KEBIJAKAN MONETER I DI INDONESIA

1
KEBIJAKAN MONETER I DI INDONESIA
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank
Indonesia
Bank Indonesia Medan, FE USU, 14 Februari 2008
2
Tujuan Instruksional Khusus

• Mampu membandingkan kebijakan moneter sebelum dan
  sesudah UU No. 23/1999.
• Mampu menjelaskan kebijakan moneter melalui
  pendekatan kuantitas dan harga.

3
OUTLINE

• Review Konsep dan Teori Moneter
• Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
• Kebijakan Moneter Periode Selama Krisis Ekonomi
  1997
• Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Ekonomi
  1997
• Proses Perumusan Kebijakan Moneter
• Mekanisme Pengendalian Moneter

• Paradigma Pengendalian Moneter Baru

4
Review Konsep dan Teori Moneter

• Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari
  kebijakan ekonomi makro
• Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah
  mencapai kemakmuran masyarakat (social welfare)

5
Apa Tujuan Kebijakan Moneter?
Peran penting dari kebijakan moneter sebagai
salah satu kebijakan ekonomi ? Mempengaruhi
a. stabilitas harga b. pertumbuhan
ekonomi c. perluasan kesempatan kerja
d. keseimbangan neraca pembayaran ? (a) (d)
menjadi sasaran akhir (objectives/ final targets)
kebijakan moneter Konflik
pencapaian sasaran kebijakan - Secara ideal,
semua sasaran akhir tersebut (multiple
objectives) di atas dapat dicapai secara
bersamaan. Namun, seringkali pencapaian
sasaran-sasaran akhir tsb mengandung unsur-unsur
yang kontradiktif. - Misalnya usaha untuk
mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan
memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat
berdampak negatif terhadap kestabilan harga
dan keseimbangan neraca pembayaran. - Dalam
perkembangannya, dewasa ini semakin disadari
bahwa kebijakan moneter semestinya
lebih memfokuskan pada sasaran tunggal.
6
6

• Kebijakan Moneter dengan Sasaran Tunggal
• Sejalan dengan perkembangan ekonomi di dunia,
  Indonesia menganut hal yang sama dengan
  menetapkan stabilisasi harga sebagai sasaran
  tunggal sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang
  Bank Indonesia yang baru (UU No. 23 tahun 1999
  tentang Bank Indonesia diamandemen UU No. 3
  tahun 2004).
• Tujuan Bank Indonesia adalah
• Mencapai dan memelihara kestabilan nilai
  rupiah (Ps. 7)
• 3 Pilar pencapaian tujuan
• Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia
  mempunyai tugas (Ps. 8)
• a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
• b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
  pembayaran
• c. Mangatur dan mengawasi Bank

7
Bagaimana Hubungan kebijakan Moneter dengan
Kebijakan Lainnya?
Uang Primer
Uang Beredar
8
Jenis Kerangka Kebijakan Moneter
Macam-macam Kerangka Kebijakan Moneter Beberapa
rezim berkembang dalam teori dengan mendasarkan
pada berbagai channels dalam transmisi moneter
yang diyakini di dalam ekonomi 1. Monetary
targeting mendasarkan pada pengendalian uang
beredar (sbg. Intermediate target) dan uang
primer (sbg. Sasaran operasional) untuk mencapai
sasaran akhir, dengan berdasar kestabilan
permintaan uang. 2. Exchange rate targeting
mendasarkan pada pengendalian nilai tukar
(sbg intermediate target) untuk mencapai sasaran
akhir (inflasi dan pertumbuhan ekonomi). 3.
Inflation targeting memfokuskan sasaran akhir
pada target inflasi yang diumumkan. Untuk
intermediate targetnya menggunakan inflation
forecast, yang mendasarkan pada semua channel
transmisi moneter. Biasanya dikombinasikan dengan
suku bunga untuk penentuan operating
targetnya. 4. Implicit Nominal Anchor (No
Anchor). Tidak menetapkan sasaran akhir
dan intermediate tertentu. Tergantung penilaian
dan keyakinan boards of governor. Untuk operating
target biasanya menggunakan suku bunga. Rezim
mana yang tepat tergantung pada kondisi ekonomi
dan moneter negara ybs. Bahkan untuk suatu negara
rezim yang diterapkan dapat saja berubah.
9
Kerangka Kerja Kebijakan Moneter
Kerangka Operasional
Kerangka Strategis
Sasaran Akhir
Instrumen
Sasaran Operasional
Sasaran Antara
- OPT - sk bunga jk.
pd - sk. bunga jk. pj - Inflasi
- Fas. Diskonto - uang primer
- M1, M2, kredit - Pertumbuhan Ek. -
Giro Wajib Min - Imbauan,
dll
Jangkar Nominal

• - Nilai tukar
• Besaran moneter
• Inflasi (inflation targeting)
• Output nominal
• No explicit nominal anchor

Penargetan
10
Kerangka Operasi Kebijakan Moneter
11
Perbandingan Sistem Operasi Kebijakan Moneter
PENDEKATAN
SISTEM OPERASI

Sasaran
Sasaran
Pendekatan Harga
Instrumen
Operasional
Akhir
Variabel-variabel Informasi

• Langsung

• Sk.bunga PUAB
  

• Stabilitas harga

• Tidak langsung

Sasaran
Sasaran
Sasaran



Pendekatan Kuantitas
Instrumen
Operasional
Antara
Akhir









Langsung
-
Agregat moneter
Stabilitas harga

-
-
Monetary base

Pertumbuhan ekonomi

-
Tidak langsung seperti
seperti

Kesempatan kerja



. Uang
primer/M0
. M1, M2

Keseimbangan NP


.
Reserve bank . Kredit pbk

. Sk.bunga




Sumber Junggun Oh. Inflation Targeting,
Monetary Transmission Mechanism, and Policy Rules
in Korea,
Economic Pap
er

, Vol.2, No.1, March 1999, Bank of Korea
(dimodifikasi).

12
Perbandingan Sistem Operasi Kebijakan Moneter
Mekanisme Quantity-based Approach vs Price-based
Approach
Sasaran kuantitas uang
Sasaran harga uang
13
Kerangka Kerja Quantity Targeting

• Sebelum Juli 2005, Pendekatan kuantitas digunakan
  sebagai kerangka kebijakan moneter
• Pendekatan harga mulai digunakan Juli 2005

14
Neraca Otoritas Moneter Neraca Sistem Moneter
15
Ilustrasi Teoritis Pelaksanaan Kebijakan Moneter

• Secara teoritis, merujuk pada
• Keberadaan Kurva Phillips ? ? (y y)
• trade-off jangka pendek antara inflasi
  dan pertumbuhan output
• Teori Kuantitas Klasik M.V ? P.T dan M/P
  k. Y
• Teori Penawaran Uang Ms mm. M0
• Contoh kasus Ilustrasi sederhana .
• Fungsi jangka panjang permintaan uang (M1)
• logM1 konstan 1.1 logPDBr 1.0 logIHK
  kesalahan
• Prediksi perkembangan money multiplier
  (M1/M0) berkisar antara 1.2 1.4
• Sasaran-sasaran sesuai Program Moneter

16
Ilustrasi Teoritis Pelaksanaan Kebijakan Moneter
melalui quantity targeting

• Misalnya terjadi perubahan kondisi ekonomi
• Terjadi arus modal masuk (capital inflow)
  yang cukup besar sebagai
• akibat cukup menariknya iklim usaha di
  Indonesia.
• Capital inflow ? ? NFA otoritas moneter ? ?
  uang primer ? (di atas
• kisaran atas) ? NFA sistem moneter ? ? uang
  beredar ?
• Kegiatan ekonomi riil ? ? kecenderungan
  overheating
• - Pertumbuhan M1 ? ? 14.6, (Pertumbuhan
  M0 ? ? 12.2)
• - Pertumbuhan ekonomi ? ? 6
• - Inflasi ? ? 8,
• Kebijakan yang diterapkan (alternatif)
  kontraksi moneter
• Pilihan instrumen (alternatif)
• - Operasi pasar terbuka (OPT)
• - Cadangan wajib minimum (RR)

17
Mekanisme Pengendalian M0 Melalui OPT

• Operasi Pasar Terbuka dilakukan Bank Indonesia
  dengan tiga cara, yaitu
• Melalui lelang SBI
• Melalui penggunaan FASBI di pasar uang rupiah,
  dan
• Melalui sterilisasi/intervensi di pasar valuta
  asing

• 1. Lelang SBI
• Besarnya lelang SBI (mingguan) dimaksudkan untuk
  mencapai besarnya target uang primer yang
  ditetapkan. Untuk itu, tiap minggu Bank
  Indonesia akan memperkirakan perkembangan uang
  primer dan, dengan membandingkan target yang
  ditetapkan, menentukan besarnya kelebihan
  likuiditas pasar uang yang harus diserap.
• Hal ini dilakukan dengan menghitung berapa SBI
  yang jatuh tempo, berapa ekspansi/konstraksi dari
  sisi fiskal (rekening Pemerintah di Bank
  Indonesia), mutasi cadangan devisa, serta
  bagaimana kondisi likuiditas di pasar uang.

18
Mekanisme Pengendalian M0 Melalui OPT

• Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank
  Indonesia menggunakan instrumen moneter yang
  dapat berupa Operasi Pasar Terbuka (OPT),
  intervensi pasar valas, reserve requirement,
  ataupun moral suasion.
• Berdasarkan sasaran M0 yang telah ditetapkan,
  Bank Indonesia melakukan Operasi Pasar Terbuka
  (OPT).

19
Mekanisme Pengendalian Moneter Melalui OPT

• Operasi Pasar Terbuka dilakukan Bank Indonesia
  dengan tiga cara, yaitu
• Melalui lelang SBI
• Melalui penggunaan FASBI/FTK di pasar uang
  rupiah, dan
• Melalui sterilisasi/intervensi di pasar valuta
  asing

• 2. Fasilitas Bank Indonesia
• Selain lelang SBI mingguan (yaitu tiap hari
  Rabu), Bank Indonesia juga melakukan kegiatan
  secara langsung di pasar uang rupiah melalui
  Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi). Hal ini
  dilakukan secara harian, terutama apabila terjadi
  perkembangan di luar pehitungan yang dapat
  menyebabkan tidak tercapainya target uang primer
  melalui lelang SBI.
• Caranya antara lain dapat dilakukan dengan secara
  langsung menawarkan kepada bank-bank untuk
  menanamkan kelebihan likuiditasnya di Bank
  Indonesia (berjangka waktu overnight hingga satu
  minggu) atau dengan cara membeli kembali SBI
  secara repurchase agreement (repo) di pasar uang
  antar bank.

