SEMINAR AKHIR TAHUN Direktorat Perbankan Syariah

1
REFLEKSI 20 TH PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
Prestasi dan Tantangan ke Depan
Rifki Ismal Diskusi Internal Learning Center
BRI Syariah Jakarta, 24 Januari 2013
2
2
KONDISI EKONOMI DAN MASALAH SOSIAL EKONOMI
INDONESIA
3
KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL
Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi (29,9 juta jiwa-12,6 dari total penduduk)
Angka pengangguran terbuka masih sekitar 15,54 juta orang (6,56 dari total penduduk)
Distribusi pendapatan yang belum merata
40 juta orang Indonesia belum terlayani oleh perbankan.
27 juta usaha mikro dari 54 juta UMKM belum mendapatkan kredit perbankan.
3
4
KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL
Ekses likuiditas berupa penempatan dana di Bank Indonesia tercatat sekitar Rp300-500 triliun
Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan rasio M2/PDB hanya 38 oleh karena rendahnya intermediasi sektor keuangan rendahnya pemanfaatan pasar modal dan terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan
Rasio kredit bank per GDP Indonesia yang hanya 26 adalah paling rendah dibandingkan Malaysia (106), Thailand (57), Singapura (95) dan Philipina (33)
4
5
WHAT DO WE NEED TO DO?
Peningkatan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada sektor riil
Integrasi lembaga keuangan bank dan nonbank
Penurunan biaya dana (cost of fund)
Financial inclusion
Social safety net
Monetary Policies, Fiscal Policies dan Financial Sector Policies yang pro Growth, Pro Distribution of income, Increase Social Welfare, Mitigate the Poors
5
6
6
KARAKTER UNIK INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA
7
UNIQUE VALUES OF THE INDONESIAN IB
Sharia Based with Selected Sharia Compliance contracts.
Real sectors oriented (around 80 financing for SMEs).
Domestic Orientation (strong domestic demand, market share is still 3.8)
Coopetion with Conventional Banks
An independent National Sharia Board and Fatwa Issuance
Comprehensive structure of Islamic bank and non bank Financial Institutions
Social Driven Islamic Banking Development
More than 200 million are Moslem Population and Support Islamic Banks
Retail Banking instead of Investment Banking
A High Annual Growth of Islamic Banking Industry (/- 40 per year).
An Average of 101 Financing to Deposit Ratio in the last 2 Decades
An Increasing Trend of Investment Based Financing
Robust Domestic Economy (Less Affected by Global Financial Crisis)
Supportive Social and Political Situation
7
8
DORONGAN SOSIAL
Berbeda dengan Timur Tengah yang digerakkan oleh
Petrodollars dan Malaysia oleh Pemerintah/Negara,
di Indonesia penggerak utama Perbankan Syariah
adalah masyarakat/society (muslim population)
Abundant Petrodollars
Government
society
8
9
LINKAGES AMONG INSTITUTIONS
Investors of BPR/S
Medium and Large Business
Conventional Banks

• SMEs Financing is done by
• Conventional Banks
• Islamic Banks
• Unit Usaha Syariah
• Rural Banks
• Islamic Rural Banks
• New Investors
• Baitul Maal Watamwill (BMT)

UUS
BMT
Islamic Banks
Small and Micro Business
Existing BPRS
New BPRS
New BPR
Existing BPR
Existing Community
Existing Community
New Community
New Community
10
MODEL-MODEL LINKAGE
Executing
Joint Financing
Channeling
IRB
ICB
ICB
ICB
Based on Wakala
Based on Musharaka
Based on Mudharaba
IRB
IRB
MSMEs
MSMEs
MSMEs
11
MODEL-MODEL LINKAGE
12
12
PENCAPAIAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
13
ASPEK HUKUM

• Central Bank Act No. 23 of 1999 (amended by Act
  No. 3 of 2004).
• Banking Act No 7 of 1992 (amended by Act No. 10
  of 1998).
• Deposit Insurance Act No. 24 of 2004
• Islamic Banking Act No. 21 of 2008.
• Islamic Sovereign Bond (Sukuk) Act No. 19 of
  2008.
• Government Law No. 25 of 2009 (income tax for
  sharia transactions).
• Tax Neutrality in Government Law no. 42 of 2009.

