Title: PENDIDIKAN PANCASILA BAGI MAHASISWA SURYA DENI, M.Si. (DOSEN FIKOM UNIKOM BANDUNG)
1PENDIDIKANPANCASILA BAGI MAHASISWASURYA DENI,
M.Si.(DOSEN FIKOM UNIKOM BANDUNG)
2KULIAH PANCASILAPERKULIAHAN I
- BAHASAN
- KONDISI MASY. INDO. DLM PERJALANAN SEJARAH
- PROSES PEMBENTUKAN BPUPKI SERTA PENYUSUNAN
SILA-SILA PANCASILA - DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN
PENGESAHAN PANCASILA UUD 1945 - MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP
- NEGARA PANCASILA SEBAGAI NEGARA KEBANGSAAN
- SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA RI
- LATAR BELAKANG PERLUNYA P4
- IDIOLOGI GOLONGAN SEBELUM ORBA DAN P4 SEBAGAI
KESEPAKATAN NASIONAL - PENJABARAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN URAIAN
SILA-SILANYA - HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945
- POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
- PANCASILA DAN UUD 1945 WAKTU ORLA, ORBA DAN
REFORMASI - BATANG TUBUH UUD 1945
- SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT DEMOKRASI
PANCASILA - HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
- HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN PEMERINTAH MENURUT
UUD 1945 - PELAKSANAAN PANCASILA SECARA MURNI
- PEMBANGUNAN MENURUT PANCASILA
3PERTEMUAN IITONGGAK PERJ. BANGSA
- INDONESIA TERDIRI DARI ANEKA RAGAM (AGAMA,
KERAJAAN, SUKU, RAS, GOL, PULAU DLL.) - BELANDA DATANG (AWAL ABAD XIV)
- AWALNYA BERDAGANG VOC
- TERTARIK MENJAJAH
- SATU PERSATU KERAJAAN DITAKLUK . DE VIDE ET
IMPERA - PRAKTIS KITA DIJAJAHNYA 350 TAHUN
- PERJUANGAN KEMERDEKAAN TERUS DIGELORA
- MESKI BESIFAT KEDAERAHAN
- PERTAMA MUNCUL GER. BUDI UTOMO 1908
- SUMPAH PEMUDA 1928
- PERANG ASIA PASIFIK TERJADI. SEKUTU KALAH
OLEH JEPANG - di tahun 1942 (9 Maret 1942)
- JEPANG DATANG DENGAN SELOGAN 3 A ( CAHAYA,
PELINDUNG DAN SAUDARA TUA) -
-
4PERTEMUAN IIIKETIKA JEPANG BERKUASA
- DENGAN SLOGAN DI ATAS TERNYATA JEPANG HANYA
PROPOGANADA SEMATA. LALU KEMUDIAN BANYAK
PEMBERONTAKAN DITAMBAH LAGI JEPANG MENGHADAPI
SEKUTU - AKIBAT TERDESAK, MAKA UNTUK AMBIL SIMPATI RAKYAT
INDO. DIJANJIKAN KEMERDEKAAN DIKEMUDIAN HARI. - SEBAGAI REALISASINYA MAKA DIBENTUK BPUPKI ( 29
APRIL 1945) BPUPKI MENGADAKAN SIDANG 2 KALI - 1. TGL 29 MEI -1 JUNI 1945 DASAR NEGARA
- 2. 14 JULI - 17 JULI 1945 DIBENTUK
PAN. HUKUM DASAR, YANG -
MERENCANAKAN UUD ( 19 ANGGOTA) - SIDANG BPUPKI I ( 29 MEI 1 JUNI 45)
- MR. MUH YAMIN ( 29 MEI 45)
- 1. KETUHANAN YANG
MAHA ESA - 1. PERI KEBANGSAAN 2.
KEBANGSAAN PERSAT. INDONESIA - 2. PERI KEMANUSIAAN 3.
RASA KEMANUSIAAN YG. ADIL DAN
BERADAB - 3. PERI KETUHANAN 4.
KERAKY. YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAK SANAAN DLM. PERMUSY.
PERWAKILAN - 4. PERI KERAKYATAN 5. KEADIL. SOSIAL
BG. SEL. RAKYAT - 5. KESEJAHTERAAN RAKYAT ( LISAN) INDO.
