Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum

1
PENUNTUTAN

• Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum

2

• ( 5 )
• SURAT DAKWAAN

3
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• DASAR HUKUM
• H.I.R pasal 250 (4)
• UU No. 14 Tahun 1970, pasal 6 (2)
• UU No. 8 Tahun 1981
• Pasal 1. 6.b
• Pasal 14. d
• Pasal 51. b
• Pasal 140 (1)
• Pasal 143 (2), (4)
• Pasal 144
• Pasal 155 (2)
• Pasal 156

4
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• PENGERTIAN, FUNGSI DAN HAKEKAT SURAT DAKWAAN
• 2.1. Pengertian Surat Dakwaan
• Suatu tuduhan tertulis dgn menyatakan didalamnya
  semua keadaan yang mendahului, menyertai dan
  mengikuti perbuatan tersebut yang dapat
  meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa
  dan sesudah pemeriksaan di persidangan selesai
  maka musyawarah tentang kesalahan terdakwa
  didasarkan atas surat tuduhan tersebut (I.R.
  1848).
• Keadaan yang tidak dikemukakan oleh jaksa dlm
  surat tuduhan tidak boleh diperhatikan oleh
  Landraad kecuali hal yang tersebut dalam pasal
  273 I.R.
• Pasal 273 IR Surat tuduhan menentukan batas
  (omvang) pemeriksaan perkara.

5
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana
  yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan
  dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan,
  dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dlm
  pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
• Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan
  yang menyimpang dari hasil pemeriksaan
  penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan
  tidak dapat diterima.
• Pemeriksaan persidangan tidak boleh lari
  menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat
  dakwaan.

6
2.2 Fungsi dan Hakekat Surat Dakwaan
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Bagi Penuntut Umum
• Sebagai dasar melakukan penuntutan
• Sebagai dasar pembahasan yuridis dalam
  requisitoir
• Sebagai dasar melakukan upaya hukum
• Bagi Terdakwa / Penasehat Hukum (PH)
• Sebagai dasar melakukan pembelaan dalam pledoi
• Sebagai dasar mengajukan bukti meringankan
• Sebagai dasar mengajukan upaya hukum
• Bagi Hakim
• Sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang
  pengadilan
• Sebagai dasar mengambil / menjatuhkan pidana

7
Mr. B.M TaverneMelihat surat dakwaan dari segi
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Positif
• Keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti
  dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh
  hakim dalam putusannya.
• Negatif
• Apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam
  persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam
  surat dakwaan.

8
3. SYARAT-SYARAT DAN BENTUK-BENTUK SURAT
DAKWAAN
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• a. Syarat Syahnya Surat Dakwaan
• Syarat Formal
• Diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum
• Mencantumkan identitas terdakwa
• Nama Lengkap
• Tempat tanggal lahir
• Jenis kelamin
• Kebangsaan
• Tempat tinggal
• Agama, dan
• Pekerjaan

9
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Syarat Materil
• Mumuat uraian secara
• cermat,
• Jelas, dan
• lengkap,
• mengenai tindak pidana yang didakwakan
• Menyebutkan waktu tindak pidana dilakukan
• Menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan
• (pasal 143 ayat (2) a, b KUHAP)
• Memuat keterangan mengenai keadaan terutama yang
  dapat memberatkan / meringankan kesalahan
  terdakwa.
• (pasal 250 ayat (4) HIR)

10
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• a.1 Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Ketentuan
• Tidak Memenuhi Syarat Formal
• Surat dakwaan tidak batal demi hukum
• Surat dakwaan dapat dibatalkan (baik atas
  keberatan terdakwa / PH atau karena kewenangan
  hakim)
• Tidak Memenuhi Syarat Materil
• Surat dakwaan batal demi hukum (pasal 143 ayat 3
  KUHAP pasal 250 (4) HIR)
• Tidak Cermat
• Delik aduan, yang pengaduannya surat dicabut
• Penerapan hukum tidak tepat
• Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan
• Tidak dapat dituntut demi hukum
• Surat dakwaan disusun berdasarkan hasil
  penyidikan yang tidak sah

11
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Tidak Jelas
• Mencampur adukan unsur tindak pidana yang satu
  dengan yang lain (pencurian dgn penggelapan)
• Tidak jelas menyebutkan fakta perbuatan yang
  menjadi dasar tindak pidana yang didakwakan
• Tidak jelas menguraikan peranan masing-masing
  peserta (dlm delik penyertaan)
• Tidak jelas membedakan antara unsur masing-masing
  delik yang didakwakan (concurcus / samanloop).
• Tidak Lengkap
• Tidak lengkap menyebutkan unsur tindak pidana
  yang didakwakan
• Tidak lengkap menguraikan fakta yang mendukung
  masing-masing unsur delik
• Tidak menyebutkan unsur khusus delik
  berkwalifikasi (unsur PNS, unsur subyektif)
• Tidak lengkap menguraikan perbuatan materil
  tindak pidana yang didakwakan (cara melakukan).

