MANAJEMEN PUBLIK DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

1
MANAJEMEN PUBLIK DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

• By
• Nanik Hidayati
• Rofikotul Arfati

2

• Outline
• Pendahuluan
• Model Tradisional di Negara-Negara berkembang
• Masalah dengan model administratife
• Reformasi sektor Publik
• Masalah dengan model manajerial
• Kesimpulan

3
Pendahuluan

• Gerakan New Public Managemen (NPM) dapat di
  diterapkan di negara-negara maju , akan tetapi
  pada perkembangannya konsep NPM telah menjadi
  suatu gerakan global, sehingga negara negara
  berkembangpun juga terkena pengaruh penyebaran
  global dari konsep ini.
• Pertanyaan Yang Muncul.....
• APAKAH KONSEP NPM COCOK UNTUK NEGARA-NEGARA
  BERKEMBANG

4
Perkembangan Administarasi Publik di Negara
Berkembang

• Sebelum dan sampai kemerdekaan
• menerapkan model administrasi tradisional dengan
  karakteristik diantaranya model birokrasi yang
  sangat hirarki, pegawai diangkat seumur hodup.
  Birokrasi kaku dan cenderung lambat, Prinsip
  weberian
• Setelah kemerdekaan sampai perang dingin
• mengadopsi sosialisme dan marxisme yaitu prinsip
  negara yang menekankan pada kekuatan ekonomi.
  Pertumbuhan ekonomi akan ditercapai dengan cepat
  melalui kepemilikan perusahaan pemerintah,
  intervensi dalam perkonomian swasta dan
  birokrasi yang teknokrat.
• Setelah perang dingin
• melaksanakan reformasi di sektor publik dengan
  menerapkan model manajerial yang lebih di kenal
  NPM

5
MODEL TRADISIONAL DI NEGARA BERKEMBANG

• Ciri sector public di Negara berkembang
• Adminstrasi public tradisional
• Birokrasi (Weberian dan Taylor)
• Aufrecht dan Li, 1995 pp. 175-82 model
  administrasi tradisional berlaku dimana-mana,
  meliputi adanya kantor pusat dari mantan penguasa
  koloni sebelumnya dari penguasa sebelumnya dimana
  pemimpin yang baru dilatih
• PERAN PEMERINTAH
• Negara berkembang muncul dari kemerdekaan tahun
  1950-1960an dimana pemerintah berperan dalam
  ekonomi dan kemasyarakatan karena
• Pembangunan ekonomi merupakan cara paling tepat
  bagi Negara berkembang, seperti di Perancis dan
  UK dimana Negara yang besar dan aktif dirasa
  menawarkan cara terbaik dalam pemerintahan
  (pemikiran Keynesian)
• Kesuksesan Uni Soviet dan China tahun 1950-1960an
  dengan model pembangunan ekonomi akan menyediakan
  alternative bagi Negara berkembang

6
Model Birokrasi

• Sebelum kemerdekaan sebagian besar gagal dimana
  birokrasi digunakan oleh penjajajh untuk mengatur
  daerah jajahannya dimana PNS berada pada level
  lebih rendah sedang yang lebih tinggi di tangan
  expatriate
• Turner dan Hulma (1997, p. 222) hukum
  administrasi berasal dari orang Inggris 50-100
  tahun yang lalu dimana sistemya mengikuti The
  British System untuk menunjukkan selisih dan
  kualitas PNS
• Setelah kemerdekaan
• - PNS pada tingkat yang rendah menjadi pegawai
  senior tapi tidak untuk peran yang baru
• - Birokrasi menjadi besar dan penting tapi
  tidak didukung institusi yang efektif
• Pemerintah yang mengadopsi rezim kolonial menjadi
  sulit mengatasi legalitas koloninya karena
  birokrasi satu-satunya sumber keahlian dan
  pengetahuan.
• Grindle (2000) pemerintah disebagian Negara
  berkembang tidak pernah bekerja dengan baik
  karena meniru institusi Barat (kolonial) atau
  kapasitas yang kurang dari institusi.

7

• Menurut Smith (1996) Fitur menyeluruh dari
  pemerintah colonial adalah membangun birokrasi
  dengan legislatif, partai, pemerintah daerah dan
  badan-badan lainnya untuk mempertahankan control
  dan akuntabilitas.
• Ketika birokrasi menjadi menjadi actor
  pembangunan institusional yang paling kuat
  seperti dibanyak Negara berkembang, maka
  keseimbangan serius dapat dan akan muncul dan
  birokrasi akan mengatur tanpa batasan politik.
• Administrasi membutuhkan petunjuk yang jelas agar
  dilaksanakan dengan baik
• Di Negara berkembang pemisahan politik dari
  administrasi tidak berhasil karena system politik
  yang kurang berkembang
• Sehingga akibatnya administrasi di Negara
  berkembang menjadi birokrasi yang benar yaitu
  pemerintahan oleh biro dan pemerintahan oleh
  aparat.
• Birokrasi mempertahankan kepemilikan pada
  berbagai sector dari pertanian hingga
  pertambangandan lapangan usaha lain
• Birokrasi menjadi satu-satunya majikan ahli
  professional, sebagian dilatih Negara bekas
  koloninya
• Tidak ada lembaga lain yang bias bersaing
• Birokrasi terbuka hanya bagi elit dan
  berpendidikan

8
Perusahaan Publik

• Pasca kemerdekaan
• Pemerintah menjadi agen utama pembangunan ekonomi
• Menyediakan infrastruktur
• Memproduksi barang dan jasa melalui perusahaan
  public
• Dinegara berkembang perusahaan public digunakan
  jauh lebih besar dari Negara maju, missal di
  tahun 1977 di Tanzania 400 BUMN menyumbang 38
  modal tetap bruto (Jorgensen, 1990 hal 62)
• Alasan penggunaan perusahaan publk
• Terdapat kekurangan modal kronis dan pasar modal
  bahwa kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan
  asing.
• Sektor swasta tidak ada yang tertarik menyediakan
  layanan utilitas untuk membentuk Negara sehingga
  infrastruktur perlu perusahaan public.
• Tahun 1950-1960an perusahaan public dianggap
  bentuk yang tepat dan perusahaan public diberi
  peran penting.

9

• Ketergantuangan terhadap perusahaan public
  disalahgunakan dan hasilnya tidak diantisipasi,
  tidak lagi sebagai agen pembangunan nasional akan
  tetapi hanya melayani kepentingan manajer atau
  pekerjanya
• Menurut Turner dan Hulme, 1997, p 176 semakin
  miskin suatu Negara aka semakin besar ukuran
  sector public. Bisa dikatakan jika infrastruktur
  disediakan oleh tangan public, sangat kecil
  justifikasi untuk perusahaan pemerintah.
• Dibeberapa Negara, hampir semua aktifitas ekonomi
  dikontrol oleh perusahaan public, dimana di akhir
  1960an perusahaan public 80 swasta 20 (Kaunga,
  1993)
• Meskipun adanya keberhasilan, perusahaan public
  di Negara berkembang cirinya
• - profitabilitas rendah, hasil balik investasi
  yang buruk, tanpa strategi
• - manajer tidak dilatih dengan benar dan tanpa
  arah
• - inefisiensi struktur organisasi dengan staf
• - kontrol keuangan tidak memadai
• - lemahnya pengawasan pemerintah
• - penggunaan kesempatan yang salah dari
  perusahaan pemerintah oleh individu swasta,
  birokrat atau mitra joint-venture
• (Jorgensen, 1990, p.62)

10

• Pada awal 1980an privatisasi sedang diterapkan di
  banyak Negara berkembang akan tetapi hal ini
  sulit bagi sector swasta mengatasi masalah
  kekurangan modal dan keahliannya

11
Administrasi Pembangunan

• Setelah PD II, model administrasi untuk Negara
  berkembang diistilahkan Ädministrasi
  Pembangunan
• Idenya berasal dari mantan colonial untuk
  memodernisasi ekonomi, mempercepat pembangunan
  mencapai kesetaraan dengan Barat.
• Meliputi berbagai macam fitur praktek
  administrasi terbaik Negara maju yang
  mencerminkan optimisme dan etnosentrisitas teori
  modernitas yaitu
• - model tradisional dari administrasi public
• - Birokrasi teknokrat mengikuti prinsip legal
  yang diatur Weber untuk mengatasi otoritas dan
  kesukuan
• - Dan dikombinaskan dengan aplikasi keahlian
  teknis di pertanian dan industry.
• Administrasi pembangunan memudar ketika
  spesialitas dalam administrasi public pertengahan
  1970an (Timner dan Hulme, 1997, 12-17) dan
  kematian menimpa ilmu serumpunnya, ekonomi
  pembangunan (Krugman, 1995)

12
Masalah dengan Model Administrasi

• Model administrasi tradisional tidak mampu
  melayani Negara-Negara berkembang dengan baik.
• Netralitas politik dan tidak korup tidak diikuti
  secara ketat dan birokrasi cenderung melayani
  elit tertentu, kepentingan etnis atau agama.
• Tentang model pilihan public yang diterapkan di
  Barat, di Negara berkembang dipastikan bahwa para
  birokrat hanya melayani kepentingan diri sendiri,
  kinerja pegawai tidak dievaluasi secara
  sistematis dan ada manifestopermaslahan
  akuntabilitas dan tidak ada satupun orang
  mengambil tanggungjawab untuk keluaran negative.
• Huque (1996 hal 23) berpendapat administrasi
  public sangat rentan korupsi karena pejabat
  mempunyai kekuatan yang besar. Semua pemerintah
  mencari tempat bagi pengawalnya untuk menjaga
  korupsidalam lembaga administrasi. Administrasi
  public harus mengembangkan cara dan jalan untuk
  mencegah dan mendeteksi korupsi. Pertumbuhan
  ekonomi yang cepat dan tatanan politk yang stabil
  mungkin hilang dengan meningginya gelombang
  korupsi

13

• Kegagalan nyata dari model tradisional,
  negara-negara berkmbang mulai bereksperimen
  dengan bentuk lain.
• Jika karakteristik kunci dari model tradisional
  adalah birokrasi dan karakteristik utama dari
  manajemen public adalah penggunaan pasar, maka
  Negara berkembang harus mulai membuang model
  tradisional pada saat mulai mengadopsi pendekatan
  pasar secara lebih umum.

14
REFORMASI SEKTOR PUBLIK

• Negara-negara berkembang mulai merubah sikap
  terhadap manajemen sektor publik mengikuti
  reformasi sektor publik yang sudah dimulai di
  negara maju pada tahun 1980-an
• Laporan pembangunan Dunia oleh BANK DUNIA
  mengangkat issu kapasitas pemerintahan pada tahun
  1983 Kegagalan pembangunan dan kekecewaan yang
  sekarang terlihat tidak hanya sebagai akibat
  kebijakan yang tidak pas dan buruknya kinerja
  lembaga-lembaga negara (Turner Hulme. p.105)

15
Peran Pemerintah

• Dalam wold development report tahun 1997 Bank
  Dunia menyatakan bahwa sebuah negara yang efektif
  yaitu negara yang menganggap pentingnya
  penyediaan barang dan jasa dan aturan lembaga
  yang memungkinkan pasar dapat berkembang dan
  masyarakat menjalani hidup yang lebih sehat,
  hidup lebih bahagia. Tanpa itu pembangunan
  berkelanjutan baik ekonomi dan sosial tidak
  mungkin bisa. Dengan demikian negara merupakan
  pusat pembangunan ekonomi dan sosial, bukan
  sebagai penyedia langsung dari pertumbuhan
  ekonomi tetapi sebagai mitra, katalis dan
  fasilitator
• Katalisator pengatur dan pengendali daripada
  sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan
  pemberi layanan (steering rather than rowing),
  lebih banyak memberikan peran dan tanggungjawab
  kepada swasta dan masyarakat untuk
  menyelenggarakan urusannya
• Mitra pemerintah dan sektor swasta bekerja sama
  dalam memajukan pasar dengan tanggung jawab
  sendiri-sendiri
• Fasilitator memajukan pasar dan pembangunan
  ekonomi pemerintah sebagai pendamping dan bukan
  sebagai pesaing

16
Peran Pemerintah

• Peran pemerintah adalah sebagai Minimal State
  yaitu suatu Kondisi yang menuntut adanya suatu
  upaya untuk mereduksi atau memperkecil peran
  pemerintah sebagai aktor utama dalam mengelola
  negara dan melibatkan aktor-aktor selain secara
  luas dalam proses pemerintahan. Dalam konteks ini
  pemerintah yang pada awalnya menguasai seluruh
  tatanan pemerintahan, kemudian hanya memainkan
  peran fasilitasi di dalam suatu system negara,
  sedangkan sebagian peran lainnya dimainkan dan
  dikuasai sektor swasta dan masyarakat sipil
• Alasannya
• Menanggapi kegagalan terus menerus dalam
  mengembangkan dan meneruskan manfaat ekonomi bagi
  masyarakat secara keseluruhan
• Tuntutan dari lembaga-lembaga pendana
  internasional seperti Bank Dunia dan IMF yang
  membutuhkan reformasi pasar dan memperkecil peran
  pemerintah.
• Tujuannya
• Desentralisasi dan kebebasan ekonomi
• Privatisasi perusahaan publik

17

• Pada tahap awal penerapan minimal state pada
  negara-negara berkembang tidak terlalu sukses
  meskipun telah melakukan penyesuaian berbagai
  program struktural, sesuai yang disyaratkan oleh
  lembaga-lembaga pendana seperti Bank Dunia dan
  IMF. Bank Dunia (1997) menyatakan pergeseran
  menjadi minimal state tidak bekerja sebagaimana
  mestinya dikarenakan penerapan minimal state pada
  negara-negara berkembang terlalu radikal dan
  melebihi batasan-batasan. Penyeimbangan
  pengeluaran dan pinjaman tidak terkoordinasi dan
  untuk memenuhi kewajiban membayar bunga pinjaman
  pemerintah dengan memotong biaya program penting
  seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
• Pengertian memotong diartikan sangat sederhana
  pemerintah hanya perlu memotong tanpa
  memperhatikan pemerintah harus efisien,
  fasilitatif dan sesuai dengan situasinya.

18
Perubahan Manajemen

• Bank Dunia, PBB dan OECD dalam manajemen publik
  baru (NPM) menawarkan berbagai program
  penyesuaian struktural yang bertujuan untuk
  meningkatkan manajemen sektor publik diantaranya
  bagaimana lembaga-lembaga penting pemerintah
  terorganisir, bagaimana kompetensi manajerial
  publik harus dikembangkan, meluasnya privatisasi
  dan pengurangan belanja serta mengurangi fungsi
  pemerintah.
• Bank Dunia (1997) menyatakan ada 3 blok bangunan
  penting
• Kapasitas pusat yang kuat untuk merumuskan dan
  mengkoordinasikan kebijakan termasuk visi, tujuan
  dan prioritas strategis yg berhubungan dengan
  politik dan pelayanan publik.
• Efisien dan efektif, pengaturan keseimbangan
  antara feksibilitas dan akuntabilitas, pengaturan
  kontrak untuk layanan, kinerja yang lebih baik .
  klien
• Memotivasi staf dengan struktur insentif agar
  melakukan pekerjaan dengan baik dan perekrutan
  berdasarkan jasa dan promosi serta gaji yang
  memadai.

19
Korupsi

• Mengurangi terjadinya korupsi
• Manion (2004) berpendapat korupsi dapat dikurangi
  dengan 2 strategi
• Strategi enforcement (penegakan) mengurangi
  korupsi dengan meningkatkan sumber daya yang
  bertujuan untuk pemantauan dan deteksi dan
  peningkatan hukum. Yaitu apabila ada pejabat yang
  korupsi sudah ditemukan dihukum dengan tindak
  pidana korupsi
• Strategi desain kelembagaan dengan cara
  restrukturisasi desain kelembagaan dalam rangka
  mengurangi transaksi, insentif dan kesempatan
  untuk bertransakasi secara korup
• Cara standar untuk mengurangi korupsi adalah
  menemukan penjahat korup dan mengadili mereka,
  dan memajukan gagasan tentang struktur politik
  yang transparan dan akuntabilitas.
• Di Hongkong komisi independensi anti korupsi
  (ICAC) diberi kekuasaan untuk menyelidiki dan
  membuat rekomendasi berkaitan dengan sistem
  manajamen terhadap kegiatan yang ilegal
• Contracting out dapat juga mengurangi korupsi,
  dengan cara proses kontrak dijalankan dengan baik
  dan tepat dan aturan jelas.

20
PERMASALAHAN DENGAN MODEL MANAJERIAL

• Beberapa kemungkinan masalah dalam mengadopsi
  reformasi manajerial di sektor publik pada
  negara-negara berkembang
• Pengaturan Kelembagaan
• Negara-negara berkembang memiliki pengalaman yang
  sedikit dalam ekonomi pasar. Pasar di negara
  berkembang relatif tidak kuat dan tidakefektif.
  Perekonomian pasarnya lebih ba-nyak didominasi
  oleh asing atau perusahaanasing, bukan pengusaha
  pribumi atau lokal.Di samping itu, pasar di
  negara berkembang tidak efektif karena tidak ada
  kepastian hukum yang kuat. Sebagai contoh,
  masalah kepatuhan terhadap kontrak kerja
  sama(contract right) sering menjadi masalah.
• Privatisasi Perusahaan Publik
• Privatisasi di negara berkembang bukan merupakan
  tugas yang mudah. Karena pasar di negara
  berkembang belum kuat, maka privatisasi akhirnya
  akan berarti kepemilikan asing atau kelompok
  etnis tertentu yang hal ini dapat membahayakan,
  misalnya menciptakan keretakan sosial.

21

• Korupsi
• Perubahan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme
  pasar apabila tidak dilakukan secara hati-hati
  bisa menciptakan wabah korupsi. Hal ini juga
  terkait dengan permasalahan budaya korupsi yang
  kebanyakan dialami negara-negara berkembang.
• Meskipun fakta bahwa model NPM bertujuan untuk
  transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor
  publik, ia cenderung menciptakan efek sebaliknya,
  yang mengarah ke tingkat korupsi yang lebih
  tinggi. Hal ini karena NPM memberikan kebebasan
  yang lebih besar kepada manajer publik kemudian
  mereka gunakan untuk bersama-sama dengan
  rendahnya tingkat pengawasan, hal ini dapat
  menciptakan iklim yang subur bagi korupsi .
• Model Tunggal
• terdapat masalah untuk berpindah menuju pada
  model pengontrakan dalam pemberian pelayanan
  publik jika aturan hukum dan penegakannya tidak
  kuat. Model pengontrakan akan berjalan baik jika
  outcomenya mudah ditentukan. Jika tujuan
  organisasi tidak jelas, atau terjadi wabah
  korupsi yang sudah membudaya maka penggunaan
  model-model kontrak kurang berhasil
• Terdapat permasalahan politisasi yang lebih besar
  di negara berkembang dibandingkan di negara maju,
  termasuk dalam hal politisasi penyediaan
  pelayanan publik, pemberian kontrak kepada
  kroni-kroninya.

22
Kesimpulan

• Banyak negara berkembang berniat mengikuti
  beberapa jenis manajerialisme sebagai prinsip
  pengorganisasian untuk sektor publik mereka
  sebagai akibat dorongan dari lembaga pendana
  internasional dalam upaya masalah endemik
  pembangunan dan kegagalan model sebelumnya
• Negara berkembang memerlukan sektor swasta dan
  pasar yang lebih kuat sebelum menuju ke reformasi
  sektor publik
• Pasar memerlukan sektor publik yang kompeten
  diantaranya sistem administrasi yang kuat,
  undang-undang untuk mempertahankan persaingan dan
  staf yang kompeten.

23
(No Transcript)