LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA (SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA)

1
LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA(SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA)

• ENDRI SANOPAKA, S.Sos
• FISIP UMRAH

2
EKSEKUTIF

• Presiden Republik Indonesia
• adalah kepala negara sekaligus kepala
  pemerintahan Republik Indonesia
• Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A,
  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
  pasangan secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya,
  Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh
  Majelis Permusyawaratan Rakyat.
• Dengan adanya Perubahan (Amandemen) UUD 1945,
  Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR,
  dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah
  setara.
• Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5
  tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
  jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

3

• Kementerian Negara Republik Indonesia terdiri
  atas Departemen, Kementerian Negara, dan
  Kementerian Koordinator. Menteri adalah pembantu
  Presiden, yang diangkat dan diberhentikan oleh
  Presiden. Menurut UUD 1945, pembentukan,
  pengubahan, dan pembubaran kementerian negara
  diatur dalam Undang-Undang.

4

• Departemen merupakan unsur pelaksana pemerintah
  yang dipimpin oleh menteri yang berada di bawah
  dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen
  mempunyai tugas membantu presiden dalam
  menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di
  bidang masing-masing.
• Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, terdapat 20
  departemen yang masing-masing dipimpin oleh
  menteri, yaitu
• Departemen Dalam Negeri
• Departemen Luar Negeri
• Departemen Pertahanan
• Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Departemen Keuangan
• Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral
• Departemen Perindustrian
• Departemen Perdagangan
• Departemen Pertanian
• Departemen Kehutanan
• Departemen Perhubungan
• Departemen Kelautan dan Perikanan
• Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Departemen Pekerjaan Umum
• Departemen Kesehatan

5
Kementerian Negara

• Menteri Negara menangani bidang tugas tertentu
  dalam kegiatan pemerintah negara yang tidak
  ditangani oleh suatu departemen. Dalam Kabinet
  Indonesia Bersatu, terdapat 10 kementerian negara
  yang masing-masing dipimpin oleh menteri, yaitu
• Kementerian Negara Riset dan Teknologi
• Kementerian Negara Koperasi dan UKM
• Kementerian Negara Lingkungan Hidup
• Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
• Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
• Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah
  Tertinggal
• Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
  Nasional
• Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
• Kementerian Negara Perumahan Rakyat
• Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

6
KEMENTERIAN KOORDINATOR

• Menteri Koordinator mempunyai tugas
  mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan
  kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu
  dalam kegiatan pemerintahan negara.
• Dalam Kabinet Indonesia Bersatu,
• terdapat 3 menteri koordinator, yaitu
• Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
• Kementerian Koordinator Politik Hukum dan
  Keamanan
• Kementerian Koordinator Perekonomian

7
SEKRETARIAT JENDERAL

• Sekretariat Jenderal (disingkat Setjen), dalam
  Kementerian Negara Republik Indonesia, adalah
  unsur pembantu yang ada di setiap
  Departemen/Kementerian yang mempunyai tugas
  melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan,
  dan pengendalian terhadap program, kegiatan,
  administrasi, dan sumber daya di lingkungan
  Departemen/Kementeriannya. Sekretariat Jenderal
  dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
• Tugas dan fungsi Setjen bervariasi antar
  Departemen/Kementerian. Namun pada umumnya,
  Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi
  koordinasi kegiatan, penyelenggaraan pengelolaan
  administrasi umum untuk mendukung kelancaraan
  pelaksanaan tugas dan fungsi, serta
  penyelenggaraan hubungan kerja di bidang
  administrasi dengan lembaga terkait.
• Pada Bappenas, unsur pengawasan ini disebut
  dengan istilah Sekretariat Utama, yang dipimpin
  oleh Sekretaris Utama.

8
INSPEKTORAT JENDERAL

• Inspektorat Jenderal (disingkat Itjen), dalam
  Kementerian Negara Republik Indonesia adalah
  unsur pembantu yang ada di setiap
  Departemen/Kementerian yang mempunyai tugas
  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
  tugas di lingkungan Departemen/Kementeriannya.
  Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang
  Inspektur Jenderal.
• Tugas dan fungsi Itjen bervariasi antar
  Departemen/Kementerian. Namun pada umumnya,
  Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi
  pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan
  kegiatan administrasi umum, keuangan, dan
  kinerja pelaporan hasil pengawasan dan
  pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut
  temuan pengawasan dan pemeriksaan pemantauan dan
  evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan
  pemeriksaan serta pengembangan dan penyempurnaan
  sistem pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan
  terhadap semua pelaksanaan tugas unsur
  Departemen/Kementerian agar dapat berjalan sesuai
  dengan rencana dan berdasarkan kebijakan Menteri
  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  baik yang bersifat rutin maupun tugas
  pembangunan.

9
SEKRETARIAT NEGARA

• Sekretariat Negara RI (Setneg RI) adalah lembaga
  pemerintah yang berkedudukan di bawah dan
  bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan
  mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan
  pelayanan administrasi kepada Presiden selaku
  Kepala Negara dalam menyelenggarakan kekuasaan
  pemerintahan negara.
• Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri
  Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak Mei 2007
  dijabat oleh Hatta Rajasa.

10
Fungsi Setneg .

• Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Negara
  menyelenggarakan fungsi
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada
  Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan
  tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara
• Penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil
  Presiden
• Koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan
  dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil
  Presiden
• Koordinasi pemberian dukungan teknis dan
  administrasi kepada Presiden dalam
  menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas
  Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
  
• Penyelenggaraan administrasi pengangkatan,
  pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari
  jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri Sipil di
  lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta
  analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan
  penyelesaian rancangan Undang-Undang, Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan
  Pemerintah, serta pemberian pertimbangan kepada
  Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan
  Peraturan Presiden
• Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan
  Presiden dan Wakil Presiden
• Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan
  oleh peraturan perundang-undangan

11
Organisasi Setneg

• Sekretariat Negara terdiri dari
• Rumah Tangga Kepresidenan
• Sekretariat Wakil Presiden
• Sekretariat Militer
• Sekretariat Menteri Sekretaris Negara
• Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan
  Kebijakan
• Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber
  Daya Manusia
• Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan
  Kelembagaan
• Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
  Perundang-Undangan
• Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
  Pengawasan
• Staf Ahli
• Rumah Tangga Kepresidenan dan Sekretariat Militer
  berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
  Presiden dan secara administratif dikoordinasikan
  oleh Menteri Sekretaris Negara.
• Sekretariat Wakil Presiden berada di bawah dan
  bertanggung jawab kepada Wakil Presiden dan
  secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri
  Sekretaris Negara.

12
SEKRETARIAT KABINET

• Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah
  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
  langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas
  memberikan dukungan staf dan pelayanan
  administrasi kepada Presiden selaku Kepala
  Pemerintahan dalam enyelenggarakan kekuasaan
  pemerintahan negara.
• Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris
  Kabinet yang saat ini dijabat Sudi Silalahi.

13
Tugas Pokok Fungsi ..

• Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan
  dukungan teknis dan administrasi, serta analisis
  kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
  menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan,
  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
  program pemerintah, penyiapan rancangan Peraturan
  Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi
  Presiden, penyiapan penyelenggaraan sidang
  kabinet serta pengangkatan dan pemberhentian
  dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan
  pegawai negeri sipil yang kewenangannya berada di
  tangan Presiden dan pegawai negeri sipil di
  lingkungan Sekretariat Kabinet.
• Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kabinet
  menyelenggarakan fungsi
• pemantauan dan evaluasi serta penyampaian
  analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program
  pemerintah di bidang politik dan keamanan,
  perekonomian, dan kesejahteraan rakyat

14
Cont ..

• pemantauan dan evaluasi serta penyampaian
  analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program
  pemerintah di bidang hukum dan pemberian dukungan
  teknis dan administrasi serta analisis dalam
  rangka penyiapan rancangan Peraturan Presiden,
  Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden
• penyelenggaraan dan pengadministrasian
  sidang-sidang kabinet, rapat atau pertemuan
  dengan para Menteri Kabinet dan atau Pejabat
  Negara setingkat Menteri dan atau Panglima TNI
  dan atau Kepala Kepolisian Negara Republik
  Indonesia dan atau Kepala Lembaga Pemerintah Non
  Departemen dan atau Pejabat Pemerintah Daerah
  yang dipimpin oleh Presiden dan atau Wakil
  Presiden, pengangkatan dan pemberhentian dalam
  jabatan pemerintahan dan kepangkatan Pegawai
  Negeri Sipil yang kewenangannya berada di tangan
  Presiden serta pengangkatan, pemindahan, dan
  pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat
  Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat
  Kabinet
• pemantauan rapat-rapat koordinasi yang
  diselenggarakan oleh para Menteri Koordinator
• pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan
  oleh Presiden dan Wakil Presiden

15
Organisasi Seskab

• Sekretariat Kabinet terdiri dari
• Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan,
  mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam
  menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi, serta
  analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program
  pemerintah di bidang politik dan keamanan,
  perekonomian dan kesejahteraan rakyat
• Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, mempunyai
  tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam
  menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi serta
  penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan
  pemerintah di bidang hukum dan pemberian dukungan
  teknis, administrasi dan analisis dalam rangka
  penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
  Presiden, dan Instruksi Presiden
• Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Persidangan dan
  Dokumentasi mempunyai tugas membantu Sekretaris
  Kabinet dalam menyelenggarakan penyiapan
  sidang-sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang
  dipimpin dan atau dihadiri oleh Presiden dan atau
  Wakil Presiden, serta pelaksanaan koordinasi
  tindak lanjut hasil-hasil sidang kabinet, dan
  pengurusan dokumen serta tata usaha di lingkungan
  Sekretariat Kabinet
• Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi
  mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam
  menyelenggarakan administrasi pengangkatan,
  pemindahan, pemberhentian dan pensiun dalam
  jabatan serta kepangkatan pegawai negeri sipil
  dan pejabat negara lainnya yang kewenangannya
  berada di tangan Presiden atau Sekretaris
  Kabinet, dan administrasi keuangan, umum serta
  administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat
  Kabinet
• Staf Ahli Sekretaris Kabinet mempunyai tugas
  membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan
  pengkajian, dan penyampaian hasil analisis, serta
  saran dalam bidang tertentu berdasarkan
  keahliannya, baik atas permintaan Sekretaris
  Kabinet maupun atas prakarsa sendiri

16
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

• Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dalam
  Pemerintahan Republik Indonesia adalah lembaga
  Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan
  tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala
  LPND berada di bawah dan bertanggung jawab
  langsung kepada Presiden.

17
DAFTAR LPND

• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  (BKKBN)
• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
  (BAKOSURTANAL)
• Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
• Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
  Kerja Indonesia (BNP2TKI)
• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
  
• Badan Pertanahan Nasional (BPN)
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• Badan Standardisasi Nasional (BSN)
• Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
• Lembaga Administrasi Negara (LAN)
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

18
KEJAKSAAN RI

• Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga
  pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara
  secara merdeka di bidang penuntutan serta
  kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
  Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut
  diselenggarakan oleh
• Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara
  Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi
  wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
• Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota
  provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
  provinsi
• Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota
  kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi
  wilayah kabupaten/kota
• Jaksa Agung merupakan pejabat negara, pimpinan
  dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang
  memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan
  wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa
  Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  Jaksa Agung saat ini adalah Hendarman Supandji.

19
BADAN EKSTRA STRUKTURAL

• Badan Ekstra Struktural, adalah lembaga yang
  dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada
  Presiden atau Menteri, atau dalam rangka
  koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu
  atau membantu tugas tertentu dari suatu
  departemen.
• Lembaga ini bersifat ekstra struktural, dalam
  arti tidak termasuk dalam struktur organisasi
  kementerian, departemen, ataupun Lembaga
  Pemerintah Non Departemen. Lembaga ini dapat
  dikepalai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden
  atau Presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang
  digunakan antara lain adalah dewan, badan,
  lembaga, tim, dan lain-lain.

20
Daftar Beberapa BES

• Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
• Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
• Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
• Badan Pelaksana APEC
• Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
• Lembaga Sensor Film (LSF)
• Tim Bakorlak Inpres 6
• Tim Pengembangan Industri Hankam
• Komite Olahraga Nasional Indonesia
• Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
• Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh
  dan Nias (BRR Aceh-Nias)
• Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

21
BADAN INDEPENDEN

• Badan Independen, adalah lembaga yang dibentuk
  oleh Pemerintah Pusat, namun bekerja secara
  independen.
• Berikut adalah daftar beberapa Badan Independen
• Badan Nasional Sertifikasi Profesi
• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
• Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  (Komnas Perempuan)
• Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
• Komisi Ombudsman Nasional (KON)
• Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

22
TENTARA NASIONAL INDONESIA

• Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali
  tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan
  Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22
  Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada
  tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai
  suatu organisasi kemiliteran yang resmi.
• BKR baik di pusat maupun di daerah berada di
  bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak
  berada di bawah perintah presiden sebagai
  panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga
  tidak berada di bawah koordinasi Menteri
  Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara
  keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan
  bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai
  peperangan menghadapi Sekutu.
• Akhirnya, melalui Dekrit Presiden tanggal 5
  Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai
  hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi Tentara
  Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari
  1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama
  menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada
  24 Januari 1946, dirubah lagi menjadi Tentara
  Republik Indonesia.
• Karena saat itu di Indonesia terdapat
  barisan-barisan bersenjata lainnya di samping
  Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 5
  Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan
  keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik
  Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata
  tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia
  (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada
  tanggal 3 Juni 1947.

23
Tugas TNI .

• Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI
  adalah menegakkan kedaulatan negara,
  mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
  Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
  UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan
  seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
  gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2)
  Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  dilakukan dengan
• operasi militer untuk perang
• operasi militer selain perang, yaitu untuk
• mengatasi gerakan separatis bersenjata
• mengatasi pemberontakan bersenjata
• mengatasi aksi terorisme
• mengamankan wilayah perbatasan
• mengamankan objek vital nasional yang bersifat
  strategis
• melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan
  kebijakan politik luar negeri
• mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta
  keluarganya
• memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan
  pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem
  pertahanan semesta
• membantu tugas pemerintahan di daerah
• membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia
  dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban
  masyarakat yang diatur dalam undang-undang
• membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala
  negara dan perwakilan pemerintah asing yang
  sedang berada di Indonesia
• membantu menanggulangi akibat bencana alam,
  pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
• membantu pencarian dan pertolongan dalam
  kecelakaan (search and rescue)
• membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran
  dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan,
  dan penyelundupan.

24
KEPOLISIAN NEGARA RI (POLRI)

• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
  adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang
  bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
• Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh
  wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang
  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  (Kapolri). Saat ini Kapolri dijabat oleh Jenderal
  Sutanto, yang mulai bertugas tanggal 8 Juli 2005.

25

• Polda
• Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
  (Polda) merupakan satuan pelaksana utama
  Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda
  bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada
  tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala
  Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
  (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
  Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).
• Polda membawahi Kepolisian Negara Republik
  Indonesia Wilayah (Polwil). Ada tiga tipe Polda,
  yakni Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Tipe A dipimpin
  seorang perwira tinggi berpangkat Komisaris
  Jenderal (Komjen), sedangkan Tipe B dipimpin
  perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal
  (Brigjen) dan Tipe C dipimpin oleh perwira
  menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang
  senior.
• Di bawahnya Polwil membawahi Kepolisian Negara
  Republik Indonesia Resort (Polres) atau
  Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota
  (Polresta). Polwil dipimpin oleh seorang perwira
  menengah berpangkat Komisari Besar atau Kombes,
  demikian pula Poltabes juga dipimpin oleh seorang
  perwira menengah berpangkat Komisaris Besar.
  Polres dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris
  Besar Polisi) atau AKBP.
• Lebih lanjut lagi, Polres membawahi Polsek,
  sedang Polresta membawahi Polsekta. Baik Polsek
  maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris
  Polisi (Kompol) (untuk jajaran di Polda Metro
  Jaya), sedangkan di Polda liannya, Polsek atau
  Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun
  Komisaris Polisi.

26
PERWAKILAN-PERWAKILAN

• Perwakilan RI di Luar Negeri, adalah satu-satunya
  lembaga aparatur yang mewakili kepentingan negara
  Republik Indonesia secara keseluruhan di negara
  lain atau pada organisasi internasional, dan
  dapat berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia
  (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia
  (Konjen RI), Konsulat RI, Perutusan Tetap RI pada
  PBB maupun Perwakilan RI tertentu yang bersifat
  sementara.
• Perwakilan RI terdiri atas
• Perwakilan Diplomatik, kegiatannya mencakup semua
  kepentingan negara RI dan wilayah kerjanya
  meliputi seluruh wilayah negara penerima atau
  yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan
  suatu Organisasi Internasional.
• Perwakilan Konsuler, kegiatannya mencakup semua
  kepentingan negara RI di bidang konsuler dan
  mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah
  negara penerima.
• Diperoleh dari "http//id.wikipedia.org/wiki/Perwa
  kilan_Republik_Indonesia_di_Luar_Negeri"

27
MAHKAMAH KONSTITUSI

• Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan
  kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945
  (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di
  Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
  Mahkamah Konstitusi.

28

• Kewajiban dan wewenang
• Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan
  Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah
• Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
  terakhir yang putusannya bersifat final untuk
  menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
  Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
  yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
  memutus pembubaran partai politik, dan memutus
  perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
• Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
  Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
  oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD
  1945.
• Ketua Mahkamah Konstitusi
• Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh
  Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Saat
  ini Ketua Mahkamah Konstitusi dijabat oleh Prof.
  Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, pada masa bakti
  2006-2009 (masa jabatan kedua kalinya), disumpah
  pada tanggal 22 Agustus 2006.

29

• Hakim Konstitusi
• Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi
  yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi
  diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah
  Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan
  3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim
  Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih
  kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
• Hakim Konstitusi Periode 2003-2008 adalah
• Jimly Asshiddiqie
• Mohammad Laica Marzuki
• Abdul Mukthie Fadjar
• Achmad Roestandi
• H. A. S. Natabaya
• Harjono
• I Dewa Gede Palguna
• Maruarar Siahaan
• Soedarsono

30

• Sejarah
• Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi
  diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam
  Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang
  disahkan pada 9 November 2001. Setelah
  disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam
  rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi,
  MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi
  MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal
  III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan
  Keempat.
• DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan
  Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
  Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan
  Pemerintah menyetujui secara bersama
  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
  Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan
  disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari
  kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden
  mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di
  Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.
• Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah
  Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH. Guru besar hukum
  tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17
  April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar
  anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19
  Agustus 2003.

31

• Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang
  dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang
  berfungsi mengawasi perilaku hakim dan
  mengusulkan nama calon hakim agung.
• Komisi Yudisial terdiri atas tujuh anggota, yang
  saat ini terdiri atas
• Thahir Saimima
• M. Busro Muqoddas
• Irawady Joenoes
• Soekotjo Soeparto
• Chatamarrasjid
• Zainal Arifin
• Mustafa Abdullah

32
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

• Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah
  lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang
  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
  negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga
  yang bebas dan mandiri.
• Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
  Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.
• Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
  kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan
  kewenangannya).

33

• Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
• BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1
  orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil
  Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota.
  Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan
  sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali
  masa jabatan.
• Berikut adalah daftar anggota BPK periode
  2004-2009
• Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E, M.P.A. (ketua)
• H. Abdullah Zainie, S.H.
• Drs. Imran, Ak.
• I Gusti Agung Rai, Ak, M.A.
• Hasan Bisri, S.E.
• Drs. Baharuddin Aritonang
• Irjen Pol. Drs. Udju Djuhaeri