Pertemuan 10 Des 08 Bab IX Hukum Adat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

1
Pertemuan 10 Des 08Bab IXHukum Adat dalam
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
2

• Alasan2 lahirnya UU No.5 Th 1960 (UUPA)
• karena hukum agraria yg berlaku sebagian ter-
  susun berdasar tujuan dan sendi2 dari pemerintah
  jajahan, hingga bertentangn dg kpentingan neg
• karena akibat politik-hukum penjajahan, shg hukum
  agraria tsb mpy sifat dualisme, yaitu berlakunya
  peraturan2 dari hukum adat di samping peraturan2
  hukum barat, shg menimbulkan pelbagai masalah
  antar golongan yang serba sulit, juga tidak
  sesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa
• c. hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin
  kepastian hukum bagi rakyat asli

3
Utk menciptakan hukum agraria nasional guna
menjamin kepastian hukum bid pertanahan ?
dilakukan unifikasi Hukum pertanahan dg
membentuk UU N0.5/1960 ttg Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria sering dikenal Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA) pd tanggal 24 Sept 1960
4

• Tujuan UUPA (lihat Penjelasan Umum UUPA)
• meletakkan dasar2 bagi penyusunan hukum agraria
  nasional, yang akan mrpk alat untuk membawakan
  kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara
  dan rakyat, terutama rakyat tani, dlm rangka
  masyt yg adilmakmur
• meletakkan dasar2 utk mengadakan kesatuan dan
  kesederhanaan dalam hukum pertanahan
• c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan
  kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi
  rakyat seluruhnya.

5
Dg berlaku UUPA, bagaimana kedudukan hkum tanah
adat dlm sistem hkum agraria nasional?

Kedudukan hukum adat sbg dasar penyusunan hukum
agraria nas, Dasarnya Pasal 5 UUPA Hukum
agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,
dengan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam
Undang-undang ini dan dengan peraturan
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada
hukum agama.
6
Apakah pengakuan hukum adat dlm UUPA bersifat
semu atau mutlak?

• - Adanya beberapa persyaratan (Pasal 5
  - Penegasan Penjelasan Umum
  Paragrap II angka 3 sbb

......Kepentingan sesuatu masyarakat hukum
harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara
yang lebih luas dan hak ulayatnya pun
pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan
yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan,
jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu
masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan
pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak,
seakan-akan ia terlepas drpd hubungannya dg
masyarakat2 hukum daerah-daerah lainnya didalam
lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang
demikian terang bertentangan dengan asas pokok
yang tercantum dalam pasal 2 dan berakibat
terhambatnya usaha2 untuk mencapai kemakmuran
rakyat seluruhnya.....
7
Muncul pertanyaan, Hukum adat spt apa yg diakui
keberadaannya oleh UUPA ? Penjelasan UUPA
Paragrap III, menegaskan hukum adat yg dimaksud
UUPA adlh hukum adat yg disempurnakan dan
disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam
Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan
dunia internasional, serta disesuaikan dengan
sosialisme Indonesia
So, Hukum adat yg menjadi sumber utama hukum
agraria nas adlh Prinsip2 konstruksi2 hukum
adat yg ada di Indonesia yg dipergunakan. Bukan
hukum adat dlm artian hukum adat batak, adat
minangkabau, jawa dsb
8

• Jika ditelaah pasal demi pasal UUPA,sejumlah
  pasal yg berkaitan dg hukum adat sbb
• Pasal 2 ayat (2) - Pasal 14
• Pasal 2 ayat (4) - Pasal 26 ayat (1)
• Pasal 3 - Pasal 56
• Pasal 4 - Pasal 58
• Pasal 5
• Isinya silakan dicermati

9
Songo papat, kurane enem... menawi lepat, nyuwun
pangapunten...