5- MR. SOEPOMO ( 30 MEI 2003), JUGA 5 MACAM
- 1. PAHAM NEGARA PERSTAUAN
- 2. PENGHUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA
- 3. SISTEM BADAN PERMUSYAWARATAN
- 4. SOSIALISME NEGARA
- 5. HUBUNGAN ANTAR BANGSA
- IR. SOEKARTNO ( 1 JUNI 1945
- KEBANGSAAN INDONESIA
- INTERNASIONALISME ATAU PERIKEMANUSIAAN
- MUFAKAT ATAU DEMOKRASI
- KESEJAHTERAAN SOSIAL
- KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN
- DALAM UPAYA MERUMUSKAN PIKIRAN DI ATAS MAKA
DIBENTUK - PANITIA SEMBILAN ( KA. IR. SOEKARNO) YANG
KEMUDIAN HASILKAN - PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945
- 1. KETUHANAN DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT
ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA, DST. - SIDANG BPUPKI II (14 JULI -17 JULI 45)
6PERTEMAUN KE-4FUNGSI DAN PERAN PANCASILA
- PANCASILA SBG. PANDANGAN HIDUP B. INDONESIA
- PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA INDONESIA
- PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA
- PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA
- SUMBER HUKUM (SBR. TERTIB HUKUM)
- PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR BANGSA
INDONESIA - (PD. WAKTU MENDIRIKAN NEGARA RI)
- PANCASILA SEBAGAI CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA
INDONESIA - PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH HIDUP YANG
- MEMPERSATUKAN BANGSA INDONESIA
- PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI
- DALAM PENGERTIAN INI DISEBUT SBG DASAR FALSAFAH
NEGARA ATAU DIJADIKAN DASAR MENGATUR
PENYELENGGARAAN NEGARA
7PERTEMUAN KE-5TUJUAN MEMPELAJARI PANCASILA
- INGIN MENGETAHUI PANCASILA YANG BENAR YAKNI
- YG DPT DIPERTGGJWB BAIK SECARA YURIDIS
KONSTITUSIONAL - MAUPUN SECARA OBYEKTIF ILMIAH .
- Secara Yuridis Konstitusional
- Pancasila adalah dasar negara yang
- dipergunakan sebagai dasar mengatur/menyelenggarak
an pemerintahan - negara, oleh karena tidak setiap orang boleh
memberikan pengertian / - tafsiran menurut pendapatnya sendiri
- Secara Obyektif Ilmiah
- Sebagai suatu faham filsafat, suatu Philosophical
- way of thinking atau philosophical system
sehingga uraiannya harus logis - dan dapat diterima akal sehat.
8PERTEMUAN KE-6POKOK PIKIRAN DALAM PEMB. UUD
1945
- POKOK-POKOK PIKIRAN TTG HAKIKAT, SIFAT DAN BENTUK
NEGARA SERTA PEM. NEGARA . PENJELMAAN JIWA
PROKLAMASI - NEGARA PERSATUAN IALAH NEGARA YANG MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA INDO DAN SELURUH TUMPAH DARAH
INDONESIA. SILA III. - NEGARA BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA
YANG MERDEKA, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.
SILA V - NEGARA BERKEDAULATAN RAKYAT, BERDASARKAN ATAS
KERAKYATAN DAN PERMUSY. /PERWAKILANSILA IV - NEGARA BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA MENURUT
DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADABSILA I
DAN II - Kecuali itu ..
- NEGARA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT
- NEGARA INDO. ANTI PENJAJAH YG TIDK SESUAI DG
PERIKEMANUSIAAN DAN PERI KEADILAN
9PERTEMUAN KE-7SISTEM KETATANEGARAAN RI
- A. HUKUM DASAR
- 1. HUKUM DASAR TERTULIS (UUD)
- 2. HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS
- Ad 1. Hk. Dasar Tertulis (UUD)
- - UUD adalah Suatu naskah yg memaparkan kerangka
dan tugas- - tugas pokok dari badan2 pemrintahan suatu
negara dan - menetukan cara kerja badan2 tsb.
- - UUD memuat aturan dasar dan pokok/garis besar
dalam - pennyelenggaraan negara (penyelenggara
negara tugasnya - adlah penyelenggara kehidupan negara dan
penyelenggara - kesejahteraan sosial)
- - Sifat UUD 45
- 1. UUD bersifat tertulis dan merupakan hukum
positif - 2. UUD 45 bersifat singkat dan supel
- 3. Memuat norma, aturan dan ketentuan yg dpt
dan harus dilaksanakan - Sesuai konstitusi
- 4. UUD 45 merupakan peraturan positif paling
tinggi, dan pengontrol
10- Ad.2. Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)
- - Konvensi adalah hukum yang timbul dan
dipelihara - dalam praktek penyelenggaraan negara
secara tidak - tertulis.
- - Sifat Konvensi
- 1. Merupakan kebiasaan yg muncul berulang kali
dan - terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara - 2. Tidak bertentangan dg UUD dan berjalan
sejajar - 3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat
- 4. Bersifat sebagai pelengkap yg tidak terdapat
dalam - UUD.
- - Contoh Pidato Presiden setia tgl 16 Agustus,
Pidato Presiden dalam RABN pada awl Januari
setiap tahun, Pidato Pertnggjwab presiden dan
ketua lembaga negara dalam sdang tahunan MPR, dll.
11- B. Pengertian UUD 1945
- UUD 1945 adalah Hukum dasar tertulis yang
bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga
negara, lembaga masyarakat, dan warga negara
Republik Indoensia di manapun mereka berada,
serta setiap penduduk yang ada di wilayah RI. - Sebagai hukum UUD 45 berisi norma, aturan, atau
ketentuan yg harus dialksanakan. - C. Kedudukan UUD 45
- 1. Sebagai Sumber Hukum
- 2. Sebagai Pedoman hukum / tertinggi
- 3. Pedoman dalam bernegara dan
- bermasyarakat
- 4. Dll.
- D. Sifat UUD 45
- - Singkat
- - Supel
- E. Fungsi UUD 45
- - Sebagai alat pngontrol apakah norma hukum yang
lebih rendah - sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD
45 - - Konvensi juga tidak boleh bertentangan dengan
UUD 45 sebab - konvensi merupakan pelengkap dan pengisi
kekosongan yg
12SUMBER HUKUM
- TAP MPR NO. III TAHUN 2000
- 1. UUD 1945
- 2. TAP MPR
- 3. UU / PERPU
- 4. PP
- 5. KEPRES
- 6. KEPUTUSAN MENTERI
- 7. PERDA
- UU NO. 10 TAHUN 2004 (UU PEMBENTUKAN PERUNDANG
- UNDANGAN)
- 1. UUD 1945
- 2. Undang-Undang (UU) / Perpu
- 3. Peraturan Pemerintah
- 4. Peraturan Presiden
- 5. Peraturan Daerah
13TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI
- INDONESIA IALAH NEGARA YG BERDASAR ATAS HUKUM
(RECHTSTAAT) - SISTEM KONSTITUSIONAL
- ( Pem. Berdasar atas konstitusi (hk. Dasar) dan
bukan bersifat absolutisme (kekuasaan yg tdk
terbatas) - KEKUASAAN NEGARA YG TERTINGGI DI TANGAN MPR
- PRESIDEN IALAH PENYELENG. PEMERINTAH NEGARA YANG
TERTINGGI DI BAWAH MAJELIS - PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DPR
- KEKUASAAN KEPALA NEGARA TIDAK TAK TERBATAS
- MENTERI-MENTERI ADALAH PEMBANTU PRESIDEN
- (MENTERI BERTGG. JWB. KEPADA PRESIDEN)
-
14PERTEMUAN KE-8STRUKTUR KETATANEGARAAN
RI(SETELAH AMANDEMEN)
UUD 1945
PRESIDEN WK. PRES.
BPK
MPR (DPDDPR
KEKUASAAN KEHAKIMAN (MK/MA/KY)
LEGISLTAIF
EKSEKUTIF
YUDIKATIF
15PERRTEMUAN KE 9DINAMIKA KETATANEGARAAN RI
- 18-08-1945 27-12- 1949 (KMB) . UUD 1945
- 28-12-1949 17-08-1950 . KONS. RIS
- 18-08-1950 05-07-1959 . UUDS 1950
- 05-07-1959 SEKARANG .. UUD 1945
A T A U
- MASA KEMERDEKAAN (1945-1949)
- MASA ORDE LAMA (1959-1966)
- MASA ORDE BARU (1966-1998)
- MASA REFORMASI ( 1998-SEKARANG)
16- PERTEMUAN KE-10
- DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA UUD 45
TELAH MENGALAMI DINAMIKA DAN PERUBAHAN YAKNI - UUD 45 (18 AGUSTUS 1945 27 DES. 1949)
- KONSTITUSI RIS, (27 DES. 1949 17 AGUSTUS 1950)
- UUDS 1950, (17 AGUSTUS 1950 5 JULI 1959)
- UUD 45, (5 JULI 1959 19 OKTOBER 1999)
