DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN

1
DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN

• Ariyanto Nugroho, SKM, M.Sc

2
PENDAHULUAN

• Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya
  yaitu manusia membutuhkan daya dukung lingkungan
  untuk kelangsungan hidupnya.
• Masalah lingkungan hidup sudah ada sejak dahulu,
• masalah lingkungan adalah masalah dunia dan
  masalah kita semua.
• Keadaan ini ternyata menyebabkan kita berpikir
  untuk dapat menanggulangi permasalahan lingkungan
  secara terpadu dan tuntas.
• Daya dukung lingkungan yang terbatas.

3
KESEHATAN

• WHO menyatakan
• Kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh
  secara fisik, mental dan sosial serta bukan hanya
  merupakan bebas dari penyakit.
• Undang Undang No. 9 Tahun 1960 tentang
  Pokok-Pokok Kesehatan. dinyatakan bahwa
• Kesehatan adalah meliputi kesehatan badan
  (somatik), rohani (jiwa) dan sosial dan bukan
  hanya deadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan
  kelemahan.

4
LINGKUNGAN

• Lingkungan adakah segala sesuatu yang ada di
  sekitar kita.
• Meliputi tanah, air, udara.
• Lingkungan merupakan tempat hidup manusia

5
Faktor yang mempengaruhi Derajat kesehatan
masyarakat

• Derajat kesehatan masyarakat menurut H.L.Bloom di
  pengaruhi oleh

PERILAKU
GENETIK
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
Pelayanan Kesehatan
KESEHATAN LINGKUNGAN
6
Kesehatan Lingkungan

• Peran Kesehatan Lingkungan dalam Kesehatan
  Masyarakat
• Dalam diagram yang diusun oleh H.L Bloom Peran
  Kesehatan Lingkungan murapakn faktor yang
  terbesar dalam mempengaruhi Kesehatan Masyarakat.
• Peran dari kesehatan lingkungan adalah mencegah
• Water borne disease
• Air borne disease
• Field borne disease
• Vector born disease

7
Kesehatan Lingkungan

• Water borne diseases,
• adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui
  air minum, di mana air yang diminum mengandung
  kuman pathogen sehingga menyebabkan yang
  bersangkutan menjadi sakit. Penyakit-penyakit
  yang tergolong water borne diseases adalah
  kolera, typhus, desentri , dll.
• Air Borne diseases,
• Merupakan penyakit yang berkaitan dengan kondisi
  udara yang mengandung agent penyakit. Penyakit
  yang tergolong di sini adalah TBC, Flu, ISPA,
  SARS, dll.
• Field Borne diseases,
• merupakan penyakit yang disebabkan oleh agent
  penyakit yang siklus kehidupannya berhubungan
  dengan tanah. Penyakit yang tergolong di sini
  adalah diare, .

8
Kesehatan Lingkungan

• Water Related Vectors,
• Adalah penyakit yang ditularkan oleh vektor
  penyakit yang sebagian atau seluruhnya
  perindukannya berada di air. Penyakit yang
  tergolong di sini adalah malaria, demam berdarah
  dengue, filariasis dsb.

9
Bahasan dalam Kesehatan lingkungan

• Penyediaan air bersih
• Pengolahan limbah
• Pengelolaan sampah
• Pengendalian vektor dan binatang pengganggu
• Sanitasi tempat-tempat umum.

10
Pengendalian Vektor
11
Pengendalian hama pengganggu
12
Pengolahan limbah
13
SAnitasi Tempat-tempat umum
14
Penyediaan Air Bersih
15
PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN
DAN AIR
16

• PERUNDANG-UNDANGAN
• 1. UU No, 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
  Lingkungan Hidup
• 2. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
• 3. Kep.Menkes No. 907 tahun 2002 tentang
  Syarat-sayarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
• 4. Permenkes No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang
  Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
• 5. Kep. MenKes No. 1407 tahun 2002 tentang
  Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara
• 6. Kep.Menkes No. 1350 tahun 2001 tentang
  Pestisida
• 7. Kep. MenKes No. 1217 tahun 2001 tentang
  Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi
• 8. Kep.Men. LH No. 48 tahun 1996 tentang Baku
  Tingkat Kebisingan
• 9. Keputusan bersama menteri Kesehatan dan
  Menteri Pertanian Nomor
• 881/Menkes/SKB/VIII/1996 tentang Batas
  Maksimum Residu Pestisida

17

• 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
  715/Menkes/Sk/V/2003 Tentang Persyaratan Hygiene
  Sanitasi Jasaboga.
• 11. Kep.Men LH No.58 tahun 1995 tentang Baku
  Mutu Limbah Cair bagi kegiatan RS
• 12. Kep. Menkes No.1204 tahun 2004 tentang
  Persyaratan
• Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
• 13. Keputusan Gubernur DIY No. 153 tahun 2002
  tentang Baku Mutu Udara Ambien DIY

18

• 1. UU. No. 23 th. 1997 tentang Pengelolaan
  Lingkungan Hidup
• Pasal 16 ayat (1) Setiap penanggung jawab usaha
  dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan
  limbah hasil usaha dan/ atau kegiatan
• ayat (2) Penaggung jawab usaha dan/atau
  kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
  menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada
  pihak lain.
• Pasal 17 ayat (1) Setiap penanggung jawab usaha
  dan/atau kegiatab wajib melakukan pengelolaan B3
• ayat (2) Pengelolaan bahan berbahaya da beracun
  meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,
  menyimpan, menggunakan dan/ atau membuang.
• Pasal 34 ayat (1) Setiap perbuatan melanggar
  hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan
  lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada
  orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan
  penanggung jawab usaha/kegiatan untuk membayar
  ganti rugi dan/atau melakukan tindakan hukum
  tertentu
• - realisasi asas hukum lingkungan (asas
  pencemar membayar)
• - tindakan hukum tertentu
• memasang IPAL, hingga memenuhi BM
• memulihkan fungsi lingkungan hidup
• menghilangkan penyebab timbulnya
  pencemaran

19

• Pasal 35 ayat (1) Penanggung usaha dan/atau
  kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan
  dampak besar dan penting terhadap lingkungan
  hidup, yang menggunakan B3, bertanggung jawab
  secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan,
  dengan kewajiban membayar ganti rugi secara
  langsung dan seketika pada saat terjadinya
  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
• Pasal 35 ayat (2) Penanggung jawab
  usaha/kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban
  membayar ganti rugi pada ayat (1) jika yang
  bersangkutan dapat membuktikan bahwa
  pencemaran/perusakan lingkungan hidup disebabkan
  salah salah satu alasan berikut
• - adanya bencana alam atau peperangan
• - Keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia
• - Tindakan pihak ketiga
• Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau
  strict liability, yakni unsur kesalahan tidak
  perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai
  dasar pembayaran ganti rugi.

20

• 2. UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
• Pasal 22 ayat (2) Kesehatan lingkungan
  dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan
  pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum dan
  lingkungan lainnya.
• Pasal 22 ayat (4) Setiap tempat atau sarana
  pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan
  lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan
  persyaratan
• Tempat atau sarana pelayanan umum, termasuk RS

21
3. Kep.Menkes No. 907 tahun 2002 tentang Syarat-
syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum

1. Air Minum adalah air yang melalui proses
   pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
   memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung
   diminum
2. Sampel Air adalah air yang diambil sebagai contoh
   yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan
   laboratorium
3. Pengelolaan penyediaan Air Minum adalah Badan
   usaha yang mengelola air minum untuk keperluan
   masyarakat
4. Dinas kesehatan adalah Dinas kesehatan
   Kabupaten/kota.

22

• PASAL 2
• (1) Jenis Air Minum meliputi
• a. Air yg Didistribusikan melalui pipa
  untuk keperluan rumah tangga
• b. Air yg didistribusikan melalui tangki
  air
• c. Air kemasan
• d. Air yg digunakan utk produksi bahan
  makanan dan minuman yg disajikan kpd masyarakat
  harus memenuhi syarat kualitas air minum.
• (2) Persyaratan kualitas air minum sebagaimana
  dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan
  Bakteriologis, Kimiawi, Radioaktif dan Fisik

23
PASAL 3

• Menteri Kesehatan melakukan pembinaan
  teknis terhadap segala kegiatan yang berhubungan
  dengan penyelenggaraan persyaratan kualitas air
  minum.
• PASAL 4
• Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh
  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
• Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)
  wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas
  kepada Bupati/Wali Kota.
• PASAL 6
• Pemeriksaan sampel air minum dilaksanakan
  di laboratorium pemeriksaan kualitas air yang
  ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/kota.

24
PASAL 14

• Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka
  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
  416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan
  Pengawasan Kualitas Air, sepanjang menyangkut air
  minum dinyatakan tidak berlaku lagi.

25
4. Permenkes No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air

1. Air adalah air minum, air bersih, air kolam
   renang, dan air pemandian umum
2. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi
   syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
3. Air bersih adalah air yang digunakan untuk
   keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi
   syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah
   dimasak.
4. Air kolam renang adalah air didalam kolam renang
   yang digunakan untuk olah raga renang dan
   kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
5. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada
   tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk
   pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam
   renang, yang kualitasnya memenuhi kesehatan.

26
Pasal 2(1) Kualitas air harus memenuhi syarat
kesehtan yang meliputi persyaratan Mikrobiologi,
fisika kimia, dan radioaktif.

• Pasal 3
• Pengawasan kualitas air bertujuan untuk mencegah
  penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat
  mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta
  meningkatkan kualitas air
• Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud
  dalam ayat(1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas
  Kesehatan Daerah Tingkat II
• Pasal 5
• (1) Pemeriksaan contoh air dilaksanakan oleh
  Laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri
  Kesehatan

27

• Pasal 6
• (1) Penyimpangan dari syarat-syarat kualitas air
  seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri
  ini tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan
  khusus di bawah pengawasan Kepala Dinas kesehatan
  Daerah Tingkat II setelah berkonsultasi dengan
  Kakanwil.
• Pasal 9
• Air yang digunakan untuk kepentingan umum wajib
  diuji kualitas airnya

28
5. Kep. MenKes No. 1407/MENKES/SK/XI/2002
Tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran
Udara

• Pengendalian dampak pencemaraan udara adalah
  Upaya Promotif, preventif, penyelidikan,
  pemantauan, pengobatan dan pemulihan terhadap
  kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh dampak
  pencemaran udara
• Perencanaan
• Pelaksanaan rutin dan darurat
• Penyiapan Sumber Daya Manusia
• 1. Sumber Daya manusia Pengetahuan
  keterampilan
• 2. Peralatan ukur debu,angka kuman,
  gas polutan,klimatologi (suhu,
  kelembaban,cahaya, kec.angin)
• 3. Dana APBN, APBD, Bantuan LN,
  Pihak pemrakarsa,dll
• D. Monitoring dan Evaluasi
• E. Penyuluhan dan Evaluasi

29
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEKTOR KESEHATAN

• PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
  Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
  Otonom pasal 2, ayat (3) bidang Kesehatan dalam
  hal Penegendalian dampak Pencemaran Udara
  merupakan salah satu upaya dari Survailans
  epidemiologi dan pemberantasan Penyakit berbasis
  Lingkungan, seperti Ispa dan TB paru, serta
  kejadian berbagai kasus pencemaran yang merupakan
  New Emerging Diseases seperti Legionellosis
  dan Sick building Sindrom.

30
6. Kep.Menkes No. 1350 tahun 2001 tentang
Pestisida

• 1. Pengelolaan Pestisida adalah Kegiatan yang
  meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan,
  peragaan, penggunaan dan pembuangan/pemusnahan
  pestisida.
• 2. Pestisida Terbatas adalah Pestisida yang
  karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau karena
  daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi
  kehidupan manusia dan lingkungannya, oleh
  karenanya hanya diijinkan untuk diedarkan
  disimpan, dan digunakan secara terbatas.
• 3. Persyaratan Kesehatan Pestisida adalah
  ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis
  kesehatan yang harus dipenuhi untuk tujuan
  melindungi, memelihara, dan/atau mempertinggi
  derajat kesehatan dalam pengelolaan pestisida
• 4. Pengamanan Pengelolaan pestisida adalah
  serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk
  mencegah dan menanggulangi keracunan dan
  pencemaran pestisida terhadap manusia dan
  lingkungannya.

31

PASAL 3Berdasarkan bentuk fisik, jalur masuk
kedalam tubuh dan daya racunnya bila
terhirup/terkontaminasi, dibagi menjadi 4 (empat)
kelas yaitu

• Kelas I Pestisida yg
  sangat berbahaya sekali
• Kelas Ib Pestisida yg sangat
  berbahaya
• Kelas II Pestisida yg
  berbahaya
• Kelas III Pestisida yg cukup
  berbahaya
• PASAL 5
• (3) Perlengkapan pelindung pestisida
• 1. Pelindung kepala (topi)
• 2. Pelindung mata ( goggle)
• 3. Pelindung pernafasan (respirator)
• 4. Pelindung badan (baju overall/apron)
• 5. Pelindung tangan (glove)
• 6. Pelindung kaki ( sepatu Boot)

32

• PASAL 6
• Tenaga penanggung jawab teknis, supervisor,
  tenaga penjamah, operator dan teknisi pestisida
  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
• Mempunyai kondisi kesehatan yang layak untuk
  bekerja dibidang pestisida berdasarkan surat
  keterangan sehat dari dokter melalui pemeriksaan
  kesehatan secara berkala
• Mempunyai sertifikat tanda lulus sebagai tenaga
  penanggung jawab teknis, supervisor, tenaga
  penjamah, operator dan teknisi pestisida oleh
  Dinas kesehatan di Kabupaten/Kota.
• PASAL 8
• Tempat pembuatan, penyimpanan, peragaan dan
  pengangkutan pestisida harus memenuhi persyaratan
  kesehatan.

33
7. Kep. MenKes No. 1217 tahun 2001 tentang
Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi

1. Radiasi adalah emisi dan penyebaran energi
   melalui ruang(media) dalam bentuk gelombang
   elektromagnet atau partikel-partikel atau
   elementer dengan energi kinetik yang sangat
   tinggi
2. Radiasi pengion adalah emisi dan penyebaran
   gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan
   yang karena energi yang dimilikinya mampu
   mengionisasi media yang dilaluinya.
3. Radiasi non pengion adalah emisi dan
   penyebaran gelombang elektromagnetik dan partikel
   bermuatan yang karena energi yang dimilikinya
   tidak mampu mengionisasi media yang dilaluinya.

34

• 4. Pengamanan dampak radiasi adalah Upaya
  perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak
  radiasi melalui promosi dan pencegahan resiko
  atas bahaya radiasi, dengan melakukan kegiatan
  pemantauan, investigasi dan mitigasi pada sumber,
  media lingkungan dan manusia yang terpajan bahan
  atau alat yang mengandung radiasi.
• 5. Sistem kewaspadaan dini ( SKD ) adalah
  proses pemantauan yang dilakukan untuk memperoleh
  gambaran tentang situasi atau perkembangan dari
  suatu peristiwa atau kejadian penyakit,
  pencemaraan lingkungan, dan radiasi yang
  diperkirakan dapat muncul menjadi KLB.

35

• PASAL 3
• Pengamanan dampak Radiasi kegiatan yang meliputi
  kajian epidemilogi dan analisis dampak Kesehatan
  Lingkungan
• Kegiatan kajian epidemiologi dan analisis dampak
  kesehatan lingkungan sebagaimana yang dimaksud
  pada ayat (1) dapat berupa survey, analisis
  klinis, analisis laboratorium dan analisis
  statistik.
• PASAL 12
• Pembinaan dan pengawasan pengamanan dampak
  radiasi secara nasional dilakukan oleh Direktur
  Jenderal yang bertangggung jawab dibidang
  Kesehatan lingkungan
• Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  dapat dilakukan melalui pemberian pedoman,
  bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
• Pengawasan yang dimaksud dilakukan untuk
  mencegah, dan menilai pelaksanaan pedoman atau
  standar yang berlaku dalam pengamanan dampak
  radiasi bagi kesehatan.

36
8. Kep.Men. LH No. 48 tahun 1996 tentang Baku
Tingkat Kebisingan

1. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkandari
   usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu
   tertentu yang dapat menimbulkan gangguan
   kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan
2. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi
   yang dinyatakan dalam satuan desibel disingkat db
3. Baku Tingkat kebisingan adalah batas maksimal
   tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke
   lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga
   tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan
   kenyamanan lingkungan.

37

• BAKU TINGKAT KEBISINGAN

Peruntukan Kawasan/Lingkungan Kegiatan Tingkat Kebisingan dB(A)
Peruntukan Kawasan 1. Perumahan dan Pemukiman 2. Perdagangan dan jasa 3. Perkantoran dan perdagangan 4. Ruang terbuka Hijau 5. Industri 6. Pemerintahan fasilitas umum 7. Rekreasi -. Bandara -. Stasiun KA -. Pelabuhan Laut -. Cagar Budaya b. Lingkungan Kegiatan 1. Rumah sakit atau sejenisnya 2. Sekolah atau sejenisnya 3. Tempat Ibadah atau sejenisnya 55 70 65 50 70 60 Sesuai MenHub 70 60 55 55 55
38
9. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR
715/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PERSYARATAN HYGIENE
SANITASI JASABOGA

1. Jasaboga adl perusahaan atau perorangan yang
   melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang
   disajikan di luar tempat usaha atas dasar
   pesanan.  
2. Hygiene sanitasi makanan adl upaya untuk
   mngendalikan faktor makanan, orang, tempat dan
   perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat
   menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
3. Persyaratan Hygiene Sanitasi adl
   ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang
   ditetapkan terhadap produk jasaboga dan
   perlengkapannya yang meliputi persyaratan
   bakteriologis, kimia dan fisika

39

• Jasaboga dikelompokkan dalam
• golongan A, golongan B, dan golongan C.     
  Jasaboga golongan A, yaitu jasaboga yang
  melayani kebutuhan masyarakat umum, yang terdiri
  atas golongan A1, A2, dan A3. Jasaboga golongan
  B, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan khusus
  untuk Asrama penampungan jemaah haji Asrama
  transito atau asrama lainnya Perusahaan Pengeb
  oran lepas pantai Angkutan umum dalam
  negeri, dan Sarana Pelayanan Kesehatan.

40

• Jasaboga golongan C, yaitu jasaboga yang melayani
  kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional
  dan pesawat udara.
• 1. Setiap jasaboga harus memiliki izin usaha dari
  Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sesuai
  peraturan perundang-undangan yang berlaku.2.
  Untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1) Jasaboga harus memiliki sertifikat
  hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas
  Kesehatan Kabupaten/Kota.Setiap usaha jasaboga
  harus mempekerjakan seorang penanggung jawab yang
  mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan
  dan memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan.

41

• Sertifikat hygiene sanitasi makanan sebagaimana
  dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi
  penyelenggara kursus sesuai dengan perundang
  undangan yang berlaku.
  Pasal 11(2) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
  secara fungsional melaksanakan pengawasan
  jasaboga yang berlokasi di dalam wilayah pelabuhan

42
10. Kep.Men LH No.58 tahun 1995 tentang Baku
Mutu Limbah Cair bagi kegiatan RS

• Baku mutu Limbah Cair RS Batas maksimum
  limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke
  lingkungan dari suatu kegiatan RS
• Pasal 7
• Penanggung jawab atau pengelola RS
• - Mengelola limbah cair hingga memenuhi BM
  sebelum dibuang
• ke lingkungan
• - Membuat saluran pembuangan limbah cair
  tertutup kedap air
• serta terpisah dengan saluran air hujan.
• - Memasang alat ukur debit limbah cair dan
  catat harian
• - Memeriksakan kadar parameter BM limbah cair
  ke Lab yang
• berwenang, sekurangnya satu kali dalam
  sebulan.

43

• Pasal 8
• (1) RS yang limbah cair mengandung atau terkena
  zat radio aktif, pengelolaannya sesuai ketentuan
  BATAN
• (2) Komponen parameter radioaktivitas yang
  diberlakukan bagi RS sesuai dengan bahan
  radioaktif yang digunakan RS bersangkutan
• (3) Bagi RS yang tidak menggunakan bahan
  radioaktif, tidak diberlakukan kelompok parameter
  radioaktivitas dalam pemeriksaan limbah cair RS
  yang bersangkutan.

