TANTANGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM PENGEL0LAAN HUTAN LESTARI

1
TANTANGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
DALAM PENGEL0LAAN HUTAN LESTARI

• PW

RIZAL MAHFUD KETUA PW. AMAN SULAWESI TENGAH
2
Devenisi Kerja Masyarakat Adat (Kongres I AMAN
tahun 1999)

• Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitas
  yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara
  turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang
  memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam,
  kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum
  adat dan lembaga adat yang mengelola
  keberlangsungan kehidupan masyarakatnya

3
EMPAT WARISAN (ASAL USUL) LELUHUR SEBAGAI UNSUR
PEMBEDA MASYARAKAT ADAT DARI MASYARAKAT YANG LAIN

• Kelompok Orang dengan Identitas Budaya yang Sama
  bahasa, spritualitas, nilai-nilai, sikap dan
  perilaku yang membedakan kelompok sosial yang
  satu dengan yang lain.
• Sistem Nilai dan Pengetahuan (kearifan)
  tradisional bukan semata-mata untuk dilestarikan,
  tetapi juga untuk diperkaya/dikembangkan sesuai
  kebutuhan hidup berkelanjutan.
• Wilayah Hidup tanah, hutan, laut dan SDA
  lainnya bukan semata-mata barang produksi
  (ekonomi), tetapi juga menyangkut sistem religi
  dan sosial-budaya.
• Aturan-Aturan dan Tata Kepengurusan Hidup Bersama
  Sosial (Hukum Adat dan Lembaga Adat) untuk
  mengatur dan mengurus diri sendiri sebagai suatu
  kelompok sosial, budaya, ekonomi dan politik

4
MASYARAKAT ADAT DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
Pada Pasal 18B ayat (2) berbunyi Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang Selanjutnya pada pasal 28I ayat
(3) dikatakan, Identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban
5
Praktek-praktek kearifan lokal masyarakat adat
dalam pengelolaan hutan lestari

• Memiliki motivasi yang kuat untuk melindungi SDA
  dan LH dibanding masyarakat lainnya, karena
  terkait langsung dengan keberlanjutan kehidupan
  masyarakat adat.
• Memiliki Pengetahuan adat (tradisional) untuk
  melestarikan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam
  secara berkelanjutan di wilayah adatnya.
• Memiliki hukum adat agraria/SDA untuk ditegaskan
• Memiliki kelembagaan adat untuk mengurus dan
  mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan
  alam sekitarnya.
• Memiliki konsep penguasaan lahan/wilayah adat
  menjaga keseimbangan yang dinamis antara hak
  individual sebagai warga dan hak kolektif dan
  komunal sebagai satu komunitas adat
  otonom/berdaulat.

6
Praktek Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat

• Menanam tanaman yang tahan terhadap cuaca.
• Mimiliki sistem perairan dan panen secara
  tradisional
• Memiliki sistem pertanian dan kehutanan secara
  tradisional.

7
(No Transcript)
8
Tata Kelola Hutan Masyarakat Adat

• Wana ngkiki (Hutan Primer) adalah Hutan perawan
  yang sudah ditumbuhi lumut dan belum dikelola
  oleh masyarakat adat, di Wana ngkiki terdapat
  sumber air bersih, angin yang segar, tumbuhan
  langkah dan tidak bisa dijangkau masyarakat.
  Tempat ini tidak diperkenankan untuk dijadikan
  kebun atau pemukiman masyarakat dan status
  kepemilikan Wana ngkiki adalah Komunal.
• Wana, hutan produksi yang banyak di tumbuhi pohon
  besar, tempat berburu masyarakat, terdapat pohon
  damar, tumbuhan obat tradisional, tempat ini sama
  dengan Wana ngkiki tidak diperkenan dijadikan
  kebun atau pemukiman masyarakat dan status
  kepemilikan Wana adalah Komunal.
• Pangale adalah hutan sekunder yang dibuka atas
  izin adat diatas 25 hutan yang lalu, Pangale
  bekas kebun yang didalamnya masih banyak
  terdapat pohon besar dan menjadi hutan kembali,
  status kepemilikan Pangale adalah
  Individu/Keluarga.

9

• Oma adalah hutan sekunder yang dibuka atas izin
  adat sekitar 15 tahun yang lalu, Oma merupakan
  bekas kebun yang di miliki secara turun temurun
  terdapat pohon besar tapi jarang dan apabila ada
  yang ingin mengelolanya, harus pamit dulu kepada
  pemilik atau ahli waris.
• Oma nguku adalah bekas kebun yang tidak dikelolah
  lagi, dan suda ditinggalkan dan ditumbuhi semak
  belukar.
• Balingkea, lokasi pemanfaatan atau lokasi kebun
  yang ditinggalkan masyarakat dan dapat diolah
  kembali.
• Pampa, kebun palawija, buah-buahan, kopi,
  coklat, cengkeh
• Taolo, wilayah kemiringan yang oleh adat dilarang
  untuk dikelola
• Kadaha, daerah yang di keramatkan oleh masyarakat
  adat

10
Kendala/Tantangan yang dihadapi Masyarakat Adat
untuk berperan besar dalam Mitigasi Perubahan
Iklim

• Pembangunan nasional yang ditopang berbagai
  peraturan-perundangan dan kelembagaan sektoral
  yang melemahkan kinerja sistem adat
• Pemaksaan Hak Menguasai Negara (HMN) atas
  tanah, wilayah dan sumberdaya alam telah merampas
  (mengambil-alih secara sepihak) hak-hak
  komunal/kolektif Masyarakat Adat atas tanah dan
  SDA di wilayah-wilayah adat.
• Pemaksaan model pemerintah desa yang seragam,
  militerisasi wilayah-wilayah adat yang melemahkan
  kepengurusan dan hukum adat.

11
KOMPLEKSITAS MASALAH DALAM IMPLEMENTASI KEARIFAN
LOKAL

• Issu Nasional
• Pembangunan ekonomi masih sangat bergantung
  pada eksploitasi SDA
• Overlapping Kebijakan (UU/Peraturan UU
  Perkebunan, UU
• Pertambangan, UU Pertanahan, UU Kehutanan,
  UU Investasi Asing,
• RPP Hutan Adat, Permenhut REDD, PP Tambang
  di Hutan Lindung)
• Konflik kepentingan antar Departemen antar
  pemerintah pusat
• daerah
• Belum ada pengakuan resmi dari Pemerintah
  Indonesia mengenai hak-hak Masyarakat Adat

12
KOMPLEKSITAS MASALAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DALAM PENGELOLAAN HUTAN

• Bagaimana memastikan Free Prior Inform Consent
  (FPIC) Persetujuan dengan Informasi awal tanpa
  paksaan (PADIATAPA)
• Territori Masyarakat Adat VS batas administrasi
  negara
• Siapa sebenarnya yang akan mendapat keuntungan ?
  dari siapa ? dalam bentuk apa ? Bagaimana
  pengelolaannya ? Siapa yang akan mengelola ?
  Siapa yang akan memiliki kewenangan dan tanggung
  jawab ?
• Bagaimana memastikan hak kepemilikan Masyarakat
  Adat atas hutan, hak atas akses terhadap hasil
  hutan ? Memastikan Masyarakat Adat tidak akan
  diusir dari wilayahnya ?
• Bagaimana memastikan tidak akan terjadi konflik
  di tengah Masyarakat ?
• Siapa yang akan bernegosiasi dengan komunitas ?
  Pemerintah ? Pihak ketiga ?

13
Desakan yang sering disuarakan oleh Masyarakat
Adat

• Amandemen UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No
  5 Tahun 1990 tentang Konservasi untuk
• Mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat
• yang mewarisinya dari leluhur
• Memisahkan fungsi hutan dengan status penguasaan

• Perbaikan terhadap kebijakan desentralisasi
  dengan
• mengembalikan kekuasaan dan wewenang yang
  besar pada
• pemerintahan tingkat komunitas adat
  (indigenous autonomy)
• Pemerintahan Desa adat harus memiliki otonomi
  dalam
• pengurusan sumberdaya alam di wilayah adatnya.

14
Terima Kasih