- UUD 45 DAN PERUBAHAN I, (19 OKTOBER 1999 18
AGUSTUS 2000) - UUD 45 DAN PERUBAHAN I DAN II, (18 AGUSTUS 2000-9
NOPEMBER 2001) - UUD 45 DAN PERUBAHAN I, II DAN III, (9 NOPEMBER
2001 10 AGUSTUS 2002) - UUD 45 DAN PERUAHAN I,II,III DAN IV, (10 AGUSTUS
2002 SD. SEKARANG).
17MASA KEMERDEKAAN (1945-1949)
- MASA REVOLUSI FISIK, MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
- TERJADI PENYIMPANGAN SISTEM KATATANEGARAAN DARI
PRESIDENSIAL MENJADI PARLEMENTER KARENA NKRI
MENJADI RIS - TERJADI PERGANTIAN KABINET 7 KALI SELAMA MASA
REVOLUSI - ANTARA KURUN WAKTU 1950 SD. 1959)
- KABINET NATSIR (6-9-1950 SD. 27-4-1951)
- KABINET SUKIRMAN (27-4-1951 SD. 3-4-1952)
- KABINET WILOPO (3-4-1952 SD. 1-8-1953)
- KABINET ALI SASTROAMIDJOJO I (1-8-1953 SD.
12-8-1955) - KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12-8-1955 SD.
24-3-1956) - KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II (24-3-1956 SD.
9-4-1957) - KABINET JUANDA (9-4-1957 SD. 10-7-1959)
- SERING GONATI GANTI KABINET KONSTITUATEN GAGAL
- MENGADAKAN SIDANG UNTUK MENGGANTU UUDS, MAKA
- PRESIDEN MENYATAKAN DEKRIT (5 JULI 1959).
18MASA ORDE LAMA (1959-1966)
- PENGERTIAN ORLA
- ORDE LAMA MULAI 5 JULI 1959 SD. 11 MARET 1966
(SUPERSEMAR) - MASA ITU BANYAK PENYELEWENGAN THDP UUD 45,
MISLANYA NASAKOM, ANGKAT PRESIDEN SEUMUR HIDUP,
PEMBUBARAN DPR OLEH PRESIDEN - CIRI-CIRI ORDE LAMA
- A. MEMPUNYAI LANDASAN IDIIL PANCASILA DAN
LANDASAN STRUKTURAL UUD - 1945
- B. MEMPUNYAI TUJUAN
- - MEMBENTUK NKRI YG BERBENTUK KESATUAN,
KEBANGSAAN DAN - DEMOKRATIS
- - MEMBENTUK MASY. ADIL DAN MAKMUR BAIK
MATERIIL MAUPUN SPIRITUAL - DALAM NKRI
- - MEMBENTUK KERJASAMA YG BAIK DG SEMUA NEGARA
DI DUNIA, TERTAMA - ASIA AFRIKA
- - MELAKSANAKANNYA DENGAN MELUTUSKAN SEGALA
CARA. - B. BEBERAPA PENYIMPANGAN ORLA
- - LEMBAGA NEGARA BELUM TERBENTUK SEPERTI, MPR,
DPR, DPA DAN BPK KARENA SEMUANYA BERSIFAT
SEMENTARA - - PRESIDEN MEMBUAT UU TANPA PERSETUJUAN DPR
19MASA ORDE BARU (1966-1998)
- PENGERTIAN ORDE BARU
- PENGRTIAN MIRIP DG ORLA, KECUALI LANDASANNYA
MENGALAMU SEDIKIT PERUBAHAN, LANDASAN KONST.
TETAP UUD 45, LAN. STR. TAP MPR, YANG BERTUJUAN
MENEGAKKAN KEBENARAN DAN KEADILAN DEMI AMPERA,
TRITUTA, DAN HANURA SECARA KONSTITUSIONAL, SERTA
PELAKSANAAN PANCASILA DAN UUD 45 SECARA MURNI DAN
KONSEKWEN. - B. LANGKAH-LANGKAH PENGAMALAN UUD 45
- PENGESAHAN SUPERSEMAR DLAM TAP MPR NO.
IX/MPR/1966 - PEMBUBARAN PKI DAN ORMASNYA DG TAP MPR NO.
XXV/MPR/1966 - PERUBAHAN LANDSAN BID. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
DG. TAP MPR. NO XII/MPR/1966. - SIDANG MPRS 1967 MENARIK MANDAT SUKARNO JADI
PRESIDEN SAMPAI TERSELENGGARANYA PEMILU, DAN
MEMBENTUK MPR, DPR, DPA DAN BPK. - C. PELESTARIAN UUD 45
- DG. PELAKSANAAN PS DAN UUD 45 SECARA MURNI DAN
KONSEKWEN MAKA AKAN CIPTAKAN STABILITAS NASIONAL,
PEMBANGUNAN BERJALAN BAIK DAN LANCAR, KARENA ITU
PANCASILA DAN UUD 45 DILESATRIKAN SEBAB
20- PERTEMUAN KE-10
- SEBAB DILESTARIKAN PANCASILA DAN UUD 45
- MEMBERI SEMANGAT KPD MASY UNTUK MENCAPAI
KESEJAHTERAAN - MENJAMIN STABILITAS PEMERINTAHAN
- MEMILIKI ATURAN POKOK TTG PENYELENGGARAAN NEGARA
DAN PEMERINTAHAN SERTA BERISI FALSAFAH NEGRA DAN
PANDANGAN HIDUP BANGSA - MEMBRIKAN PENGARAHAN DINAMIKA YG JELAS
- TELAH DIUJI DENGAN PERJUANGAN YANG PAJANG
- MEMBERI KEMANTAPAN NILAI2 PADA GENERASI BANGSA
- SESUAI DENGAN KEPRIBADIAN BANGSA INDOENSIA.
