Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Anggaran dan Keuangan - PowerPoint PPT Presentation

1 / 17
About This Presentation
Title:

Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Anggaran dan Keuangan

Description:

Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Anggaran dan Keuangan Radian Salman, S.H., LL.M Fakta-Fakta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, sekitar 3000 ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:180
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 18
Provided by: Tosh413
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Anggaran dan Keuangan


1
Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Anggaran
dan Keuangan
  • Radian Salman, S.H., LL.M

2
Fakta-Fakta
  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat,
    sekitar 3000 legislator memiliki masalah hukum.
    (JPNN Rabu, 25 April 2012 , 034300)
  • Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri
    mencatat, sudah 173 kepala daerah selama periode
    2004-2012 yang menjalani pemeriksaan dengan
    status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa.
    Sebanyak 70 persen dari jumlah itu sudah dijatuhi
    vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi
    terpidana. (Kompas Online, Kamis 19 April 2012)

3
Fakta
  • Opini Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa
    Timur Tahun 2010 , hanya Kabupaten Pacitan, Kota
    Mojokerto, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung,
    dan Kabupaten Bangkalan, yang memperoleh predikat
    WTP (BPK 2011). --- selebihnya?

4
Fakta Sengketa Informasi
  • Objek Sengketa Informasi pada Komisi Informasi
    (pusat) didominasi oleh Sengketa mengenai
    anggaran dan keuangan serta data informasi publik
    (masing-masing sekitar 30) (KI Satu Tahun
    Pemberlakuan Undang-Undang No.14 Tahun 2008
    tentang Keterbukaan Informasi Publik)

5
Fakta Sengketa Informasi
  • Sengketa Informasi dalam bentuk Adjudikasi pada
    KI Jawa Timur Tahun 2011, dari 13 perkara, 11
    diantaranya adalah tentang anggaran dan keuangan.
    Sedangkan tahun berjalan (2012), 3 perkara
    adjudikasi seluruhnya adalah tentang anggaran dan
    keuangan. (rekap data adjudikasi KI Jawa Timur
    http//kip.jatimprov.go.id/)

6
Mengapa Demikian ?
  • Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Keuangan
  • Intergritas
  • Derajat Keterbukaan dalam perencanaan dan
    pelaksanaan
  • Kualitas SDM
  • Perubahan Peraturan Perundang-undangan

7
Politik Hukum telah menetapkan strategi
  • Preventif
  • LHKPN
  • Keterbukaan Informasi
  • Represif
  • Ombudsman (Administratif)
  • Pengadilan Khusus Tipikor

8
Keterbukaan Informasi Sebagai Sarana Preventif
Konteks Anggaran dan Keuangan
  • Informasi Berkala
  • Mencakup
  • informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil,
    kedudukan, kepengurusan, maksud tujuan
    didirikannya badan publik)
  • informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik
  • informasi ttg laporan keuangan
  • informasi lain yang diatur dalam peraturan
    perundang-undangan.

9
lanjutan
  • Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  • Mencakup
  • Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan
    publik
  • Keputusan badan publik dan pertimbangannya
  • Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya
  • Rencana proyek dan anggaran tahunannya
  • Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
  • Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka
    untuk umum
  • Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan
    publik
  • Laporan layanan akses informasi
  • Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka
    untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa
    Informasi Publik.

10
Keterbukaan Pengelolaan Anggaran
  • Anggaran merupakan pernyataan resmi pemerintah
    tentang perkiraan penerimaan dan usulan belanja
    pada tahun berjalan.
  • Anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang
    mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah, baik
    kebijakan sosial maupun ekonomi

11
  • Anggaran sebagian bersifat politik, sebagian
    mengandung ekonomi, sebagian mengandung akuntansi
    dan sebagian bersifat administratif.
  • Sebagai sebuah dokumen politik, anggaran
    menetapkan alokasi sumberdaya yang
    ketersediaanya terbatas, kepada masyarakat di
    antara kepentingan yang kompleks, kompetitif dan
    bahkan konfliktual.
  • Sebagai dokumen ekonomi dan fiskal, anggaran
    menjadi instrumen utama untuk mengevaluasi
    distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan
    ekonomi, mengurangi inflasi, mempromosikan
    lapangan pekerjaan maupun menjaga stabilitas
    ekonomi.
  • Sebagai dokumen akuntansi, anggaran menjadi
    pedoman dan pagu bagi belanja pemerintah. Sebagai
    dokumen manajerial dan administratif, anggaran
    menjadi instrumen untuk mengarahkan penyediaan
    sarana dan pelayanan publik.

12
  • Dengan titik tekan pembahasan pada politik
    anggaran, maka anggaran sebagai alat politik
    digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas
    dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas
    tersebut.
  • Secara operasional, anggaran sebagai dokumen
    politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan
    kesepakatan legislatif atas penggunaan dana
    publik untuk kepentingan tertentu. Dengan
    demikian anggaran bukan sekedar masalah teknis
    akan tetapi lebih merupakan alat politik
    (political tool).
  • Konsekuensinya penyusunan anggaran membutuhkan
    political skill, coalition building, keahlian
    bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip
    manajemen keuangan publik.

13
Konsekuensinya
  • Dengan hakikat anggaran sebagai yang juga sebagai
    alat politik, maka sebagai konsekuensi manajemen
    anggaran pada prinsipnya bersifat terbuka.

14
Setelah Konsekuensi Keterbukaan
  • Dengan meletakkan penganggaran publik
    (APBN/Daerah) sebagai instrumen politik sebagai
    kebijakan, maka perumusan kebijakan (anggaran)
    jelas membutuhkan prasyarat berupa adanya
    partisipasi masyarakat.

15
Partisipasi
  • Partisipasi masyarakat (public participation)
    pada tatanan pemerintahan yang demokratis
    menghendaki adanya keterlibatan publik dalam
    proses pengambilan keputusan (decision-making
    process) .
  • Rasionalitas perlunya peran serta masyarakat
    dalam setiap pengambilan kebijakan menurut Lothar
    Gundling adalah informing the administration,
    increasing the readiness of the public to accept
    decision, supplementing judicial protection
    dan democratizing decision-making

16
Partisipasi Dalam Pengelolaan Anggaran dan
Keuangan
  • Organ pemerintahan mendapatkan masukan informasi
    dari warga negara ataupun para ahli agar segala
    kepentingan dapat diakomodasi (informing the
    administration).
  • Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima
    dan menyesuaikan diri dengan berlakunya keputusan
    yang diambil serta mengurangi kemungkinan
    timbulnya pertentangan kepentingan (increasing
    the readiness of the public to accept decision).
  • Membantu meningkatkan perlindungan hukum secara
    preventif, sehingga keperluan atau dorongan untuk
    mengajukan gugatan hukum dapat dihindari
    (supplementing judicial protection).

17
  • Partisipasi dalam Anggaran dan Keuangan Publik
    dikatakan membantu meningkatkan perlindungan
    hukum secara preventif, sehingga keperluan atau
    dorongan untuk mengajukan gugatan hukum dapat
    dihindari (supplementing judicial protection).
  • Tingginya Sengketa Informasi mengenai Anggaran
    dan Keuangan Mengindikasikan adanya fase
    preventif yang tidak dilakukan
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com