44
11. Kep. Menkes No.1204 tahun 2004 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah
Sakit

1. Ruang bangunan dan halaman rumah sakit adalah
   semua rungan/unit dan halaman yang ada didalam
   batas pagar rumah sakit (bangunan fisik dan
   kelengkapannya) yang dipergunakan untuk berbagai
   keperluan dan kegiatan rumah sakit
2. Pencahayaan di dalam rung bangunan rumah sakit
   adalah intensitas penyinaran pada suatu bidang
   kerja yang ada di dalam ruang bangunan rumah
   sakit yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
   secara efektif.
3. Penghawaan ruang bangunan adalah aliran udara
   segar di dalam ruang bangunan yang memadai untuk
   menjamin kesehatan penghuni ruangan
4. Kebersihan ruang bangunan dan halaman adalah
   suatu keadaan atau kondisi ruang bangunan dan
   halaman bebas dari bahaya dan resiko minimal
   untuk terjadinya infeksi silang, dan masalah
   kesehatan dan keselamatan kerja.

45

• PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
• Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah sakit
• Persyaratan Higiene dan Sanitasi Makanan Minuman
• Penyehatan Air
• Pengelolaan Limbah
• Pengelolaan Tempat Pencucian Linen ( Laundry)
• Pengendalian serangga, Tikus dan Binatang
  Pengganggu lainnya.
• Dekontaminasi melalui Disinfeksi dan Sterilisasi
• Persyaratan Pengamanan Radiasi
• Upaya Promosi Kesehatan dari aspek Kesehatan
  Lingkungan

46
12.. Keputusan Gubernur DIY No. 153 tahun 2002
tentang Baku Mutu Udara Ambien DIY

1. Udara Ambein adalah udara bebas dipermukaan bumi
   pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan
   mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan
   unsur lingkungan hidup lainnya.
2. Mutu Udara Ambein adalah kadar zat, dan/atau
   komponen lain yang ada di udara bebas
3. Baku Mutu Udara Ambein Daerah adalah ukuran batas
   atau kadar zat, dan /atau komponen yang ada atau
   yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang
   ditenggang keberadaannya dalam udara ambein dalam
   kurun waktu tertentu di Propinsi Daerah Istimewa
   Yogyakarta

47

Baku Mutu Udara Ambein Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Parameter Waktu pengukuran BMU PRIMER (Utk melindungi manusia) BMU PRIMER (Utk melindungi manusia)
( ppm) (ug/m3)
1 SO2 (Sulfur dioksida) 1 jam 3 jam 24 jam 1 tahun 0,340 - 0,140 0,030 900 -- 365 60
2. CO (karbon Monoksida) 1 jam 8 jam 35 9 30.000 10.000
3 NO2 (Nitrogen Dioksida) 1 jam 24 jam 1 tahun 0,212 0,080 0,053 400 150 100
4 O3 ( Ozon) 1 jam 8 jam 1 tahun 0,120 0,080 0,026 235 157 50
5 KOVVOCHCHidrokarbon 3 jam -- 160
8 Pb (timbal/Timah Hitam) 24 jam 3 bulan 1 tahun - - - 2 1,500 1
48
Pencemaran lingkungan
Kegiatan Manusia
Arus SDA
Arus Limbah
Lingkungan
49
Pengendalian Pencemaran
Air
Udara

• Baku Mutu Air
• Kelas satu
• Kelas Dua
• Kelas Tiga
• Kelas empat

• BM Limbah Cair
• Industri
• Hotel
• Rumah Sakit
• Migas dan Panas Bumi
• Kawasan Industri

BM Udara Ambien Pemukiman Perdagangan Industri RS,
Sekolah dll
BM Emisi (tdk bergerak dan bergerak). BM
Kebisingan BM Getaran BM Kebauan ISPU
50
BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP

• adalah
• ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,
  energi, atau komponen yang ada atau harus ada
  dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
  keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu
  sebagai unsur lingkungan hidup (UU no 23 th 97)

51
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

• Adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,
  zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam
  lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
  kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
  menyebabkan kingkungan hidup tidak dapat
  berfungsi sesuai peruntukannya

52
DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN

• Ilmu Kesehatan Lingkungan
• Adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal
  balik antara faktor kesehatan dan faktor
  lingkungan

53
Ilmu Kesehatan Lingkungan Didukung oleh
1. Ekologi2. Ekosistem3. Pencemaran
Lingkungan4. Amdal 5. Dasar dasar pengelolaan
Lingkungan.Kesehatan -? Mencakup semua segi
kehidupan dengan jangkauan yang sangat luas.

