A1258150601lQjas

1
DIMENSI KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
DI PROVINSI NTT
KPDE PROPINSI NTT _at_ 2006
2
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI
NTT TAHUN 2003-2005
Kabupaten/Kota Tahun 2003 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2005
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (000) Jumlah Penduduk Miskin (000) Jumlah Penduduk Miskin (000)
Sumba Barat 167,8 43,78 164,3 42,04 272,03 68,03
SumbaTimur 81,2 41,55 80,3 40,32 118,7 56,08
Kupang 116,6 35,42 109 32,68 115,2 32,74
TTS 148,1 37,43 149,5 37,38 160,6 39,29
TTU 60 29,82 62,7 30,65 74,5 36,07
Belu 69,1 20,66 70,4 20,51 178,4 47,88
Alor 46,7 28,22 48,7 29,06 50,8 29,04
Lembata 32,2 33,3 33,5 34,56 31,7 31,69
Flores Timur 33,8 15,81 33,1 15,35 38,1 17,28
Sikka 56,1 20,43 53 19,2 76,1 27,78
Ende 51,8 21,91 49,6 20,86 51,9 21,91
Ngada 35,8 15,09 37,3 15,54 58,4 23,75
Manggarai 155,7 32,82 151,5 31,31 172,8 35,56
Rote Ndao 29,5 29,18 28,2 27,45 33,1 30,50
Manggarai Barat 52,8 29,51 53,1 29,13 71,6 37,72
Kota Kupang 28,8 11,25 27,8 10,65 41,9 15,40
NTT 1.165,90 28,62 1.152,10 27,86 1.546,2 35,50
Sumber BPS Propinsi NTT Tahun 2006
3
JUMLAH KEPALA KELUARGA DAN RUMAH TANGGA MISKIN
HASIL PSE TAHUN 2005
NO. KABUPATEN/ KOTA JMLH KELUARGA/ RT JMLH RT MISKIN RT MISKIN JUMLAH ART
1. SUMBA BARAT 82,623 66,599 80,61 345,690
2. SUMBA TIMUR 45,471 32,586 71,66 142,357
3. KUPANG 82,879 65,539 79,08 273,011
4. TTS 103,240 61,411 59,48 249,162
5. TTU 50,586 26,332 52,05 124,710
6. BELU 73,885 37,150 50,28 155,203
7. ALOR 41,720 25,942 62,18 122,799
8. LEMBATA 25,226 13,166 52,19 45,013
9. FLORES TIMUR 50,421 16,723 33,17 73,225
10. SIKKA 64,921 25,319 39,00 114,899
11. ENDE 53,438 19,214 35,96 86,107
12. NGADA 51,323 24,958 48,63 123,751
13. MANGGARAI 103,574 69,605 67,20 340,433
14. ROTE NDAO 27,803 21,620 77,76 83,118
15. MANGGARAI BARAT 41,462 24,411 58,88 118,353
16. KOTA KUPANG 53,532 23,470 ) 43,84 109,058
NTT NTT 952,104 554,045 58,19 2,506,889
Sumber Data BPS Prov. NTT. 2005
) 407 Kartu sudah diblokir sebelum
pendistribusian
4
REKAPITULASI KKB (RUMAH TANGGA MISKIN) HASIL
PSE05 KONDISI 30 MEI 2006 (SENSUS DATA PENDUDUK
SOSIAL EKONOMI PENDUDUK 2005)
No Kabupaten / Kota Tahap I Tahap I Tahap II Tahap II Total Total Jumlah RTM Akhir
No Kabupaten / Kota KKB KKB KKB KKB KKB KKB Jumlah RTM Akhir
No Kabupaten / Kota Dicetak Ditarik/ Dicetak Ditarik/ Dicetak Ditarik/ Jumlah RTM Akhir
No Kabupaten / Kota PT. Pos Dibatalkan PT. Pos Dibatalkan PT. Pos Dibatalkan Jumlah RTM Akhir
1. SUMBA BARAT 66.599 1.507 6.827 212 73.426 1.719 71.707
2. SUMBA TIMUR 32.586 771 3.117 31 35.703 802 34.901
3. KUPANG 65.539 3.827 4.009 189 69.548 4.016 65.532
4. TIMOR TENGAH SELATAN 61.411 2.042 8.008 86 69.419 2.128 67.291
5. TIMOR TENGAH UTARA 26.332 902 5.293 148 31.625 1.050 30.575
6. BELU 37.150 1.248 18.514 192 55.664 1.440 54.224
7. ALOR 25.942 337 3.363 44 29.305 381 28.924
8. LEMBATA 13.166 361 3.003 133 16.169 494 15.675
9. FLORES TIMUR 16.723 286 5.006 101 21.729 387 21.342
10. SIKKA 25.319 1.015 9.781 71 35.100 1.086 34.014
11. ENDE 19.214 290 10.309 4 29.523 294 29.229
12. NGADA 24.958 4.221 2.260 47 27.218 4.268 22.950
13. MANGGARAI 69.605 688 4.031 0 73.636 688 72.948
14. ROTE NDAO 21.620 921 2.370 376 23.990 1.297 22.693
15. MANGGARAI BARAT 24.411 227 3.504 0 27.915 227 27.688
16. KOTA KUPANG 23.470 2.133 2.234 127 25.704 2.260 23.444
JUMLAH JUMLAH 554.045 20.776 91.629 1.761 645.674 22.537 623.137
Sumber Data BPS Prov. NTT. 2005
5
FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI NTT
Ekonomi
Sosial
Struktural
Politik
Situasional

• Pendapatan Perkapita rendah
• Tingkat pengangguran tinggi
• Ketergantungan pada sektor pertanian yang tinggi
  sehingga produktivitas tenaga kerja rendah
• Persentase penduduk miskin tinggi
• Investasi Rendah

• Topografi wilayah
• Kondisi geografis
• Kurangnya sarana prasarana

• Curah hujan yang rendah
• SDA yang belum dapat digunakan secara optimal

• Tingkat Pendidikan Kesehatan masih Rendah
• Rasio Beban Tanggungan yang tinggi
• Adat kebiasaan
• Berpikir cara pandang miskin Kepercayaan
  tradisional

• Jauh dan sulitnya akses dari sumber kekuasaan
• Kurangnya Partisipasi budaya politik

6
Stiqma Kemiskinan
Traumatik pd Rakyat NTT
Dampak/Implikasi Psikologis pd rakyat
Faktor penyebab kemiskinan
Keadaan/ Fakta/Kondisi
Budaya Kemiskinan
BAGAN STIQMA KEMISKINAN
Solusi/Kebijakan
Kemauan yg keras merubah stiqma
RAKYAT NTT
VISI MISI PEMBANGUNAN NTT
Bebas dari kemiskinan
7
FAKTA KEMISKINAN NASIONAL DAN NTT

• Penanggulangan Kemiskinan (PK) sudah
  dilaksanakan sejak Pembangunan Jangka Panjang
  (PJP) I
• Pendekatan pembangunan yang digunakan disesuaikan
  dengan strategi, arah dan kebijakan pembangunan
  setiap periode
• Perubahan pendekatan pembangunan yang paling
  nyata terjadi pada akhir PJP I, Tahun 1990-an.
  Pembangunan tidak bisa hanya bersandar pada
  kelimpahan SDA dan SDM secara kuantitas, tetapi
  juga memperhatikan kualitas dan kontinuitas
  pembangunan itu sendiri.

8

• Pendekatan yang digunakan adalah PEMBERDAYAAN
  MASYARAKAT dimana setiap perekayasaan pembangunan
  menempatkan manusia sebagai pusat perhatian.
  Dalam aplikasinya semua program PK dilaksanakan
  dengan sasaran kelompok sehingga dalam
  perkembangannya telah terbentuk di masyarakat
  800.000 KSM dan di NTT sekitar 25.000 KSM
  dibentuk melalui berbagai program PK
• Program Penanggulangan Kemiskinan selama PJP I
  sangat berhasil dengan menurunnya jumlah penduduk
  miskin, tapi krisis ekonomi (1997) membalikkan
  situasi tersebut.

9
DASAR PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROPINSI NTT

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
   Tahun 2005, tanggal 10 September 2005 tentang Tim
   Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2. Keputusan Gubernur NTT Nomor 900.KU.14.AK/2006,
   tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pengesahan
   Dokmen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun
   Anggaran 2006.
3. Keputusan Gubernur NTT Nomor 78/KEP/HK/2006,
   tanggal 21 Maret 2006 tentang pembentukan Tim
   Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TK-PK)
   Propinsi NTT Tahun 2006.
4. Surat Undangan dari Kementerian Koordinator
   Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia,
   Nomor Und-281/SES/KMK/IV/2006, tanggal 25 April
   2006, Perihal Undangan Sebagai Peserta Pra
   Kongres II Kongres Nasional Pembangunan Manusia
   Indonesia Tahun 2006

10
Permasalahan utama yang dijumpai

• Belum terbangunnya kesepahaman dan kesepakatan
  secara utuh tentang eksistensi dan peran Komite
  Penanggulangan Kemiskinan/Tim Koordinasi
  Penanggulangan Kemiskinan (KPK/TK-PK) baik
  ditingkat Provinsi maupun di Kab/Kota karena
  egoisme institusi dan daerah yang masih cukup
  kuat.
• Belum terbentuknya Komite Penanggulangan
  Kemiskinan/Tim Koordinasi Penanggulangan
  Kemiskinan (KPK/TK-PK) disemua Kecamatan se NTT.
• Belum terbitnya Dokumen Strategi Penanggulangan
  Kemiskinan Daerah (SPKD) di beberapa
  Kabupaten/Kota se NTT.
• Belum ada Data tunggal hasil PRTM di NTT,
  karena data PRTM-NTT masih data sementara.
• Belum teralokasinya dana operasional
  bimbingan/pendampingan bagi LSM LKM .
• Belum terwujudnya mekanisme sistem perencanaan,
  penganggaran, pelaksanaan dan monev yang terpadu
  secara berkelanjutan.
• Belum terwujudnya dan terorganisirnya mekanisme
  sistem pembiayaan UKM secara konsisten dan
  konsekuen melalui Perbankan dan Non Bank.

11
PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAI KEBIJAKAN
PRIORITAS DAERAH
Bahwa kondisi faktual global, Nasional maupun
regional telah menempatkan kemiskinan,
kesenjangan dan kelaparan sebagai isu penting dan
strategis untuk dapat secara akseleratif
ditanggulangi bersama. Untuk itulah sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah
menempatkan Penanggulangan kemiskinan dan
kesenjangan sebagai prioritas pembangunan
Nasional yang patut diejawantahkan secara
operasional di daerah-daerah termasuk Propinsi
NTT sebagai bagian integral NKRI yang tingkat
kemiskinannya masih sekitar 59.
12
Bahwa tekad Kabinet Indonesia Bersatu untuk
berupaya sekuat tenaga agar pada akhir tahun
2009, jumlah penduduk miskin dapat turun menjadi
hanya sekitar 50 dari kondisi sekarang, patut
mendapat tanggapan serius dan tindaklanjut
penanganan bersama secara bertanggung
jawab. Sehubungan dengan itu, rangkaian kegiatan
yang telah berlangsung tidak sekedar melihat
kondisi senyatanya potret diri kesejahteraan dan
kemiskinan NTT, akan tetapi lebih dari itu,
harus terbangun kesepahaman dan tekat bersama
untuk menempatkan penanggulangan kemiskinan dan
kesenjangan sebagai prioritas kebijakan daerah.
13
EVALUASI KRITIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Kebijakan dan program pemerintah kurang efektif
dalam memecahkan masalah kemiskinan dan mencegah
proses pemiskinan dan pewarisan kemiskinan

• Kelemahan tersebut antara lain
• Sistem dan kebijakan yang tidak berpihak kepada
  simiskin
• Kebijakan bersifat sektoral, terpusat dan
  seolah-olah kemiskinan hanya menjadi urusan
  pemerintah semata
• Kurangnya kolaborasi multi pihak
• Program PK bersifat parsial tidak mencakup semua
  aspek dan dimensi

14

• Memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek yang
  tidak berdaya dengan lebih banyak memberikan
  bantuan ketimbang memberdayakan sehingga
  menciptakan ketergantungan, melemahkan daya
  inovatif, kreatifitas dan daya juang serta daya
  saing masyarakat
• Masalah kemiskinan dipandang sama di semua
  wilayah
• Ketergantungan pada pembiayaan dari donor

15
Perlunya Strategi Baru Yang

• Menyangkut Perubahan sikap dan perilaku yang
  lebih mendasar
• Perhatian dan penghargaan terhadap keluarga dan
  masyarakat miskin
• Nilai-nilai Kemanusiaan, Kesetaraan, Kemandirian
  dan Keadilan
• Memotong proses pewarisan kemiskinan
  antargenerasi
• Prioritas tinggi bagi perempuan dan anak-anak
  dari keluarga miskin
• Tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah, tapi
  menjadi gerakan bersama pemerintah, pelaku usaha
  dan masyarakat madani (LSM, perguruan tinggi,
  ormas dan orpol)
• Penanggulangan kemiskinan menyangkut pelaksanaan
  tata pemerintahan yang baik (good governance)
• Tidak hanya mengandalkan budget semata, tapi
  didukung oleh sistem dan regulasi yang memihak
  rakyat miskin
• Perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan
• Perlu komitmen dan waktu yang panjang

16
Berdasarkan pemahaman diatas terobosan yang
dilakukan oleh Pemerintah adalah

• Membentuk suatu Komite Penanggulangan Kemiskinan
  (KPK) yang merupakan forum lintas pelaku sebagai
  wadah penajaman dan koordinasi baik dalam
  perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi
  program-program penanggulangan kemiskinan, dan
  dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 54
  Tahun 2005, tanggak 10 September 2005 tentang Tim
  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
• Di Propinsi NTT melalui SK Gubernur NTT
  No.78/KEP/HK/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang
  pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
  Kemiskinan (TK-PK) Propinsi NTT Tahun 2006
• Kemudian TK-PK yang sama dalam proses
  pembentukannya disemua Kabupaten/Kota di NTT,
  dimana dibutuhkan penyesuaian keberadaannya
  didaerah-daerah.

17
TUJUAN, STRATEGI DAN PILAR KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
A . Tujuan Menurunkan jumlah Rumah Tangga
Miskin dan Penduduk Miskin di NTT minimal
menjadi 50 pada 2010 dari kondisi
sekarang B. Strategi Umum Transformasi
pada semua pihak dan dalam semua aspek
melalui pemberdayaan masyarakat dan perlindungan
sosial
18
C. Kebijakan dan Program

• Diarahkan pada 4 (empat) pilar langkah kebijakan
  yaitu
• Peningkatan pendapatan melalui peningkatan
  produksi dan produktifitas, sehingga masyarakat
  miskin mempunyai kemampuan mengelola berbagai
  kegiatan ekonomi.
• Pengurangan beban pengeluaran Rumah Tangga miskin
  agar masyarakat miskin dapat mengakses berbagai
  fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi seperti
  Pendidikan, Kesehatan dan berbagai infrastruktur
  yang mendukung kegiatan sosial ekonomi.
• Perlindungan sosial kepada masyarakat miskin
  dimaksudkan agar mereka merasa terlindungi, aman
  dan nyaman terutama mereka yang paling miskin dan
  rentan seperti orang jompo, anak terlantar,
  cacat dan fakir miskin

19

• Pemberdayaan peningkatan kemampuan masyarakat
  miskin agar memperoleh hak-hak ekonomi, sosial,
  politik dan dapat menyalurkan aspirasi serta
  mampu menyelesaikan permasalahannya yang
  dihadapi secara mandiri

• Jabaran keempat pilar langkah kebijakan dan
  program tersebut telah tertuang di dalam
  Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
  (SPKD) Provinsi NTT, 2004-2010, berdasarkan
  Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi NTT
• Berbagai program dan kegiatan tersebut
  diimplementasikan oleh Pemerintah bersama
  Masyarakat, termasuk antara lainnya melalui
  Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan
  Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

20
HASIL HASIL YANG DICAPAI HINGGA SEKARANG

• Terbentuknya 16 KPK Kab/Kota se NTT pada tahun
  2005 dan untuk tahun 2006 proses pembentukan Tim
  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TK-PK) di
  16 Kab./Kota seNTT.
• Terkoordinasinya International Agency dan LSM
  (Nasional /Lokal) didalam wadah Sekretariat
  bersama kerja sama luar negeri, LSM antar daerah
  dan Wilayah perbatasan pada Bappeda Provinsi Nusa
  Tenggara Timur.
• Tersusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan
  Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Nusa Tenggara
  Timur Tahun 2004 2010 serta Dokumen Strategi
  Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten
  Alor, Ende, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur,
  Belu, Kupang dan TTU (Kabupaten/Kota lainnya
  masih dalam proses).
• Terealisirnya kegiatan padu serasi data penduduk
  dan keluarga miskin di NTT, melalui
  pencacahan/Pendataan Rumah Tangga Miskin (PRTM),
  untuk mendapatkan data tunggal PRTM NTT, yang
  setiap tahun secara rutin akan dilakukan
  pemutakhirannya di daerah-daerah. Kerja sama ini
  dilakukan atas kerjasama BPS, BKKBN, Pemda
  Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT.

21

• Terlatihnya 30 orang petugas LSM dan staf
  pemerintah untuk metode penggalian gagasan
  kemiskinan, Participatory Poverty Assesment/ PPA,
  yang akan terus dikembangkan diwaktu-waktu
  mendatang.
• Terbentuknya SATGAS Konsultan Keuangan Mitra BanK
  (KKMB) Provinsi NTT sesuai Surat Keputusan
  Gubernur NTT, Nomor 71/KEP/HK/2004.
• Terwujudnya pelatihan Konsultan Keuangan Mitra
  Bank (KKMB) bagi 106 (seratus enam) orang petugas
  Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) di Kupang
  oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK),
  Dinas Koperasi, Dinas Perikanan dan Kelautan NTT
  dan Bank Indonesia (BI), yang akan terus
  dikembangkan diwaktu-waktu mendatang.
• Teralokasinya pembiayaan Bank kepada UMK/Pokmas
  melalui mekanisme Pola Hubungan Bank dan Kelompok
  (PHBK) di Kabupaten Alor, bersama GTZ/Promis-NT.