PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

1
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH HASAN
BISRI ANGGOTA PEMBINA UTAMA KEUANGAN NEGARA III
BPK-RI
2
GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT REFORM
PAKET PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEUANGAN
NEGARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004
3
Ruang Lingkup Keuangan Negara
UU NO 17 TAHUN 2003
UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO 20 TAHUN 2001
Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,
yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,
termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara
dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
   mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas
   layanan umum pemerintahan negara dan membayar
   tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan Negara
4. Pengeluaran Negara
5. Penerimaan Daerah
6. Pengeluaran Daerah
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola
   sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
   berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang
   dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
   dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan
   daerah
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah
   dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
   dan/atau kepentingan umum
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
   menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

• dalam penguasaan, pengurusan, dan
• pertanggungjawaban pejabat lembaga
  
• Negara, baik di tingkat pusat maupun di
  
• daerah

2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,
badan hukum, dan perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau
perusahaan yang menyertakan modal pihak
ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara.
4
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003, Keuangan Negara harus dikelola
secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan
kegiatan di bidang keuangan negara yang meliputi
perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan,
dan pertanggungjawaban
5
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

• Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan
  negara, maka
• Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
  selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
  bertanggung jawab dari segi manfaat/hasil
  (outcome) atas pelaksanaan kebijakan yang
  ditetapkan dalam Undang-undang tentang
  APBN/Peraturan Daerah tentang APBD.
• Pimpinan unit organisasi kementrian
  negara/lembaga bertanggung jawab dari segi barang
  dan/atau jasa yang disediakan (output) atas
  pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam
  undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala
  Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab
  atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam
  Peraturan Daerah tentang APBD.

Terdapat sanksi yang berlaku bagi
Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota,
serta Pimpinan Unit Organisasi Kementrian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
terbukti melakukan penyimpangan
kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU
tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD.
Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai
upaya preventif dan represif, serta berfungsi
sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang
tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang
bersangkutan.
6
KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI
RUGI
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
Pasal 34
Pasal 35
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 12 A
Pasal 12 B
Pasal 12 C
Pasal 13
7
KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004,
kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Diatur Dalam Pasal 59 Sampai Dengan Pasal 67
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
8
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945
Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan yang bebas dan mandiri
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara Pasal 71 Ayat (2)
Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan
pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pasal 27 Ayat (8)
Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit
oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 35 Ayat (2)
Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilaksanakan
oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
9
DEFINISI
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara
Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan
kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai
dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban
Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban
Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan negara secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, dan transparan, dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan
10
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga)
jenis pemeriksaan, yakni
Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas
laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh
BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini
tentang tingkat kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas
aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan
atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi
kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan
intern pemerintah. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan
kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan
pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan
hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga
perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan
kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai
dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan
secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi
sasarannya secara efektif.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah
pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus,
di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan
kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal
lain di bidang keuangan, pemeriksaan
investigatif, dan pemeriksaan atas sistem
pengendalian intern pemerintah.
11
STANDAR PEMERIKSAAN
Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan
di atas didasarkan pada suatu standar
pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK
dengan mempertimbangkan standar di lingkungan
profesi audit secara internasional. Sebelum
standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu
mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah
serta dengan organisasi profesi di bidang
pemeriksaan. Saat ini standar pemeriksaan
dimaksud sedang dalam proses penyusunan (Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN), dan selama
SPKN tersebut belum secara resmi diberlakukan
maka dalam melakukan pemeriksaan digunakan
Standar Audit Pemerintahan (SAP) tahun 1995
sebagai standar audit keuangan negara.
12
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

• Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa
  dapat
• meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh
  pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan
  pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
  jawab keuangan negara.
• mengakses semua data yang disimpan di berbagai
  media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau
  dokumen dalam penguasaan atau kendali dari
  entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau
  entitas lain yang dipandang perlu dalam
  pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
• melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang,
  barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
  Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan
  atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen
  pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda
  karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk
  mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen
  pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan
  usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau
  penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.
• meminta keterangan kepada seseorang. Dalam rangka
  meminta keterangan, BPK dapat melakukan
  pemanggilan kepada seseorang. Permintaan
  keterangan dilakukan oleh pemeriksa untuk
  memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini
  informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan
  pemeriksa. Yang dimaksud dengan seseorang adalah
  perseorangan atau badan hukum.
• memotret, merekam dan/atau mengambil sampel
  sebagai alat bantu pemeriksaan. Kegiatan
  pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan
  sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh
  pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau
  melengkapi informasi yang berkaitan dengan
  pemeriksaan.
• melaksanakan pemeriksaan investigatif guna
  mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah
  dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan
  ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal
  tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai
  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13
HASIL PEMERIKSAAN
Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan,
laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh
BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil
pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK
digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi
dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan
keuangan yang telah diperiksa (audited financial
statements) memuat koreksi dimaksud sebelum
disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa
menemukan unsur pidana, Undang-Undang 15 Tahun
2004 mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi
yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Dalam rangka transparansi dan peningkatan
partisipasi publik, Undang-Undang 15 Tahun 2004
menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan
yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan
dinyatakan terbuka untuk umum (tidak termasuk
laporan yang memuat rahasia negara yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan)
14
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan
kepada setiap orang yang diserahi tugas untuk
mengelola keuangan negara (pejabat) untuk
menindaklanjuti rekomendasi BPK dan wajib
memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari setelah laporan hasil
pemeriksaan diterima. Sehubungan dengan itu, BPK
perlu memantau dan menginformasikan hasil
pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada
DPR/DPD/DPRD. Kepada pejabat yang tidak
melaksanakan kewajibannya untuk menindaklanjuti
rekomendasi dalam LHP BPK dapat dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian dan juga
dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
15
KEBEBASAN DAN KEMADIRIAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Dalam rangka menciptakan kebebasan dan
kemandirian sebagaimana yang diamanatkan
Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah mengajukan
Rancangan Undang-Undang sebagai amandemen
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, terutama
menyangkut hal-hal berikut
Kemandirian dan kebebasan dalam hal memilih dan
memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan para
Anggota BPK
Kemandirian dan kebebasan dalam menyusun struktur
organisasi sesuai dengan kebutuhan tidak lagi
dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN)
Kemandirian dan kebebasan dalam mengatur dan
mengelola sumber daya manusia yang dimiliki,
dalam hal
1. Kode Etik 2. Menambah, mengurangi,
menggunakan, mendidik dan mengorganisasikan
personel-personel yang dimiliki 3.
Menentukan kualifikasi dan tingkat posisi serta
rentang penggajian 4. Perlindungan hukum
terhadap tenaga-tenaga pemeriksa yang dimiliki
Kemandirian dalam pemeriksaan
Kemandirian dalam anggaran
16
BENTUK-BENTUK KORUPSI, FAKTOR PENYEBAB, AKIBAT,
UPAYA PEMBERANTASAN DAN HAMBATANNYA
Bentuk Bentuk Korupsi

1. Penyalahgunaan wewenang
2. Pembayaran fiktif
3. Kolusi/persekongkolan
4. Biaya perjalanan dinas fiktif
5. Suap/uang pelicin
6. Pengutan tidak resmi
7. Penyalahgunaan fasilitas/inventaris kantor
8. Imbalan tidak resmi
9. Pemberian fasilitas secara tidak adil
10. Bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur
11. Tidak disiplin waktu
12. Komisi atas transaksi jual beli yang tidak
    disetor ke Kas Negara
13. Menunda / memperlambat pembayaran
14. Pengumpulan dana taktis
15. Penyalahgunaan anggaran
16. Menerima hadiah, sumbangan/hibahberkaitan dengan
    tugas/jabatan
17. Mark up harga beli/menurunkan harga jual
18. Merubah dan memanfaatkan kelemahan sistem
    teknologi informasi
19. Menurunkan kualitas/spesifikasi teknis/mengurangi
    volume

17
Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang
   rendah
2. Sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidak
   konsisten dari Institusi penegak hukum, institusi
   pemeriksa yang tidak bersih/independen.
3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap peraturan
4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah
   (untuk memperkaya diri)
5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam
   pelaksanaan tugas/pekerjaan
6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan
7. Hilangnya rasa malu ber KKN
8. Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi
   laporan kinerja
9. Kesempatan yang terbuka
10. Lemahnya pengawasan Eksternal
11. Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga
    legislative.
12. Peraturan tidak jelas
13. Budaya memberi upeti/tips
14. Pengaruh lingkungan sosial
15. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan
    kebutuhan hidup yang layak
16. Sikap permisif/serba membolehkan dalam
    masyarakat, dan sungkan untuk saling
    mengingatkan.
17. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan
    masyarakat
18. Lemah penghayatan dan pengamalan agama.

18
Akibat yang Ditimbulkan

1. Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan)
2. Menurunkan/menghilangkan kepercayaan, citra dan
   martabat
3. Ekonomi biaya tinggi, investasi rendah, laporan
   kerja/usaha rendah
4. Hasil pembangunan tidak dinikmati sebagian besar
   masyarakat, sebaliknya lebih banyak untuk
   penguasa yang akhirnya akan menimbulkan
   kesenjangan sosial
5. Kualitas prestasi kerja/kinerja aparat rendah
6. Output tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan
   tepat waktu/tepat standar
7. Peraturan/prosedur tidak dapat ditegakan
8. Kekuasaan dan kewenangan berkuasa melalui uang

19
Upaya Memberantas KKN

1. Meninjau/menyempurnakan pendapat peraturan,
   perundang-undangan disegala bidang
2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan
   sanksi berat kepada pelaku korupsi
3. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi
   berat kepada pelaku korupsi
4. Menata kembali organisasi, memperjelas/mempertegas
   visi, misi, tugas dan fungsi yang diemban oleh
   setiap instansi
5. Menyempurnakan sistem Ketatalaksanaan meliputi
   perumusan kebijakan, perencanaan penganggaran,
   pelaksanaan, pelaporan dan evaluasipertanggungjawa
   ban kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat.
6. Memperbaiki manajemen Kepegawaian (penerimaan,
   penempatan, pengembangan, kesejahteraan, jaminan
   hari tua)
7. Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan
   KKN
8. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
   Instansi Pemerintah (LAKIP)
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem
   Pengendalian Manajemen, Pengawasan
   fungsional/berjenjang dan memperdayakan
   pengawasan masyarakat.
10. Meningkatkan transparansi, Akuntabilitas dan
    Pelayanan Prima.

20
Hambatan Utama Pemberantasan Korupsi
Aspek Struktural

1. Lemahnya koordinasi
2. Ego Sektoral / Instansional
3. Lemahnya pelaksanaan SPI
4. Belum efektifnya pelaksanaan TLHP

Aspek Kultural
Kurangnya komitmen, konsistensi, kompetensi dan
professional SDM
Aspek Instrumental
Masih adanya peraturan perundang-undangan dan
kebijakan yang belum mendukung upaya
pemberantasan KKN
Aspek Manajemen

1. Kualitas kepemimpinan yang kurang komitmen,
   konsisten dan tegas
2. Kurang dukungan teknologi informasi.

21
Terima Kasih