BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA zen zanibar m.z.

1
BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIAzen zanibar m.z.
2
DOMAIN MK

• Pasal 24C
• Ayat (1)
• mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg
  putusannya bersifat final
• menguji UU terhadap UUD,
• memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
  kewenangannya diberikan oleh UUD,
• memutus pembubaran parpol, dan
• memutus perselisihan tentang hasil pemilu
• Ayat (2)
• wajib memberikan putusan atas pendapat DPR
  mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
  dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

3

• Hak uji materil menguji substansi UU
• Hak uji formil menguji prosedur pembentukan dan
  bentuk formal
• Pengujian oleh MK (court of law) dan pengujian
  oleh MA (court of justice)

4
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

• Sengketa kewenangan yg pertama diperiksa oleh MK
  adalah sengketa kewenangan yg diajukan oleh DPD
  berkaitan dgn pengangkatan anggota BPK oleh
  Presiden.
• Sengketa kedua diajukan oleh Gubernur Lampung
  berkaitan dgn Keputusan DPRD Prov lampung utk
  tidak lagi berkerjasama dgn Gub Lampung
  (Prmohonan ini kemudian dicabut sebelum
  diperiksa).
• Kasus ketiga diajukan oleh Badrul Kamal dan
  Pasangannya dlm Pilkada Depok th 2005. Pokok
  persoalan adalah pengajuan PK oleh KPUD atas
  Putusan PT Jabar, yg memutus sengketa hasil
  Pilkada Depok.
• Kasus keempat diajukan oleh Saleh Manaf

5
PEMBUBARAN PARPOL

• Parpol dilindungi komnstitusi
• kewajiban konstitusional pemerintah memberi ruang
  hidup bagi Parpol.
• kalau pemerintah memiliki kemauan membubarkan
  Parpol hanya dimungkinkan bila pemerintah
  menempuh jalur peradilan dgn cara mengajukan
  permohonan kepada MK.
• haruslah jelas alasannya.
• menguraikan dengan jelas dalam permohonan tentang
  ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan
  parpol ybs, yg dianggap bertentangan dgn UUD
  1945.

6

• Sebuah Parpol dapat saja membubarkan diri karena
  alasan internal Parpol.
• Dalam praktek parpol dapat pecah atau mekar
  menjadi dua atau lebih parpol. Parpol asal
  mungkin saja tetap bertahan akan tetapi dapt saja
  bubar karena syarat tidak dipenuhi lagi (bubar
  dgn sendirinya)
• Parpol juga dapat membubarkan diri jika dalam
  Pemilu tidak memenuhi threshold atau tidak
  berhasil memperoleh dukungan minimal yg
  disyaratkan

7
Sengketa hasil Pemilu

• Perselisihan hasil Pemilu adalah keberatan
  pemohon terhadap penetapan hasil Pemilu oleh KPU.
  
• Keberatan dapat diajukan jika pemohon memiliki
  alasan bahwa penghitungan hasil perolehan suara
  yg ditetapkan oleh KPU berbeda dgn penghitungan
  hasil perolehan suara menurut pemohon

8
Pemohon sengketa hasil Pemilu

• perorangan warga negara Indonesia calon anggota
  DPD peserta pemilihan umum
• pasangan Capres dan Cawapres peserta pemilihan
  umum Presiden dan Wakil Presiden
• Parpol peserta Pemilu.

9

• permohonan hanya dapat diajukan terhadap
  penetapan hasil Pemilu yg dilakukan secara
  nasional oleh KPU yg mempengaruhi
• terpilihnya calon anggota DPD
• penentuan pasangan calon yg masuk pada putaran
  kedua pilpres serta terpilihnya pasangan capres
  dan cawapres
• perolehan kursi Parpol peserta Pemilu di suatu
  daerah pemilihan.

10

• Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka
  waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh
  empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil
  Pemilu secara nasional

11
Syarat penting dari permohonan

• uraian yg jelas tentang
• kesalahan hasil penghitungan suara yg diumumkan
  oleh KPU dan hasil penghitungan yg benar menurut
  pemohon.
• permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan
  suara yg diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil
  penghitungan suara yg benar menurut pemohon.

12

• Putusan MK thd permohonan atas perselisihan hasil
  Pilpres wajib diputus paling lambat 14 hari kerja
  sejak permohonan diregister dalam Buku Registrasi
  Perkara Konstitusi
• paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan atas
  hasil Pemilu legislatif diregister dalam Buku
  Registrasi Perkara Konstitusi.

13
Isi putusan MK dalam perkara hasil Pemilu

• Dalam hal MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau
  permohonannya tidak memenuhi syarat, maka amar
  putusan menyatakan permohonan tidak dapat
  diterima,
• dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan
  beralasan, maka amar putusan menyatakan
  permohonan dikabulkan.

14

• Dalam hal permohonan dikabulkan MK menyatakan
  membatalkan hasil penghitungan suara yg diumumkan
  oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara
  yang benar.
• Jika permohonan menurut MK tidak beralasan, maka
  amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

15
PROSEDUR BERPERKARA DALAM SENGKETA HASIL
PEMILUKADA PMK No. 15/2008

• PEMILUKADA pemilihan kepala daerah dan wakil
  kepala daerah
• KPU Provinsi penyelenggara Pemilukada provinsi
• KIP Provinsi Komisi Independen Pemilihan
  Provinsi Aceh
• KPU Kabupaten/Kota penyelenggara pemilukada
  Kabupaten/Kota

16

• KIP Kabupaten/Kota Komisi Independen
  Pemilukada Kabupaten/Kota di Prov Aceh
• Pasangan Calon pasangan calon peserta
  Pemilukada
• Permohonan pengajuan keberatan thd penetapan
  hasil perhituangan suara Pemilukada
• Pemohon pasangan calon Pemilukada
• Termohon KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kab/Kota
  sebagai penyelenggara Pemilukada
• Panitera Panitera MK

17
PRINSIP PERADILAN PEMILUKADA

• Pasal 2
• Peradilan perselisihan hasil Pemilukada
  bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan
  tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
  bersifat final dan mengikat.

18

• PARA PIHAK
• Pasangan calon sbg Pemohon
• KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kab/Kota
• Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak
  Terkait
• Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat
  diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya
  masing2 yg mendapatkan surat kuasa khusus
  dan/atau surat keterangan untuk itu.

19
OBYEK PERSELISIHAN

• Pasal 4
• Objek perselisihan Pemilukada hasil
  penghitungan suara yg ditetapkan oleh Termohon yg
  mempengaruhi
• penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti
  putaran kedua Pemilukada atau
• terpilihnya Pasangan Calon sBG kepala daerah dan
  wakil kepala daerah.

20
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

• Pasal 5
• Permohonan pembatalan penetapan hasil
  penghitungan suara Pemilukada diajukan ke
  Mahkamah paling lambat 3 hari kerja setelah
  Termohon menetapkan hasil penghitungan suara
  Pemilukada di daerah yBS
• Permohonan yg diajukan setelah melewati tenggat
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
  diregistrasi.

21

• Pasal 6
• Permohonan diajukan secara tertulis dlm bahasa
  Indonesia sebanyak 12 rangkap yg ditandatangani
  oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yg mendapatkan
  surat kuasa khusus dari Pemohon
• Permohonan sekurang2nya memuat
• a. identitas lengkap Pemohon yg dilampiri
  fotokopi KTP dan bukti sbg peserta Pemilukada
• b. uraian yg jelas mengenai
• 1. kesalahan hasil penghitungan suara yg
  ditetapkan oleh Termohon
• 2. permintaan/petitum utk membatalkan hasil
  penghitungan suara yg ditetapkan oleh Termohon
• 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil
  penghitungan suara yg benar menurut Pemohon.
• (3) Permohonan yg diajukan disertai alat bukti.

22
REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

• Pasal 7
• Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan
  permohonan
• Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi
  syarat dan lengkap
• dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
  (BRPK)

23

• Pasal 7
• (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat
  dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan
  perbaikan sepanjang masih dalam tenggat
  mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
  Pasal 5 ayat (1) peraturan ini

24

• Pasal 7 (lanjutan)
• (4) Panitera mengirim salinan permohonan yg
  sudah diregistrasi kpd Termohon, disertai
  pemberitahuan hari sidang pertama dan permintaan
  keterangan tertulis yg dilengkapi bukti2 hasil
  penghitungan suara yg diperse-lisihkan
• (5) Penentuan hari sidang pertama dan
  pemberitahuan kepada pihak2 dilakukan paling
  lambat 3 hari kerja sejak registrasi.

25
PERSIDANGAN

• Pasal 8
• (1) Sidang untuk memeriksa permohonan dpt
  dilakukan oleh Panel Hakim dgn sekurang2nya
  terdiri atas 3 org hakim konstitusi atau Pleno
  Hakim dgn sekurang2nya 7 org hakim konstitusi
• (2) Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dgn
  tahapan sbb
• penjelasan permohonan dan perbaikan apabila
  dipandang perlu
• jawaban Termohon
• keterangan Pihak Terkait apabila ada
• pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak
  Terkait dan
• kesimpulan.

26

• (3) Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat
  melakukan pemeriksaan melalui persidangan jarak
  jauh (video conference)
• (4) Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat
  menetapkan putusan sela yg terkait dengan
  penghitungan suara ulang.

27
Pemakzulan

• Dalam sistem presidensial murni perkara
  impeachment yg mengajukan permohonan adalah DPR.
• DPR wajib menguraikan dg jelas dalam
  permohonannya ttg dugaan a. Pres dan/atau Wapres
  telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  pengkhianatan thp negara, korupsi, penyuapan,
  tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
  tercela dan/atau b. Pres dan/atau Wapres tidak
  lagi memenuhi syarat sbg Pres dan/atau Wapres
  berdasarkan UUD 1945.

28
PUTUSAN MK TERHADAP PENDAPAT DPR

• Jika MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil
  Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum
  seperti didakwakan DPR misalnya pengkhianatan
  thp negara, atau korupsi, atau penyuapan (menyuap
  atau disuap), atau tindak pidana berat lainnya,
  atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa
  Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
  memenuhi syarat sbg Presiden dan/atau Wakil
  Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan
  pendapat DPR.
• Sebaliknya jika menurut MK tidak terbukti, maka
  MK menyatakan permohonan ditolak

29
PENGAJUAN PERMOHONANPENGAJUAN PERMOHONAN

• Pasal 29
• Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
  Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK.
• Ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam
  12 (dua belas) rangkap.

30
SUBSTANSI PERMOHONAN

• Pasal 31
• Permohonan sekurang2nya harus memuat
• nama dan alamat pemohon
• uraian mengenai prihal yg menjadi dasar
  permohonan
• hal-hal lain yg diminta untuk diputus.
• Permohonan harus disertai dgn alat bukti yg
  mendukung permohonan tersebut.

31
Dasar permohonan

• Legal standing
• kedudukan hukum pemohon sesuai dengan hak
  dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal
  51 (1), misalnya sbg PNS, Konsumen, Pembayar
  pajak, Pemilih, Parpol peserta Pemilu, Calon
  DPD, Pasangan Capres-Cawapres dll
• Posita

32

• Posita alasan permohonan
• Misalnya Pengujian UU?kerugian konstitusional
  baik yg sdh ada/dialami maupun kerugian
  konstitusional potensial (yg akan muncul)

33
Alasan pengujian UU

• pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan
  konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU.
• pemohon adalah perorangan WNI atau kesatuan
  masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
  prinsip NKRI yg diatur dalam undang-undang atau
  badan hukum publik atau privat atau lembaga
  negara.

34
PERMOHONANPASAL 30

• Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas
  mengenai, misalnya
• Pengujian UU terhadap UUDNegara RI Tahun 1945
• Sengketa kewenangan lembaga Negara yang
  kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun
  1945Sengketa hasil Pemilu, pilpres atau Pilkada

35

• Format PermohonanPasal 31 ayat (1)
• Permohonan sekurang2nya harus memuat nama dan
  alamat pemohonuraian mengenai prihal yang
  menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud
  dalam Pasal 30 danhal-hal lain yang diminta
  untuk diputus.
• Pengajuan permohonan sebaimana dimaksud pada ayat
  (1) harus disertai dengan alat bukti yang
  mendukung permohonan tersebut

36

• Dasar permohonan
• Legal standing kedudukan hukum pemohon sesuai
  dengan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
  dalam Pasal 51 (1), misalnya sebagai PNS,
  Konsumen, Pembayar pajak, Pemilih, Parpol peserta
  Pemilu, Calon DPD, Pasangan Capres-Cawapres dll

37

• Syarat kerugian konstitusional (Putusan MK
  006/PUU-III/2005)
• Adanya hak konstitusional yg diberikan UUD 1945
• Hak konstitusional pemohon tsb dianggap telah
  dirugikan olh UU yg diuji
• Kerugian konstitusoional bersifat spesifik dan
  katual dan setidaknya bersifat potensial yg
  menurut penalaran yg wajar dpt dipastikan akan
  terjadi
• Ada causal verband antara kerugian dengan
  berlakunya UU yg diuji
• Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
  permohonan maka kerugian konstitusional yg
  didalilkan tdk akan atau tidak lagi terjadi.

38
Alasan Permohonan

• Sesuai dengan ketentuan Pasal 30
• Contoh pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun
  1945Misalnya hak sdr dilanggar oleh suatu UU
  (dalam pasal terentu) padahal dalam UUD Negara RI
  Tahun 1945 hak sdr tersebut dilindungi (Pasal 28A
  s.d. 28I)

39
HAL YANG DIMINTA

• Hal yang diminta atau potitum mengacu kepada
  Pasal 56 ayat (2), (3) dan Pasal 57 ayat (1)
  maka potitum permohonan seyogyanya dirumuskan
  Menyatakan permohonan pemohon dikabulkanMenyata
  kan bahwa Pasal.ayat . UU No..tahun
  bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945
  Menyatakan bahwa Pasal.ayat.. UU No.tahun.
  tidak mempunyai kekuatan mengikat.

40
HAL YANG DIMINTA (Potitum)

• Mengacu kepada Pasal 56 ayat (4), maka potitum
  permohonan dirumuskan Menyatakan bahwa
  permohonan dikabulkan.

41
ALAT BUKTI

• Alat Bukti Pasal 36
• surat atau tulisan misalnya Akte Yayasan,
  AD/ART Yayasan, Organisasi Profesi (Notaris,
  Advokat dll), UU, PP, Perda, BAP, Surat
  Panggilan, Surat Perintah Penahanan, Putusan
  Pengadilan dll.
• Keterangan saksi menerangkan apa yang
  dialami, dilihat, didengar Contoh dalam PUU
  KADIN, Adi Sasono, mantan Menkop UKM dihadirkan
  oleh Pemohon sebagai saksi karena pengalamannya
  sebagai anggota organisasi KADIN.

42

• Keterangan ahli keterangan berdasarkan keahlian
  (pengalaman kerja/profesi atau ahli dalam bidang
  tertentu karena memiliki dasar-dasar keilmuan)
• Keterangan para pihak termasuk pihak terkait
  (dalam perkara Pilkada diajukan oleh KPU
  prov/Kab/Kota, atas pasal-pasal dalam UU
  No.32/2004 KPU dipanggil oleh MK untuk memberi
  keterangan sebagai pihak terkait dalam perkara
  PUU Kepailitan pihak KADIN merasa perlu hadir
  sebagai pihak terkait, keterangan yg disampaikan
  dalam persidangan lisan atau tertulis

43

• Petunjuk
• Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,
  atau disimpan secara elektronik dengan alat optic
  atau yang serupa dengan itu (ayat 1).
• Alat-alat bukti yg diajukan harus dapat
  dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum,
  Jika sebaliknya, maka alat bukti tersebut tidak
  dapat dijadikan alat bukti. Sah atau tidaknya
  suatu alat bukti ditentukan dalam persidangan MK
  

44
Alasan Permohonan

• Alasan permohonanContoh Untuk menemukan rumusan
  hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon
  perlu menyusun secara runtut alasan. Untuk
  sekedar contoh soal dapat dikemukakan sebagai
  berikut
• Bahwa kami pemohon adalah WNI bertempat tinggal
  di desa. adalah kesatuan masyarakat hukum adat
  dalam wilayah Provinsi/ Kabupaten.
• Bahwa pemohon memiliki hak ulayat seluas kurang
  lebih.hektar

45

• Alasan permohonan
• Bahwa sebagian hak ulayat pemohon tersebut
  sebagian (.hektar) diserahkan kepada PN . Untuk
  dimanfaatkan bagi usaha produktif untuk
  kepentingan dan kemakmuran rakyat
• Bahwa PN. Pada tahun 1994 telah diubah statusnya
  menjadi PTPN berdasarkan UU.Bahwa
  berdasarkan UU No. X/2004 PTPN. diubah statusnya
  menjadi perusahaan swasta

