OPTIMALISASI PEMANFAATAN SITUSWEB INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN - PowerPoint PPT Presentation

1 / 25
About This Presentation
Title:

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SITUSWEB INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN

Description:

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SITUSWEB INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN TUGAS DAN FUNGSI KEHUMASAN Disampaikan oleh : Soekartono tonz94_at_depkominfo.go.id – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:110
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 26
Provided by: goid
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: OPTIMALISASI PEMANFAATAN SITUSWEB INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN


1
OPTIMALISASI PEMANFAATAN SITUSWEB INSTANSI
PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN TUGAS DAN FUNGSI
KEHUMASAN
Disampaikan oleh Soekartono tonz94_at_depkominfo.go
.id tonz94.wordpress.com
DISAMPAIKAN PADA ACARA EVALUASI PENINGKATAN SDM
PENGELOLA WEBSITE DEPARTEMEN AGAMA PUSAT DAN
DAERAH Di Hotel Permata Alam , 16 Desember 2009
2
KEBERADAAN HUMAS
  • Humas, merupakan terjemahan bebas dari istilah
    public relations, yaitu semua bentuk komunikasi
    yang terselenggara antara organisasi yang
    bersangkutan dengan siapa saja yang
    berkepentingan dengannya
  • Kegiatan Humas dimaksudkan untuk menciptakan
    suatu pengertian, sikap, dan tanggapan yang lebih
    baik dari khalayak terhadap produk, tindakan,
    dari suatu organisasi secara keseluruhan
  • Khalayak dari suatu organisasi, berbeda dengan
    organisasi lainnya. Ada sembilan yang paling
    sering menjadi subjek khalayak, yaitu (1).
    Masyarakat umum (2). Calon pegawai/anggota (3).
    Pegawai/anggota (4). Mitra usaha (5). Investor
    (6). Distributor (7). Konsumen/ pemakai produk
    organisasi (8). Pemimpin pendapat umum (9).
    Pemerintah.

3
  • Untuk menjangkau khalayak tertentu dalam rangka
    mencapai tujuan tujuan humas, perlu digunakan
    media. seperti cetak (jurnal internal
    eksternal,surat kabar dll) media elektronik
    (radio, televisi, dan internet) media luar ruang
    (spanduk, baliho, dalam menunjang pameran)
    disesuaikan dengan kondisi dari daerah/lokasi
    khalayak itu sendiri.
  • Segmentasi sangat penting dalam memahami
    khalayak. Dengan memilih bagian tertentu saja
    dari khalayak yang sangat luas dimaksudkan agar
    dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.
    Dewasa ini hampir tidak ada satu program pun yang
    dapat melayani kebutuhan seluruh khalayak. Dengan
    adanya segementasi, maka pengelola informasi
    dapat mendesain program yang lebih responsif
    terhadap kebutuhan khalayak. Memang adakalanya,
    segmentasi tidak diperlukan bila struktur
    khalayak bersifat monopolistik.

4
INFORMASI PUBLIK
  • Informasi Publik adalah informasi yang
    dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau
    diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
    dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan
    publik lainnya sesuai dengan undang-undang
  • Badan Publik adalah lembaga eksekutif,
    legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi
    dan tugas pokoknya berkaitan dengan
    penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
    seluruh dananya bersumber dari anggaran
    pendapatan dan belanja negara.

5
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
  1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
    Secara Berkala
  2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara
    Serta-merta
  3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
  4. Informasi Yang Dikecualikan.

6
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA
  • Informasi yang berkaitan dengan badan publik
  • Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan
    Publik terkait
  • Informasi mengenai laporan keuangan
  • Informasi lain yang diatur dalam peraturan
    perundang-undangan
  • Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi
    publik, dilakukan paling singkat 6 bulan sekali
  • Disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
    masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

7
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SERTA MERTA
  1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta
    suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup
    orang banyak dan ketertiban umum
  2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik,
    disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh
    masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

8
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SETIAP SAAT
  1. Daftar seluruh informasi publik yang berada
    dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi
    yang dikecualikan
  2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya
  3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen
    pendukungnya
  4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya
    perkiraan pengeluaran tahunan badan publik
  5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
  6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat
    publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
  7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang
    berkaitan dengan pelayanan masyarakat
  8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik
    sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

9
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Informasi publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi publik dapat
  1. Menghambat proses penegakan hukum
  2. Mengganggu kepentingan perlindungan dari
    persaingan usaha tidak sehat
  3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
  4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
  5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
  6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri
  7. Mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat
    pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
    seseorang
  8. Mengungkap rahasia pribadi
  9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
    atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya
    dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi
    Informasi atau pengadilan
  10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan
    berdasarkan Undang-Undang.

10
DESIMINASI INFORMASI
MEDIA
ELEKTRONIK
CETAK
LUAR RUANG
  • Jurnal/ majalah/ Surat Kabar
  • Booklet/leaflet
  • TV
  • Radio
  • Film
  • Videotron
  • Plasma
  • Kiosk Informasi
  • Internet/intranet
  • Spanduk
  • Baliho
  • Pameran

KHALAYAK
11
KARAKTERISTIK INTERNET
  1. No Bordless
  2. Real Time
  3. Paperless.

12
TRANFORMASI E-GOVERNMENT
  • Pada dasarnya implementasi konsep e-Government
    merupakan sebuah tantangan trasformasi. Fungsi
    teknologi informasi dalam kerangka ini tidak
    sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintah
    yang ada, justru merupakan driver of change atau
    sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya
    perubahan perubahan mendasar sehubungan dengan
    proses penyelenggaraan pemerintahan di era
    modern.
  • Secara evolusi ada empat tahapan didalam proses
    tranformasi sehubungan dengan jenis aplikasi
    e-Government yang dipergunakan
  • Tahap Presence yang terjadi hanyalah sebuah
    komunikasi pasif satu arah antara pemerintah
    dengan masyarakat dan mereka yang berkepentingan
    dengan menggunakan teknologi internet semacam
    website (Pembuatan situs informasi disetiap
    lembaga, Penyiapan SDM, Penyiapan sarana akses
    yang mudah, Sosialisasi situs informasi baik
    untuk internal maupun untuk publik)

13
TRANFORMASI E-GOVERNMENT
2. Tahap Interaction mulai terjadinya
komunikasi langsung langsung dua arah antara
pemerintah dengan mereka yang berkepentingan
dengan menggunakan teknologi semacam intranet dan
fasilitas multimedia (seperti melalui email
chatting teleconference dan lain sebagainya).
Pada tahap interaction, setiap individu dapat
berhubungan dengan siapa saja wakil di
pemerintahan secara one on one, namun tetap
efektif dan efisien 3. Tahap Trasaction
merupakan proses pertukaran barang, atau jasa
melalui dunia maya, yang melibatkan sumber daya
finasial, manusia, informasi dan lain
sebagainya 4. Tahap Integration pemerintah
sebagai entiti telah menyediakan dirinya untuk
dihubungkan atau diintegrasikan dengan
entiti-entiti lain semacam perusahaan bisnis,
perguruan tinggi, lembaga-lembaga non pemerintah.
Yang dimaksud dengan integrasi disini tidak hanya
terbatas pada dibukanya jalur-jalur komunikasi
digital antara pemerintah dengan lembaga
lembaga tersebut, namun lebih jauh lagi
terjadinya integrasi pada level proses, data dan
teknologi. Disinilah proses transformasi tersulit
dilakukan, karena dibutuhkan adanya perubahan
perubahan paradigma dan pola pikir pada seluruh
jajaran birokrat disuatu negara.
14
ALUR KERJA PENGISIAN KANAL
WEBSITE
CONTENT
APLIKASI
INFRASTRUKTUR
SUPERVISOR
EDITOR
AUTHOR
15
PENGELOLAAN KANAL WEBSITE
KANAL WEBSITE
DESK A
DESK B
DESK C
DESK Z
DATABASE
16
BUKU TAMU
KONTAK
GALERI
LINK
17
STANDARD PENULISAN
  • Format
  • Bahasa
  • Besaran ukuran huruf
  • Jenis huruf
  • Besaran ukuran animasi
  • Besaran ukuran gambar
  • Link antar content yang terkait.
  • dll

18
PEMBAGIAN TUGAS
AUTHOR
Regulasi Pidato Presiden Menteri

Layanan Masyarakat Info Haji



Pustaka Galeri Foto, Baner, Runing Text

Buku Tamu, Statistik Pengunjung tiap kanal


Aplikasi (update software, anti virus, anti) Infrastruktur ( Hardware Networking) 1 1 ? ? ? ?
19
PENGGUNA INTERNET 2009
Jumlah pengguna Internet di seluruh dunia sampai
tahun 2009 mencapai angka 1,733,993,741 pengguna
atau sekitar 25,6 dari 6,7 Milyar populasi dunia
(Internetworldstats, 2009), untuk kawasan Asia
saja telah mencapai jumlah 738,257,230 pengguna
(Internetworldstats, 2009). Sedangkan jumlah
pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2009
mencapai jumlah 30 juta pengguna
(Internetworldstats, September 2009) atau sekitar
12,5 dari 240,271,522 jumlah populasi
masyarakat Indonesia. Pertumbuhan Internet
didorong oleh semakin baiknya kemudahan
penggunaannya, biaya akses dan telekomunikasi
yang makin murah, komputer yang semakin murah dan
cepat dan yang paling penting adalah meningkatnya
jumlah informasi dan hiburan.
20
ASEAN INTERNET USAGE AND POPULATION ASEAN INTERNET USAGE AND POPULATION ASEAN INTERNET USAGE AND POPULATION ASEAN INTERNET USAGE AND POPULATION ASEAN INTERNET USAGE AND POPULATION ASEAN INTERNET USAGE AND POPULATION ASEAN INTERNET USAGE AND POPULATION
Population( 2009 Est.) Internet Users,(Year 2000) Internet Users,Latest Data Penetration( Population) User Growth( 2000-2009 ) Users ()in Asia
Brunei Darussalem
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Timor-Leste
Vietnam

21
(No Transcript)
22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
24
REFERENSI
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
    Keterbukaan Informasi Publik
  • M. Linggar Anggoro
  • Teori Profesi Kehumasan serta aplikasinya di
    Indonesia, Jakarta Bumi Aksara, 2007
  • Dr.Ir. Richardus Eko Indrajit
  • Electronic Government Strategi Pembangunan dan
    Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis
    Teknologi Digital, Yogyakarta Andi, 2006
  • 5. http//www.internetworldstats.com/

25
SEKIAN TERIMA KASIH
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com