• Status Kesehatan
• 1. Angka Kesakitan
• 2. Ratio Penyakit di Masyarakat
• 3. Promotif, Preventif, kuratif dan Rehabilitatif
• 4. Bersifat menyeluruh , terpadu dan
  berkesinambungan.

54
Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha
kesehatan.Faktor lingkungan/kimia, biologi
ataupun Sosial budaya yang bersifat dinamis dan
kompleks. ? Kondisi fisiologis manusia/masyarakat.
? Penyakit.

• Ekspansi/ ulah manusia ? ketimpangan ekologis
  dan ketimpangan alam ? pencemaran lingkungan ?
  gangguan fisiologis dan Psikologis pada
  masyarakat.

55
Pengertian sehat sakitWHO Sehat , adalah
suatu keadaan yang lengkap meliputi kesejahteraan
fisik, mental dan sosial, bukan semata-mata bebas
dari penyakit, cacat atau kelemahan.

• Konsep dari WHO
• Manusia dikatakan sehat adalah
• 1. tidak sakit 3. tidak lemah
  5. bahagia secara rohani
• 2. tidak cacat 4. Sejahtera secara sosial
  6. Fit secara jasmani.

56

• HUBUNGAN SAKIT/SEHAT DAN
• LINGKUNGAN HIDUP
• Model Ekologi (Ecologic Models)
• Hubungan faktor yang mencakup sektor lingkungan
  yang
• terdiri dari fisik, biologi dan sosial selalu
  berhubungan
• dengan sektor Host dan agent.

57
Host Agent
EnvironmentGambar 1. Segitiga
Epidemiologi
Manusia (Host)
Genetic core
Lingk. sosial
Lingk. biologi
Lingk. Fisik/ Kimia

• Gambar 2. Whell model of Man environment
  interaction.
• Faktor Host
• Faktor Agent
• Faktor Environment

58

• Lingkungan Hidup Fisik dan Penyakit
• Aspek fisik dari lingkungan antara lain panas,
  sinar, udara dan air, radiasi, atmosfir
• dan tekanan. .
• Lingkungan Hidup Biologi dan Penyakit
• Agent penyakit infeksius

59
FAKTOR HOST

• Faktor intrinsik, yang dipengaruhi sifat genetik
  manusia. Meningkatnya faktor determinan genetik,
  berhubungan dg meningkatnya atau menurunnya
  kepekaan thd penyakit ttt, hal ini berhub dg
  kepribadian manusia spt, agresifitas, ambisius,
  aktif dan dikejar waktu cenderung (risk factor)
  terkena serangan jantung koroner

60
Faktor Agent

• Agent dari penyakit berlokasi pada lingkungan
  tertentu, agent lingk fisik, mis radiasi sinar
  radioaktif penyebab sterilitas. Agen dari lingk
  kimia , misalnya limbah industri yang mengandung
  bahan kimia (Hg) penyebab penyakit Minamata.

61
Faktor Lingkungan

• Sebagai faktor ekstrinsik yang terdiri dari lingk
  fisik, kimia, biologi dan sosial.
• Pendekatan lain adalah model roda
• Pendekatan segitiga epidemiologi
• Kedua model diatas menyebutkan bahwa lingkungan
  fisik, biologi dan sosial dapat menyebabkan
  penyakit.

62
Lingk Fisik Hidup Penyakit

• Aspek fisik dari lingkungan antara lain, panas,
  sinar, udara, air, radiasi, atmosfer dan tekanan.
  Dg berkembangnya industri, maka aspek fisik dari
  lingkungn akan meningkat dan akan memberikan
  pencemaran pd manusia, sbg contoh pencemaran di
  London (1952) yang membawa kematian 4000 orang.
  Apabila menahun, maka pencemaran udara terutama
  dikota besar akan dpt menyebabkan penyakit pd
  saluran pernafasan.