Policy Brief Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1
Policy BriefBadan Usaha Milik Daerah (BUMD)

• Wihana Kirana Jaya, PSEKP UGM

2
Latar Belakang

• Institutional Limbo BUMD
• Perlunya identifikasi bentuk organisasi
  perusahaan daerah yang sesuai dengan otonomi
  daerah
• UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
  sudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD
  saat ini.

3
Tujuan

• Studi best practice pengelolaan BUMD di berbagai
  negara
• Mengkaji peranan BUMD bagi perekonomian
  Pemerintah Daerah
• Kajian terhadap peraturan perundangan tentang BUMD

4
Metodologi

• Menggabungkan kajian literatur, analisis data
  primer dan sekunder
• Menggunakan pendekatan New Institutional Economics

5
LEVEL NIE
Embedded ness informal institutions,
customs, Tradition, norms, religion
Social theory (L1)
Economics of Property rights/ Positive
political Theory (L2)
Institutional environment Formal rules of the
game-esp. property (polity, judiciary,
bureaucracy)
Governance Play of the game-esp. contract
(aligning governance Structures with
transactions)
Transaction cost Economics (L3)
Neoclassical Economics/ Agency theory (L4)
Resource allocation and employment (prices and
quantities incentive alignment)
6
Masalah Ekonomi Kelembagaan BUMD

• Sesuai prediksi NIE di dalam kondisi transisi
  terjadi rules of the game yang berubah, tidak
  pasti, limbung, Menyebabkan seluruh pemain tidak
  mengenal insentif baru dan membangun sistem
  monitoring. Ketidakpastian ini menyebabkan
  ketidakjelasan siapa pelaku principal siapa
  pelaku agen, sehingga mendorong perilaku adverse
  selection dan moral hazard.
• .

7
Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai
Negara

• Perlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMD
• Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan
  intervensi oleh Pemerintah Daerah
• Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan
  pengelolaan utang BUMD
• Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatan
  kompetensi SDM BUMD
• Perlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketiga
• Kejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat
  dan daerah sehingga tidak tumpang tindih

8
.....Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai
Negara

• BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan
  didukung oleh mekanisme penegakannya.
• Perlunya prosedur operasi standar efisien
• Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju
  privatisasi pelayanan publik.
• Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah
  sebagai regulator dalam pelayanan publik untuk
  melindungi kepentingan publik
• Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya
  agar pelayanan publik lebih efisien dan efektif

9
Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Tentang
BUMD

• UU No. 5 Tahun 1962 sudah tidak relevan dan
  kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD
  dan justru membuka celah salah kelola dan
  penyimpangan
• Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perlu
  direvisi
• Dasar dan tatacara pendirian BUMD
• Bentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yang
  memaksimalkan pelayanan publik
• Kerjasama dengan pihak ketiga
• Mekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan
  BUMD
• Pengangkatan dan kewenangan direksi
• Perencanaan jangka panjang dan pendek perusahaan
• Pertanggungjawaban dan pengawasan BUMD
• Kepegawaian
• Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD
  restrukturisasi dll.

10
Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
11
.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia

• Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia
• Menurut Nilai Rasio Laba BUMD/PAD 2003-2004
  (dalam )

12
.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia

1. BUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PAD
   pada sejumlah daerah karena merugi atau daerah
   tidak memiliki BUMD
2. Peranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkat
   Provinsi masih kecil. Provinsi masih bertumpu
   pada pajak daerah dan retribusi
3. Hingga 2004, terdapat peningkatan rasio laba BUMD
   terhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota

13
Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY

1. Profesionalisme yang rendah menyebabkan BUMD
   kurang berani mengambil resiko
2. Ketidakjelasan payung badan pemerintah
   menyebabkan permasalahan birokrasi
3. Intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan
   terhadap BUMD
4. Infrastruktur yang belum siap untuk berubah
   bentuk badan hukum menjadi Perumda ataupun
   Perseroda
5. BUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah dan
   pihak swasta.
6. Tuntutan fungsi sosial BUMD menyebabkan BUMD
   tidak fokus terhadap misi utamanya

14
.....Kesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di
Provinsi DIY

• Beberapa solusi yang disarankan terhadap
  pengelolaan BUMD adalah
• Perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan
  yang mendukung perekonomian daerah.
• Perlu peningkatan daya saing berfokus pada
  peluang pasar dan mekanisme pasar.
• Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah
  yang terkait
• Peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan
• Penetapan peraturan yang mendukung kegiatan
  operasional BUMD
• Optimalisasi Badan Pengawas

15
Rekomendasi RUU BUMD 2006

1. RUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telah
   mengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMD
2. Beberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu
   dikaji lebih jauh antara lain (1) Kajian
   privatisasi dan restrukturisasi yang mencakup
   grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian
   peranan BUMD dapat dijadikan acuan pemerintah
   pusat untuk membina dan meningkatkan kemampuan
   daerah dalam penyelenggaraan BUMD
3. Perlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari
   pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tentang
   pengelolaan BUMD. Sosialisasi dan pembinaan dapat
   dilakukan dalam training dan workshop.
4. Berbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung
   oleh Peraturan Daerah
5. Perbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD
   dengan sistem informasi berbasis e-BUMD.