DASAR-DASAR

1
DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK
Febta Rina Handayani
2
BELAJAR ITU MENYENANGKAN

• The minds are like parachutes, They function when
  they open

3
MATERI POKOK

• PENGERTIAN, PRINSIP DAN FUNGSI ADMINISTRASI
  PUBLIK
• KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK
• TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK
• ORGANISASI DAN MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN

4
Mengapa Administrasi Publik?
5
(No Transcript)
6
Apa pendapat Bapak tentang keadaan dalam tayangan
berikut
7
PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK (1)

• TERDIRI DARI 2 UNSUR
• ADMINISTRASI
• KEGIATAN
• KERJA SAMA
• BANYAK ORANG
• UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA.
• PUBLIK
• UMUM, MASYARAKAT, DAN NEGARA

8
PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK (2)

• SUATU PROSES YANG MELIBATKAN BANYAK ORANG
  DENGAN BERBAGAI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN UNTUK
  MERUMUSKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN
  KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH (rangkuman dari
  definisi Nigro Nigro, PfiffnerPresthus, serta
  Waldo)

9
PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK (3)

• Seperangkat institusi negara, proses, prosedur,
  sistem dan struktur organisasi, serta praktek dan
  perilaku untuk mengelola urusan-urusan publik
  dalam rangka melayani kepentingan publik (UN,
  2004)

10
Perkembangan Administrasi Publik
11
Unsur-Unsur Administrasi Publik
The Liang Gie

• Organisasi
• Manajemen
• Kepegawaian
• Keuangan
• Perlengkapan
• Pekerjaan Kantor
• Tata Hubungan/ Komunikasi

12
PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI PUBLIK (Nigro
Nigro)

• Struktur organisasional yg dikoordinasikan oleh
  manajemen
• Struktur Organisasi hrs disusun berdasarkan 4
  kriteria
• Tujuan dari pelayanan yg akan diberikan
• Proses-proses yg akan dipakai
• Orang-orang yg akan bekerja dan
• Peralatan yg akan digunakan
• Kesatuan Perintah atau Kesatuan Arah
• Pendelegasian Wewenang
• Rentang Kendali (span of control)
• Perencanaan (planning)
• Variabel-variabel psikologis manusia hrs
  dipertimbangkan

13
FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK (1)

• Nigro mengemukakan bahwa fungsi2 administrasi
  publik dapat dilihat dari fungsi2 administrasi yg
  dikemukakan Fayol, yakni planning, organizing,
  commanding, coordinating, dan controllling. Nigro
  juga mengemukakan bhw fungsi2 tsb dapat dilihat
  juga dari pendapat Gullick ttg adanya 7 fungsi
  administratif POSDCORB, yakni
• Planning
• (mengembangkan garis-garis besar kegiatan dan
  metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan
  organisasi)
• Organizing
• (mengembangkan struktur formal dari wewenang
  berdasarkan pengelompokan kerja)

14
FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK (2)

• Staffing
• (merekrut dan melatih staf serta memelihara
  kondisi kerja yang menyenangkan)
• Directing
• (memimpin organisasi dengan membuat keputusan)
• Coordinating
• (mengintegrasikan dan menyelaraskan unit yang
  saling berkaitan)
• Reporting
• (proses dan teknik memberikan informasi
  pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan)
• Budgeting
• (perencanaan fiscal dan accounting)

15
Bagaimana kasus lapas berikut, bila ditinjau
unsur, prinsip dan fungsi administrasi!
16
KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK

• ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
• BIROKRASI PUBLIK
• KEBIJAKAN PUBLIK
• PELAYANAN PUBLIK

17
Administrasi Pembangunan a. Pengertian
Administrasi Pembangunan Kegiatan mengatur
masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial
dalam hal menetapkan kebijakan publik. (Paul
Meadows dalam Motivation for change and
Development Administration) b. Konsep
Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan
berkembang karena adanya kebutuhan negara untuk
mengembangkan lembaga2 sosial, politik, dan
ekonominya agar pembangunan dapat berhasil.

