Standar-Standar Internasional Bagi Aktivis Serikat Buruh MNC

1
Standar-Standar Internasional Bagi Aktivis
Serikat Buruh MNC

• IndustriALL/FNV
• Asia MNCs Social Dialogue
• Yoon Hyowon
• industriallyoon_at_gmail.com

2
Apa itu dialog sosial?

• Apa arti dari Dialog?
• Percakapan yang bersifat informal, personal,
  pembicaraan individual .
• Dialog bersifat formal/resmi, organisasi/kelembag
  aan, pembicaraan kolektif.
• Topik atau agenda dibutuhkan untuk dialog, akan
  tetapi topik dan agenda tidak diperlukan untuk
  sebuah percakapan.
• Untuk mendapatkan topik atau agenda berarti
  menghasilkan kesimpulan atau akibat selama atau
  sesudah pembicaraan.
• Ini berarti hasil dari sebuah dialog adalah
  paduan beberapa hasil dan akibat.

3
Apa itu dialog sosial?

• Terminologi dari dialog sosial dapat ditemukan,
  akan tetapi tidak dengan apa yang disebut dengan
  percakapan sosial.
• ILO dialog sosial adalah segala bentuk dari
  negosiasi dan konsultasi terkait dengan beberapa
  isu tertentu, termasuk didalamnya berbagi
  informasi antara pekerja, pengusaha, dan
  pemerintah.
• Dialog sosial bersifat formal, melembaga, dan
  perbincangan kolektif antara pekerja, pengusaha,
  pemerintah untuk bersepakat dalam informasi,
  Perjanjian Bersama , dan pembuatan kebijakan

4
Apa itu dialog sosial?

• Dialog sosial akan menghasilkan
• Perjanjian Kolektif
• Partisipasi Pekerja dalam Managemen (Pembagian
  informasi dan konsultasi)
• Partisipasi Pekerja dan Pengusaha dalam pembuatan
  kebijakan pemerintah
• Kerjasama/situasi ekonomi perburuhan yang tenang
  didukung oleh serikat buruh yang kuat dan aktif.

5
Standar-standar Internasional sebagai agenda dari
dialog sosial

• Untuk membangun dialog sosial dengan perusahaan
  dan pemerintah, kita harus mempunyai agenda atau
  topik.
• Apa agenda atau topik yang tepat untuk
  menjalankan dialog sosial dalam relasi
  perburuhan?
• Standar-standar Internasional dapat menjadi
  agenda dan topik bagi dialog sosial.

6
Standar-standar Internasional bagi MNCs

• Standar Utama Perburuhan ILO
• Panduan OECD bagi MNCs
• Global Compact PBB
• Perjanjian Global dengan MNCs
• ISO 26000

7
Standar Dasar Perburuhan ILO
8
Apa itu ILO

• International Labor Organization
• Sebuah lembaga PBB khusus untuk isu perburuhan.
• Dibentuk pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I
• Sebuah lembaga tripartit dengan posisi yang
  sama bagi partner sosial
• Pemerintah, Pengusaha, Pekerja
• 185 negara anggota
• Konferensi Internasional ILO dilaksanakan setiap
  bulan Juni

9
Apa Itu ILO

• Peran utamanya untuk memformulasikan standar
  internasional melalui Konvensi Rekomendasi
  berdasarkan hak-hak dasar buruh
• Konvensi mengikat secara hukum diratifikasi oleh
  negara anggota
• Rekomendasi aturan yang tidak mengikat
• 189 Konvensi and 201 Rekomendasi
• www.ilo.org

10
Konvensi ILO

• Konvensi ILO dan Rekomendasinya adalah hukum
  perburuhan internasional atau standar-standar
  perburuhan internasional.
• Konvensi ILO terbagi dalam 24 area, yaitu
  kebebasan berserikat, perundingan bersama, kerja
  paksa, pekerja anak, kesempatan dan perlakuan
  yang sama, konsultasi tripartit, administrasi
  perburuhan, pengawasan perburuhan, kebijakan
  ketenagakerjaan, promosi ketenagakerjaan,
  pelatihan kerja, keamanan kerja, kesejahteraan
  sosial, upah, jam kerja, kesehatan dan
  keselamatan kerja, kerja paruh waktu, dll.

11
Ratifikasi oleh Negara (data Juli 2011)

• India 43 (4)
• Indonesia 18 (8)
• Malaysia 15 (5)
• Thailand 15 (5)
• Vietnam 18 (5)
• Korea 28 (4)

• Brazil 96 (7), China 25 (4)
• Perancis 123 (8)
• Jerman 83 (8)
• Jepang 48 (6)
• Belanda 106 (8)
• Saudi Arabia 15 (5)
• Singapura 26 (5)
• Afrika Selatan 23 (8)
• Spanyol 133 (8)
• Swedia 92 (8), Inggris 86 (8)
• Amerika 14 (2)
• Myanmar 21 (2), Somalia 16 (3)
• Afghanistan 19 (3)
• Iraq 61 (7), Iran 13 (5)

12
Standar Dasar Perburuhan ILO

• Konvensi yang sangat mendasar dan penting
• Standar universal untuk diakui dan diterima
  secara internasional
• Ratifikasi oleh negara tidak dibutuhkan
• Berlaku bagi setiap negara dan setiap perusahaan
• Meliputi 4 area dan 8 Konvensi

13
Konvensi Dasar ILO

• Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
  Hak Untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87)
• Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Berunding
  Bersama, 1949 (No.98)
• Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)
• Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)
• Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)
• Konvensi Dampak Pekerjaan Buruk bagi Pekerja
  Anak, 1999, (No. 182)
• Konvensi Upah yang sama, 1951(No. 100)
• Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)
• 1958 (No.111)

14
Standar Dasar Perburuhan ILO

• 4 area
• Kebebasan Berserikat hak untuk berunding
  bersama (C87, C98
• Tidak ada Kerja Paksa (C29, C105)
• Tidak ada Pekerja Anak (C138, 182)
• Tidak ada Diskriminasi (C100, C111)

15
Kebebasan berserikat

• Setiap pekerja mempunyai hak untuk berserikat dan
  hak untuk mengorganisir organisasi mereka sendiri
  atau bergabung dalam serikat buruh/pekerja untuk
  mewakili kepentingan dan memperjungkan hak
• Pengusaha dan pemerintah tidak dapat
  mengintervensi aktivitas serikat buruh/pekerja

16
Kebebasan Berserikat

• Setiap pekerja/buruh mempunyai kebebasan dan hak
  untuk mengembangkan organisasi kedalam level
  regional/nasional dan industrial/federasi
  nasional dapat langsung terlibat dalam mendukung
  pekerja dan mengorganisir serikat pekerja/buruh.

17
Hak Untuk Berunding Bersama

• Berunding Bersama adalah sebuah negosiasi antara
  manajemen dan serikat pekerja/buruh untuk
  bersama-sama memutuskan tentang upah, kondisi
  kerja, sosial atau ekonomi yang mempengaruhi
  kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya.

18
Hak Untuk Berunding Bersama

• Hasil akhir dari perundingan bersama adalah
  membuat Perjanjian Bersama (PKB).
• Perjanjian Bersama dapat dibuat di tingkat lokal,
  regional dan nasional.

19
Pekerja Anak

• Pekerjaan ringan tidak diperbolehkan bagi mereka
  yang berumur dibawah 13 tahun.
• Pekerjaan biasa tidak diperbolehkan bagi mereka
  yang berumur dibawah 15 tahun.
• Pekerjaan berbahaya tidak diperbolehkan bagi
  mereka yang berumur dibawah 18 tahun.

20
Kerja Paksa

• Melakukan pekerjaan dengan ancaman dan paksaan,
  tanpa kesepakatan dan persetujuan
• Menjalankan kerja lembur tanpa dialog terlebih
  dahulu dengan pekerja atau serikat buruh.

21
Tanpa Diskriminasi

• Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama,
  perlakuan yang sama bagi pekerjaan yang sama
• Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan
• Diskriminasi antara pekerja/buruh regular dan
  non-regular
• Diskriminasi jenis apa yang pernah anda terima di
  tempat kerja?

22
Pekerja Tetap langsung di pekerjakan oleh Lafarge (116 pekerja tetap, semuanya anggota serikat) Pekerjaan sama tempat kerja sama Perintah kerja diberikan oleh manajer Lafarge Sistem pengupahan perbulan - 500750 USD sebagai upah pokok (2008) 8 jam kerja sehari , upah dibayar dengan standar yang lebih baik. hari libur, minggu libur Pensiun, asuransi kesehatan, cuti tahunan yang dibayar, cuti sakit yang dibayar, bonus. peralatan keselamatan disediakan cek kesehatan tahunan Pekerja permanen takut kehilangan pekerjaannya. Pekerja Tidak Tetap dipekerjakan oleh 11 perusahaan (200 pekerja, tidak ada yang jadi anggota serikat) Pekerjaan sama-tempat kerja sama Perintah kerja diberikan oleh manajemen Lafarge sistem pengupahan perjam - 270 USD perbulan (2008) seluruh pekerja outsourcing bekerja 12 jam perhari dengan bayaran dibawah standar (seringkali 24 jam ) hampir tidak ada libur, tidak ada hari minggu Tidak ada pensiun, asuransi kesehatan, cuti tahunan, cuti sakit, bonus pekerja outsourcing harus beli peralatan sendiri tidak ada cek kesehatan Pekerja outsourcing takut kehilangan pekerjaannya
Lafarge Khantan Cement Factory, Malaysia (2010)
23
Ratifikasi Negara
Country Conv. 87 Conv. 98 Conv. 29 Conv. 105 Conv. 138 Conv. 182 Conv. 100 Conv. 111
India No No 1954 2000 No No 1958 1960
Indonesia 1998 1957 1950 1999 1958 1999 1999 2000
Malaysia No 1961 1957 No 1997 No 1997 2000
Thailand No No 1969 1969 2004 2001 1999 No
Vietnam No No 2007 No 2003 2000 1997 1997
Korea No No No No 1999 2001 1997 1998
24
Pedoman OECD Bagi Perusahaan Multinasional
25
Apa itu OECD

• Organization for Economic Cooperation
  Development
• Sebuah organisasi Internasional yang anggotanya
  adalah negara Kaya di pimpin oleh Amerika dan
  Eropa
• Berdiri tahun 1948
• 34 negara anggota
• Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili,
  Czechnia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis,
  Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia,
  Israel, Italia, Jepang, Korea, Luxembourg,
  Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia,
  Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol,
  Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika
• www.oecd.org

26
Panduan OECD bagi MNCs

• Standar internasional untuk Perilaku
  Perusahaan yang baik
• Dibuat pertamakali tahun 1976 dan revisi versi
  terbaru pada Juni 2000 dan 2011
• Berlaku untuk negara anggota OECD and 6
  non-negara anggota (Brazil, Mesir, Israel,
  Latvia, Romania, Slovenia)
• Tujuan dari MNC adalah berkontribusi terhadap
  ekonomi, lingkungan dan pergerakan sosial di
  seluruh dunia.
• Tidak mengikat secara hukum, tetapi bersifat
  sukarela (Rekomendasi)
• Pemerintah bekerjasama dengan National Contact
  Point (NCP)? Pusat Kontak Nasional
• Mendorong perusahaan supplier dan subkontraktor
  untuk menjalankan Panduan OECD

27
Pedoman OECD bagi MNCs

• Konsep perusahaan multinasional
• Perusahaan beroperasi di lebih dari 1 negara
• 11 Bab
• 1. Konsep dan Prinsip, 2. Kebijakan Umum, 3.
  Keterbukaan Informasi, 4. Hak Asasi Manusia, 5.
  Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, 6.
  Lingkungan, 7. Perlawanan terhadap Suap, 8.
  Kepentingan Konsumen, 9. Ilmu Pengetahuan
  Teknologi, 10. Persaingan, 11. Perpajakan
• Akses mudah terhadap informasi yang sudah
  dipublikasikan

28
Pedoman OECD Bagi MNCs

• Bab 3. Keterbukaan Informasi
• Informasi harus terbuka secara akurat dan
  berkala terhadap, aktivitas , struktur, situasi
  keuangan, pencapaian, kepemilikan dan
  pengaturannya, pemegang saham dan hak voting, dll
• MNC harus memberikan informasi yang jelas dan
  lengkap
• Keuangan dan hasil keuntungan perusahaan
• Informasi mengenai para anggota direksi
  (kualifikasi dan proses seleksi), para Direksi
  utama, dan remunerasinya (pembayaran)a
• Informasi tentang para pekerja dan pemegang saham
• Informasi tentang perusahaan subkontraktor dan
  para pemasok
• Pengaturan struktur dan kebijakan
• Informasi mengenai audit internal (Pernyataan
  keuangan)

29
Upah Manajer Utama BASF 2011
30
Laporan Tahunan Lafarge 2009
31
Laporan Bayer 2011
32
Upah CEO Bayer 2011
33
Para CEOs Bayer berjanji akanTransparansi
Keuangan
34
Upah CEO Holcim Tahun 2011

• Rolf Soiron CEO Global
• Total 758,571 CHF
• Gaji Pokok 595,680 CHF
• Pembagian saham 80,000 CHF (1,491 saham)
• Kompensasi 32,981 CHF
• Lain-lain 50,000 CHF
• 2010 758,097 CHF

35
Keuangan Holcim 2011-2010
36
Pedoman OECD bagi MNCs

• Bab 4. Hak Asasi Manusia
• MNC harus menghormati hak asasi manusia
• MNC harus mencegah dampak kerugian atas hak asasi
  manusia yang terkait langsung dengan operasional
  bisnis, hasil produk atau pelayanan
• Standar Internasional Hak Asasi Manusia
• Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
• Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik
• Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan budaya
• Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak fundamental
  di tempat kerja
• Apa bagian terpenting dari hak asasi manusia?

37
Pedoman OECD Bagi MNCs

• Bab 5 Ketenagakerjaan Hubungan Industrial
• Menghormati hak pekerja untuk mendirikan atau
  bergabung dalam serikat buruh
• Menghormati hak pekerja untuk mendapatkan
  negosiasi dan perjanjian bersama yang membangun
• Penghapusan pekerja anak
• Penghilangan bentuk kerja paksa
• Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam
  pekerjaan dan jabatan

38
Pedoman OECD bagi MNCs

• Bab 5. Ketenagakerjaan Hubungan Industrial
• Menyediakan fasilitas bagi perwakilan pekerja
  demi terciptanya perjanjian bersama yang efektif
• Menyediakan informasi yang diperlukan bagi
  negosiasi yang berarti
• Mempromosikan konsultasi dan kerjasama untuk
  kepentingan bersama
• Menyediakan yang terbaik yang dimungkinkan
  terhadap upah, tunjangan dan kondisi kerja,
  yang senilai untuk memenuhi kebutuhan dasar para
  pekerja dan keluarganya.
• Mengupayakan langkah-langkah untuk menjamin
  kesehatan keselamatan di tempat kerja
• Menyediakan pelatihan kerja untuk meningkatkan
  keahlian
• Melakukan pemberitahuan yang diperlukan dalam
  hal terjadi perubahan seperti pekerja
  dirumahkan, PHK Massal, dan kerjasama yang
  berarti untuk mengurangi kerugian yang
  ditimbulkan atas keputusan tersebut
• Tidak mengancam untuk memindahkan seluruh atau
  sebagian pabrik ke negara lain dalam hal terjadi
  negosiasi yang tidak adil dan menghalangi
  dilaksanakannya hak untuk berorganisasi
• Mengizinkan perwakilan pekerja untuk
  berkonsultasi dengan perwakilan manajemen yang
  merupakan pengambil keputusan dalam perjanjian
  bersama dan relasi perburuhan.

39
Panduan OECD bagi MNCs

• Negara yang turut serta dalam Panduan OECD harus
  membentuk National Contact Point (NCP).
• NCP biasanya dibentuk dalam suatu departemen
  milik pemerintah yang mengurusi isu perdagangan,
  investasi dan perburuhan
• Sebagai contoh, NCP Korea adalah termasuk bagian
  dari Kementerian Perdagangan, Industri Energi
• Dalam hal terjadi pelanggaran atas apa yang
  termuat dalam Panduan OECD, setiap orang dapat
  melaporkan hal tersebut pada NCP yang relevan.
• NCP harus melaporkan kasus tersebut pada OECD.

40
Global Compact PBB
41
Global Compact PBB

• Diusulkan oleh Sekjen PBB Kofi Annan dalam World
  Economic Forum tahun 1999
• Ini adalah inisiatif internasional atau kampanye
  untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang
  diprakarsai oleh PBB
• Tidak mengikat secara hukum, akan tetapi
  dijalankan secara sukarela
• 6000 perusahaan MNCs bergabung dalam Global
  Compact
• 4 area and 10 prinsip
• www.unglobalcompact.org

42
Global Compact PBB

• Hak Asasi Manusia
• MNC mendukung hak asasi manusia
• MNC tidak melakukan pelanggaran terhadap hak
  asasi manusia
• Standar Perburuhan
• MNC menghormati kebebasan berserikat dan hak
  untuk berunding bersama
• Penghapusan Kerja Paksa
• Penghapusan Pekerja Anak
• Penghapusan Diskriminasi di tempat kerja
• Lingkungan
• MNC mendukung pendekatan pencegahan bagi
  lingkungan
• Mempromosikan tanggung jawab yang lebih besar
  terhadap lingkungan
• Membangun teknologi yang ramah lingkungan
• Anti-Korupsi
• MNC harus bekerja melawan segala bentuk korupsi

43
Kebebasan Berserikat Perundingan Bersama

• Memastikan setiap pekerja/buruh dapat membentuk
  dan bergabung dalam serikat pekerja/buruh yang
  merupakan pilihannya tanpa takut akan intimidasi
  atau penolakan, sesuai dengan hukum nasional.
• Meletakkan dasar kebijakan dan prosedur yang anti
  diskriminasi dengan tetap menghormati organisasi
  serikat buruh, keanggotaan serikat buruh dan
  berbagai aktivitas tertentu dalam hal lowongan
  kerja, dan keputusan tertentu dalam hal PHK atau
  mutasi.
• Tidak ikut campur terhadap aktivitas dari
  perwakilan serikat pekerja/buruh ketika mereka
  menjalankan fungsinya dalam hal tidak mengganggu
  aktivitas operasional perusahan
• Memperbolehkan pengumpulan iuran melalui rekening
  perusahaan, menempelkan pengumuman serikat,
  distribusi dokumen serikat, pemberian sekretariat
  serikat didalam perusahaan
• Menyediakan perwakilan pekerja/buruh fasilitas
  yang baik dan tepat untuk mendapatkan perjanjian
  bersama yang efektif.

44
Kebebasan Berserikat Berunding Bersama

• Mengakui hak Serikat Pekerja/Buruh untuk
  kepentingan Perundingan Bersama.
• Menggunakan Perjanjian Bersama sebagai forum yang
  membangun untuk isu kondisi kerja, bentuk-bentuk
  pekerjaan dan relasi antara pengusaha dan
  pekerja.
• Menempatkan segala bentuk penyelesaian masalah
  atau kepentingan lainnya kepada pekerja dan
  manajemen, termasuk restrukturisasi dan
  pelatihan, prosedur PHK, isu kesehatan dan
  keselamatan kerja, prosedur perselisihan dan
  penyelesaian masalah, aturan disiplin, dan
  kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
• Menyediakan informasi yang diperlukan bagi
  perundingan yang berarti.
• Menyeimbangkan kesepakatan antara serikat pekerja
  dengan keterwakilan yang lebih banyak untuk
  memastikan eksistensi serikat pekerja yang lebih
  kecil dalam mewakili kepentingan anggotanya.
• Memberikan informasi kepada komunitas lokal,
  media, dan otoritas publik mengenai kepatuhan
  perusahan anda terhadap Global Compact PBB, dan
  kepentingannya untuk menghormati aturan
  didalamnya, termasuk hak-hak fundamental pekerja.

45
Tidak Boleh ada praktek Kerja Paksa

• Kondisi kerja paksa pada umumnya dilatarbelakangi
  oleh kondisi kerja yang sepihak.
• Praktek yang eksploitatif, seperti kerja lembur
  secara paksa
• Kekerasan fisik atau psikologi (termasuk seksual)
  dapat diartikan sebagai membairkan seseorang
  dalam kerja paksa (ancaman terhadap pekerja,
  keluarga, dan rekan dekatnya)
• Penipuan atau ingkar janji terhadap bentuk dan
  jenis pekerjaan
• Perbudakan, bekerja karena hutang, kekerasan
  fisik atau penculikan, perdagangan orang,
  pembatasan secara fisik di lokasi kerja (di
  penjara atau tempat penahanan khusus), pekerjaan
  didalam penjara, pekerjaan yang sifatnya
  penghukuman terhadap pendapat atau ideologi yang
  berlawanan terhadap sistem politik, sosial atau
  ekonomi, penahanan dokumen personal atau keuangan
  saat penerimaan pekerja, halangan sebagian atau
  seluruhnya terhadap kebebasan bergerak. Penahanan
  dan pengurangan pembayaran upah (terkait dengan
  manipulasi pembayaran upah, eksploitasi, dan
  bentuk lain dari pemerasan), perampasan atas
  makanan, tempat berlindung atau kebutuhan
  lainnya.

46
Tidak Boleh Mempekerjakan anak

• Pengertian anak meliputi anak laki-laki dan
  anak perempuan yang berusia dibawah 18 tahun.
• Negara Maju
• Pekerjaan ringan 13 tahun
• Pekerjaan biasa 15 tahun
• Pekerjaan berbahaya 18 tahun
• Negara berkembang
• Pekerjaan ringan12 tahun
• Pekerjaan biasa 14 tahun
• Pekerjaan berbahaya 18 tahun
• Memberikan pengaruh pada perusahaan sub
  kontraktor, supplier, dan cabang bisnis lainnya
  untuk memerangi praktek pekerja anak.

47
Tidak ada Diskriminasi

• Persamaan perlakuan untuk Pekerjaan yang sama.
• Perlakuan yang sama dalam proses rekrutmen,
  penggajian, jam kerja/istirahat, lembur yang
  bayar, perlindungan maternitas, keamanan masa
  kerja, perjanjian kerja, peningkatan penilaian,
  pelatihan dna kesempatan, prospek kerja, jaminan
  sosial, keselamatan dan kesehatan kerja.

48
www.holcim.org
49
PKB Internasional (Perjanjian Global)
50
PKB Internasional

• PKB internasional adalah perjanjian yang
  dinegosiasikan antara Perusahaan MNC dan Serikat
  Buruh Internasional, seperti ICEM mengenai
  aktivitas internasional dari perusahaan MNC.
• Perusahaan Multinasional secara sepihak membuat
  kode etik perilaku sendiri tanpa keterlibatan
  serikat pekerja/buruh.
• PKB Internasional adalah alat dari serikat buruh
  untuk terlibat dalam membuat standar minimum
  dengan perusahaan MNC.
• PKB Internasional pertama dibuat antara IUF dan
  Danone.
• ICEM telah membuat PKB Internasional dengan 15
  Perusahaan Multinasional.

51
Perjanjian Global ICEM

• Freudenberg
• Statoil
• Endesa
• Norske Skog
• Anglogold
• ENI
• EVONIK

• SCA
• LUKOIL
• EDF (with PSI)
• Rhodia
• Lafarge (with BWI)
• Umicore (with IMF)
• GDF-Suez (with PSI and BWI)
• Norsk Hydro

52
Perjanjian Global dengan Lafarge tahun 2005

• Penghapusan kerja paksa
• Tidak ada diskriminasi di tempat kerja
• Penghapusan pekerja anak
• Hak untuk mengorganisir serikat buruh dan
  perundingan bersama
• Jaminan atas upah
• Melaksanakan kesehatan, keselamatan, dan kondisi
  kerja.
• Menyediakan pelatihan kerja

53
Perjanjian Global dengan Freudenberg tahun 2000

• Tidak boleh ada kerja paksa dan pekerja anak
• Kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama
  dalam pekerjaan
• Kebebasan berserikat dan penghormatan terhadap
  hak dasar serikat buruh
• Hak untuk mengorganisir serikat buruh dan
  Perundingan Bersama
• Tidak ada diskriminasi terhadap aktivis serikat
  buruh
• Kesehatan keselamatan di tempat kerja
• Fleksibel, efisien, dan berorientasi pada
  kepuasan konsumen sebagai bentuk/dasar organisasi

54
Perjanjian Global dengan Norske Skog Tahun 2000

• Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
• Tidak ada diskriminasi dan kesempatan yang sama
• Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja
• Tidak ada kerja paksa
• Tidak ada pekerja anak
• Upah dan tunjangan untuk pemenuhan kebutuhan
  pekerja dan keluarganya.
• Status pekerja berdasarkan sistem kerja tetap
• Pekerja tidak tetap yang sifatnya sementara/kerja
  paruh waktu harus menerima hak yang sama dengan
  pekerja tetap.

55
ISO 26000

• ISO untuk
• Tanggung Jawab Sosial

56
Apa itu ISO

• Organisasi internasional untuk standarisasi
• Suatu badan yang dibentuk, di tingkat
  internasional, standar-standar mengenai industri
  dan perdagangan. Badan ini berisi perwakilan dari
  berbagai organisasi standarisasi nasional (swasta
  atau milik pemerintah).
• Didirikan pada 1947, pusat nya di Jenewa, Swiss
  dan beranggotakan 161 negara.

57
Negara Anggota ISO

• India Bureau of Indian Standards (BIS)
  www.bis.org.in
• Indonesia Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  www.bsn.go.id
• Malaysia Department of Standards Malaysia (DSM)
  www.standardsmalaysia.gov.my
• Thailand Thai Industrial Standards Institute
  (TISI) www.tisi.go.th/
• Vietnam Directorate for Standards, Metrology and
  Quality (STAMEQ) www.tcvn.gov.vn
• Korea Korean Agency for Technology and Standards
  (KATS) www.kats.go.kr

58
ISO 26000

• ISO 9000 standar untuk Sistem Kualitas Manajemen
  
• ISO 14000 standar untuk Manajemen Lingkungan
• ISO 26000 standar untuk Tanggung Jawab Sosial,
  biasa disebut sebagai ISO SR.
• ISO 26000 adalah standar ISO untuk tanggung jawab
  sosial bagi perusahaan dan organisasi lainnya.

59
ISO 26000

• 6 Subjek Utama

• 7 Prinsip

• Pemerintahan yang teratur/baik.
• Hak Asasi Manusia
• Praktek Perburuhan
• Lingkungan
• Praktek operasional yang adil
• Isu Konsumen
• Keterlibatan Masyarakat dan Pembangunan

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Etika Perilaku
4. Menghormati Kepentingan stakeholder
5. Menghormati aturan hukum
6. Menghormati norma dan perilaku internasional
7. Menghormati Hak Asasi Manusia

60
Hak Asasi Manusia

• Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
• Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat
• Kebebasan beragama dan kepercayaan
• Hak untuk mendapatkan pelayanan umum dan hak
  untuk ikut dalam Pemilu
• Hak untuk didengar secara adil sebelum tindakan
  disiplin dijalankan

61
Hak Asasi Manusia

• Standar Perburuhan Internasional ILO
• Perwakilan pekerja harus diberikan fasilitas yang
  layak yang dapat mempermudah mereka melakukan
  pekerjaan mereka dengan efektif dan mengizinkan
  mereka untuk melakukan aktivitas serikat tanpa
  intervensi
• Perwakilan pekerja harus diberikan informasi yang
  cukup untuk melakukan negosiasi yang seimbang

62
Praktek-Praktek Perburuhan

• Termasuk didalamnya pekerjaan sub kontrak dan
  tempat kerja dalam kontrol langsung
• Rekrutmen dan promosi pekerja, tata tertib,
  aturan kedisiplinan dan prosedur keluh
  kesah/perselisihan, pemindahan dan relokasi
  pekerja, pemutusan hubungan kerja, pelatihan dan
  peningkatan keahlian, kesehatan dan keselamatan,
  kebijakan yang mempengaruhi kondisi kerja seperti
  jam kerja dan upah.
• Pengakuan atas organisasi buruh dan wakilnya,
  pengakuan atas pekeja dan pengusaha bersama-sama
  dalam perundingan bersama, social dialogue dan
  konsultasi tripartit dalam isu-isu sosial yang
  berkaitan dengan ketenagakerjaan.

63
Standar Internasional bagi MNCs

• Standar Perburuhan ILO
• Panduan OECD bagi MNCs
• Global Compact PBB
• Perjanjian Global dengan MNCs
• ISO 26000

64
(No Transcript)
65
Hal paling utama dalam Standar Perburuhan
Internasional

1. Hak Buruh untuk berorganisasi dan membuat PKB
2. Tidak boleh ada Pekerja Anak,
3. Tidak boleh ada Kerja Paksa
4. Tidak ada Diskriminasi
5. Jaminan atas aktivitas serikat buruh
6. Fasililitas untuk Perjanjian Bersama Aktivitas
   serikat buruh
7. Upah layak
8. Kondisi kerja yang baik dan jam kerja
9. Kesehatan keselamatan
10. Pembagian informasi
11. Hak berkonsultasi
12. Pelatihan kerja/ peningkatan keahlian

66
Implikasi dari standar internasional mengenai
Social Dialogue di Perusahaan MNC

• MNCs berjanji untuk menghormati aturan standar
  internasional.
• MNCs mempunyai kepentingan menjaga nama baik
  mereka.
• Organisasi internasional (ILO, OECD, PBB) dan
  pemerintah secara langsung terlibat dalam
  pelaksanaan standar tersebut.
• Standar Internasional antara lain hak
  pekerja/buruh, aktivitas serikat pekerja,
  perjanjian bersama yang membangun, kondisi kerja
  yang baik, kesehatan dan keselamatan, pembagian
  informasi, konsultasi, pelatihan kerja, dll.
• Terkait dengan point tersebut diatas,
  standar-standar internasional dapat menjadi
  agenda atau topik yang menarik dalam isu social
  dialogue di Perusahaan Multinasional

67
Standar Internasional bagi Perundingan Bersama

• Perundingan Bersama adalah bagian yang cukup
  penting bagi dialog sosial.
• Baca dan pelajari standar internasional dengan
  dasar tersebut, diskusikan, debat, dan rancanglah
  permintaan.
• Bandingkan standar internasional dengan PKB anda
  kekuatan dan kelemahannya.
• Perjanjian Bersama Kelebihan dan kekurangannya.
• Masukkan hal yang baik dari standar internasional
  kedalam PKB Anda.
• ICEM akan selalu memberi dukungan terhadap
  aktivitas meningkatkan dialog sosial di tempat
  kerja solidaritas internasional, jaringan
  serikat buruh di tingkat global.

68
Standar Internasional untuk Perundingan Bersama

• Membuat Tim Persiapan Bersama bagi Perundingan
  Bersama di wilayah industri, atau kota, atau
  provinsi, atau industri atau federasi.
• Bertemu dengan serikat buruh dan federasi
  lainnya.
• Bandingkan PKB Anda dengan standar internasional.
• Bandingkan PKB Anda dengan PKB dari serikat buruh
  lain.
• Diskusikan kelebihan Kekurangan PKB.
• Buat tuntutan baru dari PKB Anda.
• Buat daftar tuntutan umum yang diinginkan dari
  tingkat wilayah, kota, provinsi atau federasi.
• Meminta kepada federasi (serikat buruh di tingkat
  yang lebih tinggi) untuk mengembangkan PKB.
• Memberikan pelatihan kepada anggota terkait
  dengan tuntutan dan agenda tertentu dari PKB
• Membuat rencana bagaimana agar pekerja dan
  anggota berpartisipasi dalam negosiasi

69
Domain dari Hubungan Perburuhan
Pelatihan Kerja Diskriminasi Kesempatan yang
sama Perusahaan Kontraktor Kesehatan
Keselamatan Pekerja kontrak dan agensi Manajemen
perubahan Restrukturisasi Privatisasi Kebijakan
Ekonomi
Hak Asasi Manusia
Upah Jam Kerja
CSR
Perdagangan Yang adil
Perusahaan/tempat kerja
Industrial
National
International
70
Yoon Hyowonmobile 82 10 2083
4715industriallyoon_at_gmail.com