Title: Food Regulations
1Food Regulations Standards
2Introduction
- The legal requirements for food safety and food
quality have been established by many national
governments, with the objective of protecting
consumers and ensuring that foods are fit for
human consumption. - These requirements are contained in food laws and
regulations, the scope of which varies from one
country to another.
3Food Laws Regulations
- Food laws are statements of government policies
that cover both the general and specific aspects
of adulteration and misbranding of foods, while
the food regulations deal with the enforcement of
government policies that are embodied in the food
laws. - These food laws and regulations are intended to
ensure that foods do not cause harm, illness, or
injury are not adulterated or misbranded and
are wholesome and fit for human consumption.
4Food Laws Regulations
- Food laws and regulations apply to all foods
produced domestically, as well as all foods
imported into a country foods cannot be imported
if they do not conform to the food laws and
regulations of the importing country. - Food laws protect consumers from illnesses and
injury by prohibiting the presence of any
poisonous or harmful substance in foods that are
intended for human consumption. - In addition, food laws protect consumers from
fraud and deception by prohibiting false or
misleading information relating to foods
5Indonesian Food Laws Regulations
- Undang-undang No 7/1996 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen - Peraturan Pemerintah No 28/2004 tentang Keamanan,
Mutu dan Gizi Pangan - Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang Label
dan Iklan Pangan
6Contoh Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Makanan di Indonesia
- Permenkes RI No. 329/Menkes/Per/XII/76 tentang
Produksi dan Peredaran Makanan - Permenkes RI No. 79/Menkes/Per/III/78 tentang
Label dan Periklanan Makanan - Permenkes RI No. 382/Menkes/Per/VI/89 tentang
Pendaftaran Makanan - Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Agama RI No. 427/Menkes/SKB/VIII/85, No. 68 Tahun
1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada
Label Makanan - Keputusan Dirjen POM No. 01323/B/SK/V/1985
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang
Makanan Kadaluarsa - Keputusan Dirjen POM No. 03537/B/SK/VI/1989
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang
Pendaftaran Makanan - Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang
Makanan Kadaluarsa
7Undang-undang No 7/1996 tentang Pangan
BAB ISI PASAL
I KETENTUAN UMUM 1 - 3
II KEAMANAN PANGAN 4 23
III MUTU DAN GIZI PANGAN Mutu Pangan Gizi Pangan 24 26 27 29
IV LABEL DAN IKLAN PANGAN 30 35
V PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA 36 - 40
VI TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN 41 44
VII KETAHANAN PANGAN 45 50
VIII PERAN SERTA MASYARAKAT 51 52
IX PENGAWASAN 53 54
X KETENTUAN PIDANA 55 59
XI PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN 60
XII KETENTUAN LAIN-LAIN 61 63
XIII KETENTUAN PERALIHAN 64
XIV KETENTUAN PENUTUP 65
8Undang-undang No 7/1996 tentang Pangan
- Pasal 21
- Setiap orang dilarang mengedarkan
- Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya,
atau yang dapat merugikan atau membahayakan
kesehatan atau jiwa manusia - Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui
ambang batas maksimal yang ditetapkan - Pangan yang mengandung bahan yang dilarang
digunakan dalam kegiatan atau proses produksi
pangan - Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk,
tengik, terurai atau
9Undang-undang No 7/1996 tentang Pangan
- mengandung bahan nabati atau hewani yang
berpenyakti atau berasal dari bangkai sehingga
menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia
- e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.
10Undang-undang No 7/1996 tentang Pangan
- Pasal 24
- Pemerintah menetapkan standar mutu pangan
- Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan,
Pemerintah dpat memberlakukan dan mewajibkan
pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
11Undang-undang No 7/1996 tentang Pangan
- Pasal 25
- Pemerintah menetapkan persyaratan sertifikasi
mutu pangan yang diperdagangkan - Persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diterapkan secara
bertahap berdasarkan jenis pangan dengan
memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem
pangan.
12Undang-undang No 7/1996 tentang Pangan
- Pasal 26
- Setiap orang dilarang memperdagangkan
- Pangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal
24 ayat (2), apabila tidak memenuhi standar mutu
yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya - Pangan yang mutu berbeda atau tidak sama dengan
mutu pangan yang dijanjikan - Pangan yang tidak memenuhi persyaratan
sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25.
13Enforcement of food laws and regulations
- The responsibility for enforcing food laws and
regulations is assigned to government regulatory
agencies. These enforcement activities fall into
two categories. - Inspection and audit of establishments that
process, handle, and store food to ensure that
the required sanitary and controlled conditions
are followed audits are used by some regulatory
agencies that enforce HACCP-based regulations. - Inspection and analysis of foods for harmful
substances to ensure that there is conformance to
established limits and tolerances.
14Enforcement of food laws and regulations
- The food safety control system in Indonesia
requires elements of pre-market and post-market
control. - Pre-market control is conducted by evaluating the
food safety of products to ensure the compliance
with safety and quality requirements. If a
product is found to meet to necessary
requirements, the product is provided with
registration approval number and it become
eligible for the retail market. - Post-market control is conducted for food
products which have been distributed in the
market ?The National Agency for Drug and Food
Control (BPOM)
15Food Standards
- Food standards also establish requirements for
the safety and quality of foods however, unless
a food standard is part of food regulations, it
is not a legal requirement. - Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI)
16Standar Nasional Indonesia
- Satu-satunya standar yang berlaku secara nasional
di Indonesia. - SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan
oleh Badan Standarisasi Nasional. - Agar SNI dpat diterima oleh para stakeholder,
maka SNI menganut asas keterbukaan,
transparansi, konsensus dan tidak memihak,
efektif dan relevan, koheren, dan berdimensi
pembangunan.
17Food Standards
- The Codex Standards are the best examples of food
standards. The CAC has the mandate to implement
the joint FAO/WHO Foods Standards Program. - This has resulted in the Codex Alimentarius, a
collection of standards for food quality, food
suitability, and food safety. - These food standards have been adopted by
countries worldwide and are intended primarily to
protect consumers and to facilitate international
food trade. - They include codes of practice such as The Codex
General Principles Of Food Hygiene, standards for
maximum residual levels (MRL) for pesticides and
for veterinary drugs in foods, and standards for
specifications for food additives.
18The Regulatory Environment International
Framework, UN
Office International des Epizooties
International Plant Protection Convention FAO
GATT WTO
(Food and Agriculture Organization)
Codex Alimentarius Commission
FAO/WHO working party on food labeling
The Agreement on Sanitary and Phytosanitary
Measures (SPS)
19SPS Agreement
- Protect human or animal life from risks
additives, contaminants, toxins and
disease-causing organisms - Protect human life from plant/animal diseases
- Protect animal/plant life from pests, diseases
- Prevent or limit other damage to a country from
the entry, establishment or spread of pests - Adaptation for country-specific needs e.g.
climate, pests, diseases
20The Role of Codex Alimentarius
Codex Alimentarius
FAO/WHO working party on food labeling
- Develops standards in
- Food quality
- Nutrition
- Labeling
- Not involved in trade barriers
WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)
21Codex Indonesia