LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN PELAKSANAAN FTA-FTA

1
LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN PELAKSANAAN FTA-FTA
2
OUTLINE

1. LATAR BELAKANG PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS
   INDONESIA
2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN CEPT-AFTA DAN ACFTA
3. LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN FTA

3
LATAR BELAKANG PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS
INDONESIA

• Perjanjian perdagangan bebas intra ASEAN dalam
  skema Common Effective Preferential Tariff-ASEAN
  Free Trade Trade Agreement (CEPT-AFTA) dimulai
  sejak tahun 1992. yang kemudian dalam rangka
  pembentukan ASEAN Economic Community 2015
  dijadikan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
• Perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan RRT
  dalam skema ASEAN-China Free Trade Agreement
  (ACFTA) yang didasarkan pada perjanjian
  komprehensif kerjasama ekonomi ASEAN China tahun
  2002, dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu dengan
  jadwal penurunan tarip
• Untuk sektor yang sudah siap (early harvest
  package) khususnya produk pertanian dan perikanan
  dengan jadwal tahun 2004 2006
• Normal Track tahun 2005 2010 (normal track
  pertama) dan selesai tahun 2012 (normal track
  kedua)
• Untuk produk yang dikategorikan sensitif
  (sensitive list) yang dijadwalkan selesai tahun
  2018.
• Indonesia juga terlibat dalam perjanjian
  perdagangan bebas yang dilakukan ASEAN dengan
  Korea tahun 2005 (akfta), Australia-New Zealand
  tahun 2009 (AANFTA), dan india 2009 (AIFTA).
  sedangkan secara bilateral indonesia memiliki
  perjanjian kerjsama ekonomi dengan jepang tahun
  2007 (Indonesia-Japan Economic Partnership
  Agreement)

4
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN CEPT-AFTA DAN ACFTA

• Dalam kerangka CEPT-AFTA, jumlah produk yang
  dijadwalkan menjadi 0 pada tahun 2010 adalah
  sebanyak 1.696 pos tarif, sehingga total jumlah
  tarif yang sudah menjadi 0 adalah 8.654 pos
  tarif.
• Dalam kerangka ACFTA, jumlah produk yang
  dijadwalkan menjadi 0 pada tahun 2010 adalah
  sebanyak 1.597 pos tarif, sehingga total jumlah
  tarif yang sudah menjadi 0 adalah 7.306 pos
  tarif
• Berdasarkan masukan dunia usaha dan kajian
  pemerintah, diketahui terdapat 227 pos tarif
  produk dalam kerangka CEPT-AFTA dan sebanyak 228
  pos tarif produk dalam kerangka ACFTA yang daya
  saingnya melemah dan diperkirakan pelaksanaan
  penurunan tarip kedua perjanjian bebas tersebut
  pada tahun 2010 berpotensi mengganggu pasar
  domestik bagi industri yang bersangkutan,
  sehingga pemerintah diminta melakukan penundaan
  pelaksanaannya.

5
LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN FTA

• Dalam rangka Pelaksanaan CEPT-AFTA dan
• AC-FTA, Pemerintah telah mengkoordinasikan
  langkah-langkah secara komprehensif, holistik,
  dan sistemik meliputi
• Pembicaraan Ulang
• Pembentukan Tim
• Strategi Menghadapi Persaingan Global
• Penyelesaian Isu-isu Domestik Untuk Peningkatan
  Daya Saing Global
• Pengamanan Pasar Lokal
• Penguatan Ekspor

6
PEMBICARAAN ULANG

• Pemerintah (Kementerian Perdagangan) telah
  menyampaikan surat kepada Sekjen ASEAN mengenai
• Indonesia tetap melaksanakan komitmen sesuai
  jadwal
• Sektor Industri tertentu menghadapi ancaman
  pelemahan daya saing yang akan berdampak lebih
  luas
• Pemerintah akan melakukan pembicaraan ulang
  dengan pihak pihak yang terkait dengan ASEAN
  China FTA

7
PEMBENTUKAN TIM

• Organisasi
• Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan
  Industri dan Perdagangan (SK Menko Perekonomian
  No Kep-42/ M.EKON/12/2009)
• Pengarah Menko Perekonomian dan para menteri
  terkait
• Tim Pelaksana para pejabat Eselon I dari KL
  terkait dan pelaku usaha (KADIN dan APINDO)
• 3 Tim Teknis yang fokus pada pengawasan atas
  pelaksanaan FTA dan Strategi Non Tarif dalam
  upaya percepatan penguatan Industri Nasional
  dalam menghadapi persaingan global
• Tugas Tim
• Identifikasi dan analisis masalah/hambatan
• Koordinasi penyelesaian masalah/hambatan industri
  dan perdagangan
• Pemantauan dan evaluasi penyelesaian hambatan

8
STRATEG I PENANGGULANGAN ISU-ISU DOMESTIK UNTUK
PRNINGKATAN DAYA SAING GLOBAL

• Penataan lahan dan tata ruang
• Pembenahan infrastruktur dan energi,
• Pemberian insentif (pajak maupun non pajak
  lainnya)
• Perluasan pengembangan bisnis inkubasi, inovasi,
  dan ekonomi kreatif.
• Gerakan standar nasional
• Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
  memperkuat FTZ dan kawasan industri
• Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan beban
  biaya (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi,
  modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang,
  penggunaan nilai Rupiah dalam jual beli di dalam
  negeri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
  dsb)
• Pembenahan sistem logistik
• Perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP/SPIPISE
  dsb)
• Penyederhanaan peraturan
• Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan

9
STRATEGI II PENGAMANAN PASAR LOKAL

• Pengawasan di Border
• Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan
  ekspor dalam pelaksanaan FTA
• Menerapkan Early Warning System untuk pemantauan
  dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan
  impor
• Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan
  Asal barang (SKA) dari negara-negara mitra FTA
• Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label,
  kandungan bahan, kadaluarsa, kesehatan,
• lingkungan, security, hak kekayaan intelektual,
  dsb.
• Penerapan instrumen perdagangan yang
  diperbolehkan WTO (safeguard measures) terhadap
  industry yang mengalami kerugian yang serius
  (serious injury) akibat tekanan impor (import
  surges)
• Penerapan instrumen anti dumping dan
  countervailing duties atas importasi yang unfair
• Peredaran barang di pasar Lokal
• Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak
  sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan
  usaha
• Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa
  Indonesia
• Promosi penggunaan produksi dalam negeri
• Mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi
  dalam negeri (Inpres No 2 Tahun 2009) termasuk
  mempertegas dan memperjelas kewajiban KLDI
  memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri
  dalam revisi Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang
  Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah.

10
STRATEGI III PENGUATAN EKSPOR

• Penguatan peran perwakilan luar negeri (ITPC)
• Pengembangan trading house (PT Sarinah, PT PPI,
  SMESCO UKM)
• Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi
  (TTI)
• Penanggulangan masalah akses pasar, dan
  kasus-kasus yang menghambat ekspor
• Pengawasan penggunaan SKA Indonesia
• Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan
  ekspor
• Optimalisasi trade financing (bilateral financial
  swap, rediskonto wesel ekspor, dsb)
• Misi niaga untuk peningkatan nilai tambah ekspor
  dan pengembangan investasi