12
a.2 Pengertian Tempus dan Locus Delicti
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Tempus Delicti
• Menyangkut asas legalitas
• Menyangkut umur terdawka / korban pada waktu
  tindak pidana dilakukan
• Menyangkut unsur delik tertentu (malam hari)
• Menyangkut masa daluarsa
• Menyangkut alibi terdakwa
• Menyangkut masa recidivi
• Locus Delicti
• Kewenangan mengadili
• Ruang lingkup berlakunya UU pidana
• Menyangkut unsur delik tertentu (dimuka umum)
• Menyangkut alibi terdakwa

13
a.3 Batalnya Surat Dakwaan
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Syarat Formil Dapat Dibatalkan
• Syarat Materil Batal Demi Hukum
• Yang menentukan Batal Penilaian Hakim
• Tidak semua fakta / keadaan Harus dirumuskan
  dalam Surat Dakwaan
• Tidak
• hanya yang mendukung perbuatan pidana dan unsur
  tindak pidana
• Yang tidak langsung mendukung tidak harus
  dimasukkan
• Keadaan mati seketika atau tidak lama kemudian di
  rumah sakit
• Terdakwa ditangkap kemudian diserahkan ke kantor
  Polisi

14
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Contoh Surat Dakwaan Yang Batal
• Tidak Cermat
• Penerapan hukumnya tidak tepat
• Unsur dan pasal yang disangkakan pencuriandengan
  kekerasan, akan tetapi uraian perbuatan karena
  takut korban menyerahkan arloji yang
  dipakainya(pemerasan)
• Anak berumur di bawah 18 tahun, didakwa
  bersama-sama dgn orang dewasa dalam satu surat
  dakwaan.
• Tidak dapat dituntut demi hukum
• Terdakwa didakwa melakukan pencurian yang
  dilakukan 13 tahun yang lalu.
• Delik aduan tanpa pengaduan
• Seorang didakwa mencuri mobil bapaknya, sementara
  si Bapak tidak mengadukan anaknya, atau
  pengaduannya sudah dicabut.
• Pengadilan Negeri tidak bewenang mengadili
• Tidak diuraikan / diuraikan tetapi tidak jelas
  dimana tindak pidana itu dilakukan.

15
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Tidak Jelas
• Bentuk Dakwaan tidak jelas
• Apakah dakwaan kumulatif atau alternatif
• Apakah terdakwa bersama-sama atau membantu
• Apakah pembarengan atau perbuatan berlanjut
• Tidak menyebutkan fakta yang menjadi dasar tindak
  pidana yg didakwakan
• Didakwakan pencurian pada malam hari, tetapi
  tidak dijelaskan apakah terdakwa ada di rumah itu
  tidak dikehendaki yang berhak
• Didakwakan penggelapan, tetapi yang dijadikan
  tempus dan locus delicti adalah ketika terdakwa
  menerima barang itu dan bukan pada waktu memiliki
  / menggunakan
• Tidak jelas menguraikan Peranan masing-masing
  Peserta
• Para terdakwa didakwa secara bersama-sama
  melakukan penganiayaan, tetapi tidak dijelaskan
  apa yang dilakukan dan bagaimana perbuatan itu
  dilakukan oleh masing-masing peserta
• Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana eks psl.
  415 KUHP, tetapi tidak dijelaskan apakah terdakwa
  adalah PNS dan apa jabatannya.
• Tidak jelas Membedakan Unsur Delik yang
  Didakwakan
• Tidak jelas membedakan apakah perbuatan pidana
  sudah selesai atau baru percobaan

