PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

1
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH
2
APA OTONOMI DAERAH ?

• OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH
  OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN
  PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SESUAI
  DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (Ps. 1 AYAT
  5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004).

3
APA ITU DAERAH OTONOM ?

• DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
  YANG MEMPUNYAI BATAS BATAS WILAYAH YANG
  BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN
  PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT
  MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI
  MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
  INDONESIA.

4
MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?

1. SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM
   PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG SELAMA
   INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK
   TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN
   MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.

5

• SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps. 18
• (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI
  ATAS DAERAH DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
  PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG
  TIAP TIAP PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU
  MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR DENGAN
  UNDANG UNDANG.
• (2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH
  KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS
  SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS
  OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.

6

1. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN
   DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN
   KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN,
   SERTA MEMELIHARA HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA
   PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA
   KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

7
TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
   MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK
2. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN
   PEMERATAAN
3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT
   DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA
   MENJAGA KEUTUHAN NKRI
4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS,
   MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN
   MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD

8
SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH ?

1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, PENGEMBANGAN
   KREATIFITAS MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH
   DAERAH.
2. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
   PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN.
3. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA
   KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN
   MASYARAKAT DI DAERAH.
4. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN
   DAERAH.

9
PEMERINTAHAN / KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK
SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ?

1. DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN SENTRALISTIK
   KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT
   SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT
   TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT.
2. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN PERMASALAHAN
   YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI TIAP TIAP DAERAH
   SANGAT HETEROGIN.
3. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA BEDA
   SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING MASING.

10
BAGAIMANA OTONOMI DAERAH DILAKSANAKAN ?

• DASAR HUKUM
• Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG
  PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004
  TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
  PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
• Ps. 18 UUD 1945
• NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH DAERAH
  PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS
  KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP TIAP PROVINSI,
  KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN
  DAERAH YANG DIATUR DENGAN UNDANG UNDANG.
• PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
  MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT
  ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

11

1. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN
   KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG
   ANGGOTA ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILIHAN
   UMUM
2. GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MASING MASING
   SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
   KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS
3. PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS
   LUASNYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH
   UNDANG UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN
   PEMERINTAH PUSAT.

12

1. PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENERAPKAN PERATURAN
   DAERAH DAN PERATURAN PERATURAN LAIN UNTUK
   MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
2. SUSUNAN DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
   DAERAH DIATUR DALAM UNDANG UNDANG.

13

• II. DAERAH OTONOM
• DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH
  PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3
  AYAT 1 UU No. 32 TH 2004)
• PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI SYARAT
  ADMINISTRASI, TEKNIS DAN FISIK WILAYAH
• PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMPERTIMBANGKAN
  FAKTOR FAKTOR POTENSI DAERAH, LUAS WILAYAH,
  KEPENDUDUKAN, SOSIAL POLITIK, SOSIAL BUDAYA,
  HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN
  TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH.

14
III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS KEPENTINGAN UMUM
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROPORSIONALITAS
5. ASAS AKUNTABILITAS
6. ASAS EFISIENSI
7. ASAS EFEKTIVITAS

15
IV. ASAS ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (PEMERINTAH PUSAT)

1. ASAS DESENTRALISASI YAITU PENYERAHAN WEWENANG
   PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KAPADA DAERAH
   OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN
   PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN
   REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA
   MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH

16

1. ASAS DEKONSENTRASI YAITU PELIMPAHAN WEWENANG
   PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA
   GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA
   INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU. DAN PADA
   HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN
   PEMERINTAH PUSAT
2. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) YAITU
   PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH
   DAERAH DAN PEMERINTAH DESA, ATAU DARI PEMERINTAH
   PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA / DESA, ATAU
   DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA
   PEMERINTAH DESA

17
V. ASAS ASAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(PEMERINTAH DAERAH)

1. OTONOMI LUAS YAITU KEKUASAAN DAERAH UNTUK
   MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP
   KEWENANGAN SEMUA BIDANG, KECUALI KEWENANGAN YANG
   OLEH UNDANG UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI
   WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

18

1. OTONOMI NYATA YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK
   MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU
   YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH
   DAN BERKEMBANG DI DAERAH
2. OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB YAITU PERWUJUDAN
   PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI KONSEKWENSI PEMBERIAN
   HAK DAN KEWENANGAN KAPADA DAERAH SEBAGAI WUJUD
   TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN
   OTONOMI

19
VI. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

• HAK
• MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH
• MEMILIH PIMPINAN DAERAH
• MENGELOLA APARATUR DAERAH
• MEMUNGUT PAJAK DAERAH
• MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI ENGELOLAAN SUMBER
  DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI
  DAERAH
• MENDAPATKAN SUMBER SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG
  SAH
• MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM
  PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (Ps. 21 UU No. 32
  TH 2004)

20
KEWAJIBAN

• MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN,
  KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN
  NKRI
• MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
• MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT
• MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN
• MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
• MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN
• DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH 2004)

21
VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI URUSAN
PEMERINTAH PUSAT

1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL
6. AGAMA

22
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ?

1. PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN SENDIRI URUSAN
   PEMERINTAHAN TERSEBUT
2. MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA
   GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH
3. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA
   PEMERINTAH DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS
   PEMBANTUAN

23
VIII. PRINSIP PRINSIP PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH

1. MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN,
   PEMERATAAN, POTENSI, DAN KERAGAMAN DAERAH
2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS, OTONOMI NYATA, DAN
   BERTANGGUNG JAWAB
3. OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN PADA KABUPATEN /
   KOTA, SEDANGKAN OTONOMI PROPINSI MERUPAKAN
   OTONOMI YANG TERBATAS

24

1. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN
   KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN
   HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH
2. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH OTONOM
   SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA TIDAK ADA LAGI
   WILAYAH ADMINISTRATIF
3. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI LEGISLATIF
   DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN
   PEMERINTAHAN DAERAH
4. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA PROPINSI
   SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI UNTUK MELAKSANAKAN
   KEWENANGAN PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN
   KEPADA GUBERNUR

25
IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

• PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PENYELENGGARAAN URUSAN
  PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
  MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN
  PRINSIP OTONOMI SELUAS LUASNYA DALAM SISTEM DAN
  PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
• UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH
  DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH

26

• PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA DAERAH DAN
  PERANGKAT DAERAH
• UNSUR PERANGKAT DAERAH
• SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS
  DAERAH
• LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA
  DINAS
• LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA
  BADAN DAERAH
• KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH CAMAT
• KELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH

27

• PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA TINGKATAN YAITU
  PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH
  GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA YANG
  DIKEPALAI OLEH BUPATI / WALI KOTA YANG
  BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN
  BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD
• GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU KEDUDUKAN GANDA
  YAITU SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL
  PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

28
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK DI DAERAH ?

• KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH PERATURAN PERUNDANGAN
  YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR TINDAKAN PEMERINTAH
  UNTUK MENGATUR DAN MELAYANI MASYARAKAT DALAM
  BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SEHARI - HARI

29
MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ?

• KEBIJAKAN DALAM PERATURAN PERATURAN (TERTULIS)
• KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT / NASIONAL
• - UUD 1945
• - UU / PERPU
• - PERATURAN PEMERINTAH
• - PERATURAN PRESIDEN
• - PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI,
  DAN KEPUTUSAN DIREKTORAT.

30

• KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
• - PERATURAN DAERAH
• - PERATURAN GUBERNUR
• - PERATURAN BUPATI / WALIKOTA
• - KEPUTUSAN KEPALA DINAS / INSTANSI DAERAH
• KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK TERTULIS
  (KONVENSI) CONTOHNYA
• - PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN
  KORBAN BENCANA ALAM
• - PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN
  KAWASAN KOTA
• - PERATURAN TENTANG UPAYA PEMBANGUNAN JALAN
  DAN SARANA UMUM DLL.

31
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
2.PERUMUSAN KEBIJAKANPUBLIK
3.PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK
1.ISU MASALAH PUBLIK
4. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
32
APA MANFAAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?

1. MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU
   KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK
   POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN
   MENYATAKAN PENDAPAT
2. MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT YANG
   PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU
3. MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA / BERMORAL
   YAITU KONDISI MSYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP
   BAIK DAN TUMBUH SUASANA KEKELUARGAAN, SALING
   MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI HAK HAK SEBAGAI
   SESAMA MANUSIA
4. MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT YANG
   TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA DAN
   DAPAT HIDUP SECARA DAMAI

33
PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK BERPERAN AKTIF DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?

• FAKTOR INTERNAL
• MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN SISTEM LAMA
  BAHWA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK ITU ADALAH
  URUSAN PEMERINTAH.
• MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA KESEMPATAN UNTUK
  BERPERAN SERTA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
• MASYARAKAT TIDAK MENGERTI PROSEDUR / LANGKAH
  UNTUK BERPARTISIPASI
• MASYARAKAT TIDAK MAU TAHU / ACUH TAK ACUH

34

• FAKTOR EKSTERNAL
• TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA UNTUK BERPARTISIPASI
• ADANYA KESEMPATAN UNTUK BERPARTISIPASI WARGA
  TETAPI BELUM BANYAK DIKETAHUI
• MASIH ADANYA POLA SENTRLALISTIK YANG TIDAK SESUAI
  DENGAN SEMANGAT OTONOMI
• ADANYA ANGGAPAN BAHWA BANYAK UNSUR YANG TELIBAT
  MAKA PERUMUSAN AKAN BERJALAN LAMBAN

35
AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAK AKTIF DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?

1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK AKAN MEMENUHI
   HAK HAK RAKYAT SECARA MENYELURUH
2. KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI TIDAK SESUAI DENGAN
   KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT
3. KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN BAHKAN
   BERTENTANGAN DENGAN NILAI NILAI BUDAYA
   MASYARAKAT