18
2. Birokrasi Publik Max Weber, sbg pelopor
terkemuka dlm pengembangan teori birokrasi
dlm bukunya The Theory of Social and Economic
Organization (1974) menunjukkan secara nyata
ttg perilaku sosial yg berkaitan dgn birokrasi,
yg tujuannya utk mengidentifikasikan sifat2
dasar dari birokrasi, yakni sbb a.
Kegiatan reguler yg diarahkan utk mencapai tujuan
organisasi dgn dukungan distribusi
tugas2 resmi yg dipertanggungjawabkan secara
kokoh dan official, b. Organisasi
mengikuti prinsip-prinsip hierarki, c.
Operasinya terencana dgn baik, dilakukan secara
teratur oleh suatu sistem yang jelas d.
Petugas ideal yg bekerja secara formal
seakan-akan tdk mempunyai kepribadian
tanpa emosi, e. Rekrutmen pegawai
didasarkan atas kualifikasi teknis dan tdk mudah
terkena pe- mutusan hubungan kerja yg
sewenang-wenang, f. Memiliki tingkat daya
hasil yg tinggi, jika dilihat dari sudut pandang
teknis yg murni.
19
MENGAPA PERLU DEBIROKRATISASI?
Birokrasi Publik sering lebih
mengutamakan formalitas dibandingkan dgn
kreatifitas disebabkan karena hampir semua
kegiatan pemerintah selalu terikat dgn ketentuan
dan peraturan
20
HASIL DEBIROKRATISASI

1. Prosedur menjadi lebih pendek, ringkas,
   sederhana, tidak berbelit-belit, dan tidak
   menyulitkan,
2. Biaya tinggi (high cost) dapat dihindarkan
   karena prosedur yg sdh sederhana,
3. Stagnasi pada pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi
   (dapat dihindarkan).

21
Contoh Debirokratisasi di Kementerian Keuangan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tiga Pilar
Utama, yaitu
22

• 3. Kebijakan Publik (Public Policy)
• Pengertian Kebijakan Publik (public policy),
  antara lain yaitu
• Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan
  atau tidak dilakukan Thomas R Dye (1981),
• strategic use of reseorces to alleviate national
  problems or governmental concerns. Chandler
  Plano (1982)
• rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan
  yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah
  pada bidang-bidang yang menyangkut tugas
  pemerintahan, seperti pertahanan keamanan,
  energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan
  masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan
  lain-lain. William N Dunn (1994)

23

• Kebijakan Publik (public policy) dapat dilihat
  dari dua dimensi, yaitu
• Proses kebijakan (policy process) kajian proses
  penyusunan kebijakan mulai dari identifikasi dan
  perumusan masalah, implementasi, monitoring,
  hingga evaluasi atas kebijakan, dan
• Analisis kebijakan (policy analyisis) meliputi
  penerapan metode dan teknik analisis yg bersifat
  multi disiplin dalam proses kebijakan publik utk
  menyusun strategi kebijakan.

24
Contoh Model Skema (diagram) implementasi
kebijakan Sumber Diwidjowiyono
(2003)
Kebijakan langsung dpt dilaksanakan?
TIDAK
YA
Buat Kebijakan Pelaksanaan
Susun prosedur implementasi
Alokasikan Sumber Daya

• IMPLEMENTASIKAN
• GOOD GOVERNANCE
• Transparance
• Accountable
• Fairness
• Responsiveness

