PRESENTASI KELOMPOK III KASUS II

1
PRESENTASI KELOMPOK IIIKASUS II

• OLEH
• Anjarwati
• Githa Andriani
• Danung SW

2
1. MASALAH MEDIS

• Dr. R memiliki kewajiban membantu Ms. S sesuai
  masalah klien
• Dr. R memberikan penjelasan proses terjadinya
  kehamilan.
• Dr. R memberikan informed choice
• Dr. R dapat memberikan kontrasepsi darurat kepada
  Ms.S

3
2. Masalah Etis

• Dr. R tidak melanggar etika
• Keinginan Ms. S untuk tidak hamil tidak
  bertentangan dengan hukum di daerahnya
• Pacar Ms. S menunjukkan perilaku tidak etis
  karena tidak bertanggungjawab

4
3. Masalah Hukum

• Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
  tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  pasal 9 menyatakan bahwa perkosaan, perbudakan
  seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan
  kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara
  paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain
  yang setara termasuk kejahatan terhadap
  kemanusiaan.
• Sesuai Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992
  Tentang Kesehatan pada pasal 4 menyatakan bahwa
  setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
  memperoleh derajat kesehatan yang optimal, pada
  pasal 5 bahwa setiap orang berkewajiban untuk
  ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan
  derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan
  lingkungan.
• Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dr. R
  berkewajiban untuk menolong Ms. S dalam
  mendapatkan haknya untuk memperoleh derajat
  kesehatan yang optimal.
• Pada kasus ini Dr. R harus melakukannya sesuai
  dengan hukum, yang berarti harus menolong Ms. S
  dengan catatan harus memberikan Informasi yang
  benar dan informed choicenya.

5
4. Pertimbangan Hak Asasi Manusia

• Dalam pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia
  Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia
  menyatakan
• (1) Setiap orang berhak untuk hidup,
  mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
• kehidupannya.
• (2) Setiap orang berhak hidup tenteram,
  aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
• (3) Setiap orang berhak atas lingkungan
  hidup yang baik dan sehat.
• Prinsip dasar pendekatan HAM mencakup hak-hak
  sebagai berikut
• Hak semua orang atas standar kesehatan
  yang tertinggi dan terjangkau
• Hak individu memutuskan secara bebas
  dan bertanggungjawab atas jumlah, jarak dan
• waktu kelahiran anak mereka dan
  informasi untuk melakukannya
• Hak perempuan untuk menjaga dan
  memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab atas
• hal-hal yang berkenaan dengan
  seksualitas, bebas dari kekerasan, diskriminasi
  dan
• paksaan
• Hak laki-laki dan perempuan untuk
  memilih pasangan dan melangsungkan pernikahan
• dengan kebebasan dan kesadaran penuh
• Hak memperoleh informasi kesehatan yang
  relevan dan
• Hak setiap orang untuk menikmati
  perkembangan sains serta implikasinya.

6

• Hasil ICPD 1994 perempuan memiliki hak reproduksi
  diantaranya sbb
• - mempunyai hak yang sama untuk memutuskan
  secara bebas
• dan bertanggungjawab (kepada diri,
  keluarga dan masyarakat)
• mengenai jumlah anak, jarak antar-anak,
  serta untuk menentukan
• waktu kelahiran anak dan di mana akan
  melahirkanreproduksi
• - hak untuk memperoleh informasi yang tepat
  dan benar tentang
• kesehatan reproduksi sehingga dapat
  berperilaku sehat dan
• menjalani kehidupan seksual yang
  bertanggungjawab
• - hak untuk mendapatkan pelayanan dan
  perlindungan kesehatan
• reproduksi serta hak untuk kebebasan
  berfikir tentang
• kesehatan reproduksi
• - hak untuk menentukan jumlah dan jarak
  kehamilan
• - hak untuk bebas dari penganiayaan dan
  perlakuan buruk termasuk perlindungan dari
  perkosaan.

7

• Pertimbangan suatu kehamilan tidak diinginkan
  karena perkosaan antara lain meliputi aspek
  kesehatan, ekonomi, sosial dan agama.
• Dari aspek kesehatan dipertimbangkan kesehatan
  ibu secara keseluruhan, riwayat kehamilan dan
  persalinan terakhir, umur dan kesehatan anak
  terkecil.
• Dari aspek ekonomi dipertimbangkan apakah masih
  bergantung pada orangtua /sudah berpenghasilan.
• Dari aspek sosial apakah masih sekolah atau sudah
  bekerja. Dari aspek agama dipertimbangkan status
  pernikahan dan penerimaan kehamilan.
• Bila kehamilan tersebut dapat diterima maka akan
  berlanjut sebagai kehamilan biasa. Bila tidak
  dapat diterima untuk menghindari upaya unsave
  abortion maka dapat diberikan kontrasepsi
  darurat.

8
Daftar Reference

• Depkes RI., 2004, Pedoman Pelayanan Kontrasepsi
  Darurat, Jakarta
• BKKBN., 2004, Panduan Petugas Keluarga Berencana,
  Hak-hak Reproduksi, Jakarta
• BKKBN., 2006, Keluarga Berencana dan Kesehatan
  Reproduksi, Jakarta
• Soetjiningsih., 2004, Tumbuh Kembang Remaja dan
  Permasalahannya, Sagung Seto, Jakarta