Peran KADIN dalam Menghadapi Liberalisasi Tenaga Kerja di Indonesia

1
Peran KADIN dalam Menghadapi Liberalisasi Tenaga
Kerja di Indonesia

• Seminar Nasional Penempatan Tenaga Kerja Asing
• di Indonesia
• Iftida Yasar
• Wakil Ketua III Komite Tetap Hubungan Industrial
• Kamar Dagang dan Industri Indonesia

2
Latar Belakang

• Berdasarkan UU no.13 tahun 2003 Tenaga Kerja
  Asing diperbolehkan menduduki jabatan tertentu
  dengan waktu tertentu. Penempatan TKA berdasarkan
  adanya suatu rencana penggunaan tenaga kerja
  asing yang harus disetujui oleh Depnakertrans.
• Adanya kewajiban untuk transfer of technology dan
  menyiapkan tenaga pendamping agar kelak posisi
  tersebut dapat dilaksanakan oleh orang Indonesia
• Era perdagangan bebas telah melahirkan blok-blok
  perdagangan di tingkat global maupun regional.
  Lahirnya World Trade Organization (WTO) pada
  tingkat global dan ASEAN Free Trade Area (AFTA)
  di tingkat regional merupakan indikasi signifikan
  globalisasi perdagangan dunia, yang termasuk di
  dalamnya globalisasi tenaga kerja.
• Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga menghendaki
  barang, jasa, modal dan investasi bergerak bebas
  melewati batas negara anggota MEA. Sayangnya,
  tenaga kerja tidak terampil yang menjadi
  kekuatan Indonesia tidak termasuk sektor tenaga
  kerja yang dibebaskan bergerak dalam MEA.

3
Kondisi Saat Ini

• Tingginya tingkat pengangguran yang mencapai 11,6
  juta orang atau sekitar 10,84 persen dari jumlah
  angkatan kerja Indonesia sebesar 106,9 juta
  orang.
• Rendahnya produktifitas tenaga kerja, ini
  disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan
  kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja.
• Adanya Kesenjangan (gap) antara supply dan demand
  (secara kuantitatif).
• Adanya kesenjangan (gap) untuk kualifikasi
  artinya ada gap antara kualitas yang dihasilkan
  oleh lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan
  dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia
  usaha/industri sebagai usernya.

4
Kondisi Saat ini

• Penggunaan TKA harus memiliki izin tertulis
• Walau dalam pasal 42 (4) dikatakan TKA dapat
  dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk
  jabatan tertentu dan waktu tertentu, tapi tidak
  ada pembatasan tentang jabatan yang dapat dijabat
  oleh TKA, kecuali untuk jabatan Sumber Daya
  Manusia
• Pasal 44 (1) mengatur kewajiban pemberi kerja
  mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar
  kompetensi yang berlaku.
• Walau ada kewajiban untuk menyiapkan tenaga kerja
  pendamping tapi mereka tidak secara otomatis
  menggantikan kedudukan TKA
• Adanya kewajiban untuk transfer of knowledge
  kepada tenaga kerja pendamping

5
Kenapa TKA

• PMA
• Trust
• Independent
• Networking internasional
• Etos kerja yang kuat
• Dapat menggabungkan kesenangan dengan kerja
• Kemauan belajar dari senior dan komunitas yang
  kuat
• Sadar betul tanpa kerja keras maka tidak dapat
  mendukung keluarga

6
TKI yang bekerja diluar negeri

• Bukan Think Thank
• Tingkatnya operator atau pelaksana
• Daya negosiasi yang kurang
• Karena kebudayaan dan kultur lebih senang di
  Indonesia
• Tidak ada data statistik yang akurat

7
Perbandingan dengan Negara lain

• India
• Srilangka
• Vietnam

8
Mengapa Mereka berhasil membangun Ekonominya?

• Negara-negara tersebut memiliki karakteristik
  yang hampir sama dengan Indonesia sebagai negara
  agraris (70 penduduknya petani).
• Tetapi mengapa perekonomiannya lebih maju? Karena
  mengedepankan pembangunan yang berbasis pertanian
  sebagai sektor unggulan, sementara industri
  sebagai sektor pendukung (agak terbalik dengan
  Indonesia)
• Sehingga orientasi pemerintah dalam meningkatkan
  kesejahteraan golongan menengah ke bawah
  (didominasi petani) lebih menunjukkan hasil
  dibandingkan dengan kondisi petani/masyarakat
  pedesaan di Indonesia dengan pendapatan perkapita
  masih dibawah 800 US/tahun.
• India,Cina, Jepang banyak menempatkan tenaga
  kerjanya dinegara lain sebagai tenaga kerja asing
  yang handal dan profesional

9
Dampak dari Liberalisasi Tenaga Kerja
-Penurunan tingkat pengangguran -Pengusaan posisi
strategis di perusahaan asing yang ada di
Indonesia -Pengiriman Tenaga Kerja keluar Negeri
Output

