Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat

1
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat

• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
  128/MENKES/SK/II/2004

2
Pembukaan UUD 1945 Alinea 4
Program Pembangunan Nasional
Pembangunan Kesehatan
Upaya Kesehatan
Puskesmas
3
Pendahuluan

• Tahun 2006
• Puskesmas 8.015 unit
• Puskesmas Rawat Inap 2.497 unit
• Puskesmas Non-Rawat Inap 5.459 unit (2002)
• Puskesmas Pembantu 21.587 unit (2002)
• Puskesmas Keliling
• Perahu 548 unit
• Ambulance 6.366 unit

4
Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

• Tahun 2006
• Posyandu 269.202 (3,85)
• Polindes 25.754 (0,37)
• Pos Obat Desa 9.598 (0,14)
• Poskesdes 12.942
• Desa siaga 12.300

5
Masalah Puskesmas

• Visi, misi dan fungsi puskesmas belum jelas ?
  pelaksanaan program puskesmas belum optimal
• Beban kerja puskesmas terlalu berat
• Rujukan kesehatan dari dan ke dinas kesehatan
  kabupaten kurang berjalan
• Dinas kesehatan lebih banyak melaksanakan
  tugas-tugas administratif

6
Masalah Puskesmas

• Sistem manajemen Puskesmas perlu disesuaikan
  dengan prinsip otonomi
• Pengelolaan kegiatan Puskesmas masih terlalu
  bersifat sentralistik
• Kegiatan Puskesmas kurang berorientasi pada
  masalah dan kebutuhan masyarakat setempat

7
Masalah Puskesmas

• Keterlibatan masyarakat belum optimal
• Kurang berhasil menumbuhkan inisitif dan rasa
  memiliki
• Belum mampu mendorong kontribusi sumber daya dari
  masyarakat
• Sistem pembiayaan Puskesmas belum mengantisipasi
  arah perkembangan masa depan (sistem pembiayaan
  pra-upaya)

8
Pengertian

• Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas
  kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab
  melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah
  kerja

9
Unit Pelaksana Teknis

• Menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis
  operasional dinas kesehatan kabupaten
• Unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak
  pembangunan kesehatan di Indonesia

10
Pembangunan Kesehatan

• Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa
  Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
  dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
  terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal

11
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan

• Puskesmas hanya bertanggung jawab hanya untuk
  sebagian upaya pembangunan kesehatan yang
  dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten sesuai
  dengan kemampuannya

12
Wilayah Kerja

• Satu kecamatan
• Secara operasional bertanggung jawab langsung
  kepada dinas kesehatan kabupaten

13
Visi Puskesmas

• Tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya
  Indonesia Sehat
• Indikatornya
• Lingkungan sehat
• Perilaku sehat
• Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu
• Derajat kesehatan penduduk kecamatan

14
Misi Puskesmas

• Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan
• Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga
  dan masyarakat
• Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan
  keterjangkauan pelayanan kesehatan
• Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan,
  keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya

15
Tujuan Puskesmas

• Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
  hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat
  tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud
  derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam
  rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010

16
Fungsi Puskesmas

• Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan
• Pusat Pemberdayaan Masyarakat
• Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
• Pelayanan Kesehatan Perorangan
• Pelayanan Kesehatan Masyarakat

17
Kedudukan Puskesmas

• Sistem Kesehatan Nasional
• Sarana pelayanan kesehatan strata pertama
• Sistem Kesehatan Kabupaten
• Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan kabupaten
• Sistem Pemerintahan Daerah
• Unit struktural Pemerintah Daerah Kabupaten
  bidang kesehatan di tingkat kecamatan

18
Kedudukan Puskesmas

• Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
• Mitra (LSM dan swasta)
• Pembina (berbasis masyarakat)

19
Organisasi Puskesmas

• Struktur Organisasi
• Bergantung dari kegiatan dan beban tugas
• Penyusunan struktur dilakukan oleh dinas
  kesehatan dengan penetapannya dengan peraturan
  daerah
• Kriteria Personalia
• Kepala puskesmas harus sarjana di bidang
  kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup
  kesehatan masyarakat

20
Organisasi Puskesmas

• Eselon Kepala Puskesmas
• Setingkat dengan eselon III-B

21
SDM Kesehatan di Puskesmas

• Dokter Umum 10.763 (1-2)
• Dokter Gigi 4.296
• Perawat 52.753 (6-7)
• Bidan 52.168 (6-7)

22
Tata Kerja Puskesmas

• Dengan kantor kecamatan
• Koordinasi
• Fasilitasi
• Dengan dinas kesehatan kabupaten
• Bertanggung jawab
• Menerima bantuan administratif dan teknis

23
Tata Kerja Puskesmas

• Dengan jaringan pelayanan kesehatan strata
  pertama
• Kerjasama (rujukan dan memantau kegiatan)
• Bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan
• Dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan
• Kerjasama

24
Tata Kerja Puskesmas

• Dengan lintas sektor
• Koordinasi
• Dengan Masyarakat
• Pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP)

25
Badan Penyantun Puskesmas

• Suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh
  masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai
  mitra kerja Puskesmas dalam menyelenggarakan
  upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja
  Puskesmas

26
Fungsi BPP

• Melayani kebutuhan penyelenggaraan pembangunan
  kesehatan oleh puskesmas (to serve)
• Memperjuangkan kepentingan kesehatan dan
  keberhasilan pembangunan kesehatan oleh puskesmas
  (to advocate)
• Melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan
  masukan tentang kinerja puskesmas (to watch)

27
Upaya Puskesmas

• Upaya Kesehatan Wajib
• Upaya Kesehatan Pengembangan

28
Upaya Kesehatan Wajib

• Upaya Promosi Kesehatan
• Upaya Kesehatan Lingkungan
• Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga
  Berencana
• Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
• Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
  Menular
• Upaya Pengobatan

29
Upaya Kesehatan Pengembangan

• Upaya Kesehatan Sekolah
• Upaya Kesehatan Olahraga
• Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat
• Upaya Kesehatan Kerja
• Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
• Upaya Kesehatan Jiwa
• Upaya Kesehatan Mata
• Upaya Kesehatan Usia Lanjut
• Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

30
Azas Penyelenggaraan Puskesmas

• Azas Pertanggungjawaban Wilayah
• Azas Pemberdayaan Masyarakat
• Azas Keterpaduan
• Lintas Program dan Lintas Sektor
• Azas Rujukan
• Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan
• Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat

31
Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat

• Rujukan sarana dan logistik
• Rujukan tenaga
• Rujukan operasional

32
Manajemen Puskesmas

• Perencanaan
• Pelaksanaan dan Pengendalian
• Pengawasan dan Pertanggungjawaban

33
Pembiayaan

• Pemerintah
• Operasional Puskesmas (Pemda Kabupaten)
• Jaminan Kesehatan Masyarakat
• Pelayanan Persalinan
• Pelayanan Kesehatan Dasar
• Program-program
• TBC
• Kusta
• dll

34

• Pendapatan Puskesmas
• Seluruhnya disetor ke Kas Daerah
• Sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh
  Puskesmas
• Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh
  Puskesmas
• Sumber lain
• PT ASKES, PT Jamsostek, ASKESKIN