Sesuaikan prosedur implementasi dengan sumberdaya
yg digunakan
Kendalikan pelaksanaan
Evaluasi implementasi
25
4. Pelayanan Publik (Public Services)
Pelayanan kepada masyarakat disebut juga
pelayanan umum/publik. Pemerintah dlm
memberikan pelayanan hrs memperhatikan keinginan
masyarakat sbg pelanggan (customers) hrs
selalu berusaha utk mening- katkan kualitas
pelayanannya. Utk meningkatkan kualitas
pelayanan kpd masyarakat, bbrp ahli pelayanan
publik menyarankan utk menerapkan Total Quality
Management (TQM)
26
TQM hanya bisa berhasil jika hal-hal
berikut ini diperhatikan a. Fokus kpd
pelanggan (internal maupun eksternal) b.
Obsesi yg tinggi thd kualitas, sesuai dgn
kebutuhan pelanggan c. Pendekatan ilmiah,
terutama dlm merancang pekerjaaan dan proses
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
yg terkait dgn ran- cangan pekerjaan,
d. Komitmen jangka panjang (sesuai visi, misi,
organisasi) shg utk keper- luan jangka
panjang perlu adanya budaya organisasi yg
memadai, e. Kerjasama Tim, f.
Perbaikan sistem secara berkesinambungan, g.
Pendidikan dan Pelatihan.
27
Sudahkah Bapak dan Ibu Pernah Mendengar atau
membaca sebuah kisah tentang Katak? Kalau belum
inilah ceritanya
28
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK

• PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PUBLIK
• AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK

29

• 1. Pertanggungjawaban Administrasi Publik
• Kumorotomo (1994) menyatakan bhw
  pertanggungjawaban biasanya
• diartikan sbg proses antar pribadi, yg
  menyangkut tindakan, atau
• keputusan seseorang dlm hubungannya
  dgn orang lain shg ia dapat
• menerima hak dan wewenang tertentu
  berikut sanksi yg menjadi
• konsekuensinya.
• Dalam administrasi publik,
  pertanggungjawaban tsb mengandung
• konotasi
• 1) Pertanggungjawaban sbg
  akuntabilitas (accountability) baik
• akuntabilitas eksplisit maupun
  akuntabilitas implisit,

