PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL

1
PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL

• Oleh
• Aditya Pratama (IXC/01)
• Asti Aryudhea U. (IXC/06)
• Cindika Hillary (IXC/12)
• Daffa Ari P. (IXC/13)
• Farida Hasna (IXC/15)
• Galang Alif S. (IXC/17)

2
PETA KONSEP
SISTEM DEMOKRASI LIBERAL
Multi Partai
Pemilihan Umum 1955
DPR
Konstituante
Pengertian Kabinet
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3
KETIDAK STABILAN POLITIK

• Berlakunya masa demokrasi liberal (1950-1959), di
  dalam negeri Indonesia masih menimbulkan beberapa
  gangguan keamanan, diantaranya gangguan keamanan
  dari dalam negeri, seperti
• Pemberontakan DI / TII di berbagai kota
• Pemberontakan APRA
• Pemberontakan RMS
• Pemberontakan PPRI dan Permesta

4

• Pada masa berlakunya UUDS 1950, Negara
  Kesatuan RI menganut sistem demokrasi liberal
  dengan sistem kabinet parlementar. Dalam kabinet
  parlementar, para mentri bertanggung jawab kepada
  parlemen. Oleh karena itu, jatuh bangunyakabinet
  sangat tergantung pada parlemen. Pada masa
  demokrasi liberal jumlah partai politik ukup
  banyak.

5

• Sejak tahun 1950 sampai dengan 1959, ketidak
  stabilan politik juga di tunjukan dengan sering
  bergantinya kabinet, dalam kurun waktu sekitar 9
  tahun telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, di
  antaranya
• Kabinet Masa Demokrasi Liberal
• 1. Kabinet Natsir (September 1950 Maret 1951)
• 2. Kabinet Sukiman (April 1951 April 1952)
• 3. Kabinet Wilopo (April 1952 Juni 1993)
• 4. Kabinet Ali Sastromidjojo I (Juli 1953 Juli
  1955)
• 5. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955
  Maret 1956) dilaksanakan pemilu I
• 6. Kabinet Ali Sastromidjojo II (Maret 1956
  Maret 1957)
• 7. Kabinet Karya atau Juanda (April 1957 Juli
  1959)

6
2. SISTEM MULTI PARTAI

• Dampak Positif
• 1. Menghidupkan suasana demokratis di Indonesia.
• 2. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu
  besar, karena wewenang pemerintah di pegang oleh
  partai yang berkuasa
• 3. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana
  kedaulatan rakyat dan pemerintahan.

7

• Dampak Negatif
• 1.Sejumlah partai cenderung menyuarakan
  kepentingan kelompok sendiri, bukan banyak
  rakyat.
• 2. Ada kecenderungsn persaingan tidak sehat, baik
  dalam parlemen maupun kabinet yang berupa saling
  menjatuhkan.

8
3. PEMILIHAN UMUM

• Hasil pemilu I memunculkan empat partai terkemuka
  yang meraih kursi terbanyak di DPR dan
  kontituante , yaitu
• perimbangan perolehan kursi DPR Hasil
• Pemilu Tahun 1955 tahap I
• Masyumi 60 kursi
• PNI 58 kursi
• PKI 32 kursi
• NU 47 kursi
• Partai lainya memperebutkan sisa 75 kursi

9

• Perimbangan perolehan kursi kontituante Hasil
  pemilu tahun 1955 tahp II
• PNI 199 kursi
• Masyumi 112 kursi
• NU 91 kursi
• PKI 80 kursi
• Partai lainnyamemperebutkan sisa 118 kursi.

10

• Walaupun pemilu I dapat berlangsung dengan aman,
  lancar dan tertib tetapi keadaan politik dan
  keamanaan belum stabil,hal ini di sebabkan oleh
• Sering terjadi pertentangan antar politik.
• Partai politik hanya mempertahankan keyakinan
  partainya.
• Anggota DPR hasil pemilu belum dapat memenuhi
  harapan rakyat.
• Badan kontituante gagal menyusun UUD.

11
4. KEGAGALAN KONSTITUANTE MENYUSUN UNDANG
UNDANNG DASAR

• Kemacetan politik dalam kontituante, bagi militer
  merupakan situasi yang membahayakan kelangsungan
  bangsa dan negara, maka KSAD Letjen AH Nasution
  (atas nama pemerintah / PERPU ) mengeluarkan
  larangan bagi semua kegiatan politik mulai
  tanggal 3 Junu 1959. larangan itu ditindak
  launjuti oleh Presiden Soekarno, dengan
  mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

12
5. DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959

• Pertimbangan Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  
• Anjuran untuk kembali ke UUD 1945 tidak
  memperoleh keputusan dari Konstituante.
• Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan
  tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah
  menolak menghadiri sidang.
• Kemelu6 dalam konstituante membahayakan prsatuan,
  mengancam keselamatan negara, dan merintangi
  pembanggunan nasional.

13

• Keputusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
• Kontituante di bubarkan.
• UUD 1945 kembali berlaku sebagai UUD Republik
  Indonesia.
• Segera membentuk MPRS dan DPAS.

14

• Sisi Positif Dekrit Presiden
• 1. Menyelamatkan dari perpecahan dan krisis
  politik berkepanjangan.
• 2.Memberikan pedoman yang jelas (UD 1945) bagi
  kelangsunggan negara.
• 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara
  (MPRS) dan lembaga tinggi (DPAS) yang selama masa
  Demokrasi Liberal tertunda tunda pembentukanya.

15

• Sisi Negatif Dekrit Presiden 5 Juli 1959
• Memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden
  baik terhadap MPR maupun lembaga tinggi negara.
• Memberi peluang bagi kalangan militer untuk
  terjun dalam bidang politik.

16

• TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA