Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia

1
Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di
Indonesia

• Kawasan Industri (Keppres 41 Tahun 1996)
• Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/ KAPET
  (Keppres 150 Tahun 2000)
• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (UU
  No. 36/2000 dan UU No. 37/2000)
• Tempat Penimbunan Berikat (Peraturan Pemerintah
  No. 33 Tahun 1996) a.l dapat dalam bentuk
• a. Kawasan Berikat
• b. Entrepot Untuk Tujuan Pameran
• c. Pergudangan Berikat
• d. Toko Bebas Bea

2
Kawasan Industri

• Tempat pemusatan kegiatan industri
• Dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
• Dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri
• Wajib memiliki Ijin Usaha Kawasan Industri

3
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

• Wilayah geografis dengan batas tertentu dan
  memenuhi persyaratan
• Persyaratan tersebut adalah
• a. memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan
  atau
• b. mempunyai sektor unggulan yg dapat
  menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah
  sekitarnya
• c. memiliki potensi pengembalian investasi
  yang besar
• Penetapan KAPET oleh Presiden

4
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(Free Trade Zone/FTZ)

• Kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI
• Yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas
  dari pengenaan
• a. bea masuk
• b. pajak pertambahan nilai
• c. pajak penjualan atas barang mewah
• d. cukai

5
Pokok-pokok pengaturan FTZ

• Penetapan FTZ harus dengan Undang-undang
• Jangka waktu FTZ 70 tahun
• Berfungsi sebagai tempat usaha di bidang
  perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan
  energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos
  dan telekomunikasi, perbankan, asuransi,
  pariwisata dan bidang-bidang lainnya
• Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul
  Gubernur dan DPRD dan masa kerjanya 5 tahun dan
  dapat diangkat kembali untuk satu kali masa
  jabatan
• Dewan Kawasan bertugas menetapkan kebijaksanaan
  umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan
  kegiatan Badan Pengusahaan (BP)
• BP berwenang mengeluarkan izin usaha

6
Kawasan Berikat

• Bangunan, tempat atau kawasan dengan batas
  tertentu
• Ada kegiatan usaha industri, pengolahan barang
  dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan,
  penyortiran, pemeriksaan awal/akhir, pengepakan
• Hasilnya terutama untuk ekspor
• Fasilitas berupa penangguhan bea masuk, tidak
  dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22

7
Kawasan Berikat Plus

• Pengaturan Kawasan Berikat berlaku
• Kondisi plus adalah
• a. perizinan lebih sederhana
• b. tidak ada minimum jumlah yang harus
  diekspor
• c. prosedur impor mesin dan barang modal
  dalam kondisi bukan baru lebih longar
• d. post reporting dan post audit

8
Gudang Berikat (GB)

• Bangunan atau tempat dengan batas tertentu
• Ada kegiatan usaha penimbunan, pengemasan,
  penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label,
  pemotongan atau kegiatan lain sebagai pusat
  distribusi barang impor,
• Untuk dimasukkan ke DPIL, KB, atau direekspor
  tanpa ada pengolahan
• Impor barang modal/peralatan utk
  membangun/konstruksi GB mendapat penangguhan BM,
  tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22

9
Entrepot Untuk Tujuan Pameran (ETP)

• Bangunan atau tempat dengan batas tertentu
• Ada kegiatan usaha pameran asal impor, atau dari
  Dalam Daerah Pabean
• Penyelenggaraannya bersifat internasional
• Impor barang modal/peralatan utk
  membangun/konstruksi ETP mendapat penangguhan BM,
  tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22

10
Toko Bebas Bea (TBB)

• Bangunan atau tempat dengan batas tertentu
• Digunakan untuk usaha menjual barang impor atau
  barang asal Daerah Pabean kepada orang yang
  berhak membeli
• Dalam jumlah nilai tertentu
• Mendapat pembebasan BM, cukai dan pajak.

11
Manfaat Yang Harus diperoleh Dalam Pengembangan
KEK

• Peningkatan net devisa (ekspor, sarana industri
  yang berkualitas, faktor produksi yang kompetitif
  dan nilai tambah)
• Penciptaan lapangan kerja
• Katalisator perekonomian kawasan
• a. multiplier effect (packaging, forwarding,
  transipment)
• b. Spin Over Effect (transportasi, perumahan,
  jasa keuangan)
• Peningkatan SDM melalui kapasitas teknologi
• Potensi bagi industri jasa untuk berkembang
• Potensi menggunakan fasilitas FTA negara lain
  (e.g USA-Singapore)