20
Mekanisme Pengendalian Moneter Melalui OPT

• Operasi Pasar Terbuka dilakukan Bank Indonesia
  dengan tiga cara, yaitu
• Melalui lelang SBI
• Melalui penggunaan FASBI/FTK di pasar uang
  rupiah, dan
• Melalui sterilisasi/intervensi di pasar valuta
  asing

• 3. Sterilisasi/Intervensi Valuta Asing
• Terutama dilakukan apabila Pemerintah akan
  membiayai kegiatan suatu proyek (membutuhkan
  rupiah) dengan cara menggunakan dana valuta
  asingnya yang disimpan sebagai cadangan devisa di
  Bank Indonesia.
• Dengan cara ini, dapat dicapai dua tujuan
  sekaligus. Pertama, penyerapan kelebihan
  likuiditas di pasar uang. Kedua, bahwa langkah
  ini sekaligus dapat membantu upaya untuk
  menstabilkan perkembangan nilai tukar rupiah di
  pasar.
• Intervensi di pasar valuta asing dapat pula
  dilakukan Bank Indonesia pada waktu sedang
  terjadi gejolak nilai tukar rupiah di pasar
  valuta asing

21
Pertimbangan BI Beralih ke Pendekatan Harga
Quantity-based Approach vs Price-based Approach ?

• Asumsi yang digunakan dalam Pendekatan Kuantitas
  adalah sbb
• Kebijakan dan perkembangan sektor-sektor lain
  (fiskal, nilai tukar, dan riil) akan berjalan
  seperti yang ditetapkan.
• Adanya hubungan yang stabil antara uang beredar
  (sebagai sasaran antara) dengan kegiatan ekonomi
  riil (sebagai sasaran akhir) ? stabilitas
  fungsional income velocity dan demand for money
• Adanya hubungan yang stabil antara uang primer
  (sebagai sasaran operasional) dengan uang beredar
  (sebagai sasaran antara) ? stabilitas fungsional
  angka pengganda uang (money multiplier)
• Namun, hasil kajian empiris BI menyimpulkan
  bahwa
• Income velocity, demand for money, dan money
  multiplier cenderung
• kurang stabil.
• M0 tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Bank
  Indonesia. 70 dari komponen M0 adalah uang
  kartal yang merupakan kebutuhan masyarakat akan
  alat pembayaran.
• Agregat moneter M1 relatif stabil dibandingkan
  dengan M2.

22
Pertimbangan BI Beralih ke Pendekatan Harga
Quantity-based Approach vs Price-based Approach ?

• Penyebab Ketidakstabilan Struktural tersebut
  adalah karena
• Pesatnya perkembangan sektor keuangan dan majunya
  inovasi produk keuangan yang menyebabkan kegiatan
  penciptaan uang (money creation) oleh sistem
  keuangan menjadi berlipat ganda.
• Terjadinya proses decoupling antara sektor
  moneter dan sektor riil.
• Sulitnya mengidentifikasi arah kausalitas antara
  uang beredar dan kegiatan ekonomi. Adanya
  kecenderungan kegiatan ekonomi mempengaruhi uang
  beredar, bukan sebaliknya.

23
Pertimbangan BI Beralih ke Pendekatan Harga
Quantity-based Approach vs Price-based Approach ?

• Sejalan dengan permasalahan dalam pengendalian
  moneter dengan menggunakan agregat moneter,
  paradigma baru yang lebih meyakini harga uang,
  yaitu suku bunga dan nilai tukar, sebagai jalur
  utama transmisi kebijakan moneter (price
  targeting) di Indonesia semakin mendapatkan
  perhatian.
• Bond (1994) menunjukkan secara empiris bahwa
  hubungan antara suku bunga dengan laju inflasi
  jauh lebih kuat dibandingkan dengan hubungan
  antara uang beredar dengan inflasi.
• Di sisi lain, dalam ekonomi yang semakin terbuka
  dengan sistem nilai tukar yang fleksibel,
  pergerakan nilai tukar rupiah juga dianggap
  sangat penting dalam mempengaruhi permintaan
  agregat, pertumbuhan ekonomi, and inflasi.
• Isu pokok yang sedang dikaji adalah apakah apakah
  cukup relevan apabila manajemen moneter di
  Indonesia dibangun atas dasar jalur mekanisme
  transmisi salah satu/kedua variabel tersebut
  ataukah berdasarkan jalur mekanisme transmisi
  kebijakan moneter yang lain?

24
Pertimbangan BI Beralih ke Pendekatan Harga
Quantity-based Approach vs Price-based Approach ?

• Hasil kajian empiris tersebut merupakan
  pertimbangan utama bagi Bank Indonesia untuk
  mengubah paradigma pengendalian moneternya dari
  quantity-based approach menjadi price-based
  approach pada Juli 2005.
• Penerapan price-based approach tidak terlepas
  dari upaya Bank Indonesia yang menerapkan
  full-fledged inflation targeting framework pada
  bulan Juli 2005. Pembahasan mengenai hal ini akan
  dijelaskan setelah penjelasan umum pendekatan
  harga atau suku bunga sebagai sasaran operasional
  kebijakan moneter.