30
2) Pertanggungjawaban sbg
Sebab-Akibat (Causal)
Pertanggungjawaban kausal yg eksplisit terdiri
dari 4 unsur, yaitu sumber daya
(resources), pengetahuan, pilihan, dan maksud
(purposes). 4 unsur ini hrs ada di
dalam melakukan pertanggung-
jawaban urusan publik. Sedangkan
pertanggungjawaban kausal implisit
adalah landasan pokok bagi pelaksanaan suatu
urusan publik, misalnya
kesejahteraan buat sesama. 3)
Pertanggungjawaban sebagai Kewajiban
(Obligation) Seseorang
bertanggungjawab sesuai kewajibannya utk
melakukan sesuatu diartikan bhw (a)
dia menggunakan kapasitas yg ada utk
melakukan pertanggungjawaban kausal kpd orang
lain yg mem- berikan kepadanya
pendelegasian wewenang, dlm rangka me-
nyempurnakan hal-hal yg
dipertanggungjawabkan tsb, dan (b) dia
harus melaksanakan setiap tahapan dari
kontribusi kausalnya secara
eksplisit.
31
Akuntabilitas Pejabat Publik
Siapa itu Pejabat Publik?
Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
32
2. Akuntabilitas Pejabat Publik
Akuntabilitas merupakan masalah sentral bagi
pemerintah yg disebut sbg pemerin-
tahan yg demokratis. Pejabat publik hrs mengikuti
keinginan rakyat, karena kepada
rakyat-lah pejabat publik tsb hrs
bertanggungjawab. Adanya evaluasi atas kegiatan
pejabat publik , apakah berada di
dalam atau di luar batas kewenangannya me-
rupakan petunjuk ttg konsep aktuntabilitas.
Ada bbrp jenis akuntabilitas,
menurut Carino (Victoria A, Bautista, Ed.,
1993) a. Akuntabilitas Tradisional
(traditional accountability) Tanggung jawab
dari seorang pejabat publik yg telah diberi
wewenang utk melaksanakan
fungsi tertentu dalam jenjang hierarki organisasi
pemerin- tah. Berfokus pada
peraturan penggunaan keuangan negara, kesesuaian
atau ketaatannya pada peraturan
dan kebijakan pemerintah ttg pengguna-
an keuangan negara dimaksud.
Akuntabilitas tradisional ini dimulai dari
pejabat2 tkt atas dlm birokrasi
pemerintah dan pejabat2 legislatif serta ju-
katif. Standar2 yg digunakan utk
mengetahui kesesuaiannya dgn peratur-
an, disusun oleh pengawas keuangan
eksternal. Utk melakukan kegiatan
sesuai dgn standar2 tsb pemerintah menyusun
prosedur2, yg merupakan sarana
utk menjamin akuntabilitas tradisional, misalnya
Line Item Budgeting, dan
Financial Accounting and Auditing
33
b. Akuntabilitas Manajerial (managerial
accountability) Terkait dgn efisiensi
penggunaan dana, peralatan, tenaga kerja, dan
sumber2 lain. Yg bertanggungjawab dlm hal ini
adalah manajer yg harus mempertanggungjawabka
nnya kpd atasan dlm birokrasi, kpd Presiden
dan Badan Legislatif . Dlm akuntabilitas
manajerial, pejabat publik tidak hanya
bertanggungjawab thd kesesuaiannya dgn standar
dan prosedur tetapi lbh terfokus pada segi
input, yaitu harapan utk tidak terjadi pem-
borosan dlm penggunaan dana dan barang2 milik
negara (menyangkut efisiensi penggunaan dan
dan barang2 milik negara). c. Akuntabilitas
Program (program accountability) Berkaitan
dgn hasil2 dari kegiatan pemerintah, misalnya
akuntabilitas pe- jabat publik secara
individual maupun unit2 organisasi, yg
kegiatannya secara bersama-sama menuju ke
arah keefektivan sesuatu program. Utk
menjamin agar program dpt mencapai hasil yg telah
ditentukan maka dilakukan audit kinerja yg
komprehensif (comprehensive performance
audit).
34
TANPA KOMUNIKASI .FATAL.
35
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN

• ORGANISASI KEPEMERINTAHAN
• MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN

36

• 1. ORGANISASI KEPEMERINTAHAN
• a. Beberapa pengertian
• 1). Pengorganisasian
• Proses kegiatan penyusunan
  struktur organisasi
• sesuai dgn tujuan, sumber, dan
  lingkungannya.
• 2). Struktur organisasi
• Susunan komponen (unit kerja)
  dlm organisasi, yg
• menunjukkan adanya pembagian kerja dan
  fungsi
• atau kegiatan yg berbeda dan
  dikoordinakan.

