SISTEM KESEHATAN PROPINSI

1
SISTEM KESEHATAN PROPINSI TAHAP PENYUSUNAN SKK

• Oleh
• TIM SKP JAWA TIMUR

2
ALUR PIKIR SISTEM KESEHATAN PROPINSI JATIM
PARADIGMA SEHAT
PEMERINTAH, MASY SWASTA
TERSEDIA, MUTU, AMAN, TERJANGKAU DAN MERATA
UKP
PEMBIAYAAN KESEHATAN (PRIORITAS)
PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASY. JATIM
LANDASAN HUKUM ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
UKKD
UKM
SDM KES SARANA OBAT ALKES
PEMBERDAYAAN MASY
MANAJEMEN KESEHATAN
3
BAB IV SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
PENGERTIAN
TUJUAN
TATANAN MENGHIMPUN UKM, UKP DAN UKKD SECARA
TERPADU DAN MENDUKUNG
UPAYA KESEHATAN YANG - MERATA - TERJANGKAU -
BERMUTU
UNSUR-UTAMA

• UKM
• 2. UKP
• 3. UKKD

STRATA 1 IPTEK KES DASAR STRATA 2 IPTEK KES
SPESIALISTIK STRATA 3 IPTEK SUB SPESIALISTIK
Upaya kesehatan yang merupakan suatu sistem
pelayanan untuk penanganan kasus gawat darurat
secara terpadu, multidisiplin, multiprofesi dan
multi sektor dimulai dari tempat kejadian sampai
dengan rumah sakit rujukan tertinggi dan didukung
oleh subsistem komunikasi dan transportasi
4
ARAH KEBIJAKAN
LANDASAN HUKUM
INSTITUSI
SUB SISTEM UPAYA KESEHATAN
SARANA PENUNJANG
SUMBER DAYA MANUSIA
PEMBIAYAAN
MANAJEMEN
5
UKM UPAYA KESH MASY
UKM STRATA 1
UKBM Posyandu,UKS, POD, dll
Ujung Tombak Penyelenggara Puskesmas ( Kesling,
P2M, KIA/KB, Pengobatan Dasar, Perbaikan Gizi,
Promkes
UKM STRATA 2
LINTAS SEKTOR
Penanggung Jawab Dinkes Kab/Kot ( fungsi
manajerial, fungsi teknis )
UKM STRATA 3
UKM UNGGULAN IPTEK KES SUB SPESIALISTIK
Penanggung Jawab Dinkes Prop ( fungsi manajerial,
fungsi teknis )
6
UKM
PERIZINAN
COMPLIANCE RATE
QUALITY
KINERJA
QA
PKP SERTIFIKASI
SDM
OBAT
STANDARISASI
PRO TAP
FISIK
ALKES
7
KOORDINASI
SASARAN
LOKASI
ACCESSIBILITY
INFORMASI YAN
YAN
8
EQUITY
PEMBIAYAAN
JANGKAUAN
SPESIFIK
FISIK
NAKES
STATIS
KOMPETENSI
DINAMIS
PENYEBARAN
9
UKP UPAYA KESH PERORANGAN

• UKP STRATA PERTAMA/TK. DASAR
• Pendayagunaan IPTEK kes dasar ditujukan pada
  perorangan.
• Penyelenggara Pemerintah, masyarakat swasta ?
  diwujudkan melalui pelayanan profesional
  praktik bidan, perawat, dokter, dokter gigi,
  poliklinik, BP, klinik 24 jam, praktik bersama
  RB.
• Bentuk pelayanan pengobatan tradisional
  alternatif, kebugaran dan kosmetik ? di dukung
  yan penunjang toko obat, apotek, lab klinik
  optik.
• Sistem kendali mutu ? lisensi, sertifikasi dan
  akreditasi.
• Bila sistem SJSN berkembang penyelenggara UKP
  strata dasar oleh masy. swasta (konsep dokter
  keluarga).