25
Kerangka Kerja Pendekatan Harga
26
Mekanisme Transmisi Pendekatan Harga
27
Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Indonesia s/d
Juli 2005 Lite Inflation Targeting

• Sejak tahun 2000, dengan diberlakukannya UU No.
  23 Tahun 1999 BI telah menentukan dan mengumumkan
  sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan
  moneter.
• Dengan amandemen UU Bank Indonesia No. 3 Tahun
  2004, Pemerintah setelah berkoordinasi dengan
  Bank Indonesia telah menetapkan dan mengumumkan
  sasaran inflasi IHK untuk tahun 2005, 2006, dan
  2007.
• BI telah menempuh sejumlah langkah dalam
  memperkuat persyaratan untuk penerapan ITF,
  termasuk
• Pengembangan indikator, riset, pemodelan ekonomi
  untuk dasar analisis, prakiraan, dan perumusan
  kebijakan.
• Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai proses
  perumusankebijakan moneter.
• Pengembangan laporan dan strategi komunikasi
  untuk transparansi dan akuntabilitas kebijakan
  moneter kepada publik.

28
Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Indonesia s/d
Juli 2005 Lite Inflation Targeting

• Sebelum Juli 2005, operasi moneter masih
  menggunakan uang primer uang primer (base money)
  sebagai sasaran operasional. Cara ini dirasakan
  semakin tidak sejalan dengan penerapan kebijakan
  moneter dengan ITF, terutama karena
• Hubungan antara uang primer dengan inflasi dan
  pertumbuhan ekonomi semakin tidak stabil dan
  mengalami hubungan terbalik.
• Sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan
  masyarakat kurang efektif,
• Respon kebijakan moneter cenderung mengarah ke
  belakang (backward looking) dan lebih sulit
  dilakukan.
• Uang primer lebih sulit dikendalikan oleh bank
  sentral karena perilaku permintaan uang kartal
  masyarakat di Indonesia.
• Sejak 1999-Sebelum Juli 2005, dalam literature,
  Indonesia dikategorikan sebagai negara yang
  menerapkan Inflation Targeting Lite.

29
Kerangka Kebijakan Moneter Sejak Juli 2005
Pengertian dan Karakteristik ITF

• Sejak Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan ITF
  sebagai kerangka kebijakan Moneter.
• Inflation Targeting Framework (ITF) merupakan
  kerangka kerja kebijakan moneter yang secara
  transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai
  sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang
  secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan.
• Empat prinsip pokok rezim kebijakan moneter
  dengan ITF
• 1. Memiliki sasaran utama, yaitu Sasaran Inflasi,
  yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian
  (overriding objective) dan acuan (nominal anchor)
  kebijakan moneter.
• 2. Bersifat antisipatif (preemptive atau forward
  looking) dengan mengarahkan respon kebijakan
  moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi
  ke depan.
• 3. Mendasarkan pada analisis, prakiraan, dan
  kaidah kebijakan tertentu dalam menetapkan
  pertimbangan respon kebijakan moneter
  (constrained discretion).
• 4. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang
  sehat (good governance), yaitu berkejelasan
  tujuan, konsisten, transparan, dan
  berakuntabilitas.

30
Kerangka Kebijakan Moneter Sejak Juli 2005

• Secara rinci karakteristik Inflation Targeting
  Framework sbb

Kriteria Kriteria Bernanke et.al. (1999) Svensson (2000)
1 2 3 4 5 6 7 8 Kestabilan harga sbg tujuan akhir kebijakan moneter Pengumuman target inflasi Target inflasi jangka menengah Komunikasi intensip dg publik Penggunaan monetary policy rule secara spesifik Publikasi prakiraan inflasi dan output Target ditetapkan pemerintah (goal dependence) Penggunaan instrumen scr independen (instrument independent) Ya Ya Tidak jelas Ya Tidak jelas Tidak perlu Ya Ya Ya Ya Ya Ya Penargetan prakiraan inflasi Ya Tidak perlu Ya, ttp tidak disebutkan scr jelas
31
Mengapa Inflation Targeting ?

• IT fokus pada kestabilan harga (sehingga dapat
  digunakan sbg anchor ekspektasi inflasi bagi
  masyarakat).
• IT meningkatkan transparansi keb. Moneter.
• IT memberikan ukuran keberhasilan bank sentral
  (kejelasan akuntabilitas).
• IT bersifat forward looking dan memperhitungkan
  lag kebijakan moneter.
• IT tidak memerlukan asumsi stabilitas hubungan
  uang beredar, output dan harga.
• Pengalaman negara-negara lain yang menerapkan IT
  menunjukkan dengan inflasi yang rendah dan
  stabil, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang
  lebih sustainable.

