DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN

1
Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

• DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN
• TENAGA KERJA DALAM NEGERI

DEPNAKERTRANS R.I.
2
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1. Perlindungan terhadap kesempatan kerja Indonesia
   (pasal 27 ayat 2 UUD 1945)
2. Investasi/modal asing
3. Teknologi dan tenaga ahli/skill
4. Perdagangan internasional.

KEPENTINGAN NASIONAL

• Menganut pasar kerja terbuka/internasional dengan
  aturan tertentu.
• Indonesia sepakat untuk melaksanakan pasar kerja
  bebas AFTA/AFAS (2003), APEC (2010), GATS/WTO
  (2020)
• Kesepakatan regional dan bilateral People
  Mobility Human Resource Development
• IMS-GT, IMT-GT,BIMP-EAGA, AANZ, IJEPA dll

GLOBALISASI

• Kewenangan pengaturan TKA tidak seluruhnya
  dilimpahkan
• TKA terkait dengan lalu lintas orang asing yang
  menganut selective policy dan one gate policy
• TKA terkait dengan hubungan internasional.

OTONOMI DAERAH
3
Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
KEPENTINGAN NASIONAL
GLOBALISASI
UU No. 3/1958 KEPRES 23/1974
UU No. 13/2003 Keppres 75/1995
POSITIVE LIST
NEGATIVE LIST

• STANDAR KOMPETENSI (COMPETENCY STANDARD)
• JOB DESCRIPTION JOB REQUIREMENT

• JABATAN TERBUKA WAKTU TERTENTU
• JABATAN TERBUKA SEMENTARA
• JABATAN TERTUTUP

4
Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
RPTKA
IMTA
ASPEK KEAMANAN (SECURITY)
ASPEK MANFAAT (PROSPERITY)

• Pertumbuhan Ekonomi
• Perluasan Kesempatan Kerja
• Alih Teknologi dan Ketrampilan

• Keamanan Pasar Kerja
• Tidak membahayakan kepentingan negara dan
  masyarakat.

5
LANDASAN HUKUM

• UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  khususnya menyangkut BAB VIII
• tentang penggunaan TKA
• UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
  Bukan Pajak (PNBP)
• Peraturan Pemerintah No.92 tahun 2000 tentang
  Tarif Atas Jenis Penerimaan
• Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
  Departemen Tenaga Kerja dan
• Transmigrasi
• Keputusan Presiden No. 75 tahun 1995 tentang
  Penggunaan Tenaga Kerja
• Warga Negara Asing Pendatang
• Kepmenakertrans No. 223/Men/2003 tentang
  Jabatan-Jabatan Di Lembaga
• Pendidikan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban
  Membayar Kompensasi
• Kepmenakertrans No. 228/Men/2003 tentang Tata
  Cara Pengesahan Rencana
• Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
• Kepmenakertrans No. 20/Men/III/2004 tentang
  Tata Cara Memperoleh Ijin
• Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
• Kepmenakertrans No. 21/Men/IV/2004 tentang
  Penggunaan Tenaga Kerja Asing
• Sebagai Pemandu Nyanyi
• Permenakertrans No. 07/MEN/III/2006 juncto No.
  15/MEN/2006 tentang
• Penyederhanaan Prosedur Penerbitan Ijin
  Mempekerjakan TKA
• Permenakertrans No. 02/Men/XII/2004 tentang
  Pelaksanaan Program Jaminan

6
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN
TKA(UU No 13 TH. 2003)

1. Memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja
   Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk
2. Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga
   pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih
   teknologi dan alih keahlian dari TKA (tidak
   berlaku bagi jabatan direksi dan/atau komisaris)
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi
   tenaga kerja Indonesia pendamping sesuai dengan
   kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA
4. Membayar kompensasi atas setiap TKA yang
   dipekerjakan
5. Memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan
   kerja berakhir.

7
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

• Adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan
  tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk
  jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri
  atau pejabat yang ditunjuk.
• RPTKA sebagai dasar untuk mendapatkan Ijin
  Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
• Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA harus
  memiliki RPTKA, kecuali Instansi Pemerintah,
  Badan-Badan Internasional dan Perwakilan Negara
  Asing.
• RPTKA sekurang-kurangnya memuat alasan
  penggunaan, jabatan TKA, jangka waktu penggunaan,
  penunjukkan tenaga kerja pendamping.

8
(Kepmenakertrans 228/M/2003)
PROSES PENGESAHAN RPTKA
Dirjen Binapendagri Up. Direktur PTA
PEMOHON
Tim Kelayakan Penggunaan TKA
Pengesahan RPTKA
SK Pengesahan RPTKA
kurang dari 50 orang oleh Direktur PTKA
Lebih dari 50 orang oleh Dirjen Binapendagri
Rekomendasi Instansi Teknis (dalam hal jabatan
belum tercantum dalam daftar jabatan)
9
Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

• Pasal 42 ayat 1 UU 13/2003
• Ijin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
• Bukan perseorangan (sponsorship)
• Tidak berlaku bagi pegawai diplomatik dan
  konsuler
• Hanya untuk jabatan dan waktu tertentu
• Ketentuan jabatan tertentu ditetapkan oleh
  Keputusan Menteri
• TKA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat
  diperpanjang dapat digantikan oleh TKA lainnya.

10
INSTRUKSI PRESIDEN R.INOMOR 3 TAHUN 2006(27
Februari 2006)tentangPaket Kebijakan Perbaikan
Iklim Investasi

• Dengan
• Menyederhanakan prosedur pemberian izin tinggal
  dan bekerja bagi investor/TKA cukup mempunyai 2
  (dua) jenis ijin
• IMTA dari Depnakertrans
• dan
• KITTAS dari Kantor Imigrasi

11
PERMENAKERTRANSNo. PER-07/MEN/III/2006 jo.
15/M/IV/2006tentangPenyederhanaan Prosedur
Memperoleh IMTA

• Maka
• Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
  dapat diperoleh sebelum TKA datang ke Indonesia

12
BAGAN PROSESPENYELESAIAN IMTA BARU(Permen
7/III/2006 Jo. Permen 15/MEN/IV/2006)
Telex Ke KBRI
(2 bulan) TA-01
PEMOHON
DEPNAKER- TRANS
DITJEN IMIGRASI
KANIM
Copy Telex
RPTKA
KITTAS
IMTA
DPKK

• Setelah copy telex dari Ditjen Imigrasi diberikan
  ke Depnakertrans, maka pemohon membayar dana
  kompensasi.
• Jangka waktu berlakunya IMTA sejak dikeluarkannya
  KITTAS dan sesuai dengan jumlah pembayaran Dana
  Kompensasi ( misal dibayarkan US1.200, maka
  berlakunya IMTA 12 bulan sejak diterbitkannya
  KITTAS

13
BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERPANJANGAN IMTA (TA
- 02)(Permen07/III/2006 Jo. Permen
15/MEN/IV/2006)
1. Depnakertrans (untuk lokasi lebih 1
propinsi) 2. Disnakertrans (untuk lokasi dlm
1 propinsi)
DEPNAKER- TRANS
KANIM
RPTKA
IMTA Perpanjangan
KITTAS
DPKK
IMTA perpanjangan digunakan sebagai dasar
pembuatan KITTAS perpanjangan
14
MANFAAT PERBAIKAN PERATURAN
Kepmenakertrans 20/2004 Jo. Permenakertrans
07/MEN/III/2006 Jo. Permenakertrans
15/MEN/IV/2006

• 1. Lebih cepat dan efisien
• 2. IMTA diperoleh sebelum TKA datang ke
  Indonesia
• 3. Waktu penyelesaian lebih cepat
• Formulir gratis dan dapat diakses di
  infokerja.web.id
• TA-02 tidak ada lagi.

15
(No Transcript)