16
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Tidak Lengkap
• Tidak Lengkap Menyebutkan Unsur Tindak Pidana
  yang Didakwakan
• Didakwa melakukan pencurian, tapi tidak
  menyebutkan unsur dengan maksud untuk memiliki.
• Tidak Lengkap Menguraikan Fakta Yang Mendukung
  Unsur Delik.
• Terdakwa didakwa dengan sengaja merampas nyawa
  orang lain tapi tidak diuraikan apakah terdakwa
  menyadari / mengetahui dan menghendaki perbuatan
  terdakwa yang mengakibatkan matinya korban.
• Tidak Menyebutkan Unsur Khusus Delik
  Berkwalifikasi
• Pencurian ternak, tidak menyebutkan jenis ternak
  yang diambil
• Pencurian kekerasan, tidak menyebutkan apakah
  dalam sebuah rumah /pekarangan tertutup yang ada
  rumahnya, atau di jalan umum, atau kereta api
  yang sedang berjalan.
• Tidak Lengkap Menguraikan Perbuatan Materil Delik
  Yang Didakwakan
• Bagaimana cara pembunuhan, pemalsuan
• Penganiayaan, tipu muslihat terdakwa lakukan

17
b. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Perumusan surat dakwaan ditentukan oleh
  penguasaan pengetahuan hukum acara dan hukum
  materiel
• Bentuk surat dakwaan mengikuti perbuatan pidana
  yang terjadi
• Pelaku dan perbuatannya tunggal
• Deeineming / penyertaan
• Medeplegen / bersama
• Uitlokking / penganjuran
• Doenplegen / menyuruh melakukan
• Medeplichtige pembantuan
• Concursus / perbarengan
• Concursus idealis
• Concursus realis
• Voorgezette handeling
• Penyusunan dan perumusan surat dakwaan yang baik
  dan benar memerlukan kemampuan
• Penguasaan pengetahuan hukum acara pidana dan
  hukum pidana materil
• Penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
• Memilik jiwa seni (bahasa sastra

18
b.1. Bentuk Dakwaan Biasa / Tunggal
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana
• Seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana
  (paling sederhana)
• Seorang terdawka melakukan perbuatan berlanjut
  (voorgezette handeling)
• Beberapa orang terdakwa secara bersama-sama
  (medeplegen) melakukan satu tindak pidana
• Kerangka / Pola Surat Dakwaan
• Identitas Terdakwa / Para Terdakwa
• Status tahanan (tidak harus)
• Dakwaan
• Jumlah dan peran masing-masing terdakwa
• Waktu terjadinya tindak pidana
• Tempat terjadinya tindak pidana
• Uraian lengkap unsur delik
• Dirangkaikan dengan fakta / keadaan yang
  mendukung masing-masing unsur delik (cara tindak
  pidana dilakukan dan akibat yang ditimbulkan
  delik materil)
• Diberi tanggal pembuatan surat dakwaan dan
  ditandatangani Penuntut Umum

19
b.2. Bentuk Dakwaan Alternatif
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Terdiri dari lebih satu tindak pidana yang
  didakwakan
• Antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling
  mengecualikan
• Hanya satu dakwaan yang dibuktikan
• P.U bebas memilih dakwaan mana yang dianggap
  terbukti
• Hakim hanya memilih satu dakwaan yang dapat
  dipertanggung jawabkan kepada terdakwa
• Sifat / Ciri
• Antara dakwaan yang satu dengan yang lain
  dihubungkan dengan kata penghubung ATAU
• Antara dakwaan yang satu dengan yang lain bukan
  tindak pidana yang sejenis (tidak mutlak)
• Cara Pemeriksaan / Pembuktian
• Semua dakwaan diperiksa lebih dahulu
• Dari hasil pemeriksaan, PU dan Hakim memilih satu
  dakwaan yang tepat dan terbukti
• Contoh
• P.U ragu apakah tindak pidana yang disangkakan
  dalam berkas penipuan atau penggelapan
• Susunannya
• rumusan tindak pidana penipuan
• ATAU
• rumusan tindak pidana penggepalan