32
Kerangka Kerja Baru Kebijakan Moneter
Indonesia Empat Langkah Penguatan Kebijakan
Moneter Melalui ITF

• Empat elemen mendasar dalam langkah-langkah
  penguatan kerangka kerja kebijakan moneter yang
  baru mulai Juli 2005 agar konsisten dengan
  penerapan ITF
• Penggunaan suku bunga (disebut BI Rate) sebagai
  reference rate dalam pengendalian moneter,
  sebagai pengganti sasaran operasional uang
  primer.
• Penguatan proses perumusan kebijakan moneter
  dengan strategi antisipatif (forward looking
  strategy) dalam mengarahkan respon kebijakan
  moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi
  ke depan.
• Strategi komunikasi yang lebih transparan untuk
  memperkuat sinyal kebijakan moneter kepada pasar
  dan upaya pembentukan ekspektasi inflasi.
• Penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah
  untuk meminimalkan tekanan inflasi dari kenaikan
  administered prices dan volatile foods maupun
  untuk sinergi kebijakan ekonomi secara
  keseluruhan.

33
Inflation Targeting A Framework, Not A Rule
OPERASI MONETER
34
Respon Kebijakan Moneter BI-Rate sebagai Sinyal
Kebijakan

• BI Rate mencerminkan arah kebijakan moneter yaitu
  indikasi level suku bunga jangka pendek yang
  diinginkan bank sentral dalam upaya mencapai
  target inflasi.
• Perubahan BI Rate yang mencerminkan perubahan
  stance kebijakan moneter dilakukan dalam
  kelipatan 25 bps (perubahan dapat 25, 50 ataupun
  75 bps sesuai dengan situasi moneter yang
  terjadi).
• BI Rate diumumkan ke publik pada setiap awal
  bulan setelah RDG Bulanan (baik berubah maupun
  tidak).

35
Kerangka Operasional
36
OPT Lelang SBI

• Prosedur dan mekanisme pelaksanaan lelang SBI
• Pelaksanaan lelang SBI 1 bulan dilakukan secara
  mingguan.
• Untuk mendukung kredibilitas BI Rate, lelang
  diarahkan agar rate hasil lelang sama dengan BI
  Rate.
• Sistem lelang menggunakan Fixed Rate tender.

37
OPT Lelang SBISebelum Implementasi BI-Rate

• Bidding rates yang diajukan peserta lelang hari
  Rabu tergantung pada interpretasi mereka terhadap
  indirect signal dari target indikatif yang
  diumumkan hari Selasa.
• Contoh
• Pada hari Selasa, BI mengumumkan target lelang
  Rp 10 triliun, dengan jumlah jatuh waktu Rp 9
  triliun.
• Pasar akan menginterpretasikan pengumuman ini
  sebagai indirect signal bahwa BI menginginkan
  kenaikan bid rate.
• Sedikit perubahan pada RRT SBI diinterpretasikan
  sebagai perubahan sinyal kebijakan moneter.
• Contoh
• Pada hari Rabu, BI mengumumkan hasil lelang
  12,27 dibandingkan minggu sebelumnya 12,25.
• Pasar akan menginterpretasikan ini sebagai trend
  peningkatan suku bunga yang diinginkan BI,
  sehingga mereka akan mengajukan bid yang lebih
  tinggi pada lelang berikutnya.

38
OPT Lelang SBISinyal Suku Bunga dengan BI-Rate

• Bidding rates dari peserta lelang tergantung pada
  strategi mereka sesuai dengan BI-Rate yang
  diumumkan.
• Contoh
• Pada hari Selasa, BI mengumumkan target lelang
  SBI Rp 10 triliun, dari jumlah jatuh waktu Rp 9
  triliun. BI Rate diumumkan pada level 12,25
• Pasar tidak menginterpretasikan pengumuman ini
  sebagai indirect signal bahwa BI menginginkan
  kenaikan BI-Rate. Pasar akan mem-bid sekitar
  12,25, tanpa memperdulikan target.
• Perubahan sinyal kebijakan ditentukan oleh
  berubah/tidaknya BI-Rate.
• SOR ditetapkan sebesar BI-Rate. Bidding rate yang
  masuk sebagian besar (mendekati 99) berada pada
  level BI-Rate.

39
OPT Lainnya

• OPT lainnya (lelang SBI 3 bulan, FASBI, FTK dan
  FTE) diarahkan untuk menjaga struktur suku bunga
  pasar uang jangka pendek yang wajar. Hal ini
  untuk mewujudkan pasar uang yang efisien dan
  mengurangi perilaku spekulatif (arbitrage).
• Suku bunga SBI 3 bulan diarahkan lebih tinggi
  dari suku bunga SBI 1 bulan.
• FASBI
• 7 hari BI-Rate 200 bps
• O/N BI-Rate 500 bps
• Fine Tune Operation (FTO)
• FT Kontraksi (O/N 6 hari) rate antara FASBI
  O/N 7 hari.
• FT Ekspansi (O/N 14 hari) rate lebih tinggi
  dari BI-Rate

40
Proses Perumusan Kebijakan Moneter
Rapat Dewan Gubernur (RDG)

• Perumusan kebijakan moneter yang dilakukan oleh
  Bank Indonesia dilakukan melalui Rapat Dewan
  Gubernur (RDG). Rapat ini dilakukan satu kali
  dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum
  bidang moneter. Sementara, rapat sejenis juga
  dilakukan satu kali dalam seminggu untuk
  mengevaluasi pelaksanaan kebijakan moneter yang
  telah dilakukan.
• RDG bulanan dapat dihadiri oleh menteri kabinet
  atau wakil pemerintah dengan hak bicara tanpa hak
  suara. Tujuannya adalah untuk mempererat
  koordinasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal,
  dan kebijakan makro ekonomi lainnya.
• RDG dapat dikategorikan menurut waktu
  pelaksanaannya menjadi RDG bulanan awal tahun,
  RDG triwulanan, RDG bulanan, dan RDG mingguan.