1. Menciptakan Pelatihan yang mengembangkan
   kompetensi
2. Memberikan sertifikasi kompetensi
3. Membuat aturan main agar tenaga kerja Indonesia
   menempati posisi kunci
4. Mengawasi pelaksanaan program transfer knowledge
   dan keberhasilan tenaga pendamping

Program
10
Peran KADIN dalam mempersiapkan Tenaga Kerja

• Dalam rangka melaksanakan amanat UU no.13
  tahun 2003 yang diatur dalam Bab V tentang
  Pelatihan Kerja dimana Pelatihan kerja bertujuan
  membekali, meningkatkan dan mengembangkan
  kompetensi agar meningkatkan produktivitas dan
  kesejahteraan.
• Program yang dilaksanakan KADIN Indonesia antara
  lain
• BKSP (Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi)
• Program 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi,
  Penempatan)
• Entrepreneurship
• Character Building

11
BKSP

• Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi

12
Mengapa dibutuhkan BKSP?

• Untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan
  mengatasi pengangguran di daerah, KADIN bersama
  pemerintah Propinsi berinisiatif membentuk BKSP
  sebagai lembaga intermediasi yang dapat
  mengharmoniskan hubungan antara dunia industri
  dengan pemerintah dan pendidikan
• BKSP adalah organisasi non struktural yang
  independen dibentuk dengan keputusan gubernur,
  berkedudukan di ibukota propinsi dan dapat
  memiliki perwakilan yang berkedudukan di tingkat
  kota/kabupaten.
• BKSP dapat menjawab kebutuhan ditingkat propinsi
  dalam hal kepentingan masyarakat pekerja yang
  membutuhkan sertifikat kompetensi.
• BKSP dapat menjadi sentra informasi bagi
  masyarakat pekerja dan dunia usaha.

13
Fokus BKSP

1. Sistem Sertifikasi Kompetensi (CBT )
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional
3. Teknik Penilaian Berbasis Kompetensi
4. Pembentukan LSP dan TUK
5. Manajemen BKSP
6. Dukungan Disnaketrans Provinsi dalam Implementasi
   BKSP (BKSP)

14
3 In 1Pelatihan, Sertifikasi Penempatan
15
Apakah 3 in 1 itu ?

• Program 3 in 1 merupakan merupakan kegiatan yang
  menggandeng pelatihan, sertifikasi dan penempatan
  secara terpadu sehingga peserta yang dilatih
  menjadi kompeten, mendapatkan sertifikat dan
  langsung mendapatkan pekerjaan atau mampu
  berusaha sendiri.
• Kebijakan 3 in 1 merupakan terobosan untuk
  menggandeng dan memberdayakan lembaga pelatihan
  (Balai Latihan Kerja), lembaga sertifikasi dan
  lembaga penempatan menjadi sistem yang
  terkoordinasi dalam mengurangi pengangguran.
• Oleh sebab itu lembaga pelatihan, lembaga
  sertifikasi dan lembaga penempatan perlu didukung
  oleh lembaga atau pusat informasi kerja di setiap
  propinsi dan setiap kabupaten/kota.

16
Tujuan 3 in 1

• Menjawab kebutuhan dunia industri baik tingkat
  perusahaan, nasional maupun internasional
• Membantu upaya pemerintah dalam mengurangi
  tingkat pengangguran
• Mempercepat penerapan pelatihan berbasis
  kompetensi dan sertifikasi profesi
• Membantu peningkatkan daya saing industri/usaha

17
Model 3 in 1 Pelatihan, Sertifikasi, Penempatan
SERTIFIKASI
UJI KOMPETENSI
PENEMPATAN
PERMINTAAN
PELATIHAN
TENAGA KERJA
INFORMASI PASAR KERJA
18
ENTREPRENUERSHIP

• KADIN goes to School/Campus
• Mendorong pembentukan jiwa Entreprenuership
  (Semangat Pantang menyerah, inisiatif,
  inovasi,jujur dan mandiri)
• Membantu secara tehnis dalam menciptakan
  komunitas entrepreneur

19
CHARACTER BUILDING

• Membangun dan menanamkan nilai-nilai baik seperti
  integritas, semangat pantang menyerah, inovasi,
  kreatif, profesional, kerjasama
• Good Corporate Governance
• Contoh Keteladanan
• Kesempatan magang

20
Peluang Luar Negeri

• Mengirimkan tenaga kerja Indonesia yang terdidik
  dan trampil keluar negeri
• Negara yang mempunyai kebudayaan hampir sama
  seperti di Asia
• Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam
• Kebutuhan profesi seperti dokter,perawat,tukang
  kayu, pekerja disektor konstruksidan industri,
  IT, Keuangan, dll
• Pribadi tenaga kerja Indonesia yang lebih disukai
  oleh pemberi kerja luar negeri (integritas, kerja
  keras, setia, mensyukuri)

21
Peluang Dalam Negri
Outsourcing
22
Outsourcing
Pengertian Outsourcing

• Hasil dari perubahan mendasar dari proses
  pengelolaan perusahaan yang bertujuan
  meningkatkan kinerja agar dapat terus kompetitif
  dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan
  teknologi global.