13
14
LINKAGE OF INSTITUTIONS
15
INFRASTRUKTUR BANK SYARIAH
Regulations licensing supervision
Certification for BoD
Deposit Insurance Corporation
A wholesale Apex for Financing MSMEs Projects
Capicity Building
Fatwas
Dispute Mediation
Statement of Financial Accounting Standard
TA, advocacy Participation in Policy Dialogue
16
BLUE PRINT PERBANKAN SYARIAH
Mewujudkan perbankan syariah yang handal,
efisien dan menjadi pilihan utama masyarakat yang
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara
berkesinambungan (visi 2020)
7 Pilar Pengembangan
Regulasi dan Supervisir yg efektif
Pemberdayaan nasabah yang efektif
SDM berkualitas tinggi
Aliansi strategis yang sinergis
2
4
6
Infrastruktur yang mendukung
Pengembangan Produk dan Pasar
Struktur Perbankan yang efektif
5
3
7
1
Legal foundations, related regulatory standards,
standard setting, and fatwas
Syariah
Akhlaq
Ukhuwah
Aqidah
17
17
PRESTASI INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
18
INTERNATIONAL RECOGNICITON
Based on BMB Islamic index called Islamic Finance
Country Index (IFCI) published in the Global
Islamic Finance Report (GIFR) in 2011, Indonesia
is ranked in number 4 after Iran, Malaysia and
Arab Saudi with regard to the development of
Islamic finance.
VARIABLES AND WEIGHTS
VARIABLES WEIGHTS
Number of Islamic Banks 21,8
Central Sharia Supervisory Regime 19,7
Number of Institutions involeved in Islamic Finance Industry 20,3
Size of Islamic Financial Assets 13,9
Size of Sukuk 6,6
Muslim Population 7,2
Education and Culture 5,7
Regulatory and Legal Infrastructure 4,9
18
19
INDONESIAN SCHOLARS GO INTERNATIONAL
Prof. Bambang PS. Brodjonegoro, mantan Director General IRTI - IDB.
Dr. Syafii Antonio, mantan Sharia Advisory Council-Bank Negara Malaysia.
Mr. Cecep M. Hakim, Sharia Board - IILM
Mr. Adiwarman A. Karim, Sharia Board IIFM
Dr. Dadang Muljawan, Senior economist, IRTI-IDB
Dr. Hylmun Izhar, economist, IRTI-IDB
Mr. Kunrat, Acting Head of IDB Kuala Lumpur
Associate Prof. Ugi Suharto, Lecturer of Islamic finance, Bahrain
Prof. Muh. Rusydi, Director, Australian Center for Islamic Finance Studies
Dr. Irfan Sauki Beik, member of Association of Islamic Economist
19
20
20
TANTANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
21
OTORITAS EKONOMI
More than USD900 billion funds managed by OJK
Government conducts fiscal policies OJK conducts
financial sector policies Bank Indonesia conducts
monetary policies
22
Coordination Among 3 Authorities
22
23
PENTINGNYA OJK
OJK akan mengawasi, memeriksa dan mengatur dana sebesar Rp8000-Rp9000 triliun di lembaga keuangan bank dan non bank termasuk pasar keuangan
OJK akan menjembatani kebutuhan pendanaan perekonomian baik dari swasta maupun pemerintah
Bekerjasama dengan otoritas fiskal dan moneter, OJK penyedia dana utama pembangunan dan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia
Otoritas keuangan yang membawahi semua institusi syariah (LKB syariah, LKNB syariah dan pasar keuangan syariah)
Pengembangan LKB syariah dan LKNB syariah di Bank Indonesia dan Pemerintah pindah ke OJK
23
24
OJK DI NEGARA-NEGARA MAJU
OJK pernah diterapkan oleh Inggris, Islandia, Swedia, Korea, Jerman dan Jepang
Tujuannya agar pengawasan dan pengaturan sektor keuangan menjadi lebih terintegrasi, terpusat dan independen
OJK di negara-negara tersebut gagal beroperasi dan fungsinya dikembalikan kepada Bank Sentral
Financial Service Authority (FSA) di Inggris mengatur dan mengawasi LK di pasar modal, perbankan bahkan asuransi. FSA ditutup 16 Juni 2010 oleh George Osborne (Chancellor of the Exchequer).
Sebab utama kegagalan FSA (a) lemahnya internal FSA dan, (b) lemahnya koordinasi dengan bank sentral dan kementerian keuangan
24
25
SEBAB KEGAGALAN FSA
FSA cenderung reaktif (bukan proaktif) dan kurang menanggapi signal risiko di bank.
FSA juga terlalu berfokus kepada customer protection dan kondisi individual perbankan. Padahal, sistem perbankan dan stabilitas keuangan tidak terlepas kaitannya dengan micro prudential (kewenangan FSA) dan macro prudential (kewenangan bank sentral).
Kapabilitas staf FSA kurang mumpuni di bidangnya dan gagal menciptakan (i) kepercayaan pasar (ii) stabilitas keuangan (iii) perlindungan konsumen dan (iv) minimalisasi kejahatan keuangan
Walaupun sudah dibentuk Tripartit Agreement antara FSA, Bank of England dan kementerian keuangan Inggris, koordinasinya sulit dilaksanakan
25
26
SYARAT SUKSES OJK
Kordinasi kebijakan internal dan eksternal. Ini penting agar tercipta sinkronisasi dan kesatuan arah kebijakan sektor keuangan baik antar sub sektor keuangan di OJK maupun dengan kebijakan moneter/macroprudential oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal oleh pemerintah
Efisiensi akan mewujudkan operasional OJK yang efisien dari sisi biaya operasi, struktur birokrasi, komunikasi dan informasi dan aspek-aspek lainnya
Optimalisasi fungsi sektor keuangan untuk kesejahteraan rakyat termasuk perlindungan nasabah. Optimalisasi fungsi sektor keuangan dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan bank dan non bank di dalam perekonomian Indonesia.
26
27
27
MASALAH INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
28
MASALAH PENDANAAN
28
29
29
PROSPEK INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
30
POTENSI PENGEMBANGAN PASAR
Bisnis Model
Potensial Market

• Dana Haji? Daftar tunggu Calon Haji mencapai
  sekitar 1 juta orang (Mei 2012). Potensi dana
  haji sekitar Rp 25 T, 19 dikelola bank syariah
  (4,5 T).
• Dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan
  melalui Kementerian Pekerjaan Umum Rp 75,15
  triliun
• Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk
  mendukung MP3EI sd 2025 sebesar Rp 1.923 triliun
• Sektor Pertambangan 150 T

• Investment Banking
• Development/ Infrastructure Banking
• Special Purpose Banking for Hajj
• Agriculture Banking

Government

• Pembiayaan IDB untuk swasta dalam negeri senilai
  US1,1 miliar hingga 2014.
• High net worth individual (HNWI) Indonesia
  Oktober 2011 mencapai 112 ribu orang (Credit
  Suisse Research Institute)
• Investor lokal di Indonesia (Juni 2012) sebanyak
  363.094 orang atau 0,2 persen dari total penduduk
  Indonesia

• Infrastructure Banking
• Corporate/Wholesale Banking
• Investment Banking

Corporate

• Sektor usaha di Indonesia diidominasi UMKM dg
  pangsa 99.9 (53.823.732 unit)
• Pangsa Kredit Perbankan ke sektor UMKM 20.7
  (481.2 T)

• Commercial Banking
• Retail Business Banking

Retail Produktif (SMEs)

• Consumer Banking
• Retail Banking

• Middle Class meningkat? GDP meningkat, angka
  kemiskinan menurun, konsumsi masy meningkat
• Nasabah Mass Affluent dengan Layanan 24/7
• Peningkatan kelas menengah 9 juta
  jiwa/tahunbaglock perumahan 13,6 juta unit
• Total kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai
  2,6 juta rumah (REI)
• Proyeksi penjualan mobil tahun 2012 mencapai
  875,000 unit (GAIKINDO)

Retail Konsumtif

• 50 populasi dewasa belum memiliki akses
  finansial formal
• Total penyaluran dana KUR Pemerintah 2011 20
  T(2011)
• Target populasi Buruh Migran domestik
  internasional dan masyarakat terpencil

Unbankable (micro)

• Micro Banking
• Branchless Banking
• Community Banking (for women)

30
31
PENDEKATAN KE POTENSIAL DEPOSITORS?
Edukasi, sosialisasi via key opinion leader (Ustand kondang).
Pendekatan ke HNWI pengusaha, konglomerat muslim, dll
Komunikasi dengan pejabat pemerintah Kemenkeu, kementerian BUMN, Kementerian agama, dll
Pendekatan kepada pimpinan ormas
32
OUTLOOK TOTAL ASET
33
OUTLOOK TOTAL DPK
34
OUTLOOK TOTAL FINANCING
35
ARAH KEBIJAKAN 2013

• Pembiayaan Perbankan Syariah yang Lebih Mengarah
  kepada Sektor Ekonomi Produktif dan Masyarakat
  yang Lebih Luas.

• Pengembangan Produk yang Lebih Memenuhi
  Kebutuhan Masyarakat dan Sektor Produktif

• Transisi Pengawasan yang Tetap Menjaga
  Kesinambungan Pengembangan Perbankan Syariah

• Revitalisasi Peningkatan Sinergi Dengan Bank
  Induk

• Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Terus
  Mendorong Peningkatan Kapasitas Perbankan Syariah
  pada Sektor Produktif serta Komunikasi parity
  dan distinctiveness Produk Perbankan Syariah

35
36
Terima kasih atas perhatian anda
36