• 2. UKP STRATA KEDUA/TK. LANJUTAN
• Pendayagunaan IPTEK keseh. spesialistik yg
  ditujukan pada perorangan.
• Penyelenggara Pemerintah, masyarakat
  swasta ? diwujudkan dalam bentuk praktik dokter
  dokter gigi spesialis, klinik spesialis, BP4,
  BKMM, BKJM, RS kelas C dan B non pendd milik
  pemerintah (termasuk TNI/POLRI BUMN) RS
  swasta.

10
UKP ( LANJUTAN )

• Membantu sarana UKP strata pertama ? yan rujukan
  medik (rujukan kasus, ilmu penget. dan
  spesimen/bahan pemeriksaan lab.) Didukung yan
  penunj, apotek, lab klinik optik
• Dilakukan program kendali mutu.

• 3. UKP STRATA KETIGA/TK. UNGGULAN
• Pendayagunaan IPTEK kesehatan sub spesialistik
  yg ditujukan pada perorangan.
• Penyelenggara Pemerintah, masyarakat
  swasta ? diwujudkan dalam bentuk praktik dokter
  spesialistik konsultan, praktik dokter gigi
  spesialistik konsultan, klinik spesialistik
  konsultan, RS kelas B penddk kelas A milik
  pemerintah (termasuk TNI/POLRI BUMN) serta RSK
  RS Swasta.
• Membantu sarana UKP strata kedua dalam bentuk
  yan rujukan medik ? didukung pelay. Penunjang
  apotek, lab klinik optik.
• Untuk menghadapi persaingan global perlu
  dilengkapi pelayanan unggulan (jantung, stroke,
  kanker dll).
• Untuk meningkatkan mutu perlu program kendali
  mutu.

11
UKP
QUALITY
Standarisasi
Kinerja
QA
Kepatuhan
Kepuasan
Yan SOP
Perijinan
Akreditasi/ Sertifikasi
Alkes
SDM
Fisik
Customer
Provider
12
ACCESSIBILITY
Gadar
Pelayanan
Informasi
Center
Lokasi
Sasaran
Koordinasi
13
EQUITY
Jangkauan
Pembiayaan
Fisik
Nakes
Asuransi/ JPKM
Statis
Dinamis
Kompetensi
Distribusi
Mobiling
Penampilan Penyebaran
14
UKKD UPAYA KESEHATAN KEGAWATDARURATAN
SIKLUS MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
KESIAPSIAGAAN
TANGGAP DARURAT
MITIGASI
Pra Bencana
Saat Bencana
PENCEGAHAN
Pasca Bencana
PEMULIHAN/REHABILITASI
REKONSTRUKSI
15
Tanggap Darurat
Kesiapsiagaan
Kajian Darurat
Rencana Operasional
Rencana Kontinjensi
Bantuan Darurat
Pengkajian
Peringatan dini
Koordinasi
Pemulihan
Manajemen Informasi
Mobilisasi Sumber
Rehabilitasi
Mitigasi
Keterkaitan Nas Intl
Perencanaan Kesiapan
Pencegahan
Penuntasan
Pasca Gawat Darurat
Pencegahan Mitigasi
Pembangunan Kembali
16
SPGDT
Sumber daya Manusia
- Awam Umum - Awam Khusus
Petugas Ambulans
- Dokter - Perawat

• Dokter Spes. - Perawat Spes.

PENCEGAHAN
KOMUNIKASI
Quick Response
TRANSPORTASI
Masyarakat Aman-Sehat (SAFE COMMUNITY)
Pasien
Ambulans
RS Kelas C
RS Kelas B/A
PUSKESMAS
Intra RS
Intra RS
Pra RS
- RS - Antar RS
PPGD
Public safety Center
17
UKKD UPAYA KESEHATAN KEGAWATDARURATAN
SIKLUS MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
KESIAPSIAGAAN
TANGGAP DARURAT
MITIGASI
Pra Bencana
Saat Bencana
PENCEGAHAN
Pasca Bencana
PEMULIHAN/REHABILITASI
REKONSTRUKSI
18
BAB V. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN
TUJUAN
PENGERTIAN

• Tatanan yang menghimpun berbagai upaya
  penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan
  sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling
  mendukung guna menjamin tercapainya derajat
  kesehatan masyarakat

Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan dengan
jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan
termanfaatkan secara efisien dan efektif.
UNSUR UTAMA

• - PENGGALIAN DANA
• PENGALOKASIAN DANA
• PEMBELANJAAN

19
PRINSIP
BENTUK POKOK

• Penggalian dana dilaksanakan secara
  bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan
  yang berlaku
• Pengalokasian anggaran didasarkan pada paradigma
  sehat, komitmen global/ nasional/ regional,
  regulasi dan program prioritas
• Pembelanjaan harus transparan, akuntabel, efisien
  dan mengacu pada peraturan perundangan yang
  berlaku

• PENGGALIAN
• Sumber dana pemerintah APBN, APBD Prov, APBD
  kab/kota masing2 sekurang2nya 15 dari total
  anggaran pendapatan.
• Sumberdana bersumber masy.berasal dr perorangan
  dan klmpk dunia usaha, serta dari lembaga non
  pemerintah

20
BAB VI . SUBSISTEM SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

• PENGERTIAN
• SDM Kesehatan tatanan yg menghimpun berbagai
  upaya perencanaan, diklat, pendayagunaan nakes
  secara terpadu saling mendukung.

TUJUAN Tersediannya nakes yg bermutu secara
mencukupi, terdistribusi secara adil, bermanfaat
secara berhasilguna berdayaguna di Jawa Timur
UNSUR-UNSUR UTAMA

• Perencanaan Tenaga Kesehatan
• - Jenis tenaga kes sesuai dgn perundangan yang
  berlaku
• - Berdasarkan perhitungan rencana keb.nakes
  melalui metode terpilih
• - Kualifikasi menurut jenjang pendidikan sesuai
  kebutuhan berdasarkan metode terpilih
• Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
• Upaya pengadaan dan peningkatan kompetensi
  sesuai standar
• 3. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
• Upaya pengangkatan, penempatan, pemanfaatan,
  pemerataan, pembinaan dan pengawasan

21
PRINSIP

1. Pengadaan nakes jumlah, jenis dan kualifikasi
   sesuai dg kebutuhan.
2. Pendidikan dan pelatihan SDM Kes diarahkan pada
   penguasaan ilmu dan teknologi serta etika profesi
   sesuia dengan nilai dan norma yg diselenggarakan
   secara berkelanjutan dg melibatkan organisasi
   profesi
3. Pendayagunaan nakes pemerataan yankesmas,
   kesejahteraan dan keadilan.
4. Pengembangan karier obyektif, transparan,
   berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dg
   kebutuhan organisasi
5. Pembinaan masyarakat yg bekerja dibidang
   kesehatan diarahkan pada penguasaan ketrampilan
   sesuai dengan nilai dan norma

BENTUK POKOK
1. Perencanaan Tenaga Kesehatan 2. Pendidikan
dan Pelatihan tenaga kesehatan 3. Pendayagunaan
tenaga kesehatan
22
BAB VII SUB SISTEM OBAT dan PERBEKALAN
KESEHATAN,
PENGERTIAN
TUJUAN
Tatanan ketersediaan, pemerataan, dan mutu serta
keamanan terhadap obat, perbekalan kesehatan
secara terpadu utk tercapai derajat kesmas
Tersedianya obat, perbekalan kesehatan, dan
makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta
terjangkau oleh masyarakat
UNSUR-UNSUR UTAMA
- Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan -
Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan -
Pengawasan mutu obat, perbekalan kesehatan, dan
makanan - Pengembangan Obat asli Indonesia -
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya ( NAPZA)
23
PRINSIP

• Obat dan perbekalan kesehatan mrp komoditas
  khusus dg fungsi sosial harus tersedia,
  terjangkau, bermutu dan aman
• Pemerintah mengendalikan harga obat perbekalan
  kesehatan, tidak sepenuhnya diserahkan mekanisme
  pasar serta tdk boleh dipromosikan
• Penyediaan obat mengutamakan obat essensial
  generik bermutu
• Penyediaan perbekalan kesehatan sesuai standar
  kualitas
• Pengembangan dan peningkatan obat asli indonesia
  agar memperoleh obet tradisional yg bermutu
  tinggi, aman memiliki khasiat nyata yang teruji
  secara ilmiah
• Pengamanan obat perbekalan kes mell tahap
  produksi, distribusi pemanfaatan
• Ketersediaan Obat perbekalan kesehatan termasuk
  Napza tertentu disesuaikan dg peraturan
  perundangan yg berlaku

24
BENTUK POKOK

1. Upaya Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan
2. Upaya pemertaan obat dan perbekalan kesehatan
3. Upaya pengawasan pengamanan mutu obat
   perbekalan kesehatan
4. Upaya pencegahan dan penaggulangan NAPZA
5. Upaya pengembangan obat asli Indonesia

25
BAB VIII SUB SISTEM PEMBERDAYAN MASY.
PENGERTIAN
TUJUAN
UNSUR UTAMA Pemberdayaan Perorangan,
Pemberdayaan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
Tatanan menghimpun berbagai upaya Perorangan,
Kelompok, dan Masy Umum di bidang Kesehatan scr
Terpadu Saling Mendukung
Terselenggaranya upaya Pemberdayaan,
mell.kemitraan,kemandirian perorangan, kelompok
dan masy dlm pemb.kesh secara berhasil guna dan
berdaya guna.
PRINSIP

• Berbasis Tata nilai, Sos-Bud, Kebutuhan, Potensi
  setempat.
• Pemerintah sbg fasilatator yg akuntabel dlm
  penyel upaya kes berbasis masy
• Pendekatan edukatif
• Meningkatkan akses informasi dan kesempatan untuk
  berpendapat serta terlibat dalam pengambilan
  keputusan
• Prinsip kemitraan dengan semangat kebersamaan
  gotong-royong.
• Pemberian penghargaan kepada perorangan,
  kolompok, masyarakat, lembaga yg berjasa sbg
  penggerak, pengabdi, dan penggagas pembangunan
  kesehatan.

26
SUB SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TO SERVE
U K p
PER ORANG AN
INDIVIDU. TOMA, KADER, ? TELADAN PHBS
PEMBERDA YAAN MASYARAKAT
DERAJAT KESMAS SETINGGI TINGGI NYA
TO ADVO CATE
U K M

• KELOMPOK, LEBG MASY ? KELOMPK PEDULI KES
• KONSIL KOMITE DEWAN PNYANTUN ? PERWLIAN MASY.

KELOM POK/ MASY.
TO WATCH
27
BENTUK POKOK
Pemberdayaan Perorangan
Pemberdayaan Kelompok/Masyarakat

• Meningkatkan peran individu sbg pemrakarsa
• Meningkatkan peran individu sbg kader/ teladan
• Meningkatkan fungsi individu dlm menyurakan
  kehendak masy
• Meningkatkan kemampuan individu

1. Atas prakarsa perorangan dan kelompok/masy.
2. Dpt juga terbentuk atas dukungan, dorongan,
inspirasi kelompok.
3. Berbentuk organisasi formal atau non formal.
4. Meningkatkan fungsi kelompok dlm menyuarakan
kehendak masy
5. Pendampingan dilakukan utk meningkatkan
kemampuan kelompok
28
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• 1. Dilakukan atas prakarsa perorangan/kel
• 2. Terbentuk atas dorongan masy
• 3. Meningkatkan fungsi masy
• 4. Memberdayakan masy
• 5. Pendampingan

29
BAB IX SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
PENGERTIAN
TUJUAN

• BAGIAN DARI ADMINSITRASI KESEHATAN, SISTEM
  INFORMASI KESEHATAN, IPTEK KESEHATAN, HUKUM
  SECARA TERPADU

TERSELENGGARANYA FUNGSI MANAJEMEN KESEHATAN

• UNSUR UTAMA
• ADM KESEHATAN
• INFORMASI KESEHATAN
• IPTEK
• HUKUM KESEHATAN

30
PRINSIP

• ADMINISTRASI KESEHATAN
• AZAS KEBIJAKAN DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI DAN
  TUGAS PEMBANTUAN
• KEJELASAN HUB ADM DGN BERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN
• PEMBAGIAN KEWENANGAN
• INFO KESH
• SEMUA DATA KESEHATAN YANG MENDUKUNG PROSES
  PENGAMBILAN KEPUTUSAN
• AKURAT. CEPAT, TEPAT WAKTU , MUTAKHIR DAN MUDAH
  DIAKSES
• MEMPERHATIKAN ASPEK KERAHASIAAN
• IPTEK
• IPTEK UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT, TIDAK
  BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH ILMIAH, ETIKA DAN
  MORAL
• HUKUM KESEHATAN
• TERWUJUDANYA SISTEM HUKUM KESEHATAN YANG MENCAKUP
  PENGEMBANGAN SUBSTANSI HUKUM , KULTUR DAN BUDAYA
  HUKUM.

31
BENTUK POKOK

1. ADMINISTRASI KESEHATAN
2. INFORMASI KESEHATAN
3. IPTEK
4. HUKUM KESEHATAN

32
TAHAP PENYUSUNAN SKD
33
POSISI SKD THD PEMB. KES
(CONTOH KAB. SAMPANG)
INDONESIA SEHAT 2010
PEMBANGUNAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KOTA
PROBOLINGGO
JATIM SEHAT 2010
MISI 1. . . 2. .
. 3. . . . 4.
. . .
MASTER PLAN PEMB KES KAB Tul.Agung
SISTEM KESEHATAN DAERAH (SKD) KABUPATEN T.agung
KAB. Tulungagung SEHAT 2010
VISI
34
VISI KAB (KOTA PROBOLINGGO .
.)
VISI KES INDONESIA SEHAT 2010
SUPRA SYSTEM
SISTEM PENDIDIKAN KOTA PROB
SKP
SISTEM PERTANIAN KOTA PROB.
SKP
SKD KAB/ KOTA
SKP
SISTEM PEREKONOMIAN KOTA PROB
SKP
SISTEM DLL
SKD KAB/ KOTA
SKP JATIM
SKD KAB/ KOTA
SISTEM PERINDUSTRIAN KOTA PROBOLINGGO
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SUPRASISTEM)
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
T.AGUNG (SUPRASISTEM)
35
PRINSIP2 PENYUSUNAN SKD

• DIDAHULUI DG ANALISIS SITUASI KECENDERUNGAN
• (BAIK PEMBANGUNAN KES MAUPUN SISTEM KES)
• MENGACU KPD KEBIJAKAN STRATEGI PENYELENG-
• GARAAN PEMBANGUNAN KES (BAIK NASIONAL MAUPUN
• DAERAH
• DLM KERANGKA GOOD GOVERNANCE YI MEMADUKAN
• KEPENTINGAN ASPIRASI SEMUA PIHAK (PEMERINTAH,
• MASYARAKAT, DUNIA USAHA)
• DIDUKUNG OLEH KEPAHAMAN TENTANG HAKIKAT
• SISTEM KEMAMPUAN DLM MELAKUKAN ANALISIS
• SERTA KAJIAN THD SISTEM

36
LANGKAH2 PENYUSUNAN SKD
PER SIAP AN
ANALISIS SITUASI KECENDE RUNGAN
PENYU SUNAN SKD
PENETAP AN SKD
PENYE- LENGGA- RAAN SKD
EVALUASI SKD
PENYELENGGARAAN SKD
37
FASE PERSIAPAN
PEMBENTUKAN TIM
LOKAKARYA (PENYAMAAN PERSEPSI PERSIAPAN)
PEMBUATAN KERANGKA ACUAN
PENGUMPULAN DATA, INFORMASI, DOKUMEN, DLL
FASE ANALISIS SITUASI KECENDERUNGAN
38
FASE ANALISIS SITUASI KECENDERUNGAN
ANALISIS SITUASI KECENDERUNGAN (OLEH TIM)
LOKAKARYA INTERN KESEHATAN (PENYAMAAN
PERSEPSI, PERUMUSAN MASALAH ISU STRATEGIS)
LOKAKARYA DG STAKEHOLDERS (PENYAMAAN
PERSEPSI, PERUMUSAN MASALAH ISU STRATEGIS)
FASE PENYUSUNAN SKD
39
SKD KEBIJAKAN UTK MENGATASI MASALAH
ANALISIS SITUASI KECENDERUNGAN
MASALAH2 KES YG DIHADAPI DAERAH (DLM 6
SUBSISTEM)
KEBIJAKAN2 UTK MENGATASI MASALAH YBS
MASALAH KES (6 SUBSISTEM)
KEBIJAKAN
-
- -
- -
-
40
FASE PENYUSUNAN
LOKAKARYA INTERN KES (PERUMUSAN KEBIJAKAN2)
LOKAKARYA INTERN KES (PENYEMPURNAAN DRAFT SKD)
LOKAKARYA DG STAKE HOLDERS (PERUMUSAN KEBIJAKAN2)
LOKAKARYA DG STAKE HOLDERS (PENYEMPUR NAAN DRAFT
SKD)
PENULISAN DRAFT SKD OLEH TIM
FINALISASI DOKUMEN SKD OLEH TIM
FASE PENETAPAN SKD
41
LANGKAH2 PENYUSUNAN SKD
DAPAT DISEDERHANAKAN
KRN KETERBATASAN DANA, DILAKUKAN PENYEDERHANAAN
SBB.
FASE PERSIAPAN
FASE ANALISIS SITUASI
PEMBENTUKAN TIM
ANALISIS SITUASI KECENDERUNGAN (OLEH TIM)
PEMBUATAN KERANGKA ACUAN
LOKAKARYA INTERN KESEHATAN (PENYAMAAN
PERSEPSI, PERUMUSAN MASALAH PENETAPAN
KEBIJAKAN)
PENGUMPULAN DATA, INFORMASI, DOKUMEN, DLL
42
LANGKAH2 PENYUSUNAN SKD
(PENYEDERHANAAN, LANJUTAN)
FASE PENYUSUNAN SKD
PENULISAN DRAFT SKD OLEH TIM
LOKAKARYA DG STAKE HOLDERS (PENYEMPUR NAAN DRAFT
SKD)
LOKAKARYA INTERN KES (PENYEMPURNAAN DRAFT SKD)
FINALISASI DOKUMEN SKD OLEH TIM
PERBAIKAN DRAFT SKD OLEH TIM
FASE PENETAPAN SKD
43
SISTIMATIKA DOKUMEN SKD (1)

• PENDAHULUAN
• A. LATAR BELAKANG
• B. MAKSUD TUJUAN
• ANALISIS SITUASI KECENDERUNGAN
• A. KEADAAN MASALAH
• B. KECENDERUNGAN
• POKOK-POKOK SKD
• A. PENGERTIAN
• B. LANDASAN
• C. PRINSIP DASAR
• D. TUJUAN
• E. SUBSISTEM
• F. KEDUDUKAN
• IV. SUBSISTEM UPAYA KES
• A. PENGERTIAN
• B. TUJUAN

44
SISTIMATIKA DOKUMEN SKD (2)
V. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KES IDEM
VI. SUBSISTEM SDM KES IDEM VII. SUBSISTEM
OBAT PERBEKALAN KES IDEM VIII. SUBSISTEM
PEMBERDAYAAN MASY IDEM IX.
SUBSISTEM MANAJEMEN KES IDEM X.
PENYELENGGARAAN SKD A. PELAKU
B. PROSES PENYELENGGARAAN C.
PENTAHAPAN PENUTUP