23
Dasar Hukum

• Dalam UU no 13.tahun 2003 tidak menyebutkan
  istilah Outsourcing. Yang ada adalah
  pemborongan pekerjaan.
• Pasal 64 menyebutkan Perusahaan dapat
  menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
  perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan
  pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang
  dibuat secara tertulis

24
Kenapa Outsourcing

• Meningkatkan fokus Bisnis
• Membagi risiko operasional
• Investasi yang menyerap banyak tenaga kerja
• Transfer of Knowledge
• Mempekerjakan SDM yang berkompeten karena tenaga
  kerja yang disediakan oleh perusahaan outsourcing
  adalah tenaga yang sudah terlatih dan kompeten
  dibidangnya
• Salah satu cara untuk memperluas kesempatan
  kerja, mengurangi pengangguran (China, India
  selama ini menjadi pilihan negara maju untuk
  pekerjaan outsourcing
• Jembatan bagi para lulusan sekolah atau perguruan
  tinggi untuk transfer of knowledge

25
Ruang Lingkup Pekerjaan

• Data Entry
• Animator
• Call Centre
• Operator
• Perkebunan
• dll

26
Pihak Pendukung Program

• Pemerintah
• Pengusaha
• Serikat Pekerja
• Pihak terkait.bv

Kita Semua
27
Kesimpulan

• Masuknya TKA ke Indonesia tidak dapat dihalangi
  tapi dapat diatur agar tetap dapat menjamin WNI
  agar menjadi tuan dinegerinya sendiri
• Tidak ada pilihan lain menghadapi persaingan
  global, semua pihak terkait harus berjuang
  meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia
  melalui peningkatan kompetensi dan program
  sertifikasi profesi
• Character Building yang membangun nilai-nilai
  baik (integritas, tahan banting, inovasi,dinamis,
  terbuka dll) agar mampu bersaing ditingkat
  nasional maupun global
• Adanya kerjasama yang erat antara dunia
  pendidikan dengan dunia usaha dan industri,
  dimana dunia pendidikan dapat bergandengan tangan
  dengan dunia usaha dan industri untuk memenuhi
  kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai

28
SARAN

• Agar TKA memiliki standar kompetensi yang
  ditetapkan oleh kita termasuk pengetahuan,
  keahlian, ketrampilan dibidang tertentu dan
  pemahaman budaya Indonesia.
• Agar semua pihak menyadari bahwa pembangunan
  Sumber Daya Manusia, terutama yang berkaitan
  dengan Character Building adalah hal yang sudah
  tidak bisa ditawar lagi agar mampu bertahan
  menghadapi persaingan global
• Agar semua Balai Latihan Kerja dimaksimalkan baik
  yang mlik pemerintah dan swasta untuk mempercepat
  peningkatan kompetensi
• Adanya kesinambungan dan keseimbangan yang
  mengatur peraturan perundangan yang berlaku agar
  roda perekonomian dapat berjalan dengan baik,
  mampu menciptakan dan memperluas lapangan
  pekerjaan dan juga mampu menangkap peluang yang
  ada
• Peraturan yang ada untuk TKA agar diterapkan
  dengan benar terutama pengawasan dan evaluasi
  mengenai jabatan dan waktu tertentu serta
  pelaksanaan transfer of knowledge untuk tenaga
  pendamping

29
IFTIDA YASAR
Pernah Menjabat Sebagai

• Lulusan Fakultas Hukum UNPAD dan Magister
  Psikologi UI
• Dosen Fakultas hukum dan Sekolah Tinggi Keguruan
• Penasehat hukum Lembaga Bantuan Hukum untuk
  wanita dan keluarga
• Manager Staff Government Relations Citibank
• Ketua Dana Pensiun Citibank N.A
• Manager Training Industrial Relations ABN AMRO
  Bank
• Advisor Hubungan Industrial di Bank Universal dan
  Bank Permata
• Pengajar di Pelatihan Profesional dan sosial
  untuk Community Development
• Direktur Utama PT. Exis Mitra Utama
• Wakil Pemimpin Umum Majalah Human Capital

30
IFTIDA YASAR
Menjabat Sebagai

• Direktur Utama PT. Perdana Perkasa Elastindo
• Pemimpin umum majalah People Business serta
  FLash
• Direktur Utama PT.Pelita Fikir Indonesia
• Ketua Yayasan Nany Yasar
• Komisaris Utama PT.Perdana Perkasa Mandiri
• Anggota Dewan Pertimbangan Kerja Nasional
• Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Alih Daya
  Indonesia
• Wakil Ketua III Komisi Tetap Hubungan Industrial

31
Terima kasih