bertentangan dengan
  Wawasan Nusantara.
• Dunia Tanpa Batas
  Perkembangan masyarakat global yang
  dapat mengikis bahkan menghancurkan nasionalisme.
• Era Baru Kapitalisme
  Kekuatan ekonomi Internasional
  dengan berbagai efek variasinya (budaya, politik)
  dapat melemahkan kekuatan nasional dan mengubah
  persepsi masyarakat.

51
KEBERHASILANWAWASAN NUSANTARA

• Wawasan Nusantara berhasil jika mendasari cara
  berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka
  menghadapi, menyikapi dan menangani permasalahan
  kehidupan nasional yang berorientasi pada
  kepentingan rakyat dan keutuhan tanah air.
• Setiap warga negara Indonesia perlu
• - menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga
  negara.
• - mengerti, memahami, menghayati dan
  mengimplementasi Wawasan Nusantara.

52
GAMBAR 3
SAAT BENCANA, KONSEP WAWASAN NUSANTARA TIDAK
MENGENAL DIKHOTOMI SIPIL ATAU MILITER UNTUK
TERJUN BERSAMA DI LAPANGAN
53
Berdiskusi dan menghayati makna Wawasan Nusantara
sebagai landasan visional bangsa melalui contoh
peristiwa
PEMBANGUNAN DISAMPING MENUMBUHKAN KESEJAHTERAAN,
JUGA BANJIR !!
GAMBAR 4
54
MANTAPNYA PEMAHAMAN WASANTARA AKAN MENUMBUHKAN
SEMANGAT PERSATUAN KESATUAN
55
REFERENSI

• UUD 1945 dan Perubahannya.
• Tiga Undang-Undang Dasar (UUD 1945, UUD RIS 1950,
  UUDS RI 1950).
• Kewiraan Tinjauan Strategis dalam Berbangsa dan
  Bernegara, Dedi Karsono, PT Grasindo, Jakarta,
  1999.
• Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,
  Prof. Dr. Moh. Mafud MD, Rineka Cipta, Jakarta,
  2001.
• Pendidikan Kewarganegaraan, S. Sumarsono, dkk.,
  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
• Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan
  Tinggi, Tim Dosen UGM, Paradigma, Yogyakarta,
  2002.
• Soemiarno, Slamet, Penataran Suscadoswar 2005,
  Lemhanas, Jakarta
• FILM tentang Wawasan Nusantara dari DEPHANKAM.

Back