37
3). Bagan organisasi Suatu
gambar struktur organisasi yg formal, dimana
dalam gambar tsb ada garis2 yg
menunjukkan kewenangan dan komunikasi formla, yg
tersusun secara hierarkis. 4).
Organisasi Sekelompok orang (dua orang
atau lebih) yg secara formal dipersatukan
dlm suatu kerjasama utk mencapai tujuan yg
telah ditetapkan. b. Aspek2 Organisasi
1). Aspek struktur organisasi a)
Pengelompokan secara formal b)
Digambarkan dlm Bagan Organisasi 2). Aspek
proses perilaku a) Komunikasi
b) Pembuatan keputusan c)
Motivasi d) Kepemimpinan.
Perilaku Organisasi
38
c. Organisasi formal dan Organisasi informal
1). Organisasi formal Adalah
organisasi yg dgn penuh kesadaran dan dgn sengaja
dibentuk, di- mana didalamnya
terdapat suatu sistem dan hierarki, hubungan,
wewe- nang, tugas dan tanggung jawab
para anggota demi terlaksananya suatu
kerjasama dlm rangka tercapainya tujuan (F.X.
Soedjadi, 1989) 2). Organisasi informal
Organisasi yg dibentuk secara spontan,
timbul dgn tidak sengaja serta tdk
ditentukan oleh peraturan2, misalnya a) karena
adanya kesamaan kebutuh- an,
perasaan, hobi, dll, dan b) karena adanya
persamaan daerah asal, alum- ni
sekolah, dll. d. Unsur2 dlm struktur organisasi
1). Spesialisasi kegiatan2 (pembagian kerja,
pengelompokan tugas/departe- mentasi)
2). Standarisasi kegiatan2 (tata kerja,
prosedur dan sistem kerja) 3). Koordinasi
kegiatan2 (pengintegrasian dan penyelarasan
fungsi2 dan unit2 dlm organisasi yg
berkaitan dan saling ketergantungan) 4).
Sentralisasi Desentralisasi (berkaitan dgn
letak pengambikan keputusan)
39
e. Faktor2 ygn mempengaruhi struktur organisasi
1). Tujuan Organisasi Karena setiap
organisasi mempunyai tujuan yg berbeda satu dgn
yg lain, maka struktur organisasinya
juga berbeda-beda juga. 2). Teknologi yg
digunakan 3). SDM-nya 4). Ukuran
besar-kecilnya organisasi f. Hierarki
Hierarki berkaitan dgn adanya tkt kekuasaan yg
menimbulkan adanya atasan dan bawahan dlm
struktur organisasi. Aspek-aspek hierarki
1). Lini dan Staf 2). Rentang kendali
3). Komite (panitia) dan task Force (satuan
tugas) g. Azas2 organisasi 1). Azas kejelasan
tujuan 2). Azas pembagian tugas 3).
Azas fungsionalisasi
40
4). Azas pengembangan jabatan fungsional
5). Azas koordinasi 6). Azas
kesinambungan 7). Azas kesederhanaan
8). Azas keluwesan 9). Azas
akordion 10). Azas pendelegasian
wewenang 11). Azas rentang kendali
12). Azas jalur dan staf 13). Azas
kejelasan dalam pembaganan h. Bentuk2
organisasi 1). Organisasi Lini
2). Organisasi Lini dan Staf 3).
Organisasi Fungsional 4). Organisasi
Lini dan Fungsional 5). Organisasi Lini,
Fungsional, dan Staf 6). Organisasi
Matriks
41
Bagaimana Organisasi Bisa Efektif?
42
(No Transcript)
43
2. MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN (1) David
Osborne dan Ted Gaebler (1993) mengemukakan ttg
paradigma baru dalam manajemen kepemerintahan, yg
meliputi sepuluh prinsip pemerintah wirausaha
sbb. a. Catalictic govnment (steering
rather than rowing) mengendalikan lebih baik
dari pada mengayuh b. Community-owned
govnment (empowering raher than
serving) memberdayakan lebih baik dari
melayani c. Competitive govnment
(injective competition into service
delivery) menyuntikkan semangat kompetisi dalam
memberikan pelayanan d. Mission-driven
government (transforming rule-driven
organization) digerakkan oleh misi e.
Result-oriented govnment (funding outcomes, not
inputs) berorientasi pada hasil
44
2. MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN (2) f.
Customers-driven govnment (meeting the needs of
the customers, not the
bureaucracy) berorientasi pada pelanggan
g. Enterprising govnment (earning rather than
spending) menghasilkan pendapatan bukan
belanja h. Anticipatory government
(prevention rather than cure) mencegah lebih
baik dari mengobati i. Decentralized
govnment (from hierarchy to participation and
teamwork) pemerintah yang didesentralisasi
dari hirarki ke partisipasi dan tim kerja
j. Market-oriented government (leveraging change
through the market) berorientasi pada pasar
45
SEMUA ELEMEN MEMPUNYAI PERAN....
46
BELI TRASI DENGAN CABENYATERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA