JOINT PRESS STATEMENT

1
JOINT PRESS STATEMENT INITIAL FINDINGS ELECTIONS
OBSERVATION OF 2004 PRESIDENTIAL ELECTIONS
7 JULI 2004
2
OBSERVATION COVERAGE
3
Invalid Votes at Polling Stations

• Degree of invalid votes were high 25 in
  Banyuwangi districts, average of 15 in C. Java,
  19 in East Lombok, average of 25 in the
  districts of Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka,
  Kuningan, Ciamis, Garut.
• Praise the efforts of the Elections Commission in
  issuing a technical regulations as a follow up to
  the Decision on the invalid votes.
• Call on the Elections Commission to ensure the
  full implementation of the Commissions Decree
  and the technical regulations, access to recount
  process for witnesses, Panwas and elections
  observers, that recount forms be signed by
  witnesses and recount forms be posted in public
  places.

4
Non-registered voters allowed to vote
5
Voters using Voters Card in the name of other
voter
6
Polling Station Managers did not check voting
card against the voters registration list.
7
Disabled voters not allowed to choose their own
assistant in voting
8
ABSENCE OF WITNESSES AT POLLING STATIONS
9
INTIMIDATION AGAINST VOTERS ON THE WAY TO THE
POLLING STATIONS
10
INTIMIDATION AGAINST VOTERS DURING VOTING
11
INCONSISTENCY BETWEEN RESULT OF VOTING READ AND
NOTED DOWN ON THE WHITE BOARD.
12
POLLING STATION VIOLATED PROCEDURES IN HANDING
OUT BALLOT PAPERS
13
Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
tidak lengkap tersedia di TPS
14
REKOMENDASI

• Menerapkan metode rekrutmen dan seleksi yang
  ketat terhadap anggota KPPS, PPS, dan PPK, serta
  pelatihan dilakukan lebih dini dan efektif
  melalui proses simulasi. Pelatihan harus tegas
  menekankan peran, lingkup kerja, dan mekanisme
  kerja KPPS, PPS, dan PPK.

15
REKOMENDASI

• 2.KPU, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah secara
  serius memperhatikan pembiayaan penyelenggaraan
  pemilu agar kualitas pemilu tidak dikurangi
  karena alasan biaya dan biaya penyelenggaraan
  pemilu tidak dibebankan kepada masyarakat.

16
REKOMENDASI

• 3. Memberikan akses penuh kepada pemantau di TPS,
  PPS dan PPK serta menjamin penerapannya. Hak
  pemantau utk memilih di TPS tempat bertugas juga
  harus dijamin sesuai dengan Keptsn KPU
  No.37/2004. Kami menuntut KPU, Tim Kampanye dan
  pemerintah memberi sanksi tegas kepada jajarannya
  yang telah melakukan intimidasi kepada pemantau
  pemilu.

17
REKOMENDASI

• 4. KPU tidak menggunakan akreditasi sebagai alat
  pengontrol organisasi pemantau. KPU menempatkan
  organisasi pemantau pemilu sebagai mitra yang
  sejajar dalam upaya memenuhi tujuan pemilu
  jurdil, bukan semata sebagai lawan. Komunikasi
  antara KPU dengan pemantau lebih efektif melalui
  dialog.