- PEMANTAPAN DAN PENGAMANAN UUD 45
- PROSEDUR MRUBAH UUD 45 SANGAT SULIT DAN MENJADI
SESUATU YG SAKRAL, AKIBAT DIBUATNYA TAP MPR NO. 1
TAHUN 1983, YANG MEMBERI KESAN BAHWA UUD 45
SEOLAH2 TIDAK BISA DIRUBAH. HAL INI DIPERKUAT DG
KELUARNYA UU NO. 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM,
YANG MENYATAKAN BAHWA RAKYAT INDOENSIA MASIH
MEMANDANG RELEVAN DAN MEMEGANG TEGUH UUD 45 ITU.
21MASA REFORMASI ( 1998-SEKARANG)
- MENGAMANDEMEN UUD 45 HARUS DILAKUKAN SEBAB UUD 45
MEMILIKI SIFAT PLEKSIBEL, YAITU MAMPU
MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PERKEMBANGAN BANGSA DAN
NEGARA. - UUD 45 JUGA MENGANDUNG MULTI INTERPRETEBLE PADA
PASAL2 NYA SHINGGA PERLU AMANDEMEN - PERUBAHAN ATAU AMANDEMEN DIMULAI SIDANG UMUM MPR
TAHUN 1999, SIDANG TAHUNAN TAHUN 2000, SIDANG
TAHUNAN TAHUN 2001, DAN SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN
2002. - PERUBAHAN TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN, SEBAB
PEMBUKAAN MERUPAKAN IKRAR BERDIRINYA NEGARA DAN
MEMUAT PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. - HASIL AMANDEMEN SEBAGAI BERIKUT
22PERTEMUAN KE-11PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI
NASIONAL
- A. PENGETIAN IDIOLOGI
- IDIOLOGI ADALAH SUATU KUMPULAN GAGASAB IDE,
KEYAKINAN SERTA KEPERCAYAAN YG BERSIFAT
SISTEMATIS YG MENGARAHKAN TINGKAH LAKU SESEORANG
DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN. - B. KEKUATAN IDEOLOGI
- KEKUATAN IDEOLOGI SANGAT BERGANTUNG PADA KUALITAS
3 DIMENSI - DIMENSI REALITA (REALITASNYA NILAI DASAR ITU
HIDUP DAN BERSUMBER DARI BUDAYA BANGSA DAN
PENGALAMAN SEJARAH) - DIMENSI IDELAISME ( NIALI DASAR ITU MENGANDUNG
IDEALISME YG MEMBERI HARAPAN MASA DEPAN) - DIMENSI FLEKSIBELITAS/PENGEMBANGAN (IDEOLOGI
MEMEILIKI KELUWESAN DAN MERANGSANG PEMIKIRAN BARU
DAN MENDUKUNG NILAI DASARNYA) - C. MAKNA IDEOLGI BAGI NEGARA
- IDEOLGI NEGARA DALAM ARTI CITA2 NEGARA
MEMILIKI CIRI SBB - 1. MEMPUNYAI DERAJAT YG TINGGI SEBGAI NILAI
HIDUP KEBANGSAAN - DAN KENEGARAAN
- 2. MEWUJUDKAN SATU AZAS KEROHANIAN PANDANGAN
DUNIA, - PANDANGAN HIDUP YG HARUS DIPELIHARA,
DIKEMBANGKAN, - DIAMALKAN, DILESTARIKAN KEPADA
GENERASI PENERUS, - DIPERJUANGKAN DAN DIPERTAHANKAN.
23D. PERBANDINGAN IDIOLOGI PANCASILA DG IDIOLOGI
LAINNYA
IDIOLOGI/ASPEK LIBRALISME KOMUNISME SOSIALISME PANCASILA
POLITIK HUKUM -DEMOKRASI LIBERAL -HUKUM UTK MELINDUNGI INDIVIDU -DLM POLITIK MEMENTINGKAN INDIVIDU -DEMOKRASI RAKYAT -BERKUASA MUTLAK SATU PARPOL -HUKUM UTK LANGGUNGKAN KOMUNIS -DEMOKRASI UTK KOLEKTIFITAS -DIUTAMAKAN KEBERSAMAAN -MASYARAKAT SAMA DG NEGARA -DEMOKRASI PANCASILA -HK UTK JUNJUNG TINGGI KEADILAN DAN KEBERADAAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT
EKONOMI -PERAN NEGARA KECIL -SWASTA DOMINAN -KAPITALISME -MONOPLOSME PERSAINGAN BEBAS -PERAN NEGARA DOMINAN -DEMI KOLETIVITAS (NEGARA0 -MONOPOLI NEGARA PERAN NEGARA ADA UTK PEMERATAAN -KEADILAN DISTRIBUTIF YG DIUTAMAKAN -PERAN NEGARA ADA UTL TDK TERJADI MONOPOLI, DLL. YG MERUGIKAN RAKYAT
AGAMA -AGAMA URUSAN PRIBADI -BEBAS BERAGAMA (BEBAS PILIH AGAMA, ATAU TIDAK BERAGAMA) -AGAMA CANDU MASYARAKAT -AGAMA HARUS DIJAUHKAN DARI MASYARAKAT -ATHEIS -AGAMA HARUS MENDORONG BERKEMBANGNYA KEBERSAMAAN -BEBAS MEMILIH SALAH SATU AGAMA -AGAMA HARUS MENJIWAI DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
PANDANGAN TTG INDIV DAN MASYARAK -INDIVIDU LEBIH PENTING DARI D. MASY. -MASY. DIABDIKAN BAGI INDOVIDU -INDIVIDU TDK PENTING -MASY, TDK PENTING -KOLEKTIVITAS YG DIBENTUK NEGARA YG TERPENTING -MASY LEBIH PENTING DARI PD INDIVIDU -INDIVU DIAKUI ADANYA -MASY DIAKUI ADANYA -HUBUNGAN INDIV DAN MASY HARUS SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG -MASY ADA KARENA INDIV -INDIV AKAN PUNYA ARTI BILA HIDUP DITENGAH MASY.
CIRI KHAS PENGARGAAN HAM, DEMOKRASI, NEGARA HUKUM, MENOLAK DOGMATIS, REAKSI THDP ABSOLUTISME ATHEISME, DOGMATIS, OTORITER, INGKAR HAM, REAKSI THDP LIBERALISME DAN KAPITALISME KEBERSAMAAN, AKOMODASI, JALAN TENGAH KESELARASAN, KESEIMBANGAN, DAN KESERASIAN DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN
24PERTEMUANM KE-12PANCASILA SBG IDEOLOGI TERBUKA
- PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI TERBUKA MAKSUDNYA
ADALAH PANCASILA MERUPAKAN IDEOLOGI YANG MAMPU
MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PERKEMBANGAN JAMAN TANPA
PENGUBAHAN NILAI DASARNYA. INI BUKAN BERARTI
BAHWA NILAI DASAE PANCASILA DAPAT DIUBAH ATAU
DIGANTI DG NILAI DASAR YANG LAIN YG SAMA ARTINYA
DENGAN MENIADAKAN PANCASILA. - DG LAIN PERKATAAN, PANCASILA SBG IDIOLOGI TERBUKA
MENGANDUNG MAKNA BAHWA NILAI DASAR PANCASILA ITU
DAPAT DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN DINAMIKA
KHIDUPAN BANGSA DAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN ZAMAN
SECARA KREATIF DENGAN MEMPERHATIKAN TINGKAT
KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDOENSIA
SENDIRI. - MOERDIONO (1992), MENYEBUTKAN BEBERAPA FAKTOR
PENDORONG PEMIKRIAN PANCASILA SEBG IDIOLOGI
TERBUKA - DALAM PROSES PEMBANGNUNAN NASIONAL BERENCANA,
DIAMIKA MASY BERJALAN AKSELERATIF, MAKA PERSOALAN
TIDK SEMUA DAPAT DIJAWAB DENGAN IDIOLOGI
SEBELUMNYA - KENYATAAAN BANGKRUTNYA IDIOLOGI TERTUTUP
KOMUNISME, LENINISEME. - PENGALAMAN SEJARAH POLITIK DENGAN PENGARUH
KOMUNISME SANGAT PENTING - TEKAD KITA UTK MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI
SATU-SATUNYA AZAS DALAM KEHIDUPAN BERMASAYARAKAT,
BERBANGSAN DAN BERNEGARA. (NAMUN AZAS TUNGGAL INI
DICABUT DG TAP MPR TAHUN 1999) NAMUN FUNGSI INI
KITA ARTIKAN SEBAGAI DASAR NEGARA.