20
b.3. Bentuk Dakwaan Subsidair
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Terdiri dari lebih satu tindak pidana yang
  didakwakan
• Hanya satu dakwaan yang dibuktikan
• P.U / Hakim memilih hanya dakwaan yang dianggap
  terbukti
• Yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan
  utama/primair. Kalau dakwaan primair terbukti,
  dakwaan pengganti/subsidair tidak perlu
  dibuktikan
• Dakwaan subsidair dibuktikan, jika dakwaan
  primair tidak terbukti.
• Sifat / Ciri
• Tindak pidana yang satu dengan yang lain sejenis
  atau menimbulkan akibat yang sama
• Terdapat titik singgung antara ketentuan pidana
  yang satu dengan lainnya
• Susunan dimulai dari ancaman pidana terberat sbg
  dakwaan primair baru yang ringan sbg dakwaan
  subsidair, dan seterusnya lebih subsidair

21
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Cara Pemeriksaan / Pembuktian Dakwaan Subsidair
• Dakwaan diperiksa dan dibuktikan satu persatu
• Yang pertama diperiksa adalah dakwaan primair
  dakwaan subsidair baru diperiksa jika dakwaan
  primair tidak terbukti
• Contoh
• Primair
• Pembunuhan berencana
• Subsidair
• Pembunuhan biasa
• Lebih subsidair
• Penganiayaan berencana mengakibatkan kematian
• Lebih subsidair labi
• Penganiayaan yang mengakibatkan kematian

22
b.4. Bentuk Dakwaan Kumulatif
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Dalam satu surat dakwaan didakwakan beberapa
  tindak pidana sekaligus, yang masing-masing
  berdiri sendiri baik dengan ancaman pidana
  sejenis atau tidak sejenis.
• P.U / Hakim harus membuktikan satu persatu tindak
  pidana yang didakwakan
• Terdakwa dipertanggungjawabkan terhadap dakawaan
  yang terbukti dan membebaskan dari dakwaan yang
  tidak terbukti atau dilepas darisegala tuntutan
  pidana
• Yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan
  utama/primair. Kalau dakwaan primair terbukti,
  dakwaan pengganti/subsidair tidak perlu
  dibuktikan
• Dakwaan subsidair dibuktikan, jika dakwaan
  primair tidak terbukti.
• Jenis Dakwaan Kumulatif
• Kumulasi dalam penyertaan
• Dalam bentuk penganjuran / pembujukan
• Antara pembujuk dan yang dibujuk
• Dalam bentuk pembantuan
• Antara yang melakukan dan yang membantu melakukan
• Kumulasi dalam pembarengan
• Dalam concursus idealis
• Dalam concursus realis
• Yang hukuman pokonya sejenis
• Yang hukuman pokoknya tidak sejenis.

23
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Sifat / ciri dakwaan Kumulatif
• Terdiri dari lebih dari satu tindak pidana
• Antara dakwaan yang satu dengan yang lain
  dihubungkan dengan kata penghubung DAN.
• Dilarang mengkumulasikan antara delik yang
  diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa/singkat
  dengan delik yang diperiksa dengan acara
  pemeriksaan cepat.

24
b.5. Bentuk Dakwaan Gabungan / Kombinasi
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Dasarnya adalah Surat Dakwaan Kumulatif
• Salah satu atau setiap Dakwaan Kumulatif itu
  terdapat bentuk Dakwaan Alternatif atau Dakwaan
  Subsidair
• Merupakan concursus idealis
• Contoh
• Dakwaan Kesatu
• Primair
• Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
  Dakwaan pasal 340 KUHP
• Subsidair
• Melakukan tindak pidana pembunuhan biasa
  Dakwaan pasal 338 KUHP
• Dakwaan Kedua
• Membawa senjata api tanpa hak dakwaan pasal 1
  ayat (1) UU No. 12/Drt/1951
• Atau sebaliknya
• Dakwaan KesatuBerbentuk Tunggal dan Alternatif
• Dan
• Dakwaan Kedua
• Berbentuk Subsidair atau Alternatif juga

25
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Pembuktian Dakwaan Gabungan
• Dakwaan Kesatu Primair lebih dahulu dibuktikan,
  kalau sudah terbukti, Dakwaan Subsidair tidak
  dibuktikan
• Kemudian Dakwaan Kedua juga harus dibuktikan (dan
  seterusnya).
• Dalam Surat Dakwaan Gabungan tidak boleh ada
  dakwaan tindak pidana yang diperiksa dengan acara
  pemeriksaan cepat

26
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• b.6 Surat Dakwaan Dalam Hubungannya dgn Pasal
• 141 dan 142 KUHP
• Pasal 141 KUHP
• Penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan
• Beberapa tindak pidana dilakukan oleh satu
  terdakwa yg sama (concursus realis)
• Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu
  dengan yang lain (voorgezette handelig)
• Beberapa tindak pidana yang satu sama lain ada
  hubungannya (pasal 84 (2) KHUP) disusun secara
  concursus realis
• Lihat juga penjelasan pasal 141 tsb)
• Beberapa orang melakukan satu tindak pidana
  secara bersama-sama (medeplegen)
• Pasal 142 KUHP
• Satu berkas perkara memuat beberapa tindak
  pidana yang dilakukan beberapa orang
• Penuntut umum melakukan penuntutan terhadap
  masing-masing terdakwa secara terpisah (spiltsing
  )
• Penganjur dan pelaku
• Pembantu dan pelaku
• Orang dewasa dan anak dibawah umur 18 tahun
• Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana umum
• Dll.

27
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• b.7 Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan
• Jangan merumuskan kualifikasi delik dalam surat
  dakwaan (mencuri menipu membunuh memeras dll)
• Jangan hanya menguraikan unsur-unsur delik tanpa
  uraian perbuatan materil yg dilakukan terdakwa
• Jangan hanya menguraikan perbuatan materil saja
  tanpa didahului perumusan unsur deliknya
• Yang diuraikan dan dirumuskan hanya fakta
  perbuatan.
• Jangan menyebutkan kesimpulan (kesimpulan nanti
  dlm tuntutan pidana)
• Jangan menyebutkan fakta perbuatan yang tidak ada
  dalam berkas perkara (yg diperoleh dari alat
  bukti)
• Dalam hal terjadi penyertaan dalam satu surat
  dakwaan, maka harus dirumuskan secara jelas
  terperinci peran masing-masing terdakwa
• Hindari pertentangan antara uraian unsur delik
  dengan perumusan fakta perbuatan.
• Contoh
• Pasal 170 KUHP dengan tenaga bersama atau
  sendiri-sendiri
• Pasal 368 KUH setelah tidak berdaya,
  terdakwa mengambil dompet
• dalam saku celana korban .
• Pasal 82 UU No. 14/1997 menggunakan merek yang
  sama pada
• pokoknya, tapi dalam uraian yang
  disebutkan
• perbedaannya.

28
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Hindari pengulangan kalimat yang sama dan hindari
  kalimat yang berbelit-belit
• Jangan mendakwakan tindak pidana ringan atau
  pelanggaran lalu lintas jalan dalam surat dakwaan
  (sekalipun dlm bentuk Kumulatif, Subsidair atau
  Alternatif)
• Dalam rumusansurat dakwaan jangan mencampur
  adukan antara
• Penganjur dgn pembantu
• Penganjur dgn menyuruh melakukan
• Concursus idealis dgn voorgezette hendeling
• Concursus idealis dgn concursus realis
• Voorgezette handeling dgn concursus realis
• Dalam unsur delik tertentu perlu penjelasan untuk
  menghindari dakwaan tidak jelas
• Dalam delik culpa, harus menguraikan perbuatan
  terdakwa yang dianggap alfa
• Unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih
  dahulu harus menguraikan motiv, bentuk
  perencanaan, hubungan antara perencanaan dengan
  pelaksanaan.
• Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar
  dapat dimengerti dan dakwaan tidak kabur.

29
b.8. Beberapa Yurisprudensi
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Putusan MA tgl. 31-1-1973, No. 104 K/Kr/1971
  dalam perkara Rinie Juiar Tutut
• bahwa dalam tuduhan ternyata tidak disebutkan
  semua unsur delik pasal 378 KUHP dan meskipun
  disebutkan waktu dan tempat perbuatan dilakukan
  tapi tidak dengan jelas dan tepat diluruskan hal
  ihwal terdakwa.
• oleh karena itu tuduhan harus dinyatakan
  batal.
• Putusan MA tgl. 25-1-1975 No. 41 K/Kr/1973,
  dalam perkara Andi Tadang Anwar
• tindak pidana penggelapan secara prinsipil
  berbeda dengan tindak pidana penipuan. Ia harus
  dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak
  cukup menunjuk kepada tuduhan primair saja.
• Putusan MA tgl. 10-12-1974, No. 74 K/Kr/1973,
  dalam perkara Sungani Sunjaya.
• suatu tuduhan tindak pidana yang dirumuskan
  berdasarkan unsur-unsur pemerasan psl 368 KUHP
  bersama-sama unsur-unsur penipuan pasal 378 KUHP
  merupakan kesalahan yang essensial yang
  menyebabkan tuduhan itu batal .

30
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Putusan H.R tgl. 17-11-1941
• dianggap kurang memenuhi syarat adalah
  kwalifikasi sebagai berikut bahwa pegawai
  negeri tersebut dalam menjalankan tugasnya yang
  sah, karena tidak dijelaskan perbuatan yang
  memperjelas kwalifikasi.
• Putusan H.R tgl 27-6-1938 N.j 1939 hal 24
• kata-kata dengan sengaja dan melawan
  hukum bukan hanya kwalifikasi tapi juga
  merupakan pengertian yang nyata (artinya tidak
  perlu diuraikan).
• Putusan H.R Tgl. 23-4-1961 N.j 1970 No. 13-14
• tuduhan tersebut tidak cukup jelas
  menguraikan perbuatan konkrit dari terdakwa,
  karena di dalamnya tidak sedikitpun diuraikan
  bagaimana caranya dan dengan alat apa terdakwa
  dapat masuk ke stasiun bensin tersebut, sedang
  isitlah memasuki saja tidaklah cukup untuk
  menguraikan perbuatan yang dilakukan, karena
  memasuki dapat terjadi dengan bermcam-macam
  cara.
• Tuduhan demikian dibatalkan.

31
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Putusan MARI No. 229 K/Kr/1953
• Pengakuan terdakwa di luar sidang, yang kemudian
  ditarik tanpa alasan, adalah merupakan suatu
  petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa
  tersebut.
• Putusan MARI No. 1671.K/Pid/1996, Tgl. 18-03-1997
• Mahkamah Agung membenarkan putusan Hakim Pertama
  dan mempersalahkan terdakwa melakukan delik
  membantu melakukan pembunuhan berencana
  terhadap dakwaan alternatif yang tidak didakwakan
  Penuntut Umum.
• Dakwaan PU
• Primair psl. 340 jo psl. 55 ayat (1) ke-1
  KUHP
• Subsidair psl. 338 jo psl. 55 ayat (1) ke-1
  KUHP
• MARI Terbukti psl. 338 jo psl. 56 KUHP
• Putusan MARI No. 758.K/Pid/1996, Tgl. 25-02-1998
• Surat dakwaan yang mencantumkan psl. 55 KUHP
  secara umumn tanpa menjelaskan dan merinci ayat
  dan angka berapa dari pasal yg didakwakan,
  menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum
  (kabur)
• Surat dakwaan yang demikian tidak memenuhi
  ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP. Putusan hakim
  bukan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan,
  melainkan dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak
  dapat diterima.
• Catatan Adnan Paslyadja
• Seharusnya putusan MARI berbunyai Surat Dakwaan
  batal demi hukum

32
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Putusan MARI No. 2125 K/Pid/1990, Tgl. 31-08-1993
• Ucapan terdakwa dengan kata-kata hakim Anjing,
  Jaksa Kancing, kerjanya merampas tanah orang
  saja, bukan delik memfitnah ex psl. 311 KUHP,
  akan tetapi termasuk delik menista ex psl 310
  ayat (1) KUHP.
• Dakwaan ketiga ex psl 335 ayat (1) KUHP,
  dinyatakan batal demi hukum karena tidak
  diterangkan dengan jelas apa yang dilakukan oleh
  saksi korban dan apa yang dibiarkan dengan
  perbuatan melawan hukum berupa paksaan dengan
  kekerasan atau ancaman kekerasan dari terdakwa
  atas korban
• Catatan Adnan Paslyadja
• PU mendakwakan memfitnah ex psl 311 KUHP namun
  MARI menghukum terdakwa melakukan delik menista
  ex psl 310 KUP yang tidak didakwakan PU
• Meskipun salah satu dakwaan kumulatif dinyatakan
  batal demi hukum, namun tidak membatalkan surat
  dakwaan secara keseluruhan.
• Putusan MARI No. 758.K/Pid/1996, Tgl. 25-02-1998
• Dalam tindak pidana pencurian ex psl 362 KUHP,
  unsur mengambil barang tidak harus ditafsirkan
  bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan
  berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah
  cukup bilmana barang itu sudah berada di bawah
  penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa

33
MEMBUAT MATRIK DAN MENYUSUN SURAT DAKWAAN
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Identitas Terdakwa (para terdakwa)
• Merupakan syarat formal
• Diisi sesuai dengan psl. 143 ayat (2) a KUHP
• Status Tahanan (kalau ditahan)
• Tidak wajib (bukan syarat)
• Kalau dicantumkan harus jelas
• Jenis tahanan (Rutan, Rumah, Kota)
• Tahanan penyidik berakhir s.d. penyerahan
  tanggungjawab tsk. kepada PU
• Tahanan PU, mulai saat penerimaan tanggungjawab
  tsk dari penyidik s.d. dilimpahkan ke PN (Acara
  Biasa)

34
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Dakwaan
• Terdakwa / para terdakwa
• Dimulai dengan kalimat Bahwa terdakwa atau
  Bahwa para terdakwa I dan Terdakwa II (kalau
  terdakwanya lebih dari satu orang
• Kalau terdakwa mempunyai kwalifikasi khusus
  seperti PNS (kejahatan jabatan) atau karena
  hubungan kerja pasal 374 dll harus disebutkan
  dengan jelas jabatan, kewenangan, tugas pekerjaan
  dsb.
• Kalau dilakukan secara bersama-sama, haurs
  dijelaskan
• Peranan masing-masing terdakwa
• Kedudukan masing-masing terdakwa (pelaku,
  penganjur, penyuruh melakukan, membantu
  melakukan, bersama-sama melakukan
• Hindari penyebutan fungsi ganda terhadap terdakwa
  (bersama-sama melakukan dan membantu melakukan,
  psl. 55 jo psl. 56 KUHP)

35
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Waktu / Tempus Delicti
• Sesuai waktu yang ada dalam berkas perkara
• Sebutkan hari, tanggal, bulan, tahun, atau
  setidak-tidaknya pada sekitar bulan, tahun
• Kalau merupakan perbuatan berlanjut, maka
  waktunya (hari/tanggal) harus disebut secara
  terperinci, demikian juga kalau dakwaan dalam
  bantuk Concursus yang digabung dalam satu
  dakwaan.
• Mengenai waktu tindak pidana dilakukan merupakan
  persyaratan materil surat dakwaan
• Tempat / Locus Delicti
• Sesuaikan dengan tempat terjadinya tindak pidana
  dalam berkas perkara
• Bertempat di jalan No. .. RT RW Desa
  Kecamatan Kabupaten/Kotamadya atau
  setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah
  hukum PN
• Dalam hal terjadinya di luar wilayah hukum PN
  yang bersangkutan, seperti halnya psl. 84 ayat
  (2), (4) psl. 85 dan 86, maka setelah
  menyebutkan tempat terjadinya tindak pidana,
  ditambahkan kalimat atau setidak-tidaknya
  termasuk kewenangan PN untuk memeriksa dan
  mengadili.

36
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Kalau dakwaannya dalam bentuk Kumulatif dalam
  satu dakwaan maka masing-masing tempat kejadian
  harus disebut satu persatu secara terperinci
  disesuaikan dengan waktu kejadian
• Dalam hal tindak pidana di laut / ZEE /
  Perikanan, yang disidik Penyidik Perwira TNI AL,
  maka yang berwenang mengadili adalah PN yang di
  dalam daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana
  Kapal / orang itu diserahkan.
• Tempat terjadinya tindak pidana merupakan syarat
  materil Surat Dakwaan
• Uraian Delik dirangkaikan dengan uraian Fakta
  perbuatan atau keadaan / kejadian.
• Ada dua teknik penguraian dalam hal ini
• Setelah uraian tempat terjadinya tindak pidana
  langsung dihubungkan dengan unsur-unsur delik
  yang didakwakan, baru kemudian dirangkaikan
  dengan fakta perbuatan / keadaan yang menyertai /
  mendukung unsur delik tadi
• Setelah uraian tempat terjadi tindak pidana
  langsung menguraikan fakta perbuatan/keadaan yang
  menyertai atau mendukung setiap unsur delik yang
  didakwakan, jadi tidak menyalin keseluruhan
  unsur-unsur delik secara utuh lebih dahulu.

37
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Dalam praktek akhir-akhir ini PU lebih cenderung
  menggunakan teknik pertama, dengan maksud agar
  tidak ada unsur delik yang tertinggal.
• Dalam hal suatu tindak pidana yang unsur deliknya
  merupakan Alternatif sepertihalnya pasal 480
  KUHP, psl. 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, maka
  tidak harus semua unsur Alternatif disalin,
  tetapi disesuaikan dengan fakta perbuatan
  terdaklwa yang ada alam berkas perkara.
• Uraian mengenai cara dan peran terdakwa /
  masing-masing terdakwa melakukan perbuatan harus
  jelas sehingga terdakwa dapat mempersiapkan
  pembelaan dirinya. (kalau tidak jelas Surat
  Dakwaan batal demi hukum)
• Dalam delik materil (akibat yang dilarang) maka
  akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa
  harus disebutkan.
• Tidak semua fakta kejadian / keadaan yang tidak
  mendukung unsur delik harus dimasukkan dalam
  surat dakwaan, sehingga menimbulkan kesan
  bertele-tele yang justru bisa membingungkan
  terdakwa dan Hakim.

38
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Sebutkan ketentuan pidana yang disangkakan
• Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP
• Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
• Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP
• Dll.
• Surat Dakwaan ditutup dan ditandatangani PU
• tanggal . Bulan .. Tahun ..
• Penutut Umum,
• ttd.
• SATYA A. WICAKSANA, S.H.
• JAKSA PRATAMA NIP. 230022498

39
5. PERUBAHAN SURAT DAKWAAN
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Setiap saat PU harus meneliti kemudian merubah
  surat dakwaann jika ada kekeliruan baik Syarat
  Formil maupun Syarat Materil, asalkan berkas
  perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
• Jika berkas perkara telah dilimpahkan, maka PU
  hanya boleh mengubah Surat Dakwaannya.
• Sebelum ditetapkan hari sidang
• Selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai.
• Tujuan Perubahan Surat Dakwaan
• Untuk menyempurnakan Surat Dakwaan
• Untuk hal yang memberatkan
• Perbuatan tidak direncanakan menjadi perbuatan
  berencana
• Pegawai Negeri, atau karena pekerjaannya
• Residivis
• Tentang concursus / samenloop
• Tindak pidana berkwalifikasi psl. 363 KUHP
  diubah menjadi 365 KUHP
• Untuk memperbaiki kesalahan Syarat Formil maupun
  Syarat Materil (untuk menghindari batalnya atau
  dapat dibatalkannya Surat Dakwaan)

40
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Perubahan surat dakwaan dapat juga dilakukan
  untuk tidak melanjutkan penuntutan (untuk
  menghentikan penuntutan)
• Tadinya dituntut suatu tindak pidana, kemudian
  ternyata bukan tindak pidana
• Harus dihentikan demi hukum
• Daluarsa
• Terdakwa meninggal dunia
• Nebis in idem
• Penyidikannya tidak sah, sehingga harus disidik
  kembali.
• Catatan
• Suatu berkas perkara yang sudah dinyatakan
  lengkap (P-21) tidak menutup kemungkinan untuk
  dihentikan penuntutannya berdasarkan pasal 139,
  140 (2) dan 144 ayat (1). Namun seyogyanya jangan
  terjadi.

41
TEHNIK MENYUSUN SURAT DAKWAAN

• Perubahan surat dakwaan menjadi tindak pidana
  lain
• Semula terdakwa didakwa melakukan pencurian
  kemudian diperbaiki menjadi penggelapan
• KUHAP tidak mengatur secara tegas
• Sementara mengatakan boleh, dengan alasan
• Belum ada penetapan hari sidang
• Terdakwa masih banyak waktu untuk mempersiapkan
  pembeleaannya
• Putusan MARI Tgl. 13-12-1971 No. 15 K/Kr/1969
• perubahan surat tuduhan yang dimaksud psl.
  282 HIR adalah perubahan yang tidak mengakibatkan
  timbulnya perbuatan pidana lain.
• Catatan
• Psl 282 HIR, memberikan kekuasaan untuk mengubah
  surat dakwaan dengan suatu pembatasan, jangan
  sampai akibat perubahan itu tindak pidana yang
  didakwakan berubah menjadi tindak pidana lain.
• Perubahan surat dakwaan
• Hanya boleh dilakukan 1 kali.
• Surat dakwaan maupun perubahannya harus
  disampaikan kpd terdakwa / penasehat hukumnya dan
  penyidik

42
Selesai
Terima Kasih