41
Proses Perumusan Kebijakan Moneter
RDG Bulanan Awal Tahun

• RDG bulanan awal tahun dilakukan untuk
  mengevaluasi perkembangan ekonomi, moneter,
  perbankan, dan sistem pembayaran selama satu
  tahun yang lalu dan prospeknya ke depan.
• Telaah mengenai prospek ekonomi makro dan moneter
  ke depan dimaksudkan terutama dilakukan untuk
  menetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter
  untuk satu tahun ke depan sesuai dengan sasaran
  inflasi yang ditetapkan.
• RDG ini jg sekaligus untuk membahas dan mensahkan
  laporan tertulis yang akan disampaikan kpd DPR
  dan Pemerintah. Laporan ini memuat (1)
  pelaksanaan tugas wewenang BI thn sebelumnya,
  (2) rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan
  langkah2 pelaksanaan tugas wewenang BI utk
  tahun y.a.d. dgn memperhatikan perkembangan laju
  inflasi kondisi ekonomi dan keuangan.

42
Proses Perumusan Kebijakan Moneter
RDG Triwulanan

• Dilaksanakan awal April, Juli, Oktober, dan
  Desember.
• RDG ini dilaksanakan untuk mengevaluasi
  perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, dan
  sistem pembayaran selama satu triwulan yg lalu
  dan prospeknya utk periode ke depan.
• Telaah mengenai prospek ekonomi ke depan terutama
  dilakukan untuk menentukan apakah sasaran inflasi
  yang telah ditetapkan masih dalam batas kisaran
  yang aman, serta untuk menetapkan arah dan
  sasaran kebijakan moneter untuk satu triwulan ke
  depan.
• RDG ini dimaksudkan juga untuk membahas dan
  mensahkan laporan triwulanan tertulis tentang
  pelaksanaan tugas dan wewenang BI yg akan
  disampaikan kpd DPR dan pemerintah.

43
Proses Perumusan Kebijakan Moneter
RDG Bulanan

• RDG bulanan dilaksanakan dalam rangka
  mengevaluasi perkembangan inflasi, nilai tukar,
  moneter, dan perbankan.
• Lebih diarahkan utk memantau pencapaian target
  inflasi arah kebijakan satu bulan berikutnya.
• Penetapan BI Rate dan langkah pengendalian
  moneter satu bulan yang akan datang, seperti OPT,
  dan sterilisasi/intervensi di pasar valas.
• Keputusan kebijakan moneter dalam RDG bulanan ini
  disampaikan ke masyarakat melalui siaran pers.

44
Proses Perumusan Kebijakan Moneter
RDG Mingguan

• RDG mingguan dilaksanakan atas dasar arahan dari
  RDG bulanan.
• RDG mingguan dilaksanakan dalam rangka
  mengevaluasi pelaksanaan pengendalian moneter
  pada minggu sebelumnya.
• Arahan pelaksanaan OPT, sterilisasi/intervensi di
  pasar valas, serta arah suku bunga di minggu
  mendatang.
• Keputusan pengendalian moneter dalam bentuk OPT
  melalui lelang SBI dalam RDG mingguan ini
  disampaikan ke masyarakat melalui siaran pers.

45
Proses Perumusan Kebijakan Moneter
Laporan-Laporan

• Laporan tahunan dan triwulanan BI dievaluasi oleh
  DPR. Laporan ini digunakan sebagai bahan
  penilaian kinerja Dewan Gubernur dan BI secara
  keseluruhan.
• Laporan tahunan ke DPR dalam rangka
  akuntabilitas, sedangkan laporan tahunan ke
  pemerintah dalam rangka informasi.
• Laporan tahunan ke masyarakat melalui media massa
  dalam rangka informasi, cerminan transparansi,
  dan pemberitahuan arah kebijakan moneter.

46
Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1945 - 1952
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter

• Mata uang Hindia Belanda Jepang masih digunakan
• Belum terdapat bentuk bank sentral secara formal
• UUD 1945 Ps.23 perlunya dibentuk sebuah bank yg
  disebut Bank Indonesia, yg mengeluarkan
  mengatur uang kertas
• UU nasionalisasi De Javasche Bank 6/12/51
  disahkan
• Dominasi dinamika perkembangan politik terhadap
  permasalahan ekonomi

• BNI, BRI sebagai bank sirkulasi ORI yg
  menggantikan peran uang Hindia Belanda Jepang
• ORI ditarik diganti dgn uang De Javasche Bank yg
  ditunjuk sbg bank sirkulasi
• De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sentral
  pada pemerintah RIS
• Tindakan moneter sanering pada 1950 (Gunting
  Sjafruddin)

47
Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1953 - 1967
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter

• Telah banyak mata uang yang beredar dan
  berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia
• Lahir UU No.11/1953 tentang Pokok Bank Indonesia
  sbg pengganti Javasche Bank Wet 1922
• Pemerintah membangun proyek2 mercu suar dan
  pengeluaran besar untuk militer
• Jumlah uang beredar berlebihan menyebabkan
  hyperinflation (/- 600) pada pertengahan tahun
  1960-an.

• Bank Indonesia sbg bank sirkulasi menerbitkan
  mata uang baru, rupiah, sbg satu2nya alat
  pembayaran yg sah di wilayah negara Indonesia
• Dibentuk Dewan Moneter tdr dr Menkeu (ketua),
  Menteri Ekonomi, dan GBI.
• BI jg sbg bank komersial dgn memberi kredit kpd
  swasta, pemerintah, yayasan pem., dll.
• BI sbg agen pembangunan (1). Cetak uang u/
  menutup defisit fiskal (2). Pembiayaan scr lgs
  dlm keg. ekonomi

48
Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1968 - 1972
- Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi -
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter

• Pemerintah sebelumnya kurang memegang prinsip
  kehati2an dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan
  fiskal
• Lahir UU No.13/1968 tentang Bank Sentral
• Laju inflasi turun drastis hingga di bawah 10
• Kegiatan perekonomian nasional secara berangsur2
  mulai tertata mengalami peningkatan.
• Pengaturan kelembagaan, positif krn kebijakan
  moneter-fiskal terintegrasi terkoordinir, tp
  negatif krn tdk ada check balance kebijakan2
  ekonomi

• Kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian
  inflasi. Pencetakan uang utk pembiayaan defisit
  anggaran dihentikan
• Koordinasi kebijakan fiskal-moneter ditingkatkan
  shg stabilitas ekonomi cepat pulih
• Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter
  dan BI melakukan tugas kebijakan moneter sesuai
  dgn keputusan Dewan Moneter
• ?M0 ke NCG dibatasi ? JUB terkendali

49
Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1973 - 1982
- Periode Pertumbuhan Ekonomi dengan Hasil Minyak
-
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter

• Awal dekade 70-an ditemukan ladang2 minyak baru
  secara signifikan shg penerimaan negara meningkat
• Pengeluaran rutin dan pembangunan oleh pemerintah
  meningkat shg mendorong kegiatan ekonomi riil
• Kebijakan kredit selektif membuat sektor
  perbankan kurang bergairah krn sumber dana yang
  langka dan penyaluran kredit sangat dibatasi

• Penerimaan devisa hasil minyak menyebabkan
  ekspansi jumlah uang primer (M0) shg BI melakukan
  penyerapan ekspansi moneter dari sisi fiskal
  tersebut utk meredam tekanan inflasi
• Kebijakan kredit selektif diluncurkan thn 1974
  utk mengendalikan JUB terutama dgn mengatur
  besarnya ekspansi kredit bank. Pagu kredit
  individual bank setiap tahun ditentukan oleh BI
• ?NFA ? ? M0 ? ? Kredit dipagu
• RR diturunkan dr 30 mjd 15 thn 1978 terutama
  utk mendorong pemberian kredit kpd sektor swasta

50
Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1983 - 1997
- Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan
Liberalisasi Ekonomi -
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter

• Awal dekade 80-an harga minyak merosot krn
  kecenderungan tjdnya resesi dunia. Penerimaan
  negara utk pembiayaan APBN semakin terbatas.
  Peran swasta dalam kehidupan ekonomi perlu
  ditingkatkan.
• Pakjun 1983 menandai era liberalisasi sektor
  perbankan dan keuangan. Jml bank, mobilisasi
  dana, bentuk kredit, jenis pembiayaan, vol.
  transaksi dan jenis produk keuangan meningkat.
• Pakto 1988 mendorong kegiatan ekonomi DN dlm
  menghadapi persaingan global. Scr umum mrp paket
  penyempurnaan kebijakan di bidang keu., moneter,
  perbankan

• Stl Pakjun 1983, kebijakan moneter langsung
  melalui selective credit policy diganti dgn
  kebijakan moneter tidak langsung melalui OPT. SBI
  diterbitkan thn 1984 sbg instrumen utama OPT
  ditambah dgn intervensi di pasar uang rupiah (1
  s.d. 7 hari).
• ?M0 dikendalikan ? M1 M2
• Pakto 1988 menurunkan RR dr 15 mjd 2,
  pelonggaran izin pendirian bank shg perbankan
  tumbuh pesat.
• RR ? ? ?M0 ? ? M1 M2 ?

51
Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1983 - 1997
( L a n j u t a n . . . )
- Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan
Liberalisasi Ekonomi -
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter

• Pengendalian JUB (M1 M2) makin sulit krn operasi
  produk perbankan makin beragam (CDs, CPs,
  promissory notes, ATMs) . Produk pasar modal jg
  berkembang pesat baik dalam bentuk vol. transaksi
  maupun SSB yg diperdagangkan. Tjd decoupling
  (pemisahan) sektor keuangan sektor riil.
• Liberalisasi sektor keuangan menyebabkan aliran
  dana LN khususnya pinjaman LN swasta jgk pendek
  semakin besar dan pesat.
• Pinjaman ini tidak dilindungi dr risiko nilai
  tukar, dimanfaatkan utk proyek jgk panjang tdk
  menghasilkan devisa.

• Besar dan mobilitas aliran dana LN mempersulit
  pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI shg BI
  melakukan penyerapan likuiditas dlm perekonomian.
  Hal ini mendorong suku bunga naik.
• Suku bunga tinggi semakin mendorong aliran modal
  masuk khususnya dlm bentuk SSB berjangka pendek.
• Prinsip good corporate governance tdk dijalankan
  dgn baik shg mjd penyebab utama krisis thn 1997.
• ?NFA ? ? ?M0 ? ? OPT ? ?M0 ? ,i ? ? ?NFA ?

52
Kebijakan Moneter Periode Selama Krisis Ekonomi
1997
Periode 1997 - 1998
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter

• Di bawah sistem NT managed floating pd saat itu,
  kebijakan2 yg diambil adl melakukan intervensi di
  pasar valas melebarkan band (rentang)
  intervensi. Tekanan begitu kuat cadangan devisa
  menurun shg sistem NT floating diadopsi.
  Pemerintah memutuskan ikut program IMF (awal
  1998).
• Bank run penutupan bank diatasi dgn penyediaan
  dana talangan oleh pemerintah melalui BI di bawah
  program penjaminan pemerintah atas seluruh
  kewajiban bank.
• Kebijakan suku bunga tinggi untuk menghadapi
  tekanan inflasi akibat kelebihan likuitas dlm
  perekonomian.

• Spekulasi thd Baht menjalar ke Rupiah (contagion
  effect) shg investor asing menarik dananya scr
  tiba2. Timbul kepanikan di pasar valas dan tjd
  aksi borong devisa yg menyebabkan Rupiah merosot
  tajam dlm wkt singkat. Ini mrp awal dr krisis
  ekonomi thn 1997.
• Pemerintah menutup sejumlah bank shg tjd krisis
  kepercayaan thd bank dan rupiah, tjd bank run.
• Tjd excess likuiditas, laju inflasi mencapai
  77,63 tahun 1998, dan suku bunga SBI 1 bulan
  mencapai 38,44 pd tahun yg sama.

53
Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Ekonomi
1997
Periode 1999 - Sekarang
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter

• Stl berada di bawah program IMF, NT rupiah masih
  rentan dan tekanan inflasi masih tinggi.
• Kebijakan yg diambil scr berangsur2 mampu
  menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan
  tekanan inflasi. NT menguat dr rata2
  Rp9.316/dolar thn 2002 mjd rata2 Rp8.572/dolar
  thn 2003. Inflasi turun dr 10,03 thn 2002 mjd
  5,06 thn 2003. Suku bunga SBI turun dr 13,02
  thn 2002 mjd 7.34 pd Juni 2004.
• Lahir UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia sbg
  penguatan BI scr kelembagaan sbg bank sentral,
  dgn fokus mencapai dan memelihara kestabilan
  nilai rupiah. BI mrp bank sentral yg independen,
  namun transparan accountable.

• Pengendalian JUB melalui pencapaian sasaran
  operasional uang primer yg ditetapkan sesuai dgn
  program yg disepakati antara Pemerintah dan IMF
• Suku bunga diturunkan stl NT rupiah stabil dan
  tekanan inflasi terkendali.
• Tugas pokok BI menurut UU No.23/99 adl (1)
  menetapkan melaksanakan kebijakan moneter (2)
  mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran
  (3) mengatur mengawasi sistem perbankan. Ketiga
  tugas ini saling terkait dalam upaya mencapai
  kestabilan rupiah.
• BI diberi wewenang utk melaksanakan kebijakan NT
  dan pengelolaan cad. devisa sesuai dgn sistem NT
  dan sistem devisa yg ditetapkan

54
Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Ekonomi
1997
Periode 1999 - Sekarang
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter

• Tugas pokok yg telah ditetapkan dalam UU,
  menuntut BI untuk juga responsif terhadap
  dinamika yg terjadi dalam bidang tugasnya.
• Terdapat tuntutan untuk melakukan amandemen thd
  UU No.23/1999 ttg BI sbg upaya untuk menyesuaikan
  dengan perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan
  politik.

• Munculnya paradigma baru kebijakan bank sentral
  di bidang moneter, perbankan dan sistem
  pembayaran yaitu Inflation Targeting Framework
  (ITF), Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dan
  Real Time Gross Settlement (RTGS).
• Amandemen UU ttg BI dalam UU No.3/2004, dgn
  pokok2 antara lain (1) penetapan sasaran inflasi
  oleh pemerintah stl berkoordinasi dgn BI, (2)
  pengalihan fungsi pengawasan bank pada 2010, (3)
  penyediaan Financial Safety Nets, (4) pembentukan
  Badan Supervisi, (5) Keanggotaan DG
  internal/eksternal, dan (6) Aspek2 transparansi,
  akuntabilitas, dan pertanggungjawaban.

55
Questions and Answers
For further question, contact ppsk_at_bi.go.id iskan
darsim_at_bi.go.id