Audiensi Bidang Kerjasama Badan Standarisasi Nasional (SNI)

1
AUDIENSI KERJASAMA BIDANG STANDARDISASI ANTARA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL DENGANUNIVERSITAS
SEMBILAN BELAS NOVEMBER

• Teguh Prakosa
• PUSAT KERJASAMA STANDARDISASI BSN
• KOLAKA, 10 AGUSTUS 2016

2
(No Transcript)
3
STRUKTUR ORGANISASI BSN
Dibawah Koordinasi KEMENRISTEKDIKTI Bersama
BATAN, BAPETEN, BIG, BPPT, LAPAN, LIPI Komisi
VI bersama Perindustrian, BUMN,
Perdagangan Koperasi UMKM
EX OFFICIO UNTUK LNS KAN
4
UNDANG-UNDANG NO. 20 TH. 2014 TENTANG
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
Pada Tahun 2014 telah disahkan dan diundangkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada
tanggal 17 September 2014 dimana didalamnya
menyebutkan bahwa BSN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertugas dan bertanggung
jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
5
DEFINISI
STANDARDISASI adalah proses merencanakan,
merumuskan, menetapkan, menerapkan,
memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar
yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama
dengan semua pemangku kepentingan (UU 20 tahun
2014 pasal 1 angka 1) PENILAIAN KESESUAIAN
adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa,
Sistem ,Proses, atau Personal telah memenuhi
persyaratan acuan. (UU 20 tahun 2014 pasal 1
angka 2)
6
Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian KesesuaianTujuan
7
Kerjasama di Bidang SPK

• Pasal 1 (1) Standardisasi adalah proses
  merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan,
  memberlakukan, memelihara dan mengawasi Standar
  yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama
  dengan semua Pemangku Kepentingan
• Pasal 13 (1) SNI dirumuskan dengan
  memperhatikan ketersediaan sumber daya,
  kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi
  dan/atau pengalaman
• Pasal 14 Dalam melaksanakan perumusan SNI, BSN
  membentuk Komite Teknis, yang terdiri atas unsur
• Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
• Pelaku Usaha dan/atau asosiasi terkait
• Konsumen dan/atau asosiasi terkait
• Pakar dan/atau akademisi

8
Kerjasama di Bidang SPK

• Pasal 56 BSN, kementerian, lembaga pemerintah
  nonkementerian lainnya, institusi pendidikan,
  organisasi standardisasi regional dan
  internasional, dan/atau Pemerintah Daerah dapat
  menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber
  daya manusia di bidang Standardisasi dan
  Penilaian Kesesuaian
• Pasal 59 (4) BSN menyediakan akses sistem
  informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
  untuk masyarakat

9
VISI, MISI, DAN PROGRAM AKSI PRESIDEN RI
Berdikari Dalam Bidang Ekonomi
Program Aksi ke 15 Kami berkomitmen untuk
mengembangkan kapasitas perdagangan nasional
melalui ... (4) Implementasi dan pengembangan
Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten
untuk mendorong daya saing produk nasional dalam
rangka penguasaan pasar domestik dan penetrasi
pasar internasional serta melindungi pasar
domestik dari barang-barang berstandar rendah
10

• Periode RPJMN 2015-2019 salah satu program BSN
  adalah Kerjasama Standardisasi (Prioritas
  Nasional) dengan fokus kegiatan antara lain untuk
  
• Peningkatan kerjasama standardisasi di tingkat
  regional dan internasional serta pemanfaatannya
  untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia
  serta
• Membangun kerjasama di tingkat nasional dan
  bilateral untuk membuka akses ke pasar global.

11

• Kegiatan standardisasi di berbagai instansi
  merupakan simpul-simpul potensi nasional yang
  perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan
  disinergikan, termasuk dengan Pemerintah Daerah
  dan Intitusi Pendidikan.
• Pengaturan standardisasi secara nasional ini
  dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional
  yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin
  mutu barang dan/atau jasa serta mampu
  memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam
  transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi
  tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing
  produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar
  global.

12
DUKUNGAN STANDARD DALAM PROSES INNOVASI
Pure Basic Research
Oriented Basic Research
Applied Research
Diffussion/Market
Develop-ment
Standard
Standard
Standard
Standard
Semantic Standard Testing Standard Pengukuran Inferface Standard Compatibility , Quality, Variety Reducing
Function of std Reduction of transaction cost Information cost Interoperability Between component Savings in adaption cost Increased quality Reduced health, safety risk Interoperability between products Economic of scale Creation of network externalities
13
Standar Dalam Rantai Proses
Upaya mendapatkan pengakuan lebih baik dan lebih
luas
14
PERAN STAKEHOLDER STANDARDISASI
Edukasi, Riset dan Pengembangan standardisasi
AKADEMISI DAN PAKAR
PEMERINTAH / REGULATOR
Membina dan membuat kebijakan standardisasi
INDUSTRI / PELAKU USAHA
Menerapkan SNI
Menggunakan produk ber-
MASYARAKAT / KONSUMEN
15
MENGAPA PERGURUAN TINGGI/AKADEMISI ?
16
HARAPAN KEPADA PERGURUAN TINGGI/ AKADEMISI?
17
Jejaring Kerjasama
Badan Standardisasi Nasional
Pemerintah Daerah
Perguruan Tinggi
Pelaku Usaha (UMKM dan Industri)
PASAR GLOBAL
18
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Ruang Lingkup pelaksanaan kerjasama meliputi

1. pertukaran dan silang layan informasi
   standardisasi
2. perumusan standar meliputi usulan standar baru
   produk unggulan daerah dan partisipasi dalam
   jajak pendapat penyusunan standar
3. penerapan standar meliputi pengembangan lembaga
   penilaian kesesuaian (laboratorium, lembaga
   inspeksi dan lembaga sertifikasi), industri dan
   institusi yang akan menerapkan SNI
4. riset pasar dan diseminasi hasil riset di bidang
   standardisasi
5. pelatihan dan promosi standardisasi.
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak

19
SEBARAN KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN PEMERINTAH
DAERAH (2008-2016)

• BSN telah MoU
• 13 Pemprov
• 3 Pemkab
• 1 Pemkot
• 28 lainnya (K/L dan swasta)

Pemkab. Pamekasan (2016)
DKI JAKARTA (2015)
Pemprov. DI. Yogyakarta (2016)
Pemkab. Malang (2016)
20
SEBARAN KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN PERGURUAN
TINGGI (2008-2016)
42 PT telah MoU dgn BSN
11 PT menerapkan Pend. Standardisasi
10.USU
1 KOPERTIS
21.UNTAN
19.UNRI
22.UNPAR
23.UNSRAT
28.UNMUL
11.UNSRI
KOPERTIS IX
35. UNIBA
2.UNLAM
30. UNCEN
3.UNHAS
1.UNDIP
4.IPB
5.UGM
6.UB
12.UI
7.ITB
18.UNUD
13.UNAS
8.UNY
16.ITS
14.USAKTI
9.UNS
17.UBAYA
29. UNRAM
39.Univ. Muhamadiyah Mataram
25. UNINDRA
27.UAJY
36.Univ. Jember
40.Univ. Muhamadiyah Malang
15.UII
38.Univ. Katolik Charita Musi
24.UMM
26.UNPAD
20.UNIKA
41.STIMA IMMI
34. PANCASAKTI TEGAL
36.Univ. Mahasaraswati
42.Univ. Muhammadiyah Sukabumi
21
(No Transcript)
22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
24
(No Transcript)
25
(No Transcript)
26
Contoh Implementasi Kerjasama
27
Materi Ajar Standardisasi

• BSN
• Rencana Pembelajaran dan Buku Teks Pengantar
  Standardisasi (http//elearning.bsn.go.id)
• Flipbook (http//fliphtml5.com/bookcase/gean)
• APEC Standardization Fundamental, Impact and
  Business Strategy (http//www.wisestandard.org)
• ISO Repository of teaching materials
  http//www.iso.org/iso/home/about/training-technic
  al-assistance/standards-in-education/education_mat
  erials-higher-edu.htm
• EU-ASIA Link Standardisation in Companies and
  Market (http//pro-norm.de)

28
PENGEMBANGAN E-LEARNING E-LEARNING STANDARDISASI
10 Pertemuan
Konten
10 Flipbooks
10 Presentasi
website http//elearning.bsn.go.id
Assignment
10 Video
29
Perkuliahan Standardisasi Jarak
Jauh(teleconference/webconference)
Bisa diakses dari smartphone, Laptop, PC
30
(No Transcript)
31
SNI 81522015 PASAR RAKYAT PASAR BALUBUR
BANDUNG (TIPE 1)
Kantor Pengelola
Instalasi Pengujian Air
Area Parkir
Tempat Cuci Tangan
Area Bongkar Muat
Toilet/Kamar Mandi
APAR dan Hydrant
Pos Keamanan
CCTV
Tempat Pembuangan Sampah Sementara
Ruang Peribadatan
Koridor/Gangway
Tempat Sampah
32
SNI 81522015 PASAR RAKYAT PASAR MODERN BSD
TANGERANG (TIPE 1)
Zonasi Pangan Kering
Kantor Pengelola
Papan Informasi Zonasi
Pos Keamanan
Toilet/Kamar Mandi
Zonasi Pangan Basah
Pos Ukur Ulang
Tempat Pembuangan Sampah Sementara
Ruang Peribadatan
Hydrant
APAR
33
BERSAMA MERAIH PELUANG UNTUK INDONESIA
TINGKAT NASIONAL

• Menggalakkan perdagangan antardaerah
• Masing-masing daerah berupaya perdagangannya
  surplus
• Sinergi antar K/L dan stakeholder
• Kampanye untuk gerakan masyarakat untuk SOLID
  menghadapi MEA
• Meningkatkan efisiensi produksi (infrastrukur
  fisik, IT, logistik, SDM, dst)
• Dan lain-lain

TINGKAT ASEAN

• Bersama anggota negara ASEAN meningkatkan product
  based dalam menghadapi perdagangan global
• Memperkuat National Differences negara ASEAN
  terhadap negara Non-ASEAN
• Dan lain-lain

34
(No Transcript)