46

• Bahwa setiap UU menurut sistem hukum positif
  Indonesia berlaku, berdasar dan bersumber pada
  UUD 1945
• Bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah dasar pembentukan
  UU No.X/2004
• Bahwa obyek yang diatur dalam UU No.X/2004 adalah
  kebutuhan semua warga negara yang diolah dari
  sumber daya alam
• Bahwa oleh karena obyek yang diatur dalam
  UU.X/2004 tersebut diolah dari sumber daya alam
  termasuk ke dalam cabang produksi yang penting
  bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang
  banyak, maka obyek yang diatur dalam UU No.
  X/2004 tsb harus dikuasai oleh Negara

47

• Bahwa penguasaan oleh Negara dimaksudkan agar
  cabang-cabang produksi tersebut tidak dikuasai
  orang perorangan untuk menarik keuntungan bagi
  segelintir orang
• Bahwa ketentuan PasalUU No. X/2004 yang
  menyatakan PN diubah bentuknya menjadi PT
  (Pesero) dst.. bertentangan dengan UUD 1945
  khususnya Pasal 33 UUD 1945 dengan alasan-alasan
• Bahwa ketentuan PasalUU No.X/2004 yang
  menyatakan Sebagian wilayah kerja PNdiserahkan
  kepada PT bertentangan dengan Pasal 33 UUD
  Negara RI Tahun 1945 dengan alasan-alasan

48

• Bahwa ketentuan Pasal ..ayat. menyebabkan
  obyek yang diatur dalam UU. No.X/2004 yang berada
  dalam wilayah hak ulayat pemohon beralih kepada
  dan untuk keuntungan sebesar-besar bagi swasta
• Bahwa beralihnya obyek yang diatur dalam Pasal
  UU No.X/2004 merugikan pemohon karena dengan
  diberlakukan Pasal . tersebut hak ulayat pemohon
  dimanfaatkan oleh swasta dan menguntungkan bagi
  segelintir orang

49

• Pasal 58
• Uu yang diuji oleh MK tetap berlaku, sebelum ada
  putusan yang menyatakan bahwa UU tersebut
  bertentangan dengan UUD 1945. 
• Pasal 59Putusan MK mengenai pengujian UU terhadap
  UUD1945 disampaikan kepada DPR, DPR, Presiden,
  dan MA. 
• Pasal 60
• Terhadap  materi muatan ayat, pasal, dan/atau
  bagian dalam undang-undang yang  telah diuji,
  tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 

50

• SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
• Pasal 61 
• Pemohon adalah lembaga negara yg kewenangannya
  diberikan oleh UUD 1945 yg mempunyai kepentingan
  langsung terhadap kewenangan yg
  dipersengketakan. 
• Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam
  permohonannya tentang kepentingan langsung
  pemohon dan menguraikan kewenangan yg
  dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas
  lembaga negara yg menjadi termohon. 

51

• Pasal 62
• MK menyampaikan permohonan yg sudah dicatat
  dalam Buku Registrasi  Perkara Konstitusi kepada
  termohon dalam jangka waktu paling lambat 7
  (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam
  Buku Registrasi Perkara Konstitusi. 
• Pasal 63
• MK dapat mengeluarkan penetapan yg
  memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon
  untuk menghentikan sementara pelaksanaan
  kewenangan yang dipersengketakan sampai ada
  putusan MK. 

52

• Pasal 64
• Dalam hal MK berpdt bahwa pemohon dan/atau
  permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 61, amar putusan menyatakan
  permohonan tidak dapat diterima. 
• Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan
  beralasan, amar putusan menyatakan permohonan
  dikabulkan. 
• Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana
  dimaksud pada ayat (2), MK menyatakan dgn tegas
  bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk
  melaksanakan kewenangan yg dipersengketakan. 
• Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar
  putusan menyatakan permohonan ditolak.   

53

• Pasal 65
• MK tidak dapat menjadi pihak dalam SKLN negara
  yg kewenangannya diberikan oleh UUD1945 pada MK. 
• Pasal 66  
• Putusan MK yg amar putusannya menyatakan bahwa
  termohon tidak mempunyai kewenangan untuk 
  melaksanakan   kewenangan yg  dipersengketakan,
  termohon wajib melaksanakan putusan tersebut
  dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
  kerja sejak putusan diterima. Jika putusan
  tersebut tidak dilaksana-kan dalam jangka waktu
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan
  kewenangan termohon batal demi hukum.  Dalam hal
  permohonan tidak beralasan, amar putusan
  menyatakan permohonan ditolak.     

54

• Pasal 67
• Putusan MK mengenai sengketa kewenangan
  disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.  

55

• PEMBUBARAN PARPOL
• Pasal 68 
• Pemohon adalah Pemerintah.
• Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam
  permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan,
  program, dan kegiatan partai politik yang
  bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan
  UUD 1945.  

56

• Pasal 69
• MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat
  dalam Buku Registrasi  Perkara Konstitusi kepada
  partai politik yang bersangkutan dalam jangka
  waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
  permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
  Konstitusi. 
• Pasal 70
• Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan tidak
  memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  68, amar putusan menyatakan permohonan tidak
  dapat diterima. 
• Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan
  beralasan, amar putusan menyatakan permohonan
  dikabulkan. 
• Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan tidak
  beralasan, amar putusan menyatakan permohonan
  ditolak.   

57

• Pasal 71
• Putusan MK mengenai permohonan atas pembubaran
  parpol wajib diputus dalam jangka waktu paling
  lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak
  permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
  Konstitusi. 
• Pasal 72
• Putusan MK mengenai pembubaran partai politik
  disampaikan kepada partai politik yang
  bersangkutan.

58

• Pasal 73 
• Pelaksanaan putusan pembubaran parpol sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan
  membatalkan pendaftaran pada Pemerintah. 
• Putusan MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara
  Republik Indonesia dalam jangka waktu paling
  lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan
  diterima.

59
ALAT BUKTI

• Pasal 9
• Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada
  dapat berupa
• a. keterangan para pihak
• b. surat atau tulisan
• c. keterangan saksi
• d. keterangan ahli
• e. petunjuk dan
• f. alat bukti lain berupa informasi dan/atau
  komunikasi elektronik.

60

• Pasal 10
• (1) Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas
• berita acara dan salinan pengumuman hasil
  pemungutan suara dari TPS
• berita acara dan salinan sertifikat hasil
  penghitungan suara dari PPS
• berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah
  suara dari PPK
• berita acara dan salinan rekapitulasi hasil
  penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau
  kabupaten/kota

61

• e. berita acara dan salinan penetapan hasil
  penghitungan suara pasangan calon kepala dan
  wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota
• f. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil
  penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi
• g. penetapan calon terpilih dari KPU/KIP
  provinsi atau kabupaten/kota dan/atau
• h. dokumen tertulis lainnya.

62

• (2) Alat bukti sbgmn dimaksud pada ayat (1)
  adalah alat bukti yg terkait langsung dgn objek
  perselisihan hasil Pemilukada yg dimohonkan ke
  Mahkamah.
• (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan
  peraturan perundang2an yg berlaku.

63
RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

• Pasal 12
• (1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan
  untuk mengambil putusan
• setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup
• (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara
  tertutup oleh sekurangkurangnya
• 7 (tujuh) orang hakim konstitusi
• (3) Pengambilan putusan dalam Rapat
  Permusyawaratan Hakim dilakukan secara
• musyawarah untuk mufakat

64

• (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud
  pada ayat (3) tidak mencapai mufakat bulat,
  pengambilan putusan diambil dengan suara
  terbanyak
• (5) Dalam hal pengambilan putusan dengan suara
  terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
  tidak tercapai, suara terakhir Ketua Rapat
  Permusyawaratan Hakim menentukan.

65
PUTUSAN

• Pasal 13
• Putusan mengenai perselisihan hasil Pilkada
  diucapkan paling lama 14 hari kerja sejak
  permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
  Konstitusi
• Putusan yang telah diambil dalam Rapat
  Permusyawaratan Hakim diucapkan dlm Sidang Pleno
  terbuka utk umum yg dihadiri oleh
  sekurangkurangnya 7 org hakim konstitusi

66

• (3) Amar Putusan dapat menyatakan
• a. permohonan tidak dapat diterima apabila
  Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,
  Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini
• b. permohonan dikabulkan apabila permohonan
  terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah
  menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara
  yg ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP
  kabupaten/kota, serta menetapkan hasil
  penghitungan suara yg benar menurut Mahkamah
• c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak
  beralasan.

67

• (4) Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat
• (5) Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon,
  Termohon, DPRD setempat, Pemerintah, dan Pihak
  Terkait
• (6) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota,
  DPRD setempat, dan Pemerintah wajib
  menindaklanjuti Putusan Mahkamah sebagaimana
  mestinya