25AZAS PEMBANGUNAN NASIONAL
- AZAS MANFAAT
- AZAS USAHA BERSAMA DAN KEKELUARGAAN
- AZAS DEMOKRASI
- AZAS ADIL DAN MERATA
- AZAS PERIKEMANUSIAAN DAN KESEIMBANGAN
- AZAS KESADARAB HUKUM
- AZAS KEPERCAYAAN PADA DIRI SENDIRI
26PERTEMUAN KE-13MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN
PEMBANGUNAN
- MODAL DASAR
- (KESELURAHAN KEKUATAN NASIONAL BAIK YG TELAH DAN
AKAN DIMILIKI - DAN DIDAYAGUNAKAN OLEH BANGSA INDO DLM
PEMBANGUNAN - NASIONAL), YAITU
- KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN NEGARA
- JIWA DAB SEMANGAT PERATUAN DAN KESATUAN BANGSA
- WILAYAH NUSANTARA YG LUAS DAN POSISI SILANG
ANATARA DUA BENUA DAN DUA SAMUDERA - KEKAYAAN ALAM YG BERANEKA RAGAM BAIK DARAT DAN
LAUT - JUMLAH PENDUDUK YG BESAR SBG SDM
- KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN
- BUDAYA BANGSA YANG DINAMIS DAN BERKEMBANG
SEPANJANG SEJARAH - POTENSI DAN KEKUATAN EFEKTIF BANGSA
- ABRI/TNI SBAGAI KEKAUATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
DAN KEKAUATAN SOSIAL POLITIK SEBAGAI KEKUATAN YG
TUMBUH DAN BERSAMA RAKYAT (TAPI INI DIREPOSISI
PADA ZAMAN REFORMASI)
27- B. FAKTOR DOMINAN
- FAKTOR DOMINAN ADALAH SEGALA SESUATU YG HARUS
DIPERHATIKAN DLM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN UTK
MEMPERLANCAR PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN
NSIONAL YAITU - KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA
- WILAYAH BERCIRIKAN KEPULAUAN DAN KELAUTAN DG
LINGKUNGAN DAN ALAM TROPIKANYA - SUMBERDAYA ALAM YANG BERAGAMA
- KUALITAS MANUSIA DAN MASY. INDOENSIA DAN
PENUASAAN IPTEK - DISIPLIN NASIONAL YG MERUPAKAN PERWUJUDAN
KAPATUHAN DAN KETAATAN PADA HUKUM DAN NORMA YG
BERLAKU - MANAJEMEN NASIONAL SBG MEKANISME PENYELENGGARAAN
NEGARA - PERKEMBANGAN REGIONAL DAN GLOBAL SERTA TATANAN
INTERNASIONAL YG SLALU BERUBAH SECARA DINAMIS - KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN
28RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG
(RPJP)TAHUN 2005-2025 PERTEMUAN KE-14
29UU NO. 17 TAHUN 2007TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN
NASIONAL JANGKA PANJANG (RPJP)TAHUN 2005-2025
- RPJP MERUPAKAN PENJABARAN DARI TUJUAN DIBENTUKNYA
NEGARA DAN PEMERINTAHAN NEGARA (TUJUAN NASIONAL)
YANG TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
30TUJUAN NASIONAL
- UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKAN
KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN
KEADILAN SOSIAL
31TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PAJANG 2005-2025
- MEWUJUDKAN BANGSA YANG MAJU, MANDIRI, DAN ADIL
SEBAGAI LANDASAN BAGI TAHAP PEMBANGUNAN
BERIKUTNYA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
DALAM NEGARA KESATUAN RI BERDASARKAN PANCASILA
DAN - UUD 1945
32VISI DAN MISIPEMBANGUNAN NASIONAL2005-2025(
BAB III UU 17 / 2007 )
- V I S I
- PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
- INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
33M I S I PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
- 1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA,
BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB
BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA - 2. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BEDAYA SAING
- 3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS BERLANDASKAN
HUKUM - 4. MEWUJUDKAN INDONESIA AMAN, DAMAI DAN BERSATU
- 5. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN
BERKEADILAN - 6. MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI
- 7. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN
YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN
KEPENTINGAN NASIONAL - 8. MEWUJUDKAN INDONESIA BERPERAN PENTING DALAM
PERGAULAN DUNIA INERNASIONAL.
34ARAH RPJPPEMANGUNAN AGAMA
- PEMANGUNAN AGAMA TERLETAK DALAM MISI MEWUJUDKAN
MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA,
BERBUDAYA, DAN BERADAB DIKATAKAN BAHWA - PEMBANGUNAN AGAMA DIARAHAKAN UNTUK MEMANTAPKAN
FUNGSI DAN PERAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN
ETIKA DALAM PEMBANGUNAN, MEBINA AKHLAK MULIA,
MEMUPUK ETOS KERJA, MENGHARGAI PRESTASI DAN
MENJADI KEKUATAN PENDORONG GUNA MENCAPAI KEMAJUAN
DALAM PEMBANGUNAN. DISAMPING ITU PEMBANGUNAN
AGAMA DIARAHKAN PULA UNTUK MENINGKATKAN
KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA DENGAN MENINGKATKAN
RASA SALING PERCAYA DAN HARMONSASI ANTAR
KELOMPOK MASYRAKAT SEHINGGA TERCIPTA SUASANA
KEHIDUPAN MASYARAJAT YANG PENUH TOLERANSI,
TENGGANG RASA DAN HARMONIS
35ARAH PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
- PEMBANGUNAN SDM TERCANTUM DALAM MISI KE-2 YAITU
MEWUJUDKAN BANGSA YANG BEDAYA SAING. SUB
MEMBA-NGUN SUMBEDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS - 1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMILIKI
PERAN YG SANGAT PENTING DALAM MEWUJUDKAN MANUSIA
INDOENSIA YG MAJU DAN MANDIRI SEHINGGA MAMPU
BERDAYA SAING DALAM ERA GLOBALISASI. DALAM KAITAN
ITU, PEMBANGUNAN SDM DIARAHKAN PADA PENINGKATAN
KUALITAS SDM INDOENSIA YG ANTARA LAIN DITANDAI
DENGAN MENINGKATNYA IPM DAN INDEK PEMBANGUNAN
GENDER(IPG) SERTA TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH
SEIMBANG YG DITANDAI DENGAN ANGKA REPRODUKSI NETO
(NRR) SAMA DENGAN 1 ATAU ANGKA KELAHIRAN TOTAL
(TFR) SAMA DENGAN 2.1.
36- PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MERUPAKAN
INVESTASI DALAM MENINGKATKAN SDM SHINGGA PENTING
PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DMN UNTUK
MENDUKUNG TERWUJUDNYA MASYARAKAT YG BERHARKAT,
BERMARTABAT, BERAKHLAK MULIA, DAN MENGHARGAI
KEBERAGAMAN SEHINGGA MAMPU BERSAING ALAM ERA
GLOBAL DG TETAP BERLANDASKAN PADA NORMA
KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA DAN TANPA
DISKRIMINASI. - KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN HARUS
TERCERMIN DALAM PADA KUALITAS SDM, KUALITAS
IPTEK, SERTA POLITIK ANGGARAN DAN TERINTEGRASINYA
SELURUH PENDIDIKAN KEDINASAN KE DALAM PERGURUAN
TINGGI. PELAYAANAN PDD MENCAKUP SEMUA JALUR,
JENIS, DAN JENJANG PDD. OK ITU PERLU ISEDIAKAN
PDD DASAR YG BERMUTU DAN TRJANGKAU DISERTAI DG
PEMBEBASAN BIAYA PDD. PENYEDIAAN PELAYANAN PDD
DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN SOSEK
INDONESIA PADA MASA DEPAN TERMASUK UNTUK
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKELANJUTAN
MLALUI PENDALAMAN PENGUASAAN TEKNOLOGI. - PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DIARAHKAN PULA UNTUK
MENUMBUHKAN KEBANGGAAN KEBANGSAAN, AKHLAK MULIA,
SERTA KEMAMPUAN PESERTA DIDIK UNTUK HIDUP BERSAMA
DALAM MASYARAKAT YG BERAGAM YG DILANDASI OLEH
PENGHORMATAN PADA HAM. PENYEDIAAN PELAYANAN PDD
SEPANJANG HAYAT SESUAI PERKEMBANGAN IPTEK PERLU
TERUS DIDORONG UTK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
DAN PRODUKTIVITAS PENDUDUK INDOENSIA TERMASUK
UNTUK MEMBERIKAN BEKAL PENETAHUAN DA N
KETERAMPILAN BAGI PENDUDUK USIA PRODUKTIF YG
JUMLAHNYA SEMAKIN BESAR.
37TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PJP 2005-2025
- RPJM KE-1 (2005-2009)
- RPJM KE-2 (2010-2014)
- RPJM KE-3 (2015-2019)
- RPJM KE-4 (2020-2024)
38PENUTUP MEWUJDUKAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA
YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMURPERLU
DIDUKUNG OLEH
- KOMITMEN DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG KUAT DAN
DEMOKRATIS - KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH
- KEBERPIHAKAN KEPADA RAKYAT